PALANGKA RAYA – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) H. Agustiar Sabran secara resmi meluncurkan aplikasi Huma Betang, inovasi digital terbaru Pemerintah Provinsi Kalteng, pada Opening Ceremony Borneo Digital Economy Creative Festival (Borneo Decafest) dan Pesona Tambun Bungai 2025, yang digelar di Duta Mall Palangka Raya, Jumat (24/10/2025).

Dalam sambutannya, Gubernur Agustiar menegaskan bahwa kehadiran aplikasi Huma Betang merupakan langkah nyata Pemprov Kalteng dalam memperkuat transformasi digital di sektor layanan publik, khususnya dalam pengelolaan dan optimalisasi pendapatan daerah.

“Huma Betang adalah inovasi digital yang menjadi wujud komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan layanan publik yang cepat, transparan, dan efisien. Aplikasi ini dikembangkan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kalteng untuk mempermudah masyarakat membayar pajak kendaraan bermotor secara daring,” ujar Agustiar Sabran.

Ia menambahkan, aplikasi tersebut dirancang agar masyarakat dapat melakukan transaksi pajak kendaraan tanpa harus datang langsung ke kantor pelayanan, cukup melalui ponsel pintar. Dengan sistem pembayaran digital yang terintegrasi, prosesnya menjadi lebih praktis dan akuntabel.

“Saya berharap aplikasi ini dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. Dengan begitu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) kita akan meningkat, dan pembangunan daerah dapat berjalan lebih optimal,” tegasnya.

Agustiar juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkolaborasi dalam pengembangan aplikasi tersebut.“Saya ucapkan terima kasih kepada Bapenda, Polda Kalteng, Jasa Raharja, Bank Kalteng, dan Bank Indonesia atas sinerginya dalam menghadirkan aplikasi Huma Betang.

Kolaborasi ini adalah contoh nyata bagaimana sinergi antarlembaga bisa menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat,” ungkap Gubernur.Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalteng, Yuliansah Andrias, mengapresiasi peluncuran aplikasi tersebut sebagai langkah strategis dalam memperkuat ekosistem ekonomi digital daerah.

“Borneo Decafest 2025 menjadi ajang penting bagi Kalteng dalam menunjukkan kemajuan digitalisasi ekonomi. Kehadiran QRIS TAP dan aplikasi Huma Betang adalah bukti konkret transformasi digital yang memperkuat sistem pembayaran nontunai dan mendukung efisiensi layanan publik,” ujarnya.

Yuliansah menambahkan, sinergi antara pemerintah daerah, perbankan, dan sektor swasta akan mempercepat transisi menuju ekonomi digital yang inklusif di Kalimantan Tengah.

Borneo Decafest 2025 sendiri menjadi momentum bagi daerah ini untuk menegaskan komitmennya dalam mengakselerasi ekonomi digital, memperluas inovasi teknologi, dan mendorong kolaborasi lintas sektor menuju Kalteng yang modern dan berdaya saing tinggi.(mc/adakalteng)

PALANGKA RAYA – Guna memperkuat tata kelola pemerintahan dan efektivitas pelaksanaan program strategis, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menyerahkan Laporan Eksekutif Daerah Semester I Tahun 2025 serta Policy Brief Kolaborasi dan Monitoring Program Lintas Sektoral kepada Gubernur Kalimantan Tengah, H.Agustiar Sabran, di Istana Isen Mulang, Senin (20/10/2025).

Laporan tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Perwakilan BPKP Kalteng, Ilham Nurhidayat, didampingi jajaran pejabat struktural BPKP. Pertemuan ini turut dihadiri oleh Plt. Sekretaris Daerah, Plt. Inspektur Provinsi, Kepala Diskominfosantik, dan Kepala BKAD Kalteng.

Dalam laporan itu, BPKP menyoroti hasil pengawasan strategis di sejumlah sektor prioritas, yakni pengentasan kemiskinan, peningkatan mutu pendidikan, pelayanan kesehatan, serta penguatan ketahanan pangan daerah.

Termasuk di dalamnya evaluasi terhadap akselerasi program Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS) yang menjadi salah satu inisiatif unggulan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.Adapun policy brief yang turut diserahkan berfokus pada pengembangan sistem aplikasi kolaborasi dan monitoring program lintas sektoral.

Sistem ini diharapkan mampu memperkuat sinergi antar organisasi perangkat daerah (OPD) dalam memastikan setiap program prioritas lintas bidang dapat berjalan selaras, transparan, dan tepat sasaran.

Selain itu, tema pengawasan swasembada pangan akan menjadi fokus utama pada Laporan Eksekutif Semester II Tahun 2025, sejalan dengan komitmen pemerintah provinsi memperkuat ketahanan pangan daerah secara berkelanjutan.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Kalimantan Tengah, H. Agustiar Sabran, menyampaikan apresiasi tinggi atas kinerja dan kolaborasi BPKP dalam mendukung penguatan akuntabilitas pembangunan daerah.

“Kami sangat mengapresiasi pendampingan BPKP yang selama ini tidak hanya berperan sebagai pengawas, tetapi juga mitra strategis pemerintah daerah. Kami berharap sinergi ini terus terjalin untuk memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” tegas Gubernur.

Gubernur menekankan pentingnya pengawasan adaptif dan berbasis hasil, agar kebijakan pembangunan daerah dapat berjalan efektif, efisien, serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Saya ingin semua program prioritas dijalankan dengan integritas dan profesionalisme tinggi. Kolaborasi antara pemerintah daerah dan BPKP menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintahan,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah, Ilham Nurhidayat, menegaskan komitmen pihaknya untuk terus mengawal efektivitas dan akuntabilitas program strategis di wilayah Bumi Tambun Bungai.“Kami di BPKP tidak hanya memastikan kepatuhan administrasi, tetapi juga fokus pada hasil dan dampak nyata program bagi masyarakat.

Pendekatan pengawasan kami bersifat kolaboratif, adaptif, dan berorientasi outcome,” ujarnya.Ilham menambahkan, BPKP akan terus berinovasi melalui penguatan sistem pengawasan digital dan peningkatan kapasitas SDM auditor agar mampu menjawab tantangan tata kelola pemerintahan modern.

“Tujuan akhirnya adalah menciptakan ekosistem pemerintahan yang bersih, transparan, dan berdaya saing tinggi, demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Tengah,” pungkasnya.(mc/adakalteng)

PALANGKA RAYA – Bupati Seruyan, Ahmad Selanorwanda, menegaskan komitmennya untuk memperkuat kolaborasi lintas daerah dalam mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berkelanjutan di Kalimantan Tengah.

Hal itu disampaikannya saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Optimalisasi PAD Sektor Perkebunan dan Kehutanan yang digelar di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, pada Senin (20/10/2025).

Rakor tersebut dipimpin langsung oleh Gubernur Kalimantan Tengah, H. Agustiar Sabran, dan dihadiri oleh para Bupati/Wali Kota se-Kalimantan Tengah bersama jajaran pimpinan perusahaan perkebunan dan kehutanan yang beroperasi di wilayah provinsi ini.

Pertemuan strategis itu menjadi ajang untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan dunia usaha dalam menggali potensi PAD, khususnya dari sektor-sektor unggulan seperti perkebunan dan kehutanan. Fokus utama Rakor kali ini adalah mencari terobosan konkret untuk menekan kebocoran penerimaan, meningkatkan kepatuhan wajib pajak daerah, serta memperkuat sistem pengawasan yang transparan dan akuntabel.

Dalam arahannya, Gubernur Agustiar Sabran menekankan bahwa penurunan Dana Transfer Pusat harus dijadikan momentum bagi daerah untuk meningkatkan kemandirian fiskal.

Ia menyebut, sektor perkebunan dan kehutanan memiliki peran vital dalam menopang ekonomi Kalimantan Tengah dan menjadi sumber utama PAD yang potensial.“Pemerintah daerah harus berani berinovasi, menjadi penggerak dan pengawas yang memastikan setiap potensi penerimaan daerah digali secara optimal, berkeadilan, dan berkelanjutan,” tegas Agustiar.

Ia juga mendorong agar seluruh kepala daerah memperkuat kerja sama lintas sektor, terutama dalam pemungutan pajak dari berbagai objek seperti kendaraan bermotor, alat berat, air permukaan, bahan bakar minyak (BBM), serta kewajiban lainnya yang berkaitan dengan aktivitas perusahaan di daerah.

Selain itu, Gubernur meminta agar seluruh kepala daerah memastikan perusahaan-perusahaan di wilayahnya mematuhi regulasi daerah. Di antaranya, kewajiban menggunakan plat kendaraan KH untuk armada operasional, melakukan pembelian BBM di wilayah Kalimantan Tengah, menyerap tenaga kerja lokal, menjalankan program tanggung jawab sosial (CSR), serta menyediakan 20 persen lahan plasma bagi masyarakat.

Dalam sesi dialog, Bupati Seruyan Ahmad Selanorwanda turut menyampaikan pandangannya. Ia menilai, optimalisasi PAD tidak hanya bergantung pada potensi sumber daya alam, tetapi juga pada penguatan tata kelola, integritas aparatur, dan komitmen dunia usaha.

“Peningkatan PAD harus berjalan seiring dengan tanggung jawab sosial dan transparansi. Kami di Kabupaten Seruyan siap bersinergi penuh dengan Pemerintah Provinsi untuk memastikan seluruh potensi daerah termanfaatkan maksimal demi kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Sebagai tindak lanjut, Gubernur Agustiar Sabran bersama seluruh kepala daerah dan para pimpinan perusahaan menandatangani Pakta Integritas sebagai wujud komitmen bersama dalam memperkuat kolaborasi peningkatan PAD.

“Ini bukan sekadar seremoni. Ini adalah kesepakatan moral dan administratif yang akan terus kami kawal. Hasilnya harus bisa dirasakan oleh rakyat Kalimantan Tengah,” tegas Gubernur Agustiar.Rakor ini menjadi momentum penting dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah yang transparan, efisien, dan berorientasi hasil.

Melalui sinergi yang kuat antara pemerintah daerah dan sektor swasta, Kalimantan Tengah diyakini mampu mewujudkan kemandirian fiskal dan pembangunan yang inklusif serta berkelanjutan.(mc/adakalteng)