KUALA PEMBUANG – Kerusakan jalan hingga ambruk di Desa Sungai Kabupaten Seruyan mendapat perhatian serius DPRD setempat.

Wakil Ketua I DPRD Seruyan, Harsandi, mendesak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) segera turun tangan untuk memeriksa kondisi di lapangan sekaligus menyiapkan langkah penanganan yang tepat.

Menurut Harsandi, percepatan penanganan sangat diperlukan untuk melindungi keselamatan masyarakat.

Terlebih, muncul informasi bahwa insiden tersebut turut berdampak pada jaringan listrik, sehingga berpotensi menimbulkan bahaya tambahan bagi warga di sekitar lokasi maupun pengguna jalan.

Harsandi mengungkapkan, dirinya telah menghubungi Dinas PUPR sekitar satu hingga dua jam setelah menerima kabar kejadian.

Ia meminta instansi terkait segera melakukan pengecekan dan pendataan guna memastikan tingkat kerusakan serta mengidentifikasi dampak yang ditimbulkan.

“Satu sampai dua jam setelah kejadian, saya pribadi sudah menelepon Dinas PUPR untuk turun ke lapangan menginventarisasi kondisi, terutama karena kami mendengar adanya jaringan listrik yang terkena dampak,” ujar Harsandi, Rabu (14/10/2026).

Ia menekankan, pemeriksaan tidak boleh ditunda, terutama untuk memastikan keamanan jaringan listrik dan kondisi jalan yang ambruk.

Langkah antisipasi perlu segera dilakukan agar masyarakat tidak terpapar risiko kecelakaan akibat kerusakan infrastruktur tersebut.

Selain memastikan keselamatan di lokasi, DPRD Seruyan juga menyoroti perlunya kepastian mengenai langkah teknis perbaikan.

Menurut Harsandi, penanganan harus didasarkan pada hasil pemeriksaan lapangan agar solusi yang diambil sesuai dengan kondisi kerusakan.

Untuk itu, DPRD berencana meminta penjelasan langsung kepada Dinas PUPR pada hari ini.

Penjelasan tersebut diharapkan mencakup hasil pengecekan, tingkat kerusakan, serta rencana penanganan yang akan dilakukan pemerintah daerah.

“Kami meminta agar lokasi segera dilihat, terutama untuk menghindari terjadinya kecelakaan terhadap masyarakat. Untuk solusi penanganan jalan yang ambruk itu, kami menunggu penjelasan dari Dinas PUPR hari ini,” tegasnya.

Harsandi berharap, dinas terkait segera mengambil langkah konkret agar potensi bahaya dapat diminimalkan dan penanganan kerusakan jalan tidak berlarut-larut.

Keselamatan masyarakat, menurutnya, harus menjadi prioritas utama sembari menunggu solusi teknis dari pemerintah daerah.(mc/adakalteng)

KUALA PEMBUANG – Krisis air bersih akibat kemarau panjang mulai membebani masyarakat di Daerah Pemilihan (Dapil) III Kabupaten Seruyan.

Sejumlah sumur warga mengering, sehingga pemenuhan kebutuhan sehari-hari, mulai dari memasak hingga mandi, semakin sulit.

Kondisi tersebut mendapat perhatian Anggota DPRD Seruyan dari Fraksi Golkar, Stefani Berliana Magladena. Ia meminta pemerintah dan pihak swasta ikut mengambil langkah konkret untuk membantu masyarakat yang kesulitan mendapatkan air bersih.

Stefani mengatakan, persoalan kekurangan air bersih menjadi salah satu keluhan warga di wilayah Dapil III, terutama di Kecamatan Seruyan Tengah.

Kemarau yang berlangsung cukup lama menyebabkan sumber air dari sumur warga berkurang, bahkan tidak lagi dapat dimanfaatkan.

“Ya, untuk sementara ini karena memang kemarau, kesulitannya di Dapil III itu memang air bersih,” ujar Stefani, Rabu (7/10).

Ia menjelaskan, masyarakat di kawasan Rantau Pulut harus mencari cara agar kebutuhan air tetap terpenuhi.

Sebagian warga terpaksa menggunakan alat penyedot air atau alkon untuk mengambil dan menyalurkan air dari sumber yang masih tersedia.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa dampak kemarau tidak hanya dirasakan melalui meningkatnya suhu udara, tetapi juga menyangkut kebutuhan dasar masyarakat.

Ketersediaan air bersih menjadi semakin penting untuk menunjang aktivitas rumah tangga sekaligus menjaga kesehatan warga.

“Rata-rata sumur banyak yang kering. Kalau ingin mengambil air, khususnya masyarakat di Seruyan Tengah, terutama Rantau Pulut, setahu saya menggunakan penyedot atau alkon untuk mengambil air, kemudian didistribusikan,” jelasnya.

Selain persoalan air bersih, Stefani turut menyoroti dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berpotensi memperburuk kondisi kesehatan masyarakat.

Salah satu ancaman yang perlu diwaspadai ialah Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), terutama di tengah paparan asap dan kualitas udara yang menurun.

Meski kondisi asap di wilayah Dapil III belum terlalu pekat, masyarakat tetap perlu meningkatkan kewaspadaan.

Anak-anak sekolah, tenaga pendidik, serta kelompok rentan lainnya dinilai membutuhkan perhatian agar tidak mudah mengalami gangguan kesehatan.

Ia berharap musim kemarau segera berakhir sehingga sumber air warga kembali terisi dan kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi dengan lebih mudah.

“Mudah-mudahan kemarau ini cepat berakhir, supaya air kembali tersedia di sumur-sumur warga. Jadi, masyarakat bisa memasak dan mandi dengan aman.

Belum lagi sekarang ada karhutla, sehingga beberapa warga juga mengalami ISPA,” ungkapnya.

Untuk meringankan beban masyarakat, Stefani mendorong perusahaan yang beroperasi di sekitar wilayah terdampak agar berperan aktif melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR).

Menurutnya, dukungan perusahaan dapat diwujudkan melalui pendistribusian air bersih, khususnya ke desa-desa yang berada dalam wilayah binaan masing-masing perusahaan.

Langkah tersebut diharapkan dapat membantu warga melewati masa sulit akibat kekeringan.

Tak hanya air bersih, perusahaan juga diharapkan memberikan bantuan pendukung kesehatan, seperti masker dan vitamin.

Bantuan itu terutama diperlukan bagi anak-anak sekolah dan para guru yang beraktivitas di wilayah terdampak karhutla.

“Semoga perusahaan memiliki inisiatif untuk mendistribusikan air bersih, paling tidak ke wilayah desa binaannya melalui program CSR. Kemudian, perusahaan juga bisa menyalurkan masker, vitamin, dan bantuan lainnya bagi anak-anak sekolah maupun guru-guru yang berada di sekitar wilayah operasional perusahaan,” pungkasnya.

Stefani berharap keterlibatan seluruh pihak dapat mempercepat penanganan dampak kemarau dan karhutla di Seruyan.

Dengan dukungan pemerintah, perusahaan, serta kepedulian bersama, kebutuhan dasar masyarakat di wilayah terdampak diharapkan tetap terpenuhi hingga kondisi kembali normal.(mc/adakalteng)

KUALA PEMBUANG – Pemerintah Kabupaten Seruyan mulai memperkuat dukungan terhadap petani dalam menghadapi ancaman kekeringan.

Sebanyak 34 unit alat dan mesin pertanian (alsintan) berupa pompa air disalurkan kepada Brigade Pangan dan kelompok tani di wilayah setempat.

Penyerahan bantuan berlangsung di halaman Kantor Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Seruyan Hilir. Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu petani memenuhi kebutuhan air untuk lahan pertanian, terutama di tengah kondisi kemarau yang berpotensi mengganggu produktivitas tanaman.

Dari total bantuan, sebanyak 12 unit pompa berukuran 4 inci diberikan kepada lima Brigade Pangan. Sementara 22 unit pompa berkapasitas 6 inci disalurkan kepada 22 kelompok tani.

Program tersebut merupakan bagian dari sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam memperkuat ketahanan sektor pertanian, sekaligus mengantisipasi dampak kekeringan terhadap lahan dan produksi pangan.

Namun, dukungan peralatan tersebut mendapat perhatian dari DPRD Seruyan. Ketua Komisi A DPRD Seruyan, Bejo Riyanto, S.E., M.A.P. menilai bantuan pompa air harus dibarengi dengan pengawasan dan evaluasi secara berkala.

Menurutnya, keberadaan bantuan tidak cukup hanya sebatas diserahkan, tetapi harus dipastikan benar-benar digunakan dan memberikan manfaat bagi petani.

“Yang jadi persoalan itu harus diawasi benar-benar, bermanfaat tidak? Benar-benar sudah dijalankan tidak? Sampai saat ini masih banyak keluhan masyarakat petani kekurangan air, berarti pompa-pompa itu belum maksimal,” ujar Bejo, Sabtu (3/10/2026).

Ia meminta pemerintah daerah tidak berhenti pada pendistribusian alsintan, tetapi juga memastikan seluruh pompa yang telah diberikan dapat beroperasi optimal dan ditempatkan sesuai kebutuhan.

Menurut Bejo, pemetaan wilayah pertanian perlu dilakukan secara lebih akurat. Dengan demikian, penyaluran bantuan dapat menyasar kawasan yang benar-benar mengalami persoalan ketersediaan air, sekaligus menghindari adanya bantuan yang tidak termanfaatkan secara maksimal.

Selain solusi jangka pendek melalui pompa air, Bejo mendorong Pemkab Seruyan mulai menyiapkan langkah permanen untuk menghadapi persoalan kekeringan.

Salah satunya dengan memperbanyak pembangunan embung di kawasan pertanian yang rawan kekurangan air.

“Jangan hanya pompa saja, kalau pompa khawatirnya nanti bermasalah atau macet. Kalau embung, harapannya selain berfungsi menampung air, juga bisa dipakai jangka panjang untuk menghadapi kemarau,” tegasnya.

Ia berharap pemerintah daerah menjadikan persoalan ketersediaan air sebagai bagian dari perencanaan pembangunan pertanian jangka panjang.

Dengan kombinasi infrastruktur penampungan air dan dukungan alsintan, ketahanan petani menghadapi musim kemarau diharapkan semakin kuat.(mc/adakalteng)