SAMPIT – Munculnya isu viral terkait mobil ambulance yang disebut tidak diprioritaskan saat antre mengisi BBM di SPBU Samuda, Kecamatan Mentaya Hilir Selatan, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), dibantah pihak SPBU tersebut.

Pengawas SPBU Samuda, Hasbi, menegaskan bahwa sejak dahulu pihaknya sudah berkomitmen memprioritaskan kendaraan seperti ambulans saat mengisi BBM.

Secara tegas ia menyebut kendaraan ambulans tidak perlu ikut antre dan bisa langsung masuk untuk dilayani mengisi bahan bakar, karena ini sifatnya urgensi.

“Dari dahulu kami sudah komitmen memprioritaskan ambulance, mobil damkar, jadi tidak perlu ikut antre, langsung masuk saja,” tegasnya, Sabtu 16 Mei 2026.

Terkait tudingan adanya pelangsir BBM, Hasbi menyebut hal tersebut bukan ranah pihak SPBU.

Namun yang jelas, SPBU tetap memprioritaskan kendaraan ambulans. Di sisi lain juga saat ini memang banyak masyarakat yang mengante mengisi pertalite.

Kejadian tersebut juga disebut terekam jelas melalui CCTV SPBU. Dalam rekaman itu terlihat posisi ambulans sudah berada di depan antrean SPBU, namun kemudian kendaraan tersebut justru pergi meninggalkan lokasi tanpa sebab yang jelas.

“Ada videonya dia di depan. Tapi pergi. Yang kita sayangkan membangun opini memudian tiba-tiba memviralkan video yang hanya dari statement-nya sendiri,” ungkapnya.

Ia menyampaikan bahwa semua orang memang membutuhkan BBM, sehingga tidak bisa langsung menuding kendaraan yang mengisi sebagai pelangsir.

Menurutnya, jangan sampai muncul opini yang merugikan banyak pihak.“Semua orang perlu mengisi pertalite. Tidak bisa juga menuding mereka yang mengisi adalah pelangsir.

Jangan menggiring opini yang merugikan orang banyak,” katanya.Hasbi kembali menegaskan bahwa ke depan jika ada kendaraan ambulans yang hendak mengisi BBM, maka cukup langsung masuk ke area pengisian karena pasti akan diprioritaskan oleh petugas SPBU.

Terlebih para sopir ambulans juga paham tentang hal itu.“Kalau mau mengisi membawa mobil ambulance langsung masuk saja ke dalam, pasti dilayani dan diutamakan,” ujarnya.

Ia juga menepis anggapan bahwa pelayanan ambulans disamakan dengan kendaraan biasa. Menurutnya, kendaraan darurat tetap mendapat perlakuan khusus di SPBU tersebut.

Selain itu, ia meminta agar pengemudi ambulans ataupun kendaraan lain tidak perlu berdebat dengan sesama pengendara lain saat hendak mengisi BBM, karena kewenangan pengaturan pengisian berada di pihak SPBU.

Diketahui sebelumnya viral sebuah unggahan video keluhan dari seorang sopir ambulan yang mengaku kesulitan mengisi BBM di SPBU Samuda, Kecamatan Mentaya Hilir Selatan.

Dalam video yang beredar di media sosial itu, sopir ambulance tersebut menyampaikan dirinya hendak mengisi solar untuk menjemput pasien ke Sampit.

Namun saat SPBU mulai beroperasi, ia mengaku tidak mendapatkan prioritas pengisian dan justru terlibat antrean dengan kendaraan lain yang disebut diduga pelangsir BBM subsidi (mc/adakalteng)

SAMPIT – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Seruyan melaksanakan proses verifikasi terhadap sejumlah media yang beroperasi di Kota Sampit.

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya membangun kerja sama yang lebih tertib, profesional, dan sesuai dengan ketentuan dalam mendukung publikasi informasi pemerintah daerah.

Verifikasi tersebut dipimpin oleh Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfo Seruyan, Wikan Wijayanto, S.H., pada Selasa (12/05/2026).

Kegiatan ini dilakukan sebagai langkah untuk memastikan legalitas, kredibilitas, serta kelengkapan administrasi media yang akan menjalin kemitraan pemberitaan dengan pemerintah daerah.

Wikan menyampaikan bahwa proses verifikasi menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas kerja sama antara pemerintah dan media.

Menurutnya, sinergi yang dibangun harus berlandaskan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, serta penyebaran informasi yang akurat kepada masyarakat.

Sementara itu, Direktur salah satu media di Kota Sampit, Muhammad Azharul Hadi, S.Kep., Ners., M.MKes, menyampaikan apresiasi atas langkah yang dilakukan Diskominfo Seruyan.

Ia menilai verifikasi media merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam membangun ekosistem informasi yang sehat dan bertanggung jawab.

“Verifikasi seperti ini sangat penting agar kerja sama yang terjalin memiliki dasar yang jelas dan profesional.

Kami menyambut baik langkah Diskominfo Seruyan karena ini menunjukkan adanya keterbukaan serta keseriusan dalam menjalin kemitraan dengan media,” ujar Azharul.

Ia berharap ke depan hubungan antara pemerintah daerah dan media semakin solid, sehingga informasi pembangunan dapat tersampaikan secara luas, objektif, dan bermanfaat bagi masyarakat.

“Dengan adanya proses verifikasi tersebut, diharapkan kerja sama publikasi antara Diskominfo Seruyan dan media di Sampit dapat berjalan lebih terarah serta mendukung penyebaran informasi yang kredibel dan berimbang,” tutupnya.(mc/adakalteng)

Kedatangan tim gabungan Penyidik Kejati Kalteng dan BPKP untuk klarifikasi dan memastikan kecocokan alat bukti dengan barang bukti terkait kasus dugaan korupsi dana hibah KPU Kotim.

“Ya, ini rangkaian kami dengan tim BPKP, tim auditor. Tujuannya klarifikasi, untuk memastikan alat bukti yang sudah kami peroleh dengan barang bukti dan beberapa hal lain.

Ini untuk percepat proses perhitungan kerugian keuangan negara,” ujar Hendri ke awak media.

Ditanya soal kasus yang sudah berbulan-bulan tapi belum ada tersangka, Hendri menegaskan tidak ada hambatan. Hanya saja, kasus ini melibatkan banyak pihak sehingga butuh waktu.

“KPU ini kan melibatkan banyak pihak. Penyidikannya sudah sangat banyak, jadi kita butuh waktu untuk klarifikasi. Kami mohon dukungan.

Apa yang kami lakukan hari ini untuk percepat penyidikan, sehingga setelah proses ini selesai, sesegera mungkin kami dapat tetapkan tersangka,” jelasnya.

Soal kapan penetapan tersangka, Hendri menyebut semua tergantung hasil audit BPKP. “Pada prinsipnya proses sudah berjalan.

Harapan kita auditor setelah klarifikasi dapat segera ambil kesimpulan dan berikan perhitungan yang pasti.

Karena kerugian negara itu harus dihitung pasti,” tegasnya.Untuk kelanjutan klarifikasi, Hendri bilang tergantung proses hari ini.

“Tim masih bekerja. Kalau dibutuhkan, mungkin sampai besok,” katanya.Hendri kembali menegaskan, kegiatan hari ini rangkaian untuk memastikan jumlah kerugian negara dari pengelolaan dana hibah Rp40 miliar yang diterima KPU Kotim.

Saat ditanya potensi kerugian bertambah, ia minta waktu. “Kami lakukan perhitungan harus cermat dan dapat dipertanggungjawabkan, karena ini akan kami bawa sampai persidangan,” ujarnya.

Untuk progres kasus, Hendri menyebut pemeriksaan saksi sudah selesai. “Kami lakukan klarifikasi, memastikan kembali apakah data yang sudah kami sajikan ke penyidik dan auditor ini bersesuaian dengan yang disampaikan para pihak ke auditor,” katanya.

Ia menambahkan, Kejati Kalteng bersama BPKP akan percepat proses agar segera ada kesimpulan nilai kerugian negara.Saat ditanya detail apa saja yang diperiksa hari ini, Hendri enggan merinci.

“Tentu kami tidak dapat sebutkan detail. Yang pasti terkait dengan KPU Kotim,” pungkasnya. (mc/adakalteng)