PALANGKA RAYA — Gubernur Agustiar Sabran secara resmi melaunching Kartu Huma Betang sebagai program bantuan terintegrasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Tengah.

Peluncuran berlangsung di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, dihadiri Ketua TP-PKK Provinsi Kalimantan Tengah Aisyah Thisia Agustiar Sabran serta jajaran pejabat daerah.

Jumat, 20 Februari 2026.Plt. Sekretaris Daerah Kalimantan Tengah Leonard S. Ampung menyampaikan bahwa pendistribusian Kartu Huma Betang disertai bantuan sembako akan menjangkau 13 kabupaten dan 1 kota di Kalimantan Tengah.

Penyaluran ini menjadi tahap awal pelaksanaan program yang ditujukan untuk membantu masyarakat secara langsung.

Gubernur Agustiar Sabran menegaskan bahwa Kartu Huma Betang merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

“Kartu ini bukan seremoni saja semata tapi bentuk komitmen kami untuk memastikan bahwa kebutuhan dasar masyarakat Kalimantan Tengah terpenuhi,” ujarnya.Ia menambahkan, program ini dirancang untuk menjangkau masyarakat secara luas, khususnya masyarakat kecil.

“Melalui kartu ini kami ingin memastikan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat kecil dari pedalaman ke perkotaan bisa terjangkau,” kata gubernur.

Melalui Kartu Huma Betang, masyarakat akan menerima berbagai jenis bantuan, antara lain bantuan biaya sekolah, bantuan biaya kuliah, bantuan iuran layanan kesehatan melalui Kartu Huma Betang Sejahtera, pelatihan kerja berbasis kompetensi, bantuan bagi petani dan nelayan, serta bantuan lain sesuai ketentuan yang berlaku.

Gubernur menegaskan program ini tetap menjadi prioritas meskipun kondisi fiskal daerah mengalami penurunan signifikan.APBD Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2026 tercatat sebesar Rp5,4 triliun, menurun dibandingkan APBD tahun 2025 sebesar Rp10,2 triliun.

Meski demikian, pemerintah provinsi tetap berkomitmen menjalankan program pembangunan dan pelayanan masyarakat secara maksimal.

Gubernur juga menyebut program ini merupakan langkah awal yang akan terus disempurnakan, serta menegaskan bahwa sistem Kartu Huma Betang dirancang terintegrasi dan akuntabel dengan pencatatan transaksi secara digital guna mencegah penyimpangan.(mc/adakalteng)

PALANGKA RAYA – Gubernur Kalimantan Tengah, H.Agustiar Sabran, menegaskan komitmen mempercepat reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Arahan tersebut disampaikan dalam pertemuan dengan seluruh pejabat dan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Aula Jayang Tingang, Rabu (18/2/2026).

Dalam arahannya, Gubernur menekankan tiga pilar utama kerja aparatur: integritas, loyalitas, dan profesionalitas.

Menurutnya, reformasi birokrasi harus berorientasi pada hasil nyata bukan sekadar menggugurkan kewajiban administratif dengan ukuran keberhasilan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Ia menilai tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel hanya bisa terwujud jika seluruh lini organisasi bekerja dengan sistem yang efektif, responsif, serta adaptif terhadap dinamika lapangan.

Dengan begitu, pembangunan di Kalimantan Tengah dapat berjalan lebih terarah, efisien, dan tepat sasaran.“Perubahan dimulai dari diri kita.

Bangun etos kerja yang disiplin, bertanggung jawab, dan berorientasi pelayanan. Mutu layanan publik menentukan keberhasilan pembangunan,” tegasnya di hadapan jajaran OPD.

Gubernur juga mengingatkan ASN agar menjaga netralitas dalam setiap dinamika sosial-politik, menghindari konflik kepentingan, serta menutup ruang penyalahgunaan kewenangan.

Pejabat struktural dari Eselon II hingga Eselon IV diminta lebih peka membaca isu sosial dan bergerak cepat merespons persoalan di tengah masyarakat.

Lebih lanjut, ia menginstruksikan seluruh perangkat daerah mengawal implementasi Program Kartu Huma Betang Sejahtera secara ketat agar tepat sasaran dan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan warga.

Program tersebut diharapkan menjadi salah satu pengungkit percepatan pembangunan daerah menuju Kalimantan Tengah yang makin berkah, maju, dan sejahtera dalam menyongsong Indonesia Emas 2045.

“Saya minta seluruh ASN bekerja dengan hati, menjaga integritas, dan memperkuat kolaborasi lintas sektor.

Reformasi birokrasi harus menjadi gerakan kolektif, zero tolerance terhadap penyalahgunaan wewenang.

Pastikan Kartu Huma Betang Sejahtera benar-benar menyentuh penerima manfaat,” tandasnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Edy Pratowo, menekankan pentingnya disiplin kerja aparatur serta dukungan penuh terhadap program prioritas nasional, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ia meminta seluruh perangkat daerah memastikan kesiapan teknis dan administrasi jelang peluncuran Kartu Huma Betang Sejahtera.Plt. Sekretaris Daerah Kalimantan Tengah, Leonard S. Ampung, menambahkan bahwa pengawasan pelaksanaan program harus diperketat dan dilakukan berjenjang.

Seluruh kepala perangkat daerah diminta aktif melakukan pendampingan hingga ke tingkat desa dan kelurahan agar manfaat program tepat sasaran sesuai ketentuan.

Kegiatan pengarahan tersebut dihadiri Wakil Gubernur, Plt. Sekda, para kepala OPD, serta seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.(mc/adakalteng)

PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di bawah kepemimpinan Agustiar Sabran melalui Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah resmi meluncurkan Whistleblowing System (WBS) sebagai kanal pengaduan khusus bagi peserta didik.

Peluncuran ini dilakukan bertepatan dengan penutupan kegiatan Polisi Keamanan Sekolah (PKS) di Bundaran Besar, Palangka Raya, Minggu (15/2/2026).

WBS dirancang sebagai ruang aman bagi siswa untuk melaporkan berbagai persoalan di lingkungan sekolah, mulai dari perundungan (bullying), tindak kekerasan, pelanggaran tata tertib, hingga dugaan penyimpangan lainnya.

Kehadiran sistem ini diharapkan menjadi terobosan nyata dalam membangun iklim pendidikan yang lebih aman, ramah anak, dan kondusif bagi proses belajar-mengajar.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah, Muhammad Reza Prabowo, menegaskan bahwa WBS merupakan wujud keberpihakan pemerintah daerah terhadap perlindungan hak-hak peserta didik.

“Setiap anak berhak merasa aman di sekolah. Melalui WBS, siswa kini memiliki saluran resmi untuk menyampaikan keluhan jika mengalami bullying atau gangguan lainnya. Ini adalah komitmen kami untuk hadir dan melindungi,” ujarnya.

Menurut Reza, WBS juga menjadi instrumen penting untuk memperkuat budaya transparansi dan akuntabilitas di sektor pendidikan.

Setiap laporan yang masuk akan diverifikasi dan ditindaklanjuti secara profesional, terukur, serta menjaga kerahasiaan pelapor, sehingga tidak ada lagi persoalan yang dibiarkan berlarut-larut.

Ia menekankan, pembangunan pendidikan tidak semata mengejar capaian akademik, tetapi juga memastikan terciptanya ekosistem belajar yang sehat, aman, dan berkarakter.

Karena itu, seluruh satuan pendidikan diminta aktif mensosialisasikan WBS agar benar-benar dimanfaatkan oleh peserta didik.

Dengan peluncuran Whistleblowing System ini, Dinas Pendidikan Kalteng menegaskan komitmen menghadirkan inovasi kebijakan yang berpihak pada keselamatan dan kenyamanan siswa, demi mencetak generasi unggul, berintegritas, dan berdaya saing di Bumi Tambun Bungai.(mc/adakalteng)