PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat program perlindungan sosial bagi masyarakat melalui Program Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS).

Ke depan, kartu ini tidak hanya digunakan sebagai sarana penyaluran bantuan tunai dan pangan, tetapi juga akan menjadi pintu akses berbagai layanan serta program bantuan pemerintah.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfosantik) Kalteng, Rangga Lesmana, menjelaskan bahwa program KHBS merupakan salah satu langkah strategis pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara lebih terintegrasi.

Menurutnya, meskipun saat ini pemerintah daerah menghadapi penurunan anggaran yang cukup signifikan, komitmen untuk menjalankan program-program sosial yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat tetap menjadi prioritas.

“Secara teknis di lapangan tentu tidak mungkin semua pihak merasa sepenuhnya puas. Namun yang paling penting adalah bagaimana kita bersama-sama menyukseskan program yang telah dicanangkan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur demi kesejahteraan masyarakat,” ujar Rangga di Istana Isen Mulang, Rumah Jabatan Gubernur Kalteng, Selasa (10/3/2026).

Ia mengungkapkan bahwa kondisi fiskal daerah saat ini mengalami penurunan hampir 50 persen.

Meski demikian, Pemprov Kalteng berupaya agar berbagai program sosial tetap berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Rangga menambahkan, dalam pengembangannya nanti, KHBS akan menjadi sistem terpadu yang menghubungkan masyarakat dengan berbagai program bantuan pemerintah, yang pengaturannya akan disusun melalui mekanisme dan ketentuan lebih lanjut.

“Salah satu program yang telah terintegrasi adalah layanan kesehatan melalui BPJS Kesehatan. Saat ini ada sekitar 660 ribu masyarakat Kalteng telah terdaftar sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan yang iurannya ditanggung oleh pemerintah,” sampai Rangga.

Selain itu, pemerintah provinsi juga menyiapkan dana darurat kesehatan yang dapat dimanfaatkan masyarakat dalam situasi mendesak, khususnya bagi warga yang membutuhkan penanganan medis segera.

Di sektor pendidikan, Pemprov Kalteng turut menghadirkan berbagai program dukungan, di antaranya program “Satu Rumah Satu Sarjana” melalui pemberian beasiswa serta kebijakan sekolah gratis bagi siswa SMA dan SMK sederajat.

“Program bantuan seragam sekolah gratis juga telah direalisasikan dan menjangkau sekitar 60 ribu pelajar di Kalimantan Tengah,” kata Rangga.Tidak hanya itu, pemerintah provinsi juga menyiapkan program pendidikan vokasi bagi sekitar 2.000 orang melalui program Diploma 1 (D1).

Program ini ditujukan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat sekaligus membuka peluang kerja yang lebih luas.Selain bidang kesehatan dan pendidikan, berbagai dukungan juga disalurkan untuk sektor pertanian, perikanan, serta sejumlah program sosial lainnya yang dapat diakses masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Kami berharap berbagai program tersebut dapat terus memberikan dampak positif bagi masyarakat dan semakin berkembang seiring dengan membaiknya kondisi keuangan daerah di Kalimantan Tengah,” pungkasnya.(mc/adakalteng)

PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melakukan penyesuaian besar terhadap struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai dampak kebijakan efisiensi fiskal.

Meski ruang anggaran menyusut cukup signifikan, sejumlah program prioritas yang berdampak langsung bagi masyarakat dipastikan tetap berjalan.Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Edy Pratowo, mengungkapkan bahwa sebelum kebijakan efisiensi diterapkan, APBD provinsi berada di kisaran Rp10,2 triliun.

Namun setelah penyesuaian anggaran, nilainya turun menjadi sekitar Rp5,4 triliun.Menurutnya, penurunan tersebut tentu memengaruhi kemampuan fiskal pemerintah daerah dalam membiayai berbagai program pembangunan.

“Dengan adanya efisiensi anggaran ini, performa program pembangunan tentu ikut terdampak. Karena itu pemerintah harus menetapkan prioritas yang benar-benar sejalan dengan visi dan misi pembangunan daerah,” ujar Edy saat kegiatan sosialisasi program pemerintah daerah di Istana Isen Mulang, Selasa (10/3/2026).

Ia menjelaskan, dari total anggaran yang tersedia saat ini, sekitar Rp3,8 triliun terserap untuk belanja operasional. Kondisi tersebut membuat ruang anggaran untuk belanja pembangunan menjadi jauh lebih terbatas dibandingkan sebelumnya.

Walaupun demikian, Pemprov Kalteng tetap berupaya memastikan sejumlah program strategis yang menyentuh kebutuhan masyarakat tetap dilaksanakan. Salah satunya melalui Program Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS) yang dirancang untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan sosial dan ekonomi.

Program ini menggunakan basis data dari Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) milik Kementerian Sosial Republik Indonesia, dengan sasaran masyarakat pada kelompok desil 1 hingga desil 5. Pada tahap awal implementasinya, program dijalankan secara bertahap dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran daerah.

Edy menambahkan, kebijakan efisiensi fiskal yang terjadi saat ini juga tidak terlepas dari berbagai faktor eksternal, termasuk dinamika geopolitik global yang turut memengaruhi arah kebijakan fiskal nasional.

Di sisi lain, pembangunan di Kalimantan Tengah juga mendapat dukungan dari berbagai program kementerian melalui balai-balai teknis yang beroperasi di daerah.“Kita juga mendapatkan dukungan dari berbagai program kementerian melalui balai-balai yang ada di daerah.

Ini tentu menjadi tambahan kekuatan untuk mendukung pembangunan di Kalimantan Tengah,” jelasnya.Sementara itu, Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, menegaskan bahwa pemerintah provinsi tetap berkomitmen menjalankan program-program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.Ia memastikan sejumlah program pro rakyat seperti pasar murah, pangan murah, hingga Kartu Huma Betang Sejahtera tetap menjadi prioritas pemerintah daerah di tengah keterbatasan anggaran.“Meskipun dengan anggaran yang lebih terbatas, kami tetap berupaya agar pembangunan di Kalimantan Tengah tidak tertinggal dari daerah lain yang memiliki APBD lebih besar,” kata Agustiar.Ia juga menegaskan bahwa dirinya bersama Wakil Gubernur berkomitmen penuh untuk mengabdikan diri kepada masyarakat Kalimantan Tengah melalui kebijakan pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan dan pemerataan manfaat pembangunan.(mc/adakalteng)

PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus mendorong transformasi layanan publik berbasis digital.

Wakil Gubernur Kalteng, Edy Pratowo, resmi meluncurkan layanan E-PAHARI serta fasilitas pembayaran EDC Bank Kalteng pada kegiatan Rapat Koordinasi sekaligus Kick Off Mini Championship Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Kalimantan Tengah, Senin (9/3/2026).

Peluncuran layanan tersebut menjadi langkah strategis untuk mempermudah masyarakat dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) maupun Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Dengan sistem digital ini, warga tidak lagi harus datang dan mengantre di kantor Samsat, karena proses pembayaran kini dapat dilakukan dengan lebih cepat dan praktis melalui berbagai kanal elektronik.

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Edy Pratowo menekankan bahwa pemanfaatan teknologi digital harus benar-benar memberikan kemudahan bagi masyarakat. Ia menegaskan bahwa digitalisasi pelayanan publik tidak boleh menambah kerumitan, melainkan harus mampu menyederhanakan proses layanan.

“Teknologi digital harus hadir untuk memudahkan masyarakat. Jangan sampai sistem yang dibuat justru menyulitkan atau membingungkan pengguna,” ujarnya.

Menurut Edy Pratowo, pelayanan yang sederhana, cepat, dan mudah diakses akan mendorong masyarakat semakin patuh dalam memenuhi kewajiban membayar pajak.

Kepatuhan tersebut diharapkan dapat berdampak positif terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor pajak kendaraan bermotor.

Pada kesempatan itu, Wakil Gubernur juga menyampaikan apresiasi kepada jajaran Samsat, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kalimantan Tengah, serta PT Jasa Raharja yang telah bersinergi menghadirkan sistem pelayanan pajak yang lebih modern, transparan, dan akuntabel.

“Kehadiran layanan E-PAHARI merupakan bagian dari upaya mempercepat implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD),” ucap Edy Pratowo.

Saat ini, Pemerintah Provinsi bersama seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Kalimantan Tengah terus memperkuat digitalisasi transaksi keuangan daerah guna menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih efisien dan transparan.

Di akhir sambutannya, Edy mengajak seluruh pihak untuk terus memberikan edukasi kepada masyarakat agar semakin percaya dan mampu memanfaatkan layanan keuangan digital secara bijak, produktif, dan aman, sehingga terhindar dari berbagai potensi kejahatan digital.(mc/adakalteng)