Connect with us

Palangkaraya

Wujudkan Pemerataan, KHBS Sasar Warga Kalteng yang Belum Pernah Tersentuh Bantuan Pemerintah

Published

on

PALANGKA RAYA – Gubernur Kalimantan Tengah, H.Agustiar Sabran, menegaskan komitmennya mengawal Program Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS) agar benar-benar menyentuh warga yang berhak. Hingga Rabu (25/2/2026), Pemprov Kalteng telah menerima sekitar 30 ribu aduan dan usulan masyarakat melalui kanal resmi pengaduan.

Penegasan itu disampaikan dalam rapat sosialisasi implementasi KHBS di Istana Isen Mulang. Gubernur menekankan, partisipasi publik menjadi kunci penyaringan data penerima manfaat agar program tidak meleset sasaran.

“Laporkan bila ada warga yang benar-benar layak dibantu atau jika ditemukan ketidaktepatan data. Masukan masyarakat sangat membantu kami memastikan bantuan jatuh ke tangan yang tepat,” tegasnya.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Kominfosantik) Kalteng, Rangga Lesmana, menjelaskan bahwa pengaduan maupun usulan calon penerima dapat diajukan melalui laman resmi humabetang.id.

Setiap laporan wajib disertai dokumen pendukung, mulai dari KTP, Kartu Keluarga, foto kondisi rumah, hingga keterangan kondisi ekonomi untuk memudahkan proses verifikasi dan validasi.

Gubernur juga menegaskan prinsip keadilan dan pemerataan sebagai roh utama KHBS. Meski penerima bantuan sosial lain seperti PKH dan BPNT masih berpeluang memperoleh KHBS, prioritas diberikan kepada warga yang belum pernah tersentuh program bantuan.“Masih banyak masyarakat Kalteng yang sama sekali belum menerima bantuan.

Itu yang menjadi fokus utama agar pemerataan benar-benar terwujud,” ujarnya.Untuk memperkuat verifikasi lapangan, Pemprov Kalteng menurunkan 1.432 relawan yang tersebar di desa dan kelurahan.

Setiap wilayah minimal memiliki satu relawan, sementara kawasan berpenduduk padat diperkuat dua hingga tiga orang. Relawan bertugas melakukan pengecekan langsung kondisi calon penerima serta mendampingi penyaluran bantuan tunai bekerja sama dengan Bank Kalteng.

Berdasarkan data sementara, calon penerima terbanyak berasal dari wilayah berpenduduk besar seperti Kapuas, Kotawaringin Timur, Kotawaringin Barat, dan Palangka Raya. Sebaran ini merujuk pada DTSEN hasil sinkronisasi data pemerintah daerah bersama Kementerian Sosial RI dan Badan Pusat Statistik.

Pemutakhiran data akan dilakukan setiap tiga bulan. Jika kondisi ekonomi penerima membaik, status kepesertaan akan disesuaikan.

“Setiap triwulan data diperbarui. Program ini harus adaptif dan benar-benar menjangkau mereka yang paling membutuhkan,” pungkas Gubernur.

Sementara itu, rincian insentif bagi guru ngaji, tokoh agama, dan tokoh adat dijadwalkan diumumkan pada kesempatan berikutnya.(mc/adakelteng)

Palangkaraya

Ribuan Warga Padati Pawai FBIM 2026, Gubernur: Efisiensi Anggaran Bukan Alasan Turunkan Kualitas Pelayanan

Published

on

PALANGKA RAYA – Ribuan masyarakat memadati ruas Jalan RTA Milono, untuk menyaksikan pawai karnaval pembukaan Festival Budaya Isen Mulang 2026 yang berlangsung meriah dan penuh warna. Minggu, 17 Mei 2026.

Agenda budaya tahunan dalam rangka Hari Jadi Provinsi Kalimantan Tengah itu resmi dibuka langsung oleh Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran.

Dalam sambutannya, Gubernur menegaskan bahwa pelayanan masyarakat tetap menjadi prioritas utama pemerintah daerah meskipun saat ini kondisi anggaran tengah mengalami efisiensi.

Menurutnya, sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, olahraga, budaya, dan seni justru terus diperkuat melalui berbagai program unggulan daerah.

“Walaupun dalam kondisi efisiensi anggaran seperti ini, pelayanan masyarakat adalah prioritas kami.

Pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kegiatan olahraga, budaya dan seni serta sektor strategis lainnya justru kami tingkatkan kualitasnya dengan program-program unggulan seperti Kartu Huma Betang Sejahtera,” ujar Agustiar.

Ia juga menyampaikan bahwa APBD Kalimantan Tengah Tahun 2026 mengalami penurunan signifikan dibanding tahun sebelumnya.

Namun demikian, Pemerintah Provinsi tetap berupaya mengoptimalkan penggunaan anggaran secara efektif, terukur, dan tepat sasaran demi kepentingan masyarakat luas.

Menurut Agustiar, kemeriahan pembukaan Festival Isen Mulang tahun ini menjadi bukti bahwa kegiatan besar tidak selalu harus menggunakan anggaran fantastis.

Dengan manajemen yang baik, kegiatan tetap dapat berjalan meriah sekaligus efisien.Selain menyoroti pembangunan daerah, Gubernur turut mengajak masyarakat menjaga persatuan dalam keberagaman melalui semangat Huma Betang.

Ia menegaskan Kalimantan Tengah memiliki posisi strategis sebagai masa depan Indonesia sehingga generasi muda diminta terus menjaga budaya dan sejarah daerah.

Pawai karnaval Festival Isen Mulang 2026 diikuti berbagai peserta mulai dari pemerintah kabupaten dan kota, organisasi perangkat daerah, paguyuban hingga komunitas masyarakat.

Beragam mobil hias dan penampilan budaya ditampilkan peserta, mulai dari promosi seni budaya, produk unggulan daerah, pelayanan publik hingga potensi UMKM dan IKM.

Rute pawai dimulai dari Jalan RTA Milono menuju Stadion Sanaman Mantikei, sementara mobil hias melanjutkan perjalanan ke Jalan Murjani, Ahmad Yani hingga ke Sanaman Mantikei. (mc/adakalteng)

Continue Reading

Palangkaraya

Pembatasan BBM di SPBU Palangka Raya Masih Tahap Evaluasi, Pengawasan Diperketat

Published

on

PALANGKARAYA – Pemerintah Kota Palangka Raya melalui Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (DPKUKM) memastikan kebijakan pembatasan penjualan bahan bakar minyak (BBM) subsidi maupun nonsubsidi belum diberlakukan secara menyeluruh di seluruh SPBU di Kota Palangka Raya.

Keputusan tersebut diambil setelah pemerintah melakukan evaluasi terhadap kesiapan pelaksanaan di lapangan serta mempertimbangkan berbagai kondisi yang berkembang di masyarakat.

Langkah itu dilakukan agar penerapan kebijakan nantinya dapat berjalan efektif, tepat sasaran, dan tidak menimbulkan gangguan distribusi BBM.

Pemerintah kota menegaskan, hingga saat ini distribusi BBM masih berlangsung normal dan pengawasan terus diperketat guna memastikan stok tetap tersedia bagi masyarakat.

Selain itu, pemantauan terhadap penyaluran BBM di sejumlah SPBU juga dilakukan secara aktif untuk menjaga kelancaran distribusi sekaligus mengantisipasi potensi penyalahgunaan maupun penumpukan pembelian.

Pemkot Palangka Raya turut mengimbau masyarakat agar tidak panik serta tetap bijak dalam menggunakan BBM sesuai kebutuhan. Kerja sama masyarakat dinilai penting agar kondisi distribusi energi di daerah tetap aman dan terkendali.

“Pengawasan distribusi BBM tetap dilakukan secara aktif demi menjaga ketersediaan dan kelancaran penyaluran kepada masyarakat,” demikian disampaikan dalam keterangan resmi pemerintah.

Pemerintah berharap seluruh pihak dapat mendukung upaya pengawasan distribusi BBM agar kebijakan yang nantinya diterapkan benar-benar memberikan manfaat dan berjalan sesuai tujuan.(mc/adakalteng)

Continue Reading

Palangkaraya

Dugaan Korupsi Hibah Rp20 Miliar, Kantor KPU Palangka Raya Digeledah Jaksa

Published

on

Kejaksaan Negeri Palangka Raya menggeledah kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya terkait dugaan korupsi dana hibah Pilkada 2023–2024 dari Pemerintah Kota Palangka Raya.

Kepala Seksi Intelijen Kejari Palangka Raya, Hadiarto, membenarkan penggeledahan pada Selasa 28 April 2026 dari jam 15.00 wib sampai pukul 21.00 wib.

Ia menyebut tim penyidik mengamankan sejumlah dokumen penting terkait penggunaan dana hibah.

“Benar, ada pemeriksaan terkait pengelolaan dana hibah Pilkada 2023–2024 dari Pemko ke KPU Kota Palangka Raya,” ujar Hadiarto kepada awak media.

Dalam penggeledahan itu, penyidik menyisir sejumlah ruangan dan memeriksa berkas administrasi serta dokumen pertanggungjawaban keuangan.

Beberapa dokumen krusial turut disita sebagai bahan pendalaman.Meski berlangsung cukup lama, Kejari masih menutup rapat rincian temuan awal maupun potensi kerugian negara.

Hadiarto menegaskan, proses saat ini masih tahap pendalaman oleh tim penyidik.Hadiarto mengungkapkan, total dana hibah Pilkada yang dikucurkan Pemko Palangka Raya ke KPU mencapai Rp20 miliar.

“Dana hibah Pilkada dari Pemko Palangka Raya sebesar Rp20 miliar,” tegasnya.

Penggeledahan ini menguatkan indikasi adanya penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana hibah tersebut. Hingga kini, Kejari belum menetapkan tersangka. (mc/adakalteng)

Continue Reading

Trending

Copyright © Adakalteng.my.id