DPRD Kotawaringin Timur
DBH Rp1,2 Triliun Belum Cair, Rimbun: Aspirasi Masyarakat Kotim Terancam Tertunda
SAMPIT – Tertahannya Dana Bagi Hasil (DBH) sekitar Rp1,2 triliun dari pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) kian membebani kondisi keuangan Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim).
Belum terealisasinya hak keuangan daerah tersebut berdampak langsung terhadap terbatasnya ruang fiskal pemerintah kabupaten, sekaligus mengancam kelancaran pembangunan dan pemenuhan aspirasi masyarakat.
Ketua DPRD Kotim, Rimbun, menegaskan persoalan kurang bayar DBH harus segera mendapat perhatian serius pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi.
Pasalnya, dana tersebut merupakan hak daerah yang menjadi salah satu penopang utama pendapatan untuk membiayai pembangunan dan berbagai kebutuhan pelayanan publik.
Menurutnya, di tengah belum jelasnya kepastian penyaluran DBH, pemerintah daerah terpaksa mencari alternatif untuk menjaga stabilitas keuangan.
Salah satu langkah yang harus diperkuat adalah mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar program pemerintahan tetap berjalan meskipun kemampuan anggaran sedang tertekan.
“Memang dari beberapa ini kita masih berjuang, bagaimanapun kita menggali PAD karena anggaran kita ada kurang bayar masih, baik di pemerintah provinsi Kalimantan Tengah, juga di pemerintah pusat di Kementerian Keuangan.
Jadi DBH kita masih banyak yang belum ditransfer ke daerah,” kata Rimbun, Selasa (17/11/2026).
Ia menyebutkan, DPRD bersama pemerintah daerah terus berupaya memperjuangkan agar kewajiban pembayaran DBH segera dituntaskan.
Sebab, pencairan dana tersebut akan memberikan tambahan kekuatan fiskal bagi Kotim, terutama untuk membiayai program prioritas yang telah direncanakan.
Dari total tunggakan sekitar Rp1,2 triliun, kewajiban Pemerintah Provinsi Kalteng diperkirakan mencapai Rp200 miliar.
Sementara itu, porsi terbesar berasal dari pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan dengan nilai kurang lebih Rp1 triliun.
Dana bagi hasil tersebut bersumber dari kontribusi sejumlah sektor penghasil sumber daya alam dan komoditas unggulan, mulai dari perkebunan kelapa sawit, pertambangan bijih besi, bauksit hingga batu bara.
Rimbun juga mengkritisi belum optimalnya keterbukaan informasi terkait mekanisme penghitungan DBH oleh Kementerian Keuangan.
Ia menilai, pemerintah daerah berhak memperoleh penjelasan terperinci mengenai besaran dana yang menjadi hak daerah, dasar perhitungan hingga kepastian jadwal penyalurannya.
Kejelasan informasi tersebut dinilai sangat penting sebagai dasar pemerintah kabupaten dalam menyusun perencanaan pendapatan dan belanja daerah.
Tanpa kepastian angka maupun waktu pencairan, pemerintah daerah akan kesulitan mengukur kemampuan fiskal dan menentukan skala prioritas pembangunan.
Rimbun menduga, keterlambatan penyaluran DBH dari pemerintah pusat tidak terlepas dari tekanan kondisi keuangan nasional.
Ia merujuk pada informasi pemberitaan media yang menyebutkan defisit anggaran pemerintah pusat diperkirakan melampaui Rp500 triliun.
Kondisi tersebut, menurutnya, kemungkinan turut memengaruhi kemampuan pemerintah pusat dalam memenuhi kewajiban transfer kepada daerah.
“Kita memahami bahwa pemerintah pusat pun sangat memerlukan anggaran sehingga dampaknya ke daerah,” ujarnya.
Selain tekanan defisit, kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat juga dinilai semakin mempersempit keleluasaan pemerintah daerah dalam menjalankan agenda pembangunan.
Akibatnya, sejumlah rencana kegiatan harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan yang tersedia.
Ia turut menyoroti kecenderungan pengelolaan sejumlah sektor strategis dan komoditas ekspor yang semakin terpusat.
Menurutnya, kebijakan nasional terkait pengelolaan sumber daya alam harus tetap mempertimbangkan kepentingan daerah penghasil.
Sebab, daerah yang menjadi sumber kontribusi ekonomi nasional semestinya memperoleh manfaat yang seimbang untuk mendukung pembangunan wilayahnya.
Untuk memperjuangkan pencairan DBH tersebut, DPRD Kotim berencana memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten, termasuk Bupati dan Sekretaris Daerah (Sekda).
Upaya bersama diperlukan agar persoalan tunggakan ini dapat disampaikan secara langsung kepada pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi Kalteng.
“Kami berkoordinasi dengan Pemda, Pak Bupati, Sekda, nanti kita bersama-sama menyampaikan bahwa keperluan untuk mengakomodir aspirasi masyarakat pasti kita menuntut DBH itu sesuai dengan aturan, itu harus ditransfer ke daerah,” tegasnya.
Lebih jauh, Rimbun mengungkapkan bahwa keterbatasan anggaran akibat belum dibayarkannya DBH mulai berpengaruh terhadap kemampuan pemerintah daerah dalam mengakomodasi kebutuhan masyarakat.
Sejumlah usulan pembangunan terpaksa belum dapat direalisasikan karena tidak diimbangi ketersediaan anggaran yang mencukupi.
Besarnya kebutuhan pembiayaan tersebut terlihat dari berbagai aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui Komisi IV DPRD Kotim.
Untuk mengakomodasi usulan yang menjadi lingkup perhatian komisi tersebut, kebutuhan anggarannya diperkirakan hampir mencapai Rp500 miliar.
Angka itu bahkan belum mencakup seluruh kebutuhan pembenahan infrastruktur daerah.
Masih banyak fasilitas publik dan akses pembangunan yang membutuhkan peningkatan maupun penyelesaian, sementara kemampuan keuangan daerah belum sanggup mengakomodasi seluruh kebutuhan tersebut secara bersamaan.
Kondisi ini memaksa pemerintah daerah menerapkan skala prioritas secara lebih ketat. Program yang bersifat mendesak harus didahulukan, sedangkan berbagai usulan lainnya berpotensi kembali tertunda hingga tersedia dukungan anggaran.
“Dampaknya pasti aspirasi masyarakat tertunda, karena kita keterbatasan anggaran tadi.
Salah satu contoh yang disampaikan oleh Komisi IV tadi hampir Rp500 miliar untuk bagaimana mengakomodir aspirasi, lalu infrastruktur yang masih belum disempurnakan.
Ini juga dampak dari kekurangan anggaran yang diberikan oleh pemerintah pusat,” pungkas Rimbun.
DPRD Kotim berharap pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Kalteng segera menyelesaikan kewajiban pembayaran DBH tanpa terus memperpanjang ketidakpastian.
Kepastian pencairan dana tersebut menjadi kebutuhan mendesak agar kemampuan keuangan daerah kembali menguat, pembangunan infrastruktur dapat dilanjutkan, serta aspirasi masyarakat yang selama ini tertahan akibat keterbatasan anggaran bisa direalisasikan.(mc/adakalteng)
DPRD Kotawaringin Timur
Rimbun Peringatkan Bahaya Narkoba, Peredarannya Kini Tembus Pelosok Desa hingga Anak-anak
SAMPIT – Ancaman peredaran narkotika di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) kian menjadi perhatian.
Jangkauan peredarannya disebut tidak lagi terbatas di kawasan perkotaan, tetapi telah merambah hingga wilayah pedesaan.
Bahkan, muncul kekhawatiran anak-anak di bawah umur turut menjadi sasaran penyalahgunaan barang terlarang tersebut.Ketua DPRD Kotim, Rimbun, mengingatkan bahwa kondisi ini harus menjadi alarm bagi seluruh elemen masyarakat.
Menurutnya, meluasnya peredaran narkotika bukan hanya mengancam kesehatan dan masa depan generasi muda, tetapi juga berpotensi menimbulkan persoalan sosial serta meningkatkan risiko tindak kriminalitas.
Ia menilai, masuknya jaringan peredaran narkoba hingga ke pelosok desa menunjukkan bahwa ancaman narkotika semakin kompleks dan membutuhkan penanganan menyeluruh.
Karena itu, masyarakat tidak boleh lagi menganggap persoalan tersebut hanya terjadi di lingkungan perkotaan.
“Sekarang peredaran narkoba sudah merambah dari kota sampai ke pelosok desa. Jangan heran kalau kasus kriminal cenderung terus meningkat. Yang lebih memprihatinkan, anak-anak di bawah umur pun sudah terpapar,” tegas Rimbun, Rabu (18/11).
Rimbun mengingatkan, jika tidak segera diantisipasi melalui langkah pencegahan dan pengawasan yang serius, penyalahgunaan narkotika dapat mengancam keberlangsungan generasi penerus daerah.
Dampaknya bukan hanya dirasakan saat ini, tetapi juga berpotensi memengaruhi kualitas sumber daya manusia Kotim dalam jangka panjang.
“Kalau kondisi ini dibiarkan, 10 tahun ke depan kita akan kesulitan menemukan generasi penerus daerah yang benar-benar tidak terpapar narkoba. Ini yang harus menjadi perhatian kita bersama,” ujarnya.
Menurutnya, upaya memerangi peredaran narkotika tidak bisa sepenuhnya dibebankan kepada kepolisian maupun aparat penegak hukum.
Dibutuhkan keterlibatan aktif pemerintah daerah, pemerintah desa, keluarga, tokoh masyarakat, serta seluruh lapisan warga untuk membangun sistem pengawasan dan pencegahan hingga tingkat lingkungan terkecil.
Ia juga menekankan pentingnya memperkuat pembinaan terhadap anak-anak dan remaja agar tidak mudah terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba.
Dalam hal ini, orang tua memiliki peran strategis untuk mengawasi pergaulan, aktivitas sehari-hari, serta mengenali perubahan perilaku anak sejak dini.
Selain itu, pemerintah desa bersama masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap aktivitas mencurigakan yang berpotensi berkaitan dengan transaksi maupun peredaran narkotika.
Sikap tidak peduli terhadap kondisi lingkungan dinilai dapat membuka ruang bagi jaringan narkoba untuk berkembang.
“Pemerintah desa dan lingkungan masyarakat perlu mengambil peran dalam membangun kewaspadaan terhadap aktivitas mencurigakan yang berpotensi berkaitan dengan peredaran narkoba. Segera laporkan kepada aparat kepolisian,” imbaunya.
Rimbun berharap, koordinasi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan masyarakat dapat semakin diperkuat melalui langkah pencegahan yang berkesinambungan.
Edukasi bahaya narkotika juga perlu diperluas agar kesadaran masyarakat tumbuh, terutama dalam melindungi anak-anak dan kalangan remaja.
Ia menegaskan, persoalan narkoba tidak semata-mata berkaitan dengan penindakan hukum, tetapi juga menyangkut masa depan pembangunan daerah.
Sebab, kemajuan Kotim sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia yang sehat, produktif, dan terbebas dari penyalahgunaan narkotika.
“Mari bersama melindungi anak-anak dan remaja kita dari bahaya narkoba. Ini menjadi tanggung jawab bersama agar Kotim tidak kehilangan potensi sumber daya manusia akibat penyalahgunaan barang terlarang tersebut,” pungkasnya.(mc/adakalteng)
DPRD Kotawaringin Timur
Serapan APBD-P Kotim Disorot, DPRD Khawatir SILPA Membengkak
SAMPIT – Lambannya realisasi sejumlah program pembangunan yang bersumber dari APBD Perubahan (APBD-P) 2026 di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menjadi perhatian serius DPRD.
Memasuki pertengahan November, sejumlah kegiatan dinilai belum memperlihatkan perkembangan signifikan, sementara batas waktu pelaksanaan anggaran semakin dekat.
Wakil Ketua II DPRD Kotim, Rudianur, mendesak pemerintah kabupaten segera mengambil langkah tegas untuk mempercepat pelaksanaan seluruh program yang telah dianggarkan.
Ia meminta organisasi perangkat daerah (OPD) tidak lamban dalam bekerja, sehingga kegiatan pembangunan tidak justru menumpuk menjelang akhir tahun.Menurut Rudianur, keterlambatan pelaksanaan program bukan persoalan sepele.
Selain mempersempit waktu penyelesaian pekerjaan, kondisi tersebut juga berpotensi mengganggu efektivitas pengawasan dan berdampak terhadap kualitas hasil pembangunan.
“Kami berharap jangan sampai proyek fisik menumpuk di akhir tahun dan jangan sampai anggaran tidak terserap.
Namun, yang lebih penting adalah dampak program itu harus benar-benar bermanfaat bagi masyarakat,” katanya saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (18/11).
Ia menyayangkan apabila program pembangunan yang telah melalui pembahasan dan mendapatkan persetujuan anggaran justru belum direalisasikan sebagaimana mestinya.
Padahal, masyarakat membutuhkan hasil nyata dari setiap alokasi anggaran yang telah disiapkan pemerintah daerah.
Rudianur menegaskan, Pemkab Kotim harus segera mengevaluasi dan mengatasi berbagai kendala yang menyebabkan lambannya pelaksanaan kegiatan.
Terlebih, pembangunan pada sektor strategis seperti infrastruktur dan pendidikan tidak bisa terus ditunda karena berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
“Semestinya pembangunan ini sudah berjalan. Namun, sampai saat ini pelaksanaannya belum terlihat signifikan.
Untuk itu, kami meminta pemerintah segera melaksanakan pembangunan, terutama di bidang infrastruktur, pendidikan dan sektor lainnya,” tegas politisi Partai Golongan Karya (Golkar) tersebut.
Sorotan khusus juga ditujukan kepada Dinas Pekerjaan Umum (PU) yang memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan berbagai proyek infrastruktur.
Rudianur meminta instansi tersebut memastikan seluruh pekerjaan berjalan sesuai jadwal, spesifikasi teknis, serta standar kualitas yang telah ditetapkan.
Ia mengingatkan, percepatan pembangunan jangan sampai dilakukan secara asal-asalan hanya demi mengejar target penyerapan anggaran.
Pekerjaan yang dipaksakan tanpa perencanaan dan pengawasan memadai justru berisiko menghasilkan proyek dengan kualitas rendah.
Karena itu, seluruh OPD diminta segera melakukan pemetaan terhadap kegiatan yang belum terlaksana, mengidentifikasi hambatan administrasi maupun teknis, serta menentukan langkah percepatan yang realistis dan terukur.
Menurutnya, keberhasilan pengelolaan APBD tidak semata-mata diukur dari besarnya anggaran yang terserap.
Lebih dari itu, setiap program harus benar-benar direalisasikan sesuai perencanaan, diselesaikan tepat waktu, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Rudianur juga mengingatkan potensi meningkatnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) apabila program yang telah dialokasikan dananya tidak mampu direalisasikan secara optimal.
Kondisi tersebut harus menjadi bahan evaluasi serius agar persoalan rendahnya penyerapan anggaran tidak terus berulang setiap tahun.
Bahkan, rendahnya realisasi belanja daerah dikhawatirkan turut berdampak terhadap penilaian kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah.
Anggaran yang telah tersedia, menurutnya, harus mampu diterjemahkan menjadi pembangunan konkret dan peningkatan pelayanan publik, bukan sekadar tercatat dalam dokumen perencanaan.
“Kalau setiap tahun terjadi SiLPA karena pembangunan tidak maksimal, tentu pengelolaan keuangan daerah akan menjadi perhatian.
Saya yakin ada konsekuensi yang harus dihadapi, termasuk kemungkinan berkurangnya dana bagi hasil maupun dana transfer,” pungkasnya.(mc/adakalteng)
DPRD Kotawaringin Timur
Usai Dilantik Jadi Wakil Ketua FKUB Kotim, Rudianur Tekankan Penguatan Toleransi dan Cegah Konflik
SAMPIT – Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), H. Rudianur, mengajak seluruh elemen masyarakat memperkuat toleransi dan menjaga kerukunan antarumat beragama.
Ia menegaskan, komunikasi lintas agama serta sinergi antarpemangku kepentingan harus terus dibangun agar perbedaan keyakinan tidak berkembang menjadi pemicu konflik sosial.
Pernyataan tersebut disampaikan Rudianur setelah resmi dilantik sebagai Wakil Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kotim masa bakti 2026–2031 bersama jajaran pengurus lainnya.
Pelantikan berlangsung di Aula Rumah Jabatan Bupati Kotim, Rabu (18/11/2026), dan dipimpin langsung oleh Bupati Kotim H. Halikinnor.
Kegiatan itu turut dihadiri sejumlah tokoh lintas agama serta pejabat daerah. Kepengurusan baru FKUB diharapkan mampu melanjutkan upaya merawat keberagaman sekaligus memperkuat keharmonisan kehidupan masyarakat di Bumi Habaring Hurung.
Rudianur mengaku bersyukur atas kepercayaan yang diberikan kepadanya untuk mengemban amanah tersebut.
Namun, ia mengungkapkan bahwa penunjukan dirinya sebagai bagian dari kepengurusan FKUB sempat mengejutkannya karena sebelumnya tidak mengetahui akan dilantik sebagai wakil ketua.
“Saya sempat kaget juga saat dikabari ada pelantikan FKUB dan menjadi wakil ketua. Berkaitan dengan tugas ini, saya perlu belajar dengan senior-senior yang ada di FKUB sebelumnya,” ujarnya seusai kegiatan.
Menurut politisi Partai Golkar tersebut, keberagaman agama, suku, budaya, dan latar belakang sosial merupakan kekayaan Kotim yang wajib dipelihara.
Perbedaan tidak boleh menjadi alasan untuk membangun sekat di tengah masyarakat, melainkan harus menjadi kekuatan dalam menciptakan kehidupan yang saling menghargai.
Ia menilai, situasi kerukunan di Kotim selama ini patut disyukuri. Kondisi masyarakat yang relatif aman dan damai tidak terlepas dari kontribusi para tokoh agama serta FKUB yang terus berperan menjembatani komunikasi dan mempererat hubungan antarumat beragama.
“Harapan saya, ke depan FKUB tetap konsisten menjaga kerukunan antarumat beragama,” katanya.
Rudianur menambahkan, stabilitas dan kondusivitas daerah memiliki keterkaitan erat dengan kelancaran pembangunan.
Lingkungan yang aman dan nyaman menjadi salah satu prasyarat agar aktivitas pemerintahan, perekonomian, serta kehidupan sosial masyarakat dapat berlangsung dengan baik.
“Selama ini Kotim sangat rukun dan damai. Ini tidak lepas dari peran tokoh-tokoh FKUB yang selalu hadir menjaga toleransi. Dengan kondisi yang aman dan nyaman, tentu seluruh aktivitas kota bisa berjalan dengan baik,” jelasnya.
Untuk mempertahankan kondisi tersebut, ia mendorong FKUB memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta berbagai unsur lainnya.
Menurutnya, tanggung jawab menjaga kerukunan bukan hanya berada di pundak FKUB, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh lapisan masyarakat.
Ia juga mengingatkan bahwa peran FKUB tidak sebatas menyampaikan pesan toleransi.
Forum tersebut harus menjadi ruang komunikasi dan dialog, menampung aspirasi masyarakat, serta membantu memfasilitasi penyelesaian berbagai persoalan sosial keagamaan.
Melalui pendekatan persuasif dan komunikasi terbuka, perbedaan pandangan diharapkan dapat dibicarakan secara baik-baik melalui musyawarah.
Langkah tersebut penting untuk mencegah persoalan kecil berkembang menjadi perselisihan yang lebih luas.
“Sinergi antara pemerintah dan tokoh masyarakat, termasuk FKUB, adalah modal utama dalam membangun daerah ini,” tegasnya.
Rudianur turut mengingatkan bahwa tantangan dalam menjaga kerukunan semakin beragam seiring perkembangan zaman.
Dinamika sosial dan derasnya arus informasi menuntut masyarakat lebih bijak dalam menyikapi perbedaan, serta tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang berpotensi memecah belah persatuan.
Karena itu, ia berharap kepengurusan FKUB periode 2026–2031 dapat meneruskan program-program positif yang telah berjalan sekaligus memperkuat langkah konkret dalam membangun toleransi dan persaudaraan lintas agama.
Baginya, kerukunan tidak dapat dipertahankan hanya dengan seruan atau slogan.
Nilai kebersamaan harus diwujudkan melalui perilaku sehari-hari, seperti saling menghormati, menghargai keyakinan masing-masing, dan mengedepankan semangat gotong royong.
“Mari sama-sama kita jaga terus kebersamaan ini. Jangan sampai karena perbedaan, kita mudah terpecah.
Justru dari perbedaan itu, kita bisa saling melengkapi dan membangun Kotim menjadi lebih baik dan maju,” pungkasnya.
Ia berharap FKUB di bawah kepengurusan baru semakin solid dalam mempererat persaudaraan lintas agama dan menjalankan peran sebagai mitra strategis pemerintah daerah.
Dengan demikian, keberagaman di Kotim dapat terus menjadi modal sosial untuk menjaga persatuan sekaligus mendukung kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.(mc/adakalteng)
-
Pendidikan2 years agoKKG Gugus I Halilintar Terus Dorong Guru Kotim Tingkatkan Kompetensi dan WORKSHOP
-
Kotawaringin Timur1 year agoBangun Kepercayaan Diri Generasi Muda, PT Excellent Training Centre Gelar Pelatihan Public Speaking Bersertifikat di Sampit
-
Pendidikan2 years agoSDN 4 Ketapang Sampit Dapatkan Obat Cacing Gratis
-
Kotawaringin Timur10 months agoAktifitas PT HAL Terancam Ditutup Ahli Waris Jika Tak Patuhi Adat dan Pengadilan
-
Berita Utama1 year agoPresiden Prabowo Pertama RI yang Hadir di Sidang Umum PBB
-
Lamandau1 year agoMediasi Bupati Lamandau Rizky Aditya Putra Berakhir Damai: PT SLR Sepakati Kompensasi dengan Warga
-
Pemerintahan1 year agoCitra Pemprov Kalteng Tembus 85,9 Persen, Sinergi Media Jadi Kunci Transparansi Masyarakat
-
Berita Utama1 year agoPenumpang KM Dharma Rucitra VI Hilang Usai Melompat ke Laut di Perairan Sampit
