PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menunjukkan komitmen kuat dalam menjamin hak kesehatan masyarakat kurang mampu. Saat ini, iuran BPJS Kesehatan bagi sekitar 650 ribu jiwa warga miskin di Kalteng sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah provinsi.

Kebijakan ini ditempuh untuk memastikan kelompok rentan tetap memperoleh akses layanan kesehatan tanpa terbebani biaya iuran.

Dengan langkah tersebut, Pemprov Kalteng berupaya menutup celah pelayanan kesehatan bagi warga yang selama ini kesulitan membayar premi jaminan kesehatan.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah, Suyuti Syamsul, menyampaikan bahwa seluruh peserta penerima bantuan iuran tetap terdaftar dalam skema BPJS Kesehatan, hanya saja pembiayaan iurannya dialihkan ke pemerintah provinsi.“Sekitar 650 ribu jiwa iurannya ditanggung oleh Pemprov.

Dengan jumlah tersebut, kami mengasumsikan masyarakat kurang mampu di Kalteng telah terakomodasi dalam program jaminan kesehatan,” ujarnya, Sabtu (28/2/2026).

Ia menegaskan, mekanisme kepesertaan tidak berubah. Warga tetap menggunakan layanan BPJS Kesehatan sebagaimana mestinya, mulai dari fasilitas kesehatan tingkat pertama hingga rujukan ke rumah sakit.

Perbedaannya, beban iuran tidak lagi dipikul masyarakat, melainkan ditanggung pemerintah daerah.Sementara itu, Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, memberi penekanan khusus agar pemerintah kabupaten dan kota tidak menjadikan sektor kesehatan sebagai sasaran efisiensi anggaran. Ia meminta program BPJS untuk masyarakat tetap dipertahankan, bahkan diperkuat.

“Kesehatan adalah kebutuhan pokok. Jangan BPJS masyarakat yang dipangkas. Kalau mau efisiensi, sektor lain saja. Jangan korbankan layanan kesehatan rakyat,” tegasnya.

Selain skema BPJS, Pemprov Kalteng juga menyiapkan jaring pengaman bagi masyarakat tidak mampu yang mengalami kondisi darurat medis namun belum memiliki jaminan kesehatan.

Dalam situasi kegawatdaruratan, pemerintah provinsi mengalokasikan anggaran layanan kelas III gratis di rumah sakit milik provinsi, yakni RSUD dr. Doris Sylvanus, RSUD Hanau, dan RSJ Kalawa Atei.

Kebijakan ini diharapkan menjadi bantalan sosial agar tidak ada warga Kalteng yang tertolak layanan kesehatan hanya karena persoalan biaya atau status kepesertaan BPJS.(mc/adakalteng)

PALANGKA RAYA – Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) H.Agustiar Sabran meninjau langsung aktivitas Pasar Ramadan yang digelar di kawasan depan TVRI Kalimantan Tengah, Jalan Yos Sudarso, Palangka Raya, Rabu (25/2/2026).

Kunjungan tersebut menjadi bentuk dukungan nyata Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terhadap geliat ekonomi kerakyatan selama bulan suci Ramadan.

Dalam peninjauan itu, Gubernur didampingi Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Leonard S. Ampung, serta sejumlah kepala perangkat daerah, di antaranya Kepala Biro Administrasi Pimpinan Johni Sonder.

Rombongan menyusuri lapak-lapak pedagang, menyapa para pelaku UMKM, sekaligus melihat langsung aneka produk kuliner dan kerajinan yang dijajakan.

Gubernur menyampaikan bahwa Pasar Ramadan bukan sekadar agenda musiman, melainkan ruang strategis bagi UMKM untuk memperluas pasar, meningkatkan omzet, serta memperkuat daya saing produk lokal.

Menurutnya, keberadaan pasar rakyat seperti ini perlu terus difasilitasi dan diperluas agar manfaat ekonominya semakin dirasakan masyarakat.

“Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tentu mendukung kegiatan ekonomi kerakyatan seperti ini.

Pasar Ramadan menjadi sarana bagi pelaku UMKM untuk berkembang dan menambah penghasilan, sekaligus membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan berbuka dengan harga terjangkau,” ujar Agustiar Sabran.Kehadiran Gubernur beserta jajaran disambut antusias para pedagang.

Tak sekadar meninjau, rombongan juga membeli sejumlah produk UMKM sebagai bentuk dukungan langsung. Langkah tersebut dinilai memberi suntikan semangat bagi pelaku usaha kecil yang menggantungkan penghasilan dari penjualan takjil dan produk Ramadan.

Para pelaku UMKM berharap kegiatan Pasar Ramadan terus digelar secara berkelanjutan dengan dukungan fasilitas yang memadai, sehingga mampu menjadi etalase produk lokal sekaligus penggerak ekonomi rakyat di Kota Palangka Raya.(mc/adakalteng)

PALANGKA RAYA – Gubernur Kalimantan Tengah, H.Agustiar Sabran, menegaskan komitmennya mengawal Program Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS) agar benar-benar menyentuh warga yang berhak. Hingga Rabu (25/2/2026), Pemprov Kalteng telah menerima sekitar 30 ribu aduan dan usulan masyarakat melalui kanal resmi pengaduan.

Penegasan itu disampaikan dalam rapat sosialisasi implementasi KHBS di Istana Isen Mulang. Gubernur menekankan, partisipasi publik menjadi kunci penyaringan data penerima manfaat agar program tidak meleset sasaran.

“Laporkan bila ada warga yang benar-benar layak dibantu atau jika ditemukan ketidaktepatan data. Masukan masyarakat sangat membantu kami memastikan bantuan jatuh ke tangan yang tepat,” tegasnya.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Kominfosantik) Kalteng, Rangga Lesmana, menjelaskan bahwa pengaduan maupun usulan calon penerima dapat diajukan melalui laman resmi humabetang.id.

Setiap laporan wajib disertai dokumen pendukung, mulai dari KTP, Kartu Keluarga, foto kondisi rumah, hingga keterangan kondisi ekonomi untuk memudahkan proses verifikasi dan validasi.

Gubernur juga menegaskan prinsip keadilan dan pemerataan sebagai roh utama KHBS. Meski penerima bantuan sosial lain seperti PKH dan BPNT masih berpeluang memperoleh KHBS, prioritas diberikan kepada warga yang belum pernah tersentuh program bantuan.“Masih banyak masyarakat Kalteng yang sama sekali belum menerima bantuan.

Itu yang menjadi fokus utama agar pemerataan benar-benar terwujud,” ujarnya.Untuk memperkuat verifikasi lapangan, Pemprov Kalteng menurunkan 1.432 relawan yang tersebar di desa dan kelurahan.

Setiap wilayah minimal memiliki satu relawan, sementara kawasan berpenduduk padat diperkuat dua hingga tiga orang. Relawan bertugas melakukan pengecekan langsung kondisi calon penerima serta mendampingi penyaluran bantuan tunai bekerja sama dengan Bank Kalteng.

Berdasarkan data sementara, calon penerima terbanyak berasal dari wilayah berpenduduk besar seperti Kapuas, Kotawaringin Timur, Kotawaringin Barat, dan Palangka Raya. Sebaran ini merujuk pada DTSEN hasil sinkronisasi data pemerintah daerah bersama Kementerian Sosial RI dan Badan Pusat Statistik.

Pemutakhiran data akan dilakukan setiap tiga bulan. Jika kondisi ekonomi penerima membaik, status kepesertaan akan disesuaikan.

“Setiap triwulan data diperbarui. Program ini harus adaptif dan benar-benar menjangkau mereka yang paling membutuhkan,” pungkas Gubernur.

Sementara itu, rincian insentif bagi guru ngaji, tokoh agama, dan tokoh adat dijadwalkan diumumkan pada kesempatan berikutnya.(mc/adakelteng)