PALANGKA RAYA – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) H. Agustiar Sabran secara resmi meluncurkan aplikasi Huma Betang, inovasi digital terbaru Pemerintah Provinsi Kalteng, pada Opening Ceremony Borneo Digital Economy Creative Festival (Borneo Decafest) dan Pesona Tambun Bungai 2025, yang digelar di Duta Mall Palangka Raya, Jumat (24/10/2025).

Dalam sambutannya, Gubernur Agustiar menegaskan bahwa kehadiran aplikasi Huma Betang merupakan langkah nyata Pemprov Kalteng dalam memperkuat transformasi digital di sektor layanan publik, khususnya dalam pengelolaan dan optimalisasi pendapatan daerah.

“Huma Betang adalah inovasi digital yang menjadi wujud komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan layanan publik yang cepat, transparan, dan efisien. Aplikasi ini dikembangkan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kalteng untuk mempermudah masyarakat membayar pajak kendaraan bermotor secara daring,” ujar Agustiar Sabran.

Ia menambahkan, aplikasi tersebut dirancang agar masyarakat dapat melakukan transaksi pajak kendaraan tanpa harus datang langsung ke kantor pelayanan, cukup melalui ponsel pintar. Dengan sistem pembayaran digital yang terintegrasi, prosesnya menjadi lebih praktis dan akuntabel.

“Saya berharap aplikasi ini dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. Dengan begitu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) kita akan meningkat, dan pembangunan daerah dapat berjalan lebih optimal,” tegasnya.

Agustiar juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkolaborasi dalam pengembangan aplikasi tersebut.“Saya ucapkan terima kasih kepada Bapenda, Polda Kalteng, Jasa Raharja, Bank Kalteng, dan Bank Indonesia atas sinerginya dalam menghadirkan aplikasi Huma Betang.

Kolaborasi ini adalah contoh nyata bagaimana sinergi antarlembaga bisa menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat,” ungkap Gubernur.Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalteng, Yuliansah Andrias, mengapresiasi peluncuran aplikasi tersebut sebagai langkah strategis dalam memperkuat ekosistem ekonomi digital daerah.

“Borneo Decafest 2025 menjadi ajang penting bagi Kalteng dalam menunjukkan kemajuan digitalisasi ekonomi. Kehadiran QRIS TAP dan aplikasi Huma Betang adalah bukti konkret transformasi digital yang memperkuat sistem pembayaran nontunai dan mendukung efisiensi layanan publik,” ujarnya.

Yuliansah menambahkan, sinergi antara pemerintah daerah, perbankan, dan sektor swasta akan mempercepat transisi menuju ekonomi digital yang inklusif di Kalimantan Tengah.

Borneo Decafest 2025 sendiri menjadi momentum bagi daerah ini untuk menegaskan komitmennya dalam mengakselerasi ekonomi digital, memperluas inovasi teknologi, dan mendorong kolaborasi lintas sektor menuju Kalteng yang modern dan berdaya saing tinggi.(mc/adakalteng)

PALANGKA RAYA – Guna memperkuat tata kelola pemerintahan dan efektivitas pelaksanaan program strategis, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menyerahkan Laporan Eksekutif Daerah Semester I Tahun 2025 serta Policy Brief Kolaborasi dan Monitoring Program Lintas Sektoral kepada Gubernur Kalimantan Tengah, H.Agustiar Sabran, di Istana Isen Mulang, Senin (20/10/2025).

Laporan tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Perwakilan BPKP Kalteng, Ilham Nurhidayat, didampingi jajaran pejabat struktural BPKP. Pertemuan ini turut dihadiri oleh Plt. Sekretaris Daerah, Plt. Inspektur Provinsi, Kepala Diskominfosantik, dan Kepala BKAD Kalteng.

Dalam laporan itu, BPKP menyoroti hasil pengawasan strategis di sejumlah sektor prioritas, yakni pengentasan kemiskinan, peningkatan mutu pendidikan, pelayanan kesehatan, serta penguatan ketahanan pangan daerah.

Termasuk di dalamnya evaluasi terhadap akselerasi program Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS) yang menjadi salah satu inisiatif unggulan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.Adapun policy brief yang turut diserahkan berfokus pada pengembangan sistem aplikasi kolaborasi dan monitoring program lintas sektoral.

Sistem ini diharapkan mampu memperkuat sinergi antar organisasi perangkat daerah (OPD) dalam memastikan setiap program prioritas lintas bidang dapat berjalan selaras, transparan, dan tepat sasaran.

Selain itu, tema pengawasan swasembada pangan akan menjadi fokus utama pada Laporan Eksekutif Semester II Tahun 2025, sejalan dengan komitmen pemerintah provinsi memperkuat ketahanan pangan daerah secara berkelanjutan.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Kalimantan Tengah, H. Agustiar Sabran, menyampaikan apresiasi tinggi atas kinerja dan kolaborasi BPKP dalam mendukung penguatan akuntabilitas pembangunan daerah.

“Kami sangat mengapresiasi pendampingan BPKP yang selama ini tidak hanya berperan sebagai pengawas, tetapi juga mitra strategis pemerintah daerah. Kami berharap sinergi ini terus terjalin untuk memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” tegas Gubernur.

Gubernur menekankan pentingnya pengawasan adaptif dan berbasis hasil, agar kebijakan pembangunan daerah dapat berjalan efektif, efisien, serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Saya ingin semua program prioritas dijalankan dengan integritas dan profesionalisme tinggi. Kolaborasi antara pemerintah daerah dan BPKP menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintahan,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah, Ilham Nurhidayat, menegaskan komitmen pihaknya untuk terus mengawal efektivitas dan akuntabilitas program strategis di wilayah Bumi Tambun Bungai.“Kami di BPKP tidak hanya memastikan kepatuhan administrasi, tetapi juga fokus pada hasil dan dampak nyata program bagi masyarakat.

Pendekatan pengawasan kami bersifat kolaboratif, adaptif, dan berorientasi outcome,” ujarnya.Ilham menambahkan, BPKP akan terus berinovasi melalui penguatan sistem pengawasan digital dan peningkatan kapasitas SDM auditor agar mampu menjawab tantangan tata kelola pemerintahan modern.

“Tujuan akhirnya adalah menciptakan ekosistem pemerintahan yang bersih, transparan, dan berdaya saing tinggi, demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Tengah,” pungkasnya.(mc/adakalteng)

JAKARTA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) terus mengakselerasi langkah menuju swasembada pangan nasional dengan menargetkan produksi padi mencapai 400 ribu ton pada tahun 2025.

Target ambisius ini disampaikan Wakil Gubernur Kalteng, H. Edy Pratowo, dalam acara CNN Indonesia Leadership Forum: Pilar Nusantara, Penopang Asta Cita di Menara Bank Mega, Jakarta, Selasa (14/10/2025).

Edy menjelaskan, capaian produksi padi di Kalteng menunjukkan tren peningkatan yang signifikan dalam tiga tahun terakhir.

“Pada 2023 produksi kita berada di kisaran 330 ribu ton, meningkat menjadi 366 ribu ton pada 2024, dan tahun ini kami menargetkan 400 ribu ton.

Kami optimistis Kalteng mampu memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan kemandirian pangan nasional,” ujar Edy.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa pencapaian tersebut membutuhkan dukungan infrastruktur logistik yang kuat, termasuk akses transportasi dan sarana distribusi agar hasil panen dapat sampai ke pasar dengan cepat dan efisien.

Edy juga mengungkapkan, berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 14 Tahun 2025, Kalimantan Tengah menjadi salah satu wilayah prioritas dalam program percepatan pembangunan kawasan swasembada pangan, energi, dan air nasional.

“Kami telah menindaklanjuti arahan tersebut. Dari target lahan seluas 71 ribu hektar, sekitar 66 ribu hektar sudah dikontrakkan untuk program cetak sawah rakyat.

Setelah penyesuaian dengan kondisi lapangan dan masyarakat, target akhir menjadi 53 ribu hektar, dan hingga kini sekitar 25 persen lahan sudah tergarap.

Kami harap hasilnya dapat memberi kontribusi nyata bagi ketahanan pangan nasional,” terang Edy.

Sementara itu, dalam forum yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam merealisasikan program utama Presiden Prabowo Subianto di bawah payung visi Asta Cita.

Menurut Tito, daerah memiliki peran strategis karena kepala daerah memiliki kewenangan, regulasi, dan sumber daya untuk mempercepat implementasi program nasional. “Peran bupati dan gubernur sangat menentukan. Mereka memiliki kekuasaan dan kapasitas untuk mendorong ekonomi rakyat di wilayah masing-masing,” ujarnya.

Tito juga menyoroti sejumlah program prioritas pemerintah, antara lain ketahanan dan swasembada pangan, ketahanan energi, Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, hingga Koperasi Merah Putih, yang semuanya membutuhkan dukungan penuh dari pemerintah daerah agar manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.(mc/adakalteng)