PALANGKA RAYA – Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang saat ini diterapkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tidak akan menghambat program-program prioritas yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

Penegasan tersebut disampaikan Agustiar saat bersilaturahmi dan berdialog dengan pimpinan organisasi pers serta insan media di Halaman Istana Isen Mulang, Palangka Raya, Sabtu (31/1/2026).

Acara ini dihadiri para pimpinan organisasi pers seperti PWI, IJTI, AMSI, SPS, AJI, AWPI, IPJI, SPRI, AJV, PJS, Pewarna, serta pimpinan redaksi dan jurnalis media mitra Pemprov Kalteng.

Kegiatan dimulai pukul 15.30 WIB dengan agenda jalan sore bersama, di mana Gubernur mengajak awak media meninjau langsung Ruang Terbuka Hijau (RTH) baru yang terhubung dengan menara Bundaran Besar, yang dalam waktu dekat akan dibuka untuk masyarakat umum.

Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfosantik) Kalteng, Rangga Lesmana, dalam laporannya menyampaikan apresiasi atas peran aktif media dalam mengawal pembangunan daerah.

“Selama satu tahun terakhir, rekan-rekan pers, baik yang bermitra maupun yang belum berkontrak dengan Pemprov, telah menjalankan fungsi kontrol dan pemberitaan pembangunan dengan sangat baik,” ujar Rangga.

Ia juga menyinggung kondisi fiskal daerah yang tengah memasuki fase efisiensi anggaran. Namun menurutnya, situasi tersebut tidak menjadi penghalang bagi Gubernur dalam menjalankan program prioritas.

“Kondisi efisiensi ini tidak membatasi komitmen Bapak Gubernur untuk tetap menghadirkan program yang berpihak pada masyarakat Kalimantan Tengah.

Karena itu, kami mengajak seluruh insan pers untuk terus mendukung dan mengawal kebijakan tersebut,” tambahnya.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur Agustiar Sabran memaparkan langkah strategis yang telah diambil sejak awal masa kepemimpinannya.

Ia mengungkapkan, sejak dilantik sekitar 11 bulan lalu, kebijakan efisiensi anggaran menjadi tantangan awal yang harus dihadapi.

“Efisiensi kami lakukan dengan memangkas belanja yang tidak berdampak langsung ke masyarakat, seperti perjalanan dinas, belanja ATK, kegiatan di hotel, serta pengeluaran seremonial lainnya,” jelas Agustiar.

Menurutnya, kebijakan ini justru menjadi momentum untuk memastikan setiap rupiah anggaran digunakan secara tepat sasaran dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Ia menegaskan, pembangunan infrastruktur tetap menjadi prioritas, termasuk program unggulan Satu Rumah Satu Sarjana yang dipastikan tetap berjalan meskipun di tengah keterbatasan anggaran.

“Program-program strategis tidak kami hilangkan. Infrastruktur jalan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat tetap kami jaga,” tegasnya.

Di sektor perlindungan sosial, Agustiar memastikan bahwa bantuan sosial (bansos) tetap disalurkan kepada masyarakat, bahkan dapat dilakukan lebih dari lima kali dalam setahun.

Bantuan tersebut mencakup bantuan pangan, bantuan tunai, serta insentif bagi RT, RW, tokoh agama, dan tokoh masyarakat, meskipun dengan penyesuaian anggaran.

Sebagai penutup, Gubernur juga mengumumkan inovasi layanan publik terbaru yang akan segera diluncurkan.

“Kami akan menghadirkan Kartu Huma Betang. Ini menjadi bukti bahwa di tengah efisiensi anggaran, komitmen kami terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Tengah tetap berjalan maksimal,” pungkasnya.

Kegiatan silaturahmi tersebut berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban, serta diakhiri dengan makan bersama antara Gubernur, jajaran pejabat Pemprov Kalteng, dan seluruh insan pers yang hadir.(mc/adakalteng)

PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menegaskan komitmennya dalam menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai program prioritas nasional untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia.

Komitmen tersebut disampaikan dalam kegiatan Pengarahan dan Evaluasi Program MBG yang digelar Badan Gizi Nasional (BGN) bagi Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (Kasatpel), yayasan, serta mitra SPPG se-Kalimantan Tengah, bertempat di Hotel M Bahalap, Palangka Raya, Kamis (22/1/2026).

Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Edy Pratowo, menyampaikan apresiasi kepada BGN atas pendampingan dan perhatian serius terhadap pelaksanaan MBG di wilayah Kalteng.

Menurutnya, kegiatan evaluasi ini menjadi langkah strategis untuk memastikan program berjalan efektif, efisien, dan sesuai standar nasional.

“Pengarahan ini penting agar pelaksanaan MBG benar-benar berkualitas dan tidak menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan BGN,” ujar Edy Pratowo.

Ia menekankan bahwa seluruh dapur SPPG wajib memenuhi standar kebersihan, sanitasi, keamanan pangan, serta akuntabilitas distribusi makanan.

Wagub juga mengakui masih ditemui sejumlah kendala di lapangan, terutama terkait distribusi makanan ke wilayah pedalaman serta belum terpenuhinya Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) pada sebagian SPPG.

“Permasalahan ini harus disikapi secara bijak. Dibutuhkan proses, pembenahan, dan evaluasi berkelanjutan agar mutu Program MBG terus meningkat,” tegasnya.

Lebih lanjut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyatakan dukungan penuh terhadap keberlanjutan MBG melalui penguatan sinergi lintas sektor, mulai dari pemerintah daerah, instansi vertikal, hingga mitra pelaksana.

“Ini adalah investasi jangka panjang bangsa. Program MBG bertujuan membentuk generasi yang sehat, kuat, dan cerdas,” tambah Edy.

Sementara itu, Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah III BGN, Brigjen TNI Rudi Setiawan, dalam laporannya mengungkapkan bahwa evaluasi dilakukan untuk memberikan pemahaman menyeluruh mengenai mekanisme kerja, regulasi, prosedur operasional, serta tanggung jawab masing-masing pihak dalam pengelolaan dapur MBG.

Ia menyebutkan, dari 63 SPPG yang telah beroperasi di Kalimantan Tengah, sebanyak 59 SPPG masih menghadapi kendala infrastruktur.

Selain itu, ditemukan pula persoalan pada aspek manajemen, administrasi, sumber daya manusia, hingga kualitas gizi makanan.“Kami memberikan waktu tujuh hari kepada setiap SPPG untuk melakukan pembenahan.

Jika tidak ada perbaikan, akan diterbitkan surat peringatan hingga penghentian operasional secara permanen,” tegasnya.Penegasan lebih keras disampaikan Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN, Letjen TNI (Purn) Dadang Hendrayudha.

Ia menekankan bahwa Kepala SPPG merupakan pemimpin satuan pelayanan yang mendapat mandat langsung dari negara.

“Kepala SPPG bukan bawahan yayasan atau mitra. Mereka ditugaskan langsung oleh Presiden Republik Indonesia untuk memimpin pelayanan pemenuhan gizi,” tegasnya.

Ia meminta para Kasatpel tidak ragu melaporkan apabila terjadi tekanan atau intervensi yang bertentangan dengan aturan program. BGN, lanjutnya, tidak akan menoleransi pelanggaran standar kebersihan dapur, mutu pangan, maupun tata kelola.

“Program Makan Bergizi Gratis ini untuk anak-anak Indonesia. Program mulia ini tidak boleh disalahgunakan oleh pihak mana pun,” tandasnya.

Kegiatan tersebut turut dihadiri unsur Forkopimda dan pimpinan perangkat daerah, di antaranya Pangdam XII/Tambun Bungai yang diwakili Aster Kasdam XII/Tambun Bungai Kolonel Infanteri Arif Hidayat, Kapolda Kalimantan Tengah yang diwakili Karoops Polda Kalteng Kombes Pol Sugeng Riyadi, serta jajaran OPD terkait, unsur dunia usaha, dan tamu undangan lainnya.(mc/adakalteng)

PALANGKA RAYA – Transformasi sektor pendidikan di Kalimantan Tengah (Kalteng) di bawah kepemimpinan Gubernur Agustiar Sabran dan Wakil Gubernur Edy Pratowo menunjukkan hasil yang sangat menggembirakan.

Program Pendidikan Huma Betang yang digagas Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berhasil meraih tingkat kepuasan publik nyaris sempurna berdasarkan hasil Survei Teropong Daerah Litbang Kompas.

Dikutip dari Kompas.com, Jumat (9/1/2026), survei yang dilakukan secara tatap muka pada 6 hingga 10 Oktober 2025 lalu, mencatat tingkat kepuasan terhadap Program Pendidikan Huma Betang mencapai 97,8 persen.

Angka ini menunjukkan bahwa hampir seluruh responden menilai program tersebut berjalan efektif dan sesuai dengan kebutuhan dunia pendidikan di Kalteng.

Survei melibatkan 200 responden yang dipilih secara purposif, terdiri dari pelajar dan tenaga pendidik di jenjang pendidikan menengah dari berbagai wilayah di Kalimantan Tengah.

Selain menilai program pendidikan, survei ini juga mencatat persepsi publik terhadap kinerja Gubernur Agustiar Sabran yang berada pada angka sangat tinggi, yakni 97,6 persen.

Program Pendidikan Huma Betang dipandang sebagai langkah strategis Pemprov Kalteng dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia melalui reformasi pendidikan yang menyeluruh.

Evaluasi publik ini menjadi cerminan objektif atas dampak kebijakan pendidikan sekaligus bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan lanjutan ke depan.

Penilaian publik dalam survei tersebut difokuskan pada empat pilar utama Program Pendidikan Huma Betang, yakni digitalisasi pendidikan, peningkatan sarana dan prasarana sekolah, Kelas Digital Huma Betang, serta program beasiswa pendidikan.

Digitalisasi diwujudkan melalui penyaluran perangkat televisi interaktif dan penyediaan akses internet gratis di sekolah-sekolah.

Sementara itu, pembenahan sarana dan prasarana difokuskan pada renovasi serta pembaruan fasilitas pendidikan yang lebih layak dan modern.

Kelas Digital Huma Betang dikembangkan sebagai platform pembelajaran daring oleh Dinas Pendidikan Kalimantan Tengah guna memperluas akses pendidikan jarak jauh, khususnya bagi wilayah dengan keterbatasan geografis.

Adapun program beasiswa diwujudkan melalui kebijakan sekolah gratis serta bantuan seragam bagi siswa dari keluarga kurang mampu.

Keempat program tersebut mendapatkan penilaian efektivitas yang positif dari masyarakat. Program digitalisasi pendidikan menjadi yang paling diapresiasi dengan tingkat kepuasan mencapai 95 persen.

Responden menilai digitalisasi mampu meningkatkan mutu pembelajaran, mempermudah akses informasi, serta membuat proses belajar mengajar menjadi lebih efisien dan interaktif.

Selain itu, mayoritas responden merasakan adanya perbaikan signifikan pada kondisi sekolah.

Sebanyak 79,9 persen responden menyatakan setuju bahwa ketersediaan fasilitas umum, akses internet, dan pasokan listrik di lingkungan sekolah mengalami peningkatan dibandingkan sebelumnya.

Meski mencatat hasil sangat positif, survei Litbang Kompas juga mengidentifikasi sejumlah tantangan yang masih perlu mendapat perhatian.

Di antaranya adalah kesiapan tenaga pendidik dan peserta didik dalam memanfaatkan teknologi, keterbatasan pasokan listrik, serta belum meratanya jaringan internet di beberapa wilayah pelosok.

Responden menilai peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan berkelanjutan serta pendampingan intensif bagi siswa menjadi kebutuhan mendesak agar pemanfaatan teknologi pendidikan dapat berjalan optimal dan bertanggung jawab.

Keterbatasan infrastruktur dasar juga masih menjadi kendala utama dalam implementasi Kelas Digital Huma Betang di daerah tertentu.Kendati demikian, tingkat optimisme publik terhadap keberlanjutan program ini tetap sangat tinggi.

Survei mencatat optimisme masyarakat mencapai 96,1 persen, sementara dukungan publik terhadap pelaksanaan Program Pendidikan Huma Betang berada di angka 98 persen.

Sebagai informasi, Program Pendidikan Huma Betang resmi diluncurkan pada 10 September 2025 setelah melalui proses perancangan sejak 2024, dan direncanakan akan diperluas cakupannya pada tahun 2026.

Survei Litbang Kompas ini memiliki tingkat kepercayaan sebesar 95 persen dengan margin of error sekitar 6,89 persen.Tingginya tingkat kepuasan dan dukungan publik tersebut menjadi modal kuat bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk melanjutkan agenda transformasi pendidikan.

Keberhasilan Program Pendidikan Huma Betang juga dipandang sebagai salah satu indikator utama keberhasilan kepemimpinan Gubernur Agustiar Sabran dalam menghadirkan kebijakan pendidikan yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.(mc/adakalteng)