NANGA BULIK – Bupati Lamandau, Rizky Aditya Putra, menginstruksikan seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau untuk lebih bijak dan efisien dalam penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM).

Langkah ini ditegaskan sebagai bagian dari upaya pengendalian belanja operasional daerah sekaligus mendorong budaya kerja yang lebih hemat dan bertanggung jawab.

Menurut Rizky, efisiensi penggunaan BBM bukan hanya soal penghematan anggaran, tetapi juga mencerminkan kedisiplinan dan kepedulian ASN terhadap pengelolaan sumber daya pemerintah.

“Saya minta seluruh ASN bisa lebih selektif dalam penggunaan BBM. Gunakan kendaraan dinas sesuai kebutuhan dan hindari pemborosan yang tidak perlu,” tegasnya, Jumat (27/3/2026) Ia menambahkan, kebijakan ini sejalan dengan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran, terutama di tengah tuntutan pelayanan publik yang semakin tinggi.

Rizky juga menekankan pentingnya perubahan pola pikir di kalangan ASN agar lebih mengedepankan prinsip efisiensi dalam setiap aktivitas kedinasan.

“Efisiensi ini bukan sekadar imbauan, tetapi harus menjadi kebiasaan. Dengan pengelolaan yang baik, anggaran yang ada bisa dialihkan untuk program-program yang lebih menyentuh kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Pemerintah Kabupaten Lamandau berharap, langkah ini dapat menjadi contoh nyata dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih hemat, efektif, dan berorientasi pada pelayanan publik.(mc/adakalteng)

NANGA BULIK – Puluhan warga Desa Melata, Kecamatan Menthobi Raya, Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah, menggelar aksi damai di depan Kantor Bupati Lamandau, Jumat siang (27/3/2026).

Aksi ini merupakan bentuk penolakan terhadap rencana pembangunan pabrik kelapa sawit (PKS) oleh PT Permata Inti Sawit di wilayah mereka.

Dalam aksi tersebut, warga secara terbuka menyampaikan aspirasi melalui orasi, menuntut pemerintah daerah tidak memberikan izin atas pendirian pabrik yang dinilai berpotensi menimbulkan dampak serius bagi masyarakat sekitar.

Usai berunjuk rasa, perwakilan massa akhirnya diterima untuk berdialog bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Lamandau di rumah jabatan bupati. Pertemuan itu difokuskan untuk mencari solusi atas polemik yang berkembang.

Koordinator aksi, Wendi Soewarno, menegaskan bahwa penolakan warga didasari pada lokasi rencana pembangunan PKS yang dianggap terlalu dekat dengan kawasan permukiman, yakni hanya sekitar 400 meter.

Kondisi ini dikhawatirkan akan memicu berbagai persoalan di masa mendatang.“Aksi ini adalah bentuk upaya masyarakat mempertahankan ruang hidup.

Kami khawatir dampak lingkungan, gangguan kesehatan, hingga potensi konflik sosial jika pabrik tetap dibangun,” ujar Wendi.

Ia juga mengungkapkan bahwa di sekitar Desa Melata telah berdiri pabrik sawit lain yang dinilai cukup berkontribusi bagi masyarakat melalui program kemitraan plasma.

Karena itu, warga menegaskan tidak menolak investasi, selama prosesnya memperhatikan aspek sosial, lingkungan, dan kearifan lokal.“Kami bukan anti investasi.

Tapi kami ingin investasi yang hadir tidak menimbulkan persoalan baru bagi masyarakat,” tegasnya.

Menanggapi aspirasi tersebut, Bupati Lamandau, Rizky Aditya Putra, menyatakan bahwa pemerintah daerah terbuka terhadap setiap masukan masyarakat.

Namun, ia menegaskan bahwa seluruh keputusan tetap harus mengacu pada ketentuan hukum dan regulasi yang berlaku.

“Semua aspirasi kami terima. Selanjutnya akan kami kaji sesuai aturan yang ada. Dokumen kajian teknis sudah kami terima dan akan ditelaah oleh dinas terkait,” kata bupati usai pertemuan.

Hal senada disampaikan Sekretaris Daerah Lamandau, M. Irwansyah. Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak serta-merta menolak investasi selama perusahaan memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

“Jika syarat teknis tidak terpenuhi, otomatis tidak bisa dilanjutkan. Saat ini masih dalam proses, dan kami berharap komunikasi antara perusahaan dan masyarakat dapat berjalan dengan baik,” pungkasnya.(mc/adakalteng)

KUALA PEMBUANG – Usai libur panjang Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah, Bupati Seruyan Ahmad Selanorwanda melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan, Kamis (26/3/2026).

Langkah ini diambil untuk memastikan kedisiplinan aparatur sipil negara (ASN) sekaligus menjamin pelayanan publik kembali berjalan optimal.

Dalam sidak tersebut, Bupati meninjau langsung tingkat kehadiran pegawai serta kesiapan masing-masing instansi dalam mengaktifkan kembali roda pemerintahan pascalibur panjang.

Beberapa perangkat daerah yang menjadi sasaran di antaranya Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) serta Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD).

Tak sekadar memantau absensi, kunjungan ini juga dimanfaatkan sebagai momentum silaturahmi antara pimpinan daerah dan jajaran ASN.

Suasana pasca-Lebaran diharapkan mampu menjadi energi baru untuk membangun semangat kerja, memperkuat sinergi, serta meningkatkan koordinasi lintas perangkat daerah.

Dalam arahannya, Ahmad Selanorwanda menegaskan pentingnya komitmen seluruh ASN untuk segera kembali fokus menjalankan tugas dan tanggung jawab.

Ia menekankan bahwa kualitas pelayanan kepada masyarakat tidak boleh terganggu, terlebih setelah masa libur panjang.

“Pascalibur, seluruh ASN harus kembali disiplin, bekerja maksimal, dan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya.

Melalui sidak ini, Pemerintah Kabupaten Seruyan berharap seluruh perangkat daerah dapat menjaga kedisiplinan, meningkatkan kinerja, serta memastikan pelayanan publik tetap prima sebagai bagian dari upaya mendorong kemajuan daerah.(mc/adakalteng)