PALANGKA RAYA – Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) H.Agustiar Sabran meninjau langsung aktivitas Pasar Ramadan yang digelar di kawasan depan TVRI Kalimantan Tengah, Jalan Yos Sudarso, Palangka Raya, Rabu (25/2/2026).

Kunjungan tersebut menjadi bentuk dukungan nyata Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terhadap geliat ekonomi kerakyatan selama bulan suci Ramadan.

Dalam peninjauan itu, Gubernur didampingi Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Leonard S. Ampung, serta sejumlah kepala perangkat daerah, di antaranya Kepala Biro Administrasi Pimpinan Johni Sonder.

Rombongan menyusuri lapak-lapak pedagang, menyapa para pelaku UMKM, sekaligus melihat langsung aneka produk kuliner dan kerajinan yang dijajakan.

Gubernur menyampaikan bahwa Pasar Ramadan bukan sekadar agenda musiman, melainkan ruang strategis bagi UMKM untuk memperluas pasar, meningkatkan omzet, serta memperkuat daya saing produk lokal.

Menurutnya, keberadaan pasar rakyat seperti ini perlu terus difasilitasi dan diperluas agar manfaat ekonominya semakin dirasakan masyarakat.

“Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tentu mendukung kegiatan ekonomi kerakyatan seperti ini.

Pasar Ramadan menjadi sarana bagi pelaku UMKM untuk berkembang dan menambah penghasilan, sekaligus membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan berbuka dengan harga terjangkau,” ujar Agustiar Sabran.Kehadiran Gubernur beserta jajaran disambut antusias para pedagang.

Tak sekadar meninjau, rombongan juga membeli sejumlah produk UMKM sebagai bentuk dukungan langsung. Langkah tersebut dinilai memberi suntikan semangat bagi pelaku usaha kecil yang menggantungkan penghasilan dari penjualan takjil dan produk Ramadan.

Para pelaku UMKM berharap kegiatan Pasar Ramadan terus digelar secara berkelanjutan dengan dukungan fasilitas yang memadai, sehingga mampu menjadi etalase produk lokal sekaligus penggerak ekonomi rakyat di Kota Palangka Raya.(mc/adakalteng)

PALANGKA RAYA – Gubernur Kalimantan Tengah, H.Agustiar Sabran, menegaskan komitmennya mengawal Program Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS) agar benar-benar menyentuh warga yang berhak. Hingga Rabu (25/2/2026), Pemprov Kalteng telah menerima sekitar 30 ribu aduan dan usulan masyarakat melalui kanal resmi pengaduan.

Penegasan itu disampaikan dalam rapat sosialisasi implementasi KHBS di Istana Isen Mulang. Gubernur menekankan, partisipasi publik menjadi kunci penyaringan data penerima manfaat agar program tidak meleset sasaran.

“Laporkan bila ada warga yang benar-benar layak dibantu atau jika ditemukan ketidaktepatan data. Masukan masyarakat sangat membantu kami memastikan bantuan jatuh ke tangan yang tepat,” tegasnya.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Kominfosantik) Kalteng, Rangga Lesmana, menjelaskan bahwa pengaduan maupun usulan calon penerima dapat diajukan melalui laman resmi humabetang.id.

Setiap laporan wajib disertai dokumen pendukung, mulai dari KTP, Kartu Keluarga, foto kondisi rumah, hingga keterangan kondisi ekonomi untuk memudahkan proses verifikasi dan validasi.

Gubernur juga menegaskan prinsip keadilan dan pemerataan sebagai roh utama KHBS. Meski penerima bantuan sosial lain seperti PKH dan BPNT masih berpeluang memperoleh KHBS, prioritas diberikan kepada warga yang belum pernah tersentuh program bantuan.“Masih banyak masyarakat Kalteng yang sama sekali belum menerima bantuan.

Itu yang menjadi fokus utama agar pemerataan benar-benar terwujud,” ujarnya.Untuk memperkuat verifikasi lapangan, Pemprov Kalteng menurunkan 1.432 relawan yang tersebar di desa dan kelurahan.

Setiap wilayah minimal memiliki satu relawan, sementara kawasan berpenduduk padat diperkuat dua hingga tiga orang. Relawan bertugas melakukan pengecekan langsung kondisi calon penerima serta mendampingi penyaluran bantuan tunai bekerja sama dengan Bank Kalteng.

Berdasarkan data sementara, calon penerima terbanyak berasal dari wilayah berpenduduk besar seperti Kapuas, Kotawaringin Timur, Kotawaringin Barat, dan Palangka Raya. Sebaran ini merujuk pada DTSEN hasil sinkronisasi data pemerintah daerah bersama Kementerian Sosial RI dan Badan Pusat Statistik.

Pemutakhiran data akan dilakukan setiap tiga bulan. Jika kondisi ekonomi penerima membaik, status kepesertaan akan disesuaikan.

“Setiap triwulan data diperbarui. Program ini harus adaptif dan benar-benar menjangkau mereka yang paling membutuhkan,” pungkas Gubernur.

Sementara itu, rincian insentif bagi guru ngaji, tokoh agama, dan tokoh adat dijadwalkan diumumkan pada kesempatan berikutnya.(mc/adakelteng)

PALANGKA RAYA — Gubernur Agustiar Sabran secara resmi melaunching Kartu Huma Betang sebagai program bantuan terintegrasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Tengah.

Peluncuran berlangsung di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, dihadiri Ketua TP-PKK Provinsi Kalimantan Tengah Aisyah Thisia Agustiar Sabran serta jajaran pejabat daerah.

Jumat, 20 Februari 2026.Plt. Sekretaris Daerah Kalimantan Tengah Leonard S. Ampung menyampaikan bahwa pendistribusian Kartu Huma Betang disertai bantuan sembako akan menjangkau 13 kabupaten dan 1 kota di Kalimantan Tengah.

Penyaluran ini menjadi tahap awal pelaksanaan program yang ditujukan untuk membantu masyarakat secara langsung.

Gubernur Agustiar Sabran menegaskan bahwa Kartu Huma Betang merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

“Kartu ini bukan seremoni saja semata tapi bentuk komitmen kami untuk memastikan bahwa kebutuhan dasar masyarakat Kalimantan Tengah terpenuhi,” ujarnya.Ia menambahkan, program ini dirancang untuk menjangkau masyarakat secara luas, khususnya masyarakat kecil.

“Melalui kartu ini kami ingin memastikan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat kecil dari pedalaman ke perkotaan bisa terjangkau,” kata gubernur.

Melalui Kartu Huma Betang, masyarakat akan menerima berbagai jenis bantuan, antara lain bantuan biaya sekolah, bantuan biaya kuliah, bantuan iuran layanan kesehatan melalui Kartu Huma Betang Sejahtera, pelatihan kerja berbasis kompetensi, bantuan bagi petani dan nelayan, serta bantuan lain sesuai ketentuan yang berlaku.

Gubernur menegaskan program ini tetap menjadi prioritas meskipun kondisi fiskal daerah mengalami penurunan signifikan.APBD Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2026 tercatat sebesar Rp5,4 triliun, menurun dibandingkan APBD tahun 2025 sebesar Rp10,2 triliun.

Meski demikian, pemerintah provinsi tetap berkomitmen menjalankan program pembangunan dan pelayanan masyarakat secara maksimal.

Gubernur juga menyebut program ini merupakan langkah awal yang akan terus disempurnakan, serta menegaskan bahwa sistem Kartu Huma Betang dirancang terintegrasi dan akuntabel dengan pencatatan transaksi secara digital guna mencegah penyimpangan.(mc/adakalteng)