KUALA PEMBUANG – Proyek pembangunan Bundaran III di Kabupaten Seruyan menjadi sorotan serius setelah masuk dalam temuan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Proyek yang dikerjakan pada tahun 2025 itu diduga memiliki potensi kelebihan pembayaran mencapai ratusan juta rupiah.

Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Seruyan, Bahrun Abbas, mengungkapkan bahwa proyek tersebut menjadi objek Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) oleh BPK.

Hal itu disampaikannya dalam rapat bersama DPRD Seruyan di ruang serbaguna, Selasa (14/4/2026).

Menurutnya, hasil pemeriksaan menemukan adanya potensi kelebihan bayar sekitar Rp480 juta.

BPK pun telah mengeluarkan rekomendasi agar dilakukan penyesuaian pembayaran berdasarkan progres pekerjaan di lapangan.

“Rekomendasinya jelas, pembayaran harus disesuaikan dengan progres.

Mekanismenya bisa melalui pemotongan pembayaran atau addendum kontrak,” ujar Bahrun Abbas.

Namun demikian, ia mengaku hingga kini belum menerima laporan resmi dari Dinas Pekerjaan Umum Seruyan terkait langkah konkret yang telah diambil untuk menindaklanjuti rekomendasi tersebut, baik melalui pemotongan pembayaran maupun revisi kontrak.

Sementara itu, Ketua DPRD Seruyan, Zuli Eko Prasetyo, menegaskan pentingnya penyelesaian cepat dan transparan atas temuan tersebut. Ia meminta pemerintah daerah tidak mengabaikan rekomendasi BPK.

“Karena ini sudah menjadi temuan BPK, maka harus segera dipastikan langkah penyelesaiannya secara rinci dan terbuka. Jangan sampai dibiarkan berlarut,” tegasnya.

Sebagai catatan, PDTT merupakan jenis pemeriksaan khusus yang dilakukan BPK di luar audit laporan keuangan maupun kinerja.

Pemeriksaan ini berfokus pada aspek tertentu, seperti kepatuhan terhadap regulasi, efektivitas pelaksanaan proyek, hingga potensi kerugian negara.

Kasus Bundaran III ini menjadi peringatan penting bagi pemerintah daerah agar memperketat pengawasan proyek.

Setiap penggunaan anggaran harus benar-benar sesuai dengan progres pekerjaan guna mencegah potensi kerugian negara serta menjaga akuntabilitas publik.(mc/adakalteng)

JAKARTA – Bupati Seruyan, Ahmad Selanorwanda, menghadiri pelantikan Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Daerah Kepulauan dan Pesisir Seluruh Indonesia (ASPEKSINDO) periode 2025–2030 yang digelar di Flores Ballroom Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Selasa (14/4/2026).

Kegiatan tersebut turut dirangkai dengan Seminar Nasional yang mengangkat tema peningkatan kapasitas nelayan, sebagai upaya memperkuat sektor perikanan nasional berbasis daerah pesisir.

Kehadiran Ahmad Selanorwanda dinilai strategis, mengingat Kabupaten Seruyan merupakan salah satu daerah di Kalimantan Tengah yang memiliki wilayah pesisir cukup luas dan menggantungkan perekonomian masyarakatnya pada sektor kelautan dan perikanan.

Dalam agenda tersebut, Bupati mengikuti secara langsung prosesi pelantikan pengurus baru ASPEKSINDO yang menjadi wadah sinergi dan komunikasi antar pemerintah daerah pesisir se-Indonesia.

Melalui forum ini, aspirasi daerah seperti Seruyan diharapkan dapat lebih kuat disuarakan di tingkat pusat, khususnya terkait kebijakan pengelolaan sumber daya laut dan dukungan bagi nelayan.

Sebagai negara maritim, Indonesia memiliki potensi besar di sektor kelautan. Wilayah pesisir tidak hanya menjadi batas geografis, tetapi juga berperan sebagai tulang punggung ekonomi melalui komoditas perikanan yang bernilai tinggi.

Seminar nasional yang menjadi bagian dari rangkaian acara membahas berbagai strategi penguatan sektor perikanan, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan tradisional.

Pembahasan difokuskan pada penerapan inovasi dan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan.

Sejumlah isu penting yang mengemuka antara lain pengembangan alat tangkap modern yang berkelanjutan, dorongan kebijakan pusat yang lebih berpihak pada daerah pesisir, serta penguatan infrastruktur pendukung seperti pelabuhan dan sentra perikanan.

Ahmad Selanorwanda menegaskan, hasil dari forum tersebut diharapkan dapat segera diterapkan di Kabupaten Seruyan.

Ia menilai peningkatan kualitas dan kapasitas nelayan lokal menjadi langkah krusial agar mereka mampu bersaing dan menjadi pelaku utama di sektor kelautan.

“Peningkatan kapasitas nelayan lokal menjadi harga mati, agar mereka tidak hanya menjadi penonton di tengah potensi laut yang melimpah,” tegasnya.

Melalui sinergi antara pemerintah daerah dan pusat yang difasilitasi ASPEKSINDO, diharapkan lahir kebijakan konkret yang mampu mendorong daya saing sektor perikanan di Seruyan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir secara berkelanjutan.(mc/adakalteng)

NANGA BULIK – Prestasi membanggakan diraih Perumdam Tirta Lamandau setelah sukses menyabet penghargaan Top BUMD, yang digelar pada Senin (13/4/2026) di Dian Ballroom Lt.11, Hotel Raffles Jakarta, Ciputra World, Jakarta.

Capaian ini menjadi pengakuan atas kinerja, inovasi, serta komitmen pelayanan air bersih kepada masyarakat di Kabupaten Lamandau.Bupati Bupati Lamandau, Rizky Aditya Putra,hadir langsung menerima penghargaan sebagai TOP Pembina BUMD 2026.

Dalam ajang tersebut, Perumda Air Minum Tirta Lamandau berhasil mencatatkan prestasi gemilang dengan meraih penghargaan Bintang 5.

Capaian ini menegaskan posisi Tirta Lamandau sebagai salah satu BUMD dengan kinerja dan inovasi terbaik di Indonesia.Selain itu Direktur Perumda Tirta Lamandau juga mendapat penghargaan Top CEO BUMD Awards 2026.

Bupati Lamandau, Rizky Aditya Putra, menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas pencapaian tersebut.

Menurutnya, penghargaan ini bukan sekadar simbol, melainkan hasil kerja kolektif seluruh jajaran Perumdam bersama dukungan masyarakat.

“Penghargaan ini adalah bukti bahwa kerja keras, inovasi, dan komitmen pelayanan yang dilakukan Perumdam Tirta Lamandau selama ini mendapat pengakuan.

Ini bukan hanya milik pemerintah daerah, tetapi juga seluruh masyarakat Lamandau,” ujarnya.

Saat ini, Perumda Tirta Lamandau telah memiliki dua unit instalasi pengolahan air bersih dengan total kapasitas produksi mencapai 125 liter per detik.

Kapasitas tersebut dinilai mampu memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat di wilayah Nanga Bulik dan sekitarnya.

Meski demikian, Rizky menegaskan masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan guna meningkatkan cakupan layanan.

Salah satu fokus utama adalah pengembangan jaringan perpipaan ke sejumlah kawasan yang belum terjangkau secara optimal.

“Kami terus mendorong perluasan jaringan, termasuk ke arah kawasan alun-alun hingga E1 sampai E4. Selain itu, penyediaan air bersih di seluruh desa dan kecamatan juga menjadi prioritas ke depan,” tegasnya.

Rizky juga berharap, penghargaan ini menjadi motivasi bagi Perumdam Tirta Lamandau untuk terus berbenah dan meningkatkan kualitas layanan, sehingga akses air bersih yang layak dapat dirasakan merata oleh seluruh masyarakat.(mc/adakalteng)