KUALA PEMBUANG – Ketersediaan fasilitas kesehatan yang memadai di tingkat desa menjadi perhatian DPRD Kabupaten Seruyan.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seruyan melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) diminta lebih serius meningkatkan sarana dan prasarana Pusat Kesehatan Desa (Puskesdes), agar masyarakat di wilayah pedesaan dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang layak dan optimal.

Anggota DPRD Seruyan, Aliansyah, mengatakan, peningkatan fasilitas Puskesdes menjadi salah satu aspirasi yang banyak disampaikan masyarakat saat dirinya melaksanakan kegiatan reses di Daerah Pemilihan (Dapil) II.

Menurutnya, keberadaan Puskesdes memiliki peran strategis dalam mendekatkan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat, terutama warga yang tinggal jauh dari pusat pelayanan kesehatan.

“Puskesdes tentunya menjadi fasilitas penting bagi masyarakat desa. Karena itu, kondisi sarana dan prasarananya harus mendapat perhatian, termasuk kualitas pelayanan yang diberikan kepada warga,” ujar Aliansyah, Kamis (12/11/2026).

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini juga menegaskan, aspirasi masyarakat terkait pembenahan fasilitas Puskesdes harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah.

Usulan tersebut dinilai mendesak untuk ditindaklanjuti oleh Dinkes Seruyan, sehingga kebutuhan dasar masyarakat di bidang kesehatan dapat terpenuhi.

Ia juga memastikan DPRD akan terus mengawal dan memperjuangkan aspirasi tersebut agar tidak sekadar menjadi usulan dalam kegiatan reses, tetapi dapat direalisasikan melalui program pemerintah daerah.

“Kita berharap dinas terkait segera menindaklanjuti aspirasi ini. Dengan fasilitas yang lebih memadai, masyarakat yang membutuhkan pengobatan di Puskesdes bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik, nyaman, dan maksimal,” pungkasnya.(mc/adakalteng)

KUALA PEMBUANG – Perusahaan Besar Swasta (PBS) yang beroperasi di Kabupaten Seruyan diminta tidak hanya berorientasi pada keuntungan bisnis, tetapi juga harus menunjukkan kepedulian nyata terhadap kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah operasionalnya.

Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Seruyan, Muhtadin, menegaskan bahwa setiap perusahaan yang menanamkan investasi di daerah memiliki tanggung jawab sosial untuk ikut mendorong kemajuan masyarakat, khususnya warga desa yang menjadi wilayah binaan perusahaan.

Menurut politisi Partai Gerindra ini, keberadaan investor semestinya memberikan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Kontribusi itu tidak hanya terbatas pada bantuan sosial, tetapi juga mencakup pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, serta perhatian terhadap aspek sosial dan budaya masyarakat setempat.

“PBS harus memiliki sikap mengayomi masyarakat di sekitarnya. Tujuannya memberikan pelayanan, pendampingan, dan yang paling penting memastikan kesejahteraan warga desa binaannya,” tegas Muhtadin, Kamis (12/11).

Ia juga mengingatkan agar perusahaan tidak mengabaikan kondisi lingkungan sosial di sekitar wilayah operasional.

Salah satu bentuk kepedulian yang dapat dilakukan adalah membantu memperbaiki dan meningkatkan kualitas infrastruktur desa maupun fasilitas umum yang dibutuhkan masyarakat.

Menurutnya, perhatian tersebut merupakan bentuk penghargaan perusahaan terhadap masyarakat yang selama ini hidup berdampingan dengan aktivitas investasi.

“Mengapa saya tekankan demikian, karena ini merupakan bentuk penghargaan kepada masyarakat. Tanpa adanya masyarakat, perusahaan juga tidak akan mampu berdiri sendiri,” jelasnya.

Muhtadin menambahkan, DPRD Seruyan secara kelembagaan mendorong seluruh PBS agar lebih maksimal menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).

Ia berharap program CSR tidak sekadar menjadi kewajiban administratif, melainkan diwujudkan melalui kegiatan yang tepat sasaran dan berkelanjutan sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

Selain meningkatkan kesejahteraan warga, hubungan harmonis antara perusahaan dan masyarakat juga dinilai penting untuk mencegah munculnya persoalan sosial maupun konflik akibat aktivitas investasi.

“Kalau perusahaan mampu mengayomi dan memperhatikan kebutuhan masyarakat dengan baik, tentu hubungan dengan warga akan semakin harmonis.

Dengan begitu, potensi konflik antara perusahaan dan masyarakat sekitar juga bisa diminimalisir,” pungkasnya.(mc/adakalteng)

KUALA PEMBUANG – Keterbatasan panjang landasan pacu atau runway Bandara Kuala Pembuang menjadi perhatian DPRD Kabupaten Seruyan.

Wakil Ketua DPRD Seruyan, Harsandi, mendesak pemerintah pusat segera merealisasikan pengembangan landasan pacu agar bandara tersebut mampu melayani pesawat berkapasitas lebih besar, termasuk jenis ATR 72.

Saat ini, runway Bandara Kuala Pembuang hanya memiliki panjang sekitar 1.200 meter.

Kondisi tersebut membuat kemampuan operasional bandara masih terbatas, yakni hanya dapat melayani pesawat jenis ATR 42 serta pesawat perintis seperti Susi Air.

Menurut Harsandi, perpanjangan landasan pacu merupakan kebutuhan mendesak untuk meningkatkan konektivitas dan membuka akses transportasi udara yang lebih memadai bagi masyarakat Seruyan.

Ia menyebutkan, Bupati Seruyan juga telah menyuarakan usulan pengembangan bandara tersebut dalam sejumlah forum dan rapat berskala nasional.

Pemerintah daerah berharap pemerintah pusat memberikan perhatian serius agar rencana tersebut dapat segera ditindaklanjuti.

“Ini juga sudah disampaikan oleh Pak Bupati melalui rapat-rapat berskala nasional. Pemerintah daerah mengimbau pemerintah pusat agar bisa melakukan pemanjangan runway bandara ini, sehingga nantinya pesawat-pesawat dengan kapasitas lebih besar dapat mendarat di Kuala Pembuang,” ujar Harsandi, Senin (9/11/2026).

Ia menilai, peningkatan fasilitas bandara tidak hanya berkaitan dengan kemudahan mobilitas masyarakat, tetapi juga menyangkut kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi situasi darurat.

Salah satu kondisi yang menjadi pertimbangan adalah bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang kerap memicu kabut asap di sejumlah wilayah Kalimantan.

Dalam situasi tersebut, keberadaan bandara yang relatif aman dari paparan asap dapat menjadi jalur transportasi alternatif yang sangat penting.

“Apalagi saat musim asap dan kebakaran, Seruyan memiliki keunggulan karena lokasi bandaranya berada di kawasan pesisir laut.

Sehingga relatif lebih aman dan masih berpotensi dimanfaatkan ketika daerah lain mengalami gangguan akibat kabut asap,” jelasnya.

Harsandi menegaskan, peningkatan kapasitas Bandara Kuala Pembuang harus menjadi perhatian bersama.

Selain memperpanjang runway, pemerintah pusat juga diharapkan mendukung pembenahan berbagai fasilitas penunjang agar pelayanan penerbangan semakin optimal.

DPRD Seruyan, lanjutnya, akan terus mengawal aspirasi tersebut dan mendorong pemerintah pusat agar tidak mengabaikan kebutuhan pengembangan infrastruktur transportasi udara di Kabupaten Seruyan.

“Mudah-mudahan kami dari lembaga DPRD ke depan juga terus mendorong dan mengimbau pemerintah pusat agar memberikan perhatian terhadap bandara ini, baik untuk perpanjangan runway maupun peningkatan fasilitas lainnya,” pungkasnya.(mc/adakalteng)