KUALA PEMBUANG – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Seruyan terus menjadi perhatian serius di tengah musim kemarau 2026.

Hingga awal September, tercatat 206 kejadian karhutla dengan total luas lahan terdampak mencapai 653 hektare.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seruyan, Agus Supriadi, mengatakan tingginya frekuensi kejadian membuat upaya pencegahan dan penanganan terus diperkuat, terutama di wilayah yang paling sering dilanda kebakaran.

“Sebaran kejadian terbanyak berada di Kecamatan Seruyan Hilir dan Seruyan Hilir Timur, sehingga kedua wilayah tersebut menjadi fokus utama pengawasan dan penanganan,” kata Agus, Kamis (3/9/2026).

Ia menjelaskan, penanganan karhutla dilakukan melalui koordinasi lintas sektor. BPBD tidak bekerja sendiri, tetapi bersinergi dengan TNI, Polri, Manggala Agni, Dinas Pemadam Kebakaran, instansi teknis, pemerintah desa, perusahaan, hingga Masyarakat Peduli Api (MPA).

Sejumlah langkah antisipasi juga telah dijalankan. Pemerintah Kabupaten Seruyan menetapkan Status Siaga Darurat Karhutla dan Kekeringan sejak 1 Juli hingga 31 Oktober 2026.

Selain itu, dilakukan apel gelar pasukan dan simulasi penanganan karhutla, pengoperasian satu Posko Induk dan sembilan Posko Lapangan, serta pengerahan personel dan peralatan pemadaman ke sejumlah titik kebakaran.

Upaya pencegahan turut diperkuat melalui sosialisasi di 10 kecamatan, patroli terpadu, pemantauan titik panas atau hotspot, serta pemasangan spanduk dan papan peringatan larangan membakar lahan.

Setiap laporan masyarakat maupun hotspot yang terdeteksi, lanjut Agus, langsung diverifikasi oleh petugas.

Verifikasi tersebut dilakukan untuk memastikan titik lokasi, kondisi akses menuju area kebakaran, serta perkiraan luasan lahan yang terbakar sebelum tim dikerahkan.

Namun, operasi pemadaman masih menghadapi sejumlah kendala. Ketersediaan sumber air dan sulitnya akses menuju lokasi kebakaran menjadi dua persoalan yang paling sering ditemui petugas di lapangan.

“Karena itu, kami memprioritaskan pemetaan sumber air di desa-desa rawan, penambahan selang dan konektor, rehabilitasi embung maupun sumur bor di lokasi kritis, serta kerja sama pemanfaatan sumber air milik perusahaan dan masyarakat saat kondisi darurat,” jelasnya.

Agus menegaskan, penguatan deteksi dini menjadi salah satu kunci untuk mencegah api meluas.

Semakin cepat titik kebakaran ditemukan dan ditangani, semakin besar peluang api dapat dikendalikan sebelum berkembang menjadi karhutla berskala besar.

Ia pun berharap kolaborasi seluruh unsur, didukung kesiapsiagaan masyarakat dan penguatan sarana prasarana pemadaman, mampu menekan jumlah kejadian serta luasan lahan yang terbakar selama musim kemarau berlangsung.

“Dengan sinergi seluruh pihak dan peningkatan kewaspadaan di lapangan, kita berharap karhutla dapat segera ditangani dan tidak berkembang menjadi kebakaran yang lebih besar,” pungkasnya.(mc/adakalteng)

PALANGKA RAYA – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur melakukan kunjungan dinas ke Stasiun Meteorologi Kelas I Tjilik Riwut, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Kalimantan Tengah, Rabu, 3 September 2026.

Rombongan diterima langsung Kepala Stasiun BMKG Kalimantan Tengah, Sugiyono, untuk mendalami perkembangan cuaca dan iklim serta dampaknya terhadap Kalimantan Tengah, khususnya risiko yang perlu diantisipasi di Kotawaringin Timur.

Sekretaris Komisi II DPRD Kotawaringin Timur, M. Kurniawan Anwar, S.Kom, mengatakan informasi iklim harus menjadi dasar pemerintah daerah dalam menentukan langkah mitigasi, terutama menghadapi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), kekeringan, kebutuhan air bersih serta sektor pertanian.

“Data BMKG ini jangan berhenti sebagai informasi cuaca. Harus diterjemahkan menjadi kebijakan dan kesiapan lapangan, karena yang kita lindungi adalah masyarakat,” katanya.

Dalam pemaparan BMKG, kondisi El Niño 2026 berada pada intensitas sangat kuat dan diprediksi bertahan hingga awal 2027.

Secara umum, puncak musim kemarau di Kalimantan Tengah diperkirakan berlangsung pada Agustus hingga September 2026, dengan durasi musim kemarau sekitar 5–6 bulan.

BMKG juga memprediksi curah hujan September 2026 di sebagian besar Kalimantan Tengah berada pada kategori rendah, sekitar 0–100 milimeter, sebelum meningkat secara bertahap mulai Oktober hingga November.

Menurut Anggota Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Kotim tersebut, periode September menjadi fase yang harus diwaspadai karena risiko Karhutla dan keterbatasan sumber air masih tinggi.

“Artinya kita belum boleh lengah. Pemadaman, kesiapan personel, sumber air, distribusi air bersih sampai perlindungan lahan pertanian harus tetap menjadi prioritas,” ujar Kurniawan.

Paparan BMKG juga menunjukkan awal musim hujan 2026/2027 di Kalimantan Tengah diprediksi masuk secara bertahap mulai dasarian II Oktober hingga dasarian III November, sedangkan puncak musim hujan diperkirakan terjadi pada Desember 2026 hingga Januari 2027.

Sekretaris Komisi II DPRD Kotim itu menilai perubahan dari periode sangat kering menuju curah hujan tinggi juga harus dibaca secara komprehensif.

Pemerintah tidak hanya harus siap menghadapi Karhutla, tetapi sejak sekarang mulai mengantisipasi potensi persoalan hidrometeorologi ketika intensitas hujan meningkat.

“Sekarang kita menghadapi kekeringan dan Karhutla. Beberapa bulan ke depan curah hujan justru diprediksi meningkat. Jadi kebijakan kita harus adaptif, bukan reaktif.

Data iklim harus menjadi early warning atau peringatan dini bagi pemerintah untuk melindungi masyarakat, pertanian dan sumber daya air,” tegasnya.

Kurniawan berharap koordinasi antara Pemkab Kotim dan BMKG terus diperkuat agar setiap perkembangan cuaca dapat segera diterjemahkan menjadi langkah konkret.

“Semakin presisi informasi yang kita miliki, semakin baik keputusan yang bisa diambil.

Tujuan akhirnya sederhana: risiko bencana ditekan, petani terlindungi, kebutuhan air masyarakat terjaga dan pemerintah tidak terlambat bertindak,” pungkasnya.(mc/adakalteng)

KUALA PEMBUANG – Musim kemarau mulai memicu krisis air bersih di sejumlah wilayah Kabupaten Seruyan.

Menyikapi kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seruyan bergerak cepat menyalurkan bantuan air bersih kepada warga yang mengalami keterbatasan pasokan.

Distribusi air bersih kali ini menyasar masyarakat di Desa Bangun Harja dan Desa Pematang Panjang, Kecamatan Seruyan Hilir Timur.

Bupati Seruyan Ahmad Selanorwanda turun langsung memantau proses penyaluran bantuan.

Kehadiran orang nomor satu di Seruyan tersebut sekaligus memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi di tengah menurunnya ketersediaan air akibat kemarau.

Ahmad menegaskan, bantuan tidak hanya difokuskan pada dua desa tersebut.

Pemkab Seruyan tengah melakukan pemetaan dan pendataan terhadap wilayah lain yang berpotensi mengalami kesulitan air bersih.

“Ini merupakan jawaban atas keinginan masyarakat. Pemerintah hadir untuk membagikan air bersih sejalan dengan kondisi kemarau saat ini,” ujar Ahmad, Rabu (2/9/2026).

Menurutnya, kemarau berkepanjangan dapat memengaruhi sumber-sumber air yang selama ini menjadi tumpuan masyarakat.

Penurunan debit air berpotensi menyulitkan warga dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, mulai dari kebutuhan rumah tangga hingga konsumsi.

Karena itu, Pemkab Seruyan berkomitmen menjaga kesinambungan pasokan air bersih bagi masyarakat yang terdampak.

Pemerintah kecamatan dan desa juga diminta tidak pasif dalam menyampaikan laporan apabila kondisi sumber air di wilayahnya mulai menurun.

Ahmad menginstruksikan para camat dan kepala desa melakukan pendataan secara menyeluruh terhadap wilayah serta masyarakat yang membutuhkan bantuan.

Data tersebut menjadi dasar agar penyaluran air dapat dilakukan lebih cepat, tepat sasaran, dan disesuaikan dengan tingkat kebutuhan di lapangan.

“Kita siap memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat yang membutuhkan. Tentu kita akan inventarisasi lagi untuk memperluas penyediaan air bersih,” tegasnya.

Selain mengoptimalkan sumber daya pemerintah daerah, Ahmad juga mendorong keterlibatan berbagai pihak dalam menghadapi dampak musim kemarau.

Perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Seruyan, organisasi kemasyarakatan, serta lembaga terkait diharapkan ikut mengambil peran dalam membantu penyediaan air bersih.

Menurutnya, kolaborasi lintas sektor menjadi penting apabila musim kemarau berlangsung lebih panjang dan jumlah wilayah terdampak terus bertambah.

Pemkab Seruyan memastikan distribusi air bersih akan terus dievaluasi dan diperluas berdasarkan perkembangan kondisi di lapangan.

“Langkah ini diharapkan mampu meringankan beban masyarakat sekaligus memastikan kebutuhan dasar warga tetap terpenuhi selama musim kemarau,” tutupnya. (mc/adakalteng)