DPRD Kotawaringin Timur
DPRD Kotim Siapkan Perda Plasma Sawit, Marudin Ingin Rp1 Triliun Berputar di Daerah
SAMPIT – Besarnya potensi ekonomi dari perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) dinilai belum sepenuhnya memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat lokal.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah pengelolaan plasma 20 persen yang perputaran ekonominya disebut mencapai sekitar Rp1 triliun setiap bulan, tetapi sebagian besar uang tersebut justru mengalir keluar daerah.
Kondisi itu mendorong perlunya regulasi khusus untuk mengatur kepemilikan dan tata kelola plasma perkebunan kelapa sawit.
Rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotim menyusun peraturan daerah (Perda) terkait persoalan tersebut pun mendapat dukungan dari DPRD.
Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kotim, Marudin, menyatakan kesiapan pihaknya untuk mendukung sekaligus memfasilitasi gagasan Bupati Kotim Halikinnor.
Ia memastikan usulan tersebut akan didorong masuk dalam pembahasan legislasi agar dapat dikaji secara komprehensif dan menghasilkan regulasi yang berpihak kepada kepentingan masyarakat.
“Saya selaku Ketua Bapemperda siap mendukung dan memfasilitasi gagasan Bapak Bupati terkait plasma sawit.
Kami akan mendorong dan menggodok Raperda tersebut demi kepentingan masyarakat,” kata Marudin, Rabu (18/11/2026).
Menurutnya, pembentukan Perda tersebut menjadi langkah strategis untuk membenahi sistem kepemilikan dan pengelolaan plasma yang selama ini dinilai belum optimal dalam memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat Kotim.
Padahal, keberadaan perkebunan kelapa sawit semestinya mampu menjadi penggerak kesejahteraan warga, khususnya masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan.
Marudin menyoroti besarnya nilai ekonomi yang dihasilkan dari pengelolaan plasma 20 persen di Kotim.
Berdasarkan perkiraan yang disampaikannya, perputaran pendapatan dari sektor tersebut mencapai kurang lebih Rp1 triliun setiap bulan.
Namun, besarnya potensi tersebut dinilai belum berbanding lurus dengan manfaat yang dirasakan masyarakat dan perekonomian daerah.
Ia menyebut hanya sekitar 10 persen perputaran uang yang masih berada di Kotim, sementara sebagian besar lainnya justru mengalir ke kabupaten lain, luar provinsi, bahkan keluar Pulau Kalimantan.
“Perputaran penghasilan dari plasma sawit 20 persen di Kabupaten Kotawaringin Timur kurang lebih Rp1 triliun dalam satu bulan.
Tetapi uang tersebut tidak berputar di Kotim. Hanya sekitar 10 persen yang berputar di daerah, sementara sisanya mengalir ke kabupaten lain, luar provinsi, bahkan luar Pulau Kalimantan,” ungkapnya.
Karena itu, Marudin menilai diperlukan payung hukum yang mampu memberikan kepastian mengenai kepemilikan, pengelolaan, serta distribusi manfaat plasma.
Regulasi tersebut diharapkan dapat memastikan hak masyarakat lokal terlindungi sekaligus mendorong agar perputaran ekonomi perkebunan sawit memberikan kontribusi lebih besar terhadap daerah.
Ia menegaskan, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) melalui Bapemperda DPRD Kotim akan ikut mengawal proses pembentukan regulasi tersebut.
Harapannya, pengelolaan plasma tidak hanya memberikan keuntungan bagi pihak tertentu, tetapi juga benar-benar menghadirkan manfaat bagi masyarakat yang memiliki hak atas kebun plasma di wilayah Kotim.
Terkait mekanisme penataan kembali kepemilikan plasma, termasuk kemungkinan melalui skema pembelian maupun pemberian kompensasi kepada pihak yang saat ini menguasainya, Marudin menyebut hal tersebut masih membutuhkan pembahasan lebih mendalam.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu melibatkan perusahaan perkebunan dan seluruh pihak terkait untuk merumuskan mekanisme yang tepat.
Aspek legalitas, kepastian hak kepemilikan, serta kepentingan masyarakat harus menjadi pertimbangan utama agar Perda yang dihasilkan dapat diterapkan tanpa memunculkan persoalan hukum baru.
Lebih lanjut, Marudin menyebut inisiatif tersebut sejalan dengan prinsip perjuangan PKB, yakni politik kehadiran.
Konsep tersebut menekankan pentingnya kehadiran partai politik dalam menjawab persoalan konkret masyarakat dan memperjuangkan aspirasi yang berkembang di tengah kehidupan warga.
“Ini sejalan dengan falsafah PKB, yaitu politik kehadiran. Artinya, PKB harus hadir menjawab kebutuhan riil dan aspirasi masyarakat.
Bagaimana kita mendorong lahirnya regulasi agar plasma 20 persen itu benar-benar berputar di daerah dan dinikmati masyarakat asli Kotim.
Kalau itu bisa terwujud, insyaallah Kotim akan semakin sejahtera,” pungkasnya.(mc/adakalteng)
DPRD Kotawaringin Timur
Rimbun Peringatkan Bahaya Narkoba, Peredarannya Kini Tembus Pelosok Desa hingga Anak-anak
SAMPIT – Ancaman peredaran narkotika di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) kian menjadi perhatian.
Jangkauan peredarannya disebut tidak lagi terbatas di kawasan perkotaan, tetapi telah merambah hingga wilayah pedesaan.
Bahkan, muncul kekhawatiran anak-anak di bawah umur turut menjadi sasaran penyalahgunaan barang terlarang tersebut.Ketua DPRD Kotim, Rimbun, mengingatkan bahwa kondisi ini harus menjadi alarm bagi seluruh elemen masyarakat.
Menurutnya, meluasnya peredaran narkotika bukan hanya mengancam kesehatan dan masa depan generasi muda, tetapi juga berpotensi menimbulkan persoalan sosial serta meningkatkan risiko tindak kriminalitas.
Ia menilai, masuknya jaringan peredaran narkoba hingga ke pelosok desa menunjukkan bahwa ancaman narkotika semakin kompleks dan membutuhkan penanganan menyeluruh.
Karena itu, masyarakat tidak boleh lagi menganggap persoalan tersebut hanya terjadi di lingkungan perkotaan.
“Sekarang peredaran narkoba sudah merambah dari kota sampai ke pelosok desa. Jangan heran kalau kasus kriminal cenderung terus meningkat. Yang lebih memprihatinkan, anak-anak di bawah umur pun sudah terpapar,” tegas Rimbun, Rabu (18/11).
Rimbun mengingatkan, jika tidak segera diantisipasi melalui langkah pencegahan dan pengawasan yang serius, penyalahgunaan narkotika dapat mengancam keberlangsungan generasi penerus daerah.
Dampaknya bukan hanya dirasakan saat ini, tetapi juga berpotensi memengaruhi kualitas sumber daya manusia Kotim dalam jangka panjang.
“Kalau kondisi ini dibiarkan, 10 tahun ke depan kita akan kesulitan menemukan generasi penerus daerah yang benar-benar tidak terpapar narkoba. Ini yang harus menjadi perhatian kita bersama,” ujarnya.
Menurutnya, upaya memerangi peredaran narkotika tidak bisa sepenuhnya dibebankan kepada kepolisian maupun aparat penegak hukum.
Dibutuhkan keterlibatan aktif pemerintah daerah, pemerintah desa, keluarga, tokoh masyarakat, serta seluruh lapisan warga untuk membangun sistem pengawasan dan pencegahan hingga tingkat lingkungan terkecil.
Ia juga menekankan pentingnya memperkuat pembinaan terhadap anak-anak dan remaja agar tidak mudah terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba.
Dalam hal ini, orang tua memiliki peran strategis untuk mengawasi pergaulan, aktivitas sehari-hari, serta mengenali perubahan perilaku anak sejak dini.
Selain itu, pemerintah desa bersama masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap aktivitas mencurigakan yang berpotensi berkaitan dengan transaksi maupun peredaran narkotika.
Sikap tidak peduli terhadap kondisi lingkungan dinilai dapat membuka ruang bagi jaringan narkoba untuk berkembang.
“Pemerintah desa dan lingkungan masyarakat perlu mengambil peran dalam membangun kewaspadaan terhadap aktivitas mencurigakan yang berpotensi berkaitan dengan peredaran narkoba. Segera laporkan kepada aparat kepolisian,” imbaunya.
Rimbun berharap, koordinasi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan masyarakat dapat semakin diperkuat melalui langkah pencegahan yang berkesinambungan.
Edukasi bahaya narkotika juga perlu diperluas agar kesadaran masyarakat tumbuh, terutama dalam melindungi anak-anak dan kalangan remaja.
Ia menegaskan, persoalan narkoba tidak semata-mata berkaitan dengan penindakan hukum, tetapi juga menyangkut masa depan pembangunan daerah.
Sebab, kemajuan Kotim sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia yang sehat, produktif, dan terbebas dari penyalahgunaan narkotika.
“Mari bersama melindungi anak-anak dan remaja kita dari bahaya narkoba. Ini menjadi tanggung jawab bersama agar Kotim tidak kehilangan potensi sumber daya manusia akibat penyalahgunaan barang terlarang tersebut,” pungkasnya.(mc/adakalteng)
DPRD Kotawaringin Timur
Serapan APBD-P Kotim Disorot, DPRD Khawatir SILPA Membengkak
SAMPIT – Lambannya realisasi sejumlah program pembangunan yang bersumber dari APBD Perubahan (APBD-P) 2026 di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menjadi perhatian serius DPRD.
Memasuki pertengahan November, sejumlah kegiatan dinilai belum memperlihatkan perkembangan signifikan, sementara batas waktu pelaksanaan anggaran semakin dekat.
Wakil Ketua II DPRD Kotim, Rudianur, mendesak pemerintah kabupaten segera mengambil langkah tegas untuk mempercepat pelaksanaan seluruh program yang telah dianggarkan.
Ia meminta organisasi perangkat daerah (OPD) tidak lamban dalam bekerja, sehingga kegiatan pembangunan tidak justru menumpuk menjelang akhir tahun.Menurut Rudianur, keterlambatan pelaksanaan program bukan persoalan sepele.
Selain mempersempit waktu penyelesaian pekerjaan, kondisi tersebut juga berpotensi mengganggu efektivitas pengawasan dan berdampak terhadap kualitas hasil pembangunan.
“Kami berharap jangan sampai proyek fisik menumpuk di akhir tahun dan jangan sampai anggaran tidak terserap.
Namun, yang lebih penting adalah dampak program itu harus benar-benar bermanfaat bagi masyarakat,” katanya saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (18/11).
Ia menyayangkan apabila program pembangunan yang telah melalui pembahasan dan mendapatkan persetujuan anggaran justru belum direalisasikan sebagaimana mestinya.
Padahal, masyarakat membutuhkan hasil nyata dari setiap alokasi anggaran yang telah disiapkan pemerintah daerah.
Rudianur menegaskan, Pemkab Kotim harus segera mengevaluasi dan mengatasi berbagai kendala yang menyebabkan lambannya pelaksanaan kegiatan.
Terlebih, pembangunan pada sektor strategis seperti infrastruktur dan pendidikan tidak bisa terus ditunda karena berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
“Semestinya pembangunan ini sudah berjalan. Namun, sampai saat ini pelaksanaannya belum terlihat signifikan.
Untuk itu, kami meminta pemerintah segera melaksanakan pembangunan, terutama di bidang infrastruktur, pendidikan dan sektor lainnya,” tegas politisi Partai Golongan Karya (Golkar) tersebut.
Sorotan khusus juga ditujukan kepada Dinas Pekerjaan Umum (PU) yang memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan berbagai proyek infrastruktur.
Rudianur meminta instansi tersebut memastikan seluruh pekerjaan berjalan sesuai jadwal, spesifikasi teknis, serta standar kualitas yang telah ditetapkan.
Ia mengingatkan, percepatan pembangunan jangan sampai dilakukan secara asal-asalan hanya demi mengejar target penyerapan anggaran.
Pekerjaan yang dipaksakan tanpa perencanaan dan pengawasan memadai justru berisiko menghasilkan proyek dengan kualitas rendah.
Karena itu, seluruh OPD diminta segera melakukan pemetaan terhadap kegiatan yang belum terlaksana, mengidentifikasi hambatan administrasi maupun teknis, serta menentukan langkah percepatan yang realistis dan terukur.
Menurutnya, keberhasilan pengelolaan APBD tidak semata-mata diukur dari besarnya anggaran yang terserap.
Lebih dari itu, setiap program harus benar-benar direalisasikan sesuai perencanaan, diselesaikan tepat waktu, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Rudianur juga mengingatkan potensi meningkatnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) apabila program yang telah dialokasikan dananya tidak mampu direalisasikan secara optimal.
Kondisi tersebut harus menjadi bahan evaluasi serius agar persoalan rendahnya penyerapan anggaran tidak terus berulang setiap tahun.
Bahkan, rendahnya realisasi belanja daerah dikhawatirkan turut berdampak terhadap penilaian kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah.
Anggaran yang telah tersedia, menurutnya, harus mampu diterjemahkan menjadi pembangunan konkret dan peningkatan pelayanan publik, bukan sekadar tercatat dalam dokumen perencanaan.
“Kalau setiap tahun terjadi SiLPA karena pembangunan tidak maksimal, tentu pengelolaan keuangan daerah akan menjadi perhatian.
Saya yakin ada konsekuensi yang harus dihadapi, termasuk kemungkinan berkurangnya dana bagi hasil maupun dana transfer,” pungkasnya.(mc/adakalteng)
DPRD Kotawaringin Timur
Usai Dilantik Jadi Wakil Ketua FKUB Kotim, Rudianur Tekankan Penguatan Toleransi dan Cegah Konflik
SAMPIT – Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), H. Rudianur, mengajak seluruh elemen masyarakat memperkuat toleransi dan menjaga kerukunan antarumat beragama.
Ia menegaskan, komunikasi lintas agama serta sinergi antarpemangku kepentingan harus terus dibangun agar perbedaan keyakinan tidak berkembang menjadi pemicu konflik sosial.
Pernyataan tersebut disampaikan Rudianur setelah resmi dilantik sebagai Wakil Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kotim masa bakti 2026–2031 bersama jajaran pengurus lainnya.
Pelantikan berlangsung di Aula Rumah Jabatan Bupati Kotim, Rabu (18/11/2026), dan dipimpin langsung oleh Bupati Kotim H. Halikinnor.
Kegiatan itu turut dihadiri sejumlah tokoh lintas agama serta pejabat daerah. Kepengurusan baru FKUB diharapkan mampu melanjutkan upaya merawat keberagaman sekaligus memperkuat keharmonisan kehidupan masyarakat di Bumi Habaring Hurung.
Rudianur mengaku bersyukur atas kepercayaan yang diberikan kepadanya untuk mengemban amanah tersebut.
Namun, ia mengungkapkan bahwa penunjukan dirinya sebagai bagian dari kepengurusan FKUB sempat mengejutkannya karena sebelumnya tidak mengetahui akan dilantik sebagai wakil ketua.
“Saya sempat kaget juga saat dikabari ada pelantikan FKUB dan menjadi wakil ketua. Berkaitan dengan tugas ini, saya perlu belajar dengan senior-senior yang ada di FKUB sebelumnya,” ujarnya seusai kegiatan.
Menurut politisi Partai Golkar tersebut, keberagaman agama, suku, budaya, dan latar belakang sosial merupakan kekayaan Kotim yang wajib dipelihara.
Perbedaan tidak boleh menjadi alasan untuk membangun sekat di tengah masyarakat, melainkan harus menjadi kekuatan dalam menciptakan kehidupan yang saling menghargai.
Ia menilai, situasi kerukunan di Kotim selama ini patut disyukuri. Kondisi masyarakat yang relatif aman dan damai tidak terlepas dari kontribusi para tokoh agama serta FKUB yang terus berperan menjembatani komunikasi dan mempererat hubungan antarumat beragama.
“Harapan saya, ke depan FKUB tetap konsisten menjaga kerukunan antarumat beragama,” katanya.
Rudianur menambahkan, stabilitas dan kondusivitas daerah memiliki keterkaitan erat dengan kelancaran pembangunan.
Lingkungan yang aman dan nyaman menjadi salah satu prasyarat agar aktivitas pemerintahan, perekonomian, serta kehidupan sosial masyarakat dapat berlangsung dengan baik.
“Selama ini Kotim sangat rukun dan damai. Ini tidak lepas dari peran tokoh-tokoh FKUB yang selalu hadir menjaga toleransi. Dengan kondisi yang aman dan nyaman, tentu seluruh aktivitas kota bisa berjalan dengan baik,” jelasnya.
Untuk mempertahankan kondisi tersebut, ia mendorong FKUB memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta berbagai unsur lainnya.
Menurutnya, tanggung jawab menjaga kerukunan bukan hanya berada di pundak FKUB, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh lapisan masyarakat.
Ia juga mengingatkan bahwa peran FKUB tidak sebatas menyampaikan pesan toleransi.
Forum tersebut harus menjadi ruang komunikasi dan dialog, menampung aspirasi masyarakat, serta membantu memfasilitasi penyelesaian berbagai persoalan sosial keagamaan.
Melalui pendekatan persuasif dan komunikasi terbuka, perbedaan pandangan diharapkan dapat dibicarakan secara baik-baik melalui musyawarah.
Langkah tersebut penting untuk mencegah persoalan kecil berkembang menjadi perselisihan yang lebih luas.
“Sinergi antara pemerintah dan tokoh masyarakat, termasuk FKUB, adalah modal utama dalam membangun daerah ini,” tegasnya.
Rudianur turut mengingatkan bahwa tantangan dalam menjaga kerukunan semakin beragam seiring perkembangan zaman.
Dinamika sosial dan derasnya arus informasi menuntut masyarakat lebih bijak dalam menyikapi perbedaan, serta tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang berpotensi memecah belah persatuan.
Karena itu, ia berharap kepengurusan FKUB periode 2026–2031 dapat meneruskan program-program positif yang telah berjalan sekaligus memperkuat langkah konkret dalam membangun toleransi dan persaudaraan lintas agama.
Baginya, kerukunan tidak dapat dipertahankan hanya dengan seruan atau slogan.
Nilai kebersamaan harus diwujudkan melalui perilaku sehari-hari, seperti saling menghormati, menghargai keyakinan masing-masing, dan mengedepankan semangat gotong royong.
“Mari sama-sama kita jaga terus kebersamaan ini. Jangan sampai karena perbedaan, kita mudah terpecah.
Justru dari perbedaan itu, kita bisa saling melengkapi dan membangun Kotim menjadi lebih baik dan maju,” pungkasnya.
Ia berharap FKUB di bawah kepengurusan baru semakin solid dalam mempererat persaudaraan lintas agama dan menjalankan peran sebagai mitra strategis pemerintah daerah.
Dengan demikian, keberagaman di Kotim dapat terus menjadi modal sosial untuk menjaga persatuan sekaligus mendukung kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.(mc/adakalteng)
-
Pendidikan2 years agoKKG Gugus I Halilintar Terus Dorong Guru Kotim Tingkatkan Kompetensi dan WORKSHOP
-
Kotawaringin Timur1 year agoBangun Kepercayaan Diri Generasi Muda, PT Excellent Training Centre Gelar Pelatihan Public Speaking Bersertifikat di Sampit
-
Pendidikan2 years agoSDN 4 Ketapang Sampit Dapatkan Obat Cacing Gratis
-
Kotawaringin Timur10 months agoAktifitas PT HAL Terancam Ditutup Ahli Waris Jika Tak Patuhi Adat dan Pengadilan
-
Berita Utama1 year agoPresiden Prabowo Pertama RI yang Hadir di Sidang Umum PBB
-
Lamandau1 year agoMediasi Bupati Lamandau Rizky Aditya Putra Berakhir Damai: PT SLR Sepakati Kompensasi dengan Warga
-
Pemerintahan1 year agoCitra Pemprov Kalteng Tembus 85,9 Persen, Sinergi Media Jadi Kunci Transparansi Masyarakat
-
Berita Utama1 year agoPenumpang KM Dharma Rucitra VI Hilang Usai Melompat ke Laut di Perairan Sampit
