KASONGAN – Gubernur Kalimantan Tengah, H. Agustiar Sabran, turun langsung menyalurkan Bantuan Presiden (Banpres) sekaligus membuka Pasar Murah dan Gerakan Pangan Murah menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), Selasa (17/3/2026).

Kegiatan yang dipusatkan di Area Sport Center Kabupaten Katingan ini menjadi langkah konkret pemerintah dalam menjaga stabilitas harga dan membantu daya beli masyarakat menjelang Hari Raya Nyepi dan Idulfitri 1447 Hijriah.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kapolda Kalimantan Tengah, Pangdam XXII/Tambun Bungai, Bupati dan Wakil Bupati Katingan, jajaran Kepala OPD Pemprov Kalteng, serta sejumlah tamu undangan lainnya.

Dalam arahannya, Gubernur Agustiar Sabran menegaskan bahwa penyaluran Banpres merupakan bentuk perhatian pemerintah pusat yang disinergikan dengan program daerah untuk memastikan masyarakat tetap mampu memenuhi kebutuhan pokok di tengah meningkatnya permintaan jelang hari besar keagamaan.

“Bantuan ini diharapkan dapat membantu masyarakat, terutama dalam menghadapi momen penting seperti Nyepi dan Idulfitri,” ujarnya.

Tak hanya itu, Pemprov Kalteng juga menghadirkan Gerakan Pangan Murah yang menyediakan berbagai kebutuhan pokok dengan harga lebih rendah dari pasaran.

Program ini disambut antusias warga yang memanfaatkan kesempatan untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari dengan harga terjangkau.Di sisi lain, pemerintah juga menyalurkan bantuan sosial melalui Program Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS).

Setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menerima bantuan tunai sebesar Rp250 ribu guna meringankan beban ekonomi.

Gubernur berharap, kombinasi bantuan Presiden, pasar murah, serta bansos tunai ini mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat Katingan, khususnya dalam menjaga ketahanan ekonomi keluarga.

Usai pembukaan, ratusan warga terlihat memadati stan Gerakan Pangan Murah. Selain berbelanja, sebagian masyarakat juga langsung mencairkan bantuan tunai KHBS yang telah disiapkan.

Menutup arahannya, Agustiar Sabran mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut mengawal pelaksanaan program KHBS agar berjalan transparan, tepat sasaran, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang berhak.(mc/adakalteng)

NANGA BULIK – Upaya Pemerintah Pusat dalam mempercepat pemerataan infrastruktur energi hingga ke wilayah terpencil terus menuai respons positif.

Pemerintah Kabupaten Lamandau menjadi salah satu daerah yang merasakan langsung dampak nyata dari program tersebut.

Bupati Lamandau, Rizky Aditya Putra, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Presiden RI, Prabowo Subianto, atas semakin luasnya jangkauan aliran listrik yang kini mulai menjangkau desa-desa di pelosok Lamandau.

Ungkapan tersebut disampaikan Rizky melalui unggahan di akun WhatsApp pribadinya pada Selasa (17/3/2026).

Ia menyoroti perubahan signifikan yang dirasakan masyarakat, terutama di wilayah pedalaman yang kini mulai menikmati akses listrik secara bertahap.

“Terima kasih Bapak Presiden Prabowo Subianto. Program listrik sudah sampai ke pelosok-pelosok Lamandau,” tulisnya.

Menurut Rizky, hadirnya listrik bukan sekadar menghadirkan penerangan, tetapi juga membuka peluang besar bagi kemajuan desa.

Aktivitas ekonomi masyarakat mulai bergerak lebih dinamis, layanan kesehatan semakin terbantu, dan akses pendidikan bagi anak-anak di daerah terpencil ikut meningkat.

Tak berhenti pada capaian saat ini, Bupati Lamandau tersebut juga menegaskan komitmennya untuk mendorong percepatan elektrifikasi hingga mencapai cakupan penuh.

Ia menargetkan seluruh desa di Lamandau sudah teraliri listrik secara merata pada tahun 2026.“Harapan kita, di tahun 2026 seluruh desa di Lamandau sudah menikmati listrik tanpa terkecuali,” ujarnya.

Program “Listrik Masuk Desa” dinilai menjadi fondasi penting dalam mendorong pemerataan pembangunan, sekaligus memperkecil kesenjangan antara wilayah perkotaan dan pedalaman di Kabupaten Lamandau.(mc/adakalteng)

PALANGKA RAYA – Pemerintah Kabupaten Lamandau melalui Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian resmi menyerahkan Laporan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Tahun 2025 kepada Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.

Penyerahan laporan ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat transparansi, akuntabilitas, serta meningkatkan kualitas layanan informasi publik bagi masyarakat.

Dokumen laporan PPID tersebut memuat rangkuman kinerja pengelolaan informasi dan dokumentasi sepanjang Januari hingga Desember 2025.

Penyusunannya juga merupakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang mengharuskan setiap badan publik menyediakan serta melaporkan layanan informasi secara terbuka.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten LamandauHerwinson menyerahkan laporan secara langsung kepada Wakil Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah, Linggarjati, yang didampingi Ketua Divisi Edukasi, Advokasi dan Sosialisasi, Katriana.

“Momentum ini sekaligus menjadi bagian dari pertanggungjawaban badan publik dalam menjalankan prinsip keterbukaan informasi kepada masyarakat,” kata Herwinson, Selasa (17/3/2026).

Tak hanya itu, laporan PPID juga berperan sebagai instrumen evaluasi untuk menilai kualitas layanan informasi publik, mulai dari pengelolaan data, pendokumentasian, hingga proses pelayanan informasi kepada masyarakat.

Melalui langkah ini, seluruh PPID di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau diharapkan semakin meningkatkan kinerja pelayanan yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel.

“Dengan demikian, upaya tersebut diharapkan mampu mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik serta memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah,” tutupnya. (mc/adakalteng)