Connect with us

DPRD Kotawaringin Timur

Ketimpangan Plasma Sawit di Kotim Terkuak, DPRD Soroti Pembagian Hasil Koperasi

Published

on

SAMPIT – Besarnya perkebunan plasma kelapa sawit di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) ternyata belum sepenuhnya berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Ironisnya, dari total hampir 55 ribu hektare kebun plasma yang dikelola melalui koperasi, masih terdapat anggota yang hanya menerima pembagian hasil sekitar Rp100 ribu setiap tiga bulan.

Ketimpangan tersebut mendapat sorotan tajam Ketua DPRD Kotim, Rimbun. Ia mempertanyakan sistem pengelolaan perkebunan plasma yang dinilai masih menyisakan berbagai persoalan, terutama terkait transparansi keuangan koperasi, mekanisme pembagian keuntungan, hingga pengawasan terhadap hak-hak ekonomi anggota.

Rimbun menilai, potensi ekonomi perkebunan plasma yang mencapai puluhan ribu hektare seharusnya mampu memberikan kontribusi nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.

Namun, fakta adanya anggota koperasi yang hanya menerima hasil dalam jumlah sangat kecil justru memperlihatkan adanya persoalan serius dalam tata kelola plasma sawit.

Ia bahkan secara terbuka mengkritik ketimpangan antara kondisi pengurus koperasi dengan masyarakat yang menjadi anggota.

Menurutnya, jangan sampai lembaga yang seharusnya menjadi wadah perjuangan ekonomi masyarakat justru hanya menguntungkan segelintir orang.

“Jujur saja, lebih frontal saya sampaikan, justru yang kaya ini adalah pengurus koperasinya, anggotanya tetap miskin. Ini juga menjadi pertanyaan besar bagi kami,” tegas Rimbun, Jumat (20/11/2026).

Ia menegaskan, kondisi tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. DPRD Kotim mendorong adanya pembenahan menyeluruh melalui rencana pembentukan Peraturan Daerah (Perda) tentang penataan plasma sawit.

Regulasi tersebut diharapkan mampu memperkuat pengawasan sekaligus memastikan pengelolaan perkebunan plasma berjalan transparan dan berpihak kepada masyarakat.

Menurutnya, keberadaan kebun plasma sejak awal bertujuan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal, khususnya warga yang berada di sekitar kawasan perkebunan.

Karena itu, hak masyarakat untuk menikmati hasil perkebunan harus menjadi perhatian utama.“Masyarakat lokal harus menikmati plasma itu, jangan orang luar,” tegasnya.

Puluhan Ribu Hektare, Hasil yang Diterima Anggota Justru MinimRimbun mengungkapkan, berdasarkan data yang diterima DPRD Kotim, luas perkebunan plasma yang dikelola melalui koperasi hampir mencapai 55 ribu hektare.

Luasan tersebut menunjukkan besarnya potensi ekonomi sektor perkebunan yang semestinya dapat menjadi sumber pendapatan berkelanjutan bagi masyarakat.

Namun, besarnya luasan lahan itu dinilai belum mencerminkan pemerataan manfaat ekonomi. DPRD justru menerima laporan mengenai rendahnya pembagian hasil yang diterima sejumlah anggota koperasi.

Salah satu informasi yang menjadi perhatian serius adalah adanya anggota koperasi yang hanya memperoleh Rp100 ribu dalam kurun waktu tiga bulan.

Nilai tersebut dinilai sangat memprihatinkan apabila dibandingkan dengan potensi perkebunan plasma yang dikelola dalam skala puluhan ribu hektare.

“Saya mendapat informasi ada anggota koperasi yang hanya menerima pembagian hasil sebesar Rp100 ribu dalam tiga bulan. Ini miris,” ungkapnya.

Menurut Rimbun, kondisi tersebut harus menjadi pintu masuk untuk mengevaluasi seluruh mata rantai pengelolaan plasma sawit.

Pemeriksaan tidak cukup hanya menyentuh administrasi koperasi, tetapi juga harus mencakup keterbukaan laporan keuangan, pencatatan hasil produksi, biaya operasional, sistem pengawasan hingga mekanisme pembagian keuntungan kepada anggota.

Ia mengingatkan, koperasi seharusnya menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat, bukan justru menjadi ruang yang berpotensi menimbulkan ketimpangan akibat lemahnya transparansi dan pengawasan.

Karena itu, DPRD Kotim berharap pembentukan regulasi khusus penataan plasma sawit dapat menjadi momentum memperbaiki tata kelola perkebunan.

Setiap koperasi harus mampu mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan dan pembagian hasil secara terbuka kepada seluruh anggotanya.

Rimbun menegaskan, tujuan utama penataan plasma bukan sekadar menghadirkan aturan baru, melainkan memastikan masyarakat benar-benar memperoleh manfaat dari keberadaan perkebunan di daerahnya.

Ia tidak ingin kekayaan sumber daya alam Kotim hanya menghasilkan keuntungan bagi pihak-pihak tertentu, sementara masyarakat yang seharusnya menjadi penerima manfaat justru tetap berada dalam kondisi ekonomi yang memprihatinkan.

Melalui regulasi yang lebih kuat dan pengawasan yang konsisten, DPRD berharap ketimpangan pembagian hasil dapat ditekan, transparansi koperasi diperbaiki, serta hak ekonomi masyarakat lokal benar-benar terlindungi.

“Penataan regulasi harus mampu memastikan hasil perkebunan plasma benar-benar dirasakan masyarakat, bukan hanya dinikmati segelintir pihak yang memiliki kendali dalam pengelolaan koperasi,” pungkasnya.(mc/adakalteng)

DPRD Kotawaringin Timur

DPRD Kotim Desak Pemkab Siaga Banjir, Drainase Sampit dan Desa Rawan Jadi Sorotan

Published

on

SAMPIT – Ancaman banjir seiring memasuki musim hujan di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menjadi perhatian serius DPRD.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotim didesak segera memperkuat langkah mitigasi dan kesiapsiagaan bencana, terutama di kawasan yang selama ini menjadi langganan banjir serta sejumlah titik rawan genangan di dalam Kota Sampit.

Ketua Komisi IV DPRD Kotim, Mariani, mengingatkan agar pemerintah daerah tidak menunggu bencana terjadi baru mengambil tindakan.

Menurutnya, potensi banjir sebenarnya dapat diantisipasi lebih awal, mengingat sejumlah wilayah sudah berulang kali mengalami luapan air setiap musim hujan.

Salah satu kawasan yang menjadi perhatian adalah Desa Hanjalipan, Kecamatan Kota Besi.

Wilayah tersebut hampir setiap tahun terdampak banjir ketika intensitas hujan meningkat dan debit air sungai meluap hingga merendam permukiman penduduk.

Mariani menilai, kejadian banjir yang terus berulang semestinya menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam memperbaiki sistem penanggulangan bencana.

Pengalaman dari tahun-tahun sebelumnya harus dijadikan dasar untuk menyusun langkah pencegahan yang lebih terarah dan efektif.

“Kita sudah tahu kalau musim hujan ada wilayah yang berpotensi banjir. Pengalaman itu seharusnya membuat kita lebih siap. Jangan sampai banjir sudah terjadi, baru kemudian kita bergerak,” tegasnya, Jumat (20/11/2026).

Ia meminta pemerintah daerah segera memperbarui pemetaan kawasan rawan banjir sekaligus memastikan kesiapan seluruh sumber daya penanganan bencana.

Mulai dari personel, peralatan pendukung, hingga ketersediaan logistik dan kebutuhan pokok bagi warga terdampak harus dipersiapkan sejak dini.

Selain itu, koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) perlu diperkuat agar penanganan bencana tidak berjalan secara parsial.

Setiap instansi harus memiliki pembagian tugas yang jelas sehingga ketika situasi darurat terjadi, tindakan di lapangan dapat dilakukan secara cepat, terukur, dan tepat sasaran.

Tidak hanya menyoroti ancaman banjir di wilayah pedesaan, Mariani juga menaruh perhatian terhadap kondisi drainase di kawasan perkotaan.

Menurutnya, persoalan saluran air di Sampit masih membutuhkan pembenahan serius karena berpotensi memperparah genangan saat hujan deras.

Ia mengungkapkan, sejumlah saluran drainase masih ditemukan dalam kondisi kurang terawat.

Ada yang dipenuhi sampah, mengalami pendangkalan, bahkan ditumbuhi rumput liar sehingga menghambat kelancaran aliran air.

Jika tidak segera ditangani, kondisi tersebut dapat menyebabkan air hujan meluap ke jalan raya maupun permukiman warga.

Akibatnya, aktivitas masyarakat terganggu dan risiko genangan semakin meningkat.Beberapa kawasan yang perlu mendapat perhatian khusus di antaranya Baamang Tengah, Baamang Hulu, serta sejumlah titik di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang.

Mariani meminta instansi teknis menjadikan wilayah tersebut sebagai prioritas dalam program pemeliharaan dan pembenahan drainase.

Menurutnya, penanganan saluran air tidak boleh hanya dilakukan ketika genangan sudah muncul.

Pemeriksaan berkala, pembersihan sampah, pemangkasan rumput liar, hingga normalisasi drainase yang mengalami pendangkalan harus menjadi agenda rutin pemerintah daerah.

Ia menegaskan, sistem drainase yang berfungsi optimal merupakan salah satu faktor penting dalam mengendalikan limpasan air hujan di kawasan perkotaan.

Karena itu, pemeliharaan infrastruktur tersebut harus dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan.

Di sisi lain, Mariani juga mengingatkan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan.

Kebiasaan membuang sampah sembarangan, khususnya ke parit dan saluran drainase, harus dihentikan karena menjadi salah satu penyebab tersumbatnya aliran air.

Menurutnya, upaya pengendalian banjir tidak mungkin hanya dibebankan kepada pemerintah.

Dibutuhkan kerja sama seluruh elemen masyarakat, mulai dari menjaga kebersihan lingkungan hingga memastikan saluran air di sekitar tempat tinggal tetap berfungsi dengan baik.

Persoalan permukiman warga yang berada di sepanjang bantaran sungai turut menjadi perhatian Komisi IV DPRD Kotim.

Mariani meminta pemerintah daerah mengedepankan kajian matang dan pendekatan persuasif apabila ke depan diperlukan penataan kawasan maupun kebijakan relokasi.

Ia mengingatkan, kebijakan penataan permukiman tidak boleh dilakukan secara terburu-buru tanpa memperhitungkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.

Pemerintah harus memastikan setiap kebijakan yang diambil tidak menimbulkan persoalan baru bagi warga yang terdampak.

Meski demikian, aspek keselamatan masyarakat tetap harus menjadi prioritas utama, khususnya bagi penduduk yang tinggal di kawasan dengan tingkat kerawanan banjir tinggi.

Mariani berharap Pemkab Kotim segera menerjemahkan berbagai peringatan tersebut menjadi langkah konkret.

Pemetaan wilayah rawan, kesiapan personel dan logistik, pembenahan drainase, hingga penguatan koordinasi antarinstansi harus dipastikan berjalan sebelum intensitas hujan semakin meningkat.

“Yang penting kesiapsiagaan dan koordinasi antarinstansi diperkuat. Dengan persiapan lebih awal, risiko dan dampak banjir bisa ditekan,” pungkasnya.(mc/adakalteng)

Continue Reading

DPRD Kotawaringin Timur

DPRD Kotim Kawal Percepatan Pilkades 2027, Sebanyak 49 Desa Masuk Gelombang Pertama

Published

on

SAMPIT – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) diminta segera mempercepat pematangan persiapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak 2027.

Sebanyak 49 desa diproyeksikan mengikuti gelombang pertama yang ditargetkan berlangsung pada triwulan ketiga tahun depan.

DPRD Kotim menegaskan komitmennya untuk mengawal seluruh tahapan agar pelaksanaan pesta demokrasi tingkat desa tersebut berjalan sesuai jadwal.

Percepatan agenda Pilkades menjadi perhatian serius Komisi I DPRD Kotim menyusul perubahan rencana waktu pelaksanaan.

Jika sebelumnya pemilihan kepala desa sempat diwacanakan berlangsung pada Februari 2028, kini pemerintah daerah bersama DPRD telah menyepakati pelaksanaannya dimulai pada 2027.

Ketua Komisi I DPRD Kotim, Angga Aditya Nugraha, menegaskan bahwa kesepakatan tersebut harus segera diterjemahkan menjadi langkah nyata.

Menurutnya, pemerintah daerah perlu mempersiapkan seluruh kebutuhan penyelenggaraan sejak dini, bukan justru bergerak ketika waktu pelaksanaan sudah semakin dekat.

“Memang sebelumnya ada wacana Pilkades dilaksanakan pada Februari 2028. Namun, setelah pembahasan bersama tim eksekutif, akhirnya kami bersepakat pelaksanaannya dimulai pada 2027,” ujar Angga, Jumat (20/11/2026).

Ia menerangkan, penyelenggaraan Pilkades membutuhkan persiapan yang matang dan tidak bisa dilakukan secara mendadak.

Sejumlah tahapan harus diselesaikan terlebih dahulu, mulai dari penyusunan regulasi, pembentukan panitia penyelenggara, penataan administrasi hingga penyediaan berbagai sarana dan prasarana pendukung.

Seluruh kebutuhan tersebut harus dirancang secara sistematis agar tidak menimbulkan hambatan saat tahapan pemilihan mulai berjalan.

Terlebih, pembentukan tim penyelenggara memerlukan proses dan mekanisme tersendiri yang membutuhkan waktu cukup panjang.

Angga menyebutkan, triwulan ketiga 2027 menjadi sasaran pelaksanaan Pilkades gelombang pertama.

Untuk mengejar target tersebut, penyelesaian Peraturan Daerah (Perda) tentang pemilihan kepala desa menjadi pekerjaan awal yang harus diprioritaskan.

“Kami berharap pada triwulan ketiga 2027, Pilkades sudah bisa dilaksanakan. Kenapa harus triwulan ketiga, karena pada triwulan pertama kami harus menyelesaikan terlebih dahulu Perda tentang pemilihan kepala desa tersebut,” jelas politisi PDI Perjuangan itu.

Menurutnya, keberadaan Perda sangat krusial karena menjadi payung hukum sekaligus pedoman dalam mengatur mekanisme dan tata cara pelaksanaan Pilkades.

Oleh sebab itu, pembahasan regulasi tersebut diharapkan tidak berlarut-larut sehingga tahapan selanjutnya dapat segera dilaksanakan.

Selain mendorong percepatan penyelesaian regulasi, Komisi I DPRD Kotim juga akan memantau kesiapan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, khususnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD).

Perangkat daerah tersebut diharapkan mulai menyusun kebutuhan teknis maupun administrasi secara terperinci agar pelaksanaan Pilkades di setiap desa berlangsung tertib, transparan, dan sesuai ketentuan.

Pembagian pelaksanaan Pilkades dalam beberapa gelombang juga menjadi strategi untuk mengantisipasi banyaknya desa yang harus menggelar pemilihan.

Skema bertahap dinilai dapat membantu pemerintah daerah mengelola kebutuhan penyelenggaraan, baik menyangkut personel, administrasi maupun dukungan anggaran.

Pada gelombang pertama 2027, sebanyak 49 desa direncanakan mengikuti Pilkades. Sementara gelombang kedua diproyeksikan berlangsung pada Maret 2028 dengan jumlah sekitar 28 desa atau lebih.

“Karena jumlah desa yang harus melaksanakan pemilihan cukup banyak, akhirnya pelaksanaannya kami bagi menjadi beberapa gelombang. Gelombang pertama 2027, apabila perencanaannya berjalan lancar,” ungkapnya.

Meski demikian, daftar desa yang akan masuk dalam gelombang pertama hingga kini belum ditetapkan secara resmi.

Penentuannya masih akan dikoordinasikan bersama pemerintah daerah dan instansi teknis dengan mempertimbangkan sejumlah aspek, termasuk kesiapan masing-masing desa dalam menyelenggarakan pemilihan.

Dari aspek pendanaan, kebutuhan anggaran Pilkades juga mulai dibahas bersama DPRD. Angga mengungkapkan, berdasarkan usulan yang telah disampaikan kepada Komisi I, kebutuhan dana untuk mendukung persiapan dan penyelenggaraan Pilkades diperkirakan mencapai Rp2,5 miliar.

Namun, angka tersebut belum menjadi ketetapan final. Pemerintah daerah masih perlu melakukan penghitungan dan inventarisasi secara menyeluruh terhadap seluruh komponen pembiayaan sebelum disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Angga menegaskan, Komisi I DPRD Kotim tidak ingin perubahan jadwal Pilkades dari 2028 menjadi 2027 hanya berhenti pada kesepakatan di atas kertas.

Karena itu, pihaknya akan terus mendorong percepatan seluruh tahapan, mulai dari pembentukan landasan hukum hingga kesiapan teknis dan penganggaran.

Ia menilai, Pilkades bukan sekadar proses pergantian kepala desa, melainkan agenda strategis untuk memastikan kesinambungan pemerintahan desa serta keberlangsungan pelayanan publik kepada masyarakat.

“Karena ini merupakan salah satu program prioritas, maka akan segera kami selesaikan dan persiapannya juga akan segera kami lakukan,” pungkas Angga.(mc/adakalteng)

Continue Reading

DPRD Kotawaringin Timur

Rimbun Usulkan Hasil Plasma Sawit Langsung Masuk Rekening Anggota, Cegah Permainan Pengurus Koperasi

Published

on

SAMPIT – Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Rimbun, mendorong reformasi sistem pembagian hasil perkebunan plasma kelapa sawit.

Ia mengusulkan agar pendapatan yang menjadi hak anggota koperasi disalurkan langsung ke rekening masing-masing, tanpa melalui perantara pengurus koperasi.

Langkah tersebut dinilai penting untuk menghindari ketimpangan pembagian keuntungan sekaligus mempersempit peluang terjadinya ketidaktransparanan dalam pengelolaan keuangan koperasi.

Melalui sistem pembayaran langsung, setiap anggota diharapkan mengetahui secara jelas jumlah pendapatan yang menjadi hak mereka berdasarkan hasil pengelolaan kebun plasma.

Rimbun menilai, mekanisme pembagian hasil yang sepenuhnya berada di tangan pengurus koperasi berpotensi menimbulkan persoalan apabila tidak disertai sistem pencatatan dan pertanggungjawaban yang terbuka.

Terlebih, jika jumlah uang yang diterima anggota mengalami perubahan setiap bulan tanpa disertai penjelasan mengenai dasar perhitungannya.

“Kalau boleh, anggota ini kalau dijadikan uang, ini masuk ke rekeningnya masing-masing. Enggak ada lagi tergantung pengurus yang membagi bulan ini dapat Rp300 ribu, bulan depan Rp100 ribu, bulan depannya lagi Rp500 ribu. Ini kita hindari,” tegas Rimbun saat diwawancarai awak media, Jumat (20/11/2026).

Menurutnya, pengurus koperasi tetap memiliki kewajiban menjalankan organisasi, mulai dari pengelolaan administrasi, koordinasi dengan perusahaan, hingga memastikan aktivitas kelembagaan berjalan sesuai ketentuan.

Namun, fungsi tersebut tidak seharusnya memberikan kewenangan tanpa batas kepada pengurus dalam menentukan dan menyalurkan pendapatan yang menjadi hak anggota.

Karena itu, ia menginginkan adanya pemisahan yang jelas antara hak pendapatan anggota dengan biaya operasional koperasi.

Sementara itu, honorarium maupun gaji pengurus dapat ditetapkan melalui mekanisme tersendiri berdasarkan kesepakatan anggota, disertai aturan dan pertanggungjawaban yang transparan.

Selain persoalan distribusi hasil, DPRD Kotim juga menaruh perhatian terhadap dugaan dominasi masyarakat luar daerah dalam penguasaan maupun pemanfaatan kebun plasma.

Padahal, program plasma perkebunan kelapa sawit semestinya menjadi salah satu instrumen pemerataan ekonomi bagi masyarakat lokal, terutama warga yang bermukim di sekitar wilayah operasional perusahaan perkebunan.

Rimbun menyayangkan apabila masyarakat setempat yang seharusnya menjadi kelompok penerima manfaat justru tidak memperoleh keuntungan secara maksimal.

Sebaliknya, masyarakat dari luar daerah diduga lebih banyak menikmati hasil perkebunan yang berada di wilayah Kotim.

Ia menegaskan, penataan plasma harus dikembalikan pada tujuan dasarnya, yakni membuka peluang peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal melalui kemitraan perkebunan yang adil dan berkelanjutan.

“Kalau orang luarnya menikmati, orang lokal menonton. Nah, ini pemikiran Pak Bupati untuk mengusulkan rencana perda itu,” ungkapnya.

Atas persoalan tersebut, Rimbun menyatakan dukungan terhadap langkah Bupati Kotim, Halikinnor, yang menginisiasi pembentukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang penataan plasma perkebunan kelapa sawit.

Regulasi tersebut direncanakan masuk dalam agenda pembahasan DPRD pada 2027.

Ia berharap penyusunan Raperda dilakukan secara matang dengan mempertimbangkan berbagai aspek hukum, sosial, ekonomi, serta kondisi riil perkebunan di lapangan.

Pemerintah daerah juga diminta melakukan kajian komprehensif sebelum merumuskan ketentuan yang akan diberlakukan.

Salah satu langkah yang dinilai penting adalah mempelajari pengalaman daerah lain yang telah lebih dahulu menerapkan kebijakan penataan kebun plasma.

Melalui studi banding, pemerintah daerah dapat memperoleh referensi mengenai pola pengelolaan koperasi, sistem distribusi hasil, mekanisme pengawasan, hingga perlindungan terhadap hak-hak masyarakat lokal.

Menurut Rimbun, regulasi yang disusun nantinya harus mampu menjawab persoalan mendasar yang selama ini muncul dalam pengelolaan plasma sawit.

Bukan hanya mengatur administrasi kelembagaan, tetapi juga memastikan setiap anggota memperoleh hak ekonomi secara adil dan transparan.

Meski demikian, ia mengingatkan agar seluruh materi dalam Raperda tetap diselaraskan dengan ketentuan perundang – undangan yang lebih tinggi.

Jangan sampai aturan daerah yang dibentuk justru bertentangan dengan regulasi nasional atau melampaui kewenangan pemerintah kabupaten.

Rimbun berharap kehadiran Perda penataan plasma sawit nantinya tidak sekadar menjadi produk hukum formal, melainkan mampu membawa perubahan nyata terhadap tata kelola perkebunan di Kotim.

Dengan sistem pengelolaan yang lebih terbuka, pembagian hasil yang dapat dipertanggungjawabkan, serta pengawasan yang kuat, anggota koperasi diharapkan memperoleh kepastian atas hak ekonominya.

Di saat yang sama, masyarakat lokal harus menjadi pihak yang benar-benar merasakan manfaat keberadaan industri perkebunan kelapa sawit di daerahnya sendiri.(mc/adakalteng)

Continue Reading

Trending

Copyright © Adakalteng.my.id