Sampit – Polres Kotawaringin Timur (Kotim), memusnahkan barang bukti narkoba jenis sabu seberat 223,74 gram dari tiga orang tersangka hasil tangkapan bulan Januari 2026.

Pemusnahan barang bukti ini dihadari langsung oleh perwakilan Kejaksaan Negeri Sampit, Pengadilan Negeri Sampit, Penasehat hukum dan para tersangka.

Pemusnahan barang nukti narkoba kali ini dipimpin langsung oleh Kasat Narkoba Polres Kotim AKP Suherman, dengan cara melarutkan barang haram itu ke dalam air yang sudah dicampur bahan kimia.

AKP Suherman menjelaskan, pemusnahan ini menunjukan bahwa keseriusan Poles Kotim untuk memberantas peredaran narkoba, serta melindungi generasi muda dari penyelahgunaan narkoba.

“Kami akan terus berjuang bersama instansi terkait dan seluruh elemen masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari narkoba,” kata AKP Suherman Kasat Narkoba Polres Kotim, Kamis, 26 Februari 2026.

Suherman juga meminta kepada masyarakat untuk bekerjasama dalam memberantas narkoba, denga cara melaporkan apabila melihat adanya peredaran gelap narkoba.

“Kami mengimbau kepada siapa saja yang memiliki informasi terkait peredaran narkoba untuk segera melaporkannya ke Polres Kotim. Bersama, kita bisa hentikan narkoba guna melindungi generasi muda dari bahaya narkotika,” tutup Suherman. (mc/adakalteng)

Sampit – Maraknya aksi kriminalitas di Kota Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), membuat masyarakat menjadi resah dan mempertanyakan kinerjan Aparat Penegak Hukum (APH).

Dalam beberapa minggu terakhir, sejumlah aksi kriminalitas dari pencurian hingga perampokan terjadi dalam waktu yang berdekatan. Hal ini membuat masyarakat menjadi khawatir.

Beberapa kejadian itu diantaranya, aksi didudga perampokan di Perumahan Pandawa, Kecamatan MB Ketapang, 20 Februari 2026, membuat korban mengalami luka bacok dibagian wajah dan tangan korban.

Berikutnya, perampokan di gerai Agen Brilink di Jalan HM Arsyad di depan toko swalayan, Kecamatan MB Ketapang, 20 Februari 2026, pelaku membawa senjata tajam dan menodong karyawan hingga berhasil menggasak uang senilai Rp. 9 juta rupiah.

Kemudian, pencurian dikawasan stadion 29 November Sampit, 22 Februari 2026, aksi pelaku terbilang nekat lantaran beraksi saat kondisi sekitar ramai warga sedang beraktifitas.

Hal serupa juga terjadi di halaman minimarket yang berada di Jalan Ahmad Yani, Kecamatan MB Ketapang, Selasa, 24 Februari 2026, sebuah helm milik karyawan digasak oleh pencuri saat situasi tengah ramai.

Terbaru, aksi pembobolan gerai Agen Brilink juga terjadi di Jalan Cristopel Mihing, Kecamatan Baamang, 25 Februari 2026, pelaku seorang pria berpakaian hitam dan menutupi wajahnya dengan masker terekam kamera pengawas CCTV saat hendak menggasak barang-barang milik korban.

Dari beberapa kejadian tersebut, masyarakat meminta pihak aparat untuk berintdak tegas kepada pelaku kejahatan, serta meningkatkan keamanan di lingkungan masyarakat.

“Dalam beberapa hari terakhir ini terutama pada saat memasuki bulan ramadan aksi pencurian marak, saya berharap aparat dapat bertindak agar tidak menjadi keresahan di masyarakat,” kata Zainul Amin pemilik usaha toko sembako, Rabu, 25 Februari 2026 Tidak hanya itu, ia juga berharap aparat kepolisian dapat mengungkap peristiwa pencurian dan perampokan tersebut, sehingga tidak ada pelaku tidak kejahatan yang masih bekeliaran di Kota Sampit.

“Kadang saya juga masih khawatir, karena pelaku juga belum tertangkap. Saya yang sehari-hari berjaga di toko selalu waspada terhadap orang yang mencurigakan,” ungkapnya. (mc/adakalteng)

SAMPIT – Aksi unjuk rasa yang digelar oleh massa dari Tantara Lawung Adat Mandau Talawang di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur pada Jumat (13/2/2026) berbuntut panjang.

Demonstrasi yang dipicu pencabutan rekomendasi Kerja Sama Operasional (KSO) dengan Agrinas Palma Nusantara kini berujung proses hukum.

Ketua DPRD Kotim, Rimbun, resmi melaporkan koordinator lapangan (korlap) aksi unjuk rasa bernama Wanto ke Polres Kotawaringin Timur pada Sabtu (15/2/2026).

Laporan tersebut dilayangkan atas dugaan pencemaran nama baik dan serangan terhadap kehormatan pribadi.

“Saya melapor sebagai warga negara, bukan membawa jabatan Ketua DPRD.

Yang saya persoalkan adalah orasi kemarin yang saya nilai mengandung fitnah dan menyerang pribadi saya,” kata Rimbun kepada wartawan usai membuat laporan.

Ia menegaskan keberatan atas tudingan yang disampaikan dalam orasi korlap Mandau Telawang.

Dalam orasi itu, Rimbun disebut menerima uang Rp200 juta per koperasi terkait penerbitan rekomendasi KSO. Jika dikalikan 24 koperasi, total tudingan mencapai Rp4,8 miliar.

“Itu bukan lagi sekadar dugaan, tapi seolah-olah saya sudah menerima uang dan diminta mempertanggungjawabkannya. Kapan saya terima? Siapa yang memberi? Koperasi yang mana? Semua tidak jelas,” tegasnya.

Rimbun menjelaskan, sejak Mei 2025 dirinya hanya berperan menjembatani komunikasi antara koperasi, kelompok tani, dan perusahaan mitra agar pola kemitraan berjalan sesuai aturan, pasca penertiban kawasan hutan melalui Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025.

Dari total 10 koperasi dan dua kelompok tani yang difasilitasi, tiga koperasi mendapatkan skema KSO, tujuh koperasi menerima SPK, satu kelompok tani memperoleh KSO, dan satu kelompok tani menerima SPK.

Namun, tiga rekomendasi kemudian dicabut karena dinilai tidak memenuhi persyaratan administrasi dan berpotensi melanggar ketentuan yang berlaku.

“Pencabutan itu ada dasar hukumnya. Ada koperasi dan kelompok tani yang tidak memenuhi syarat serta bertentangan dengan ketentuan di Agrinas Palma Nusantara dan regulasi nasional,” ujarnya.

Ia mengaku dampak dari tudingan tersebut sangat merugikan secara pribadi. Isu itu, menurutnya, telah menyebar luas hingga ke luar daerah.

“Banyak pihak menghubungi saya. Isu ini sudah sampai ke pusat. Nama baik saya dipertaruhkan,” ucapnya.

Dalam laporannya ke polisi, Rimbun menyerahkan surat pengaduan, dokumen pendukung, serta menghadirkan saksi. Rekaman video orasi disebut akan disusulkan sebagai alat bukti tambahan.

“Saya percayakan sepenuhnya kepada penegak hukum. Siapa pun yang menuduh tanpa dasar harus bertanggung jawab,” tegasnya.

Meski menempuh jalur hukum, Rimbun menegaskan DPRD tetap terbuka terhadap kritik dan aspirasi masyarakat.

“Kami terbuka terhadap kritik kepada lembaga DPRD. Itu bagian dari demokrasi. Tapi kalau sudah menyerang pribadi dengan tuduhan serius tanpa bukti, itu lain perkara,” pungkasnya.(mc/adakalteng)