SAMPIT – Abdul Hafid resmi menerima Surat Keputusan (SK) sebagai Ketua DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Kotawaringin Timur (Kotim) dari Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PAN Zulkifli Hasan.

Penyerahan SK tersebut dilakukan bersama para Ketua DPD PAN se-Kalteng di Kantor DPP PAN, Jakarta, Rabu 1 Juli 2026.

Dengan penyerahan SK ini, drama pemilihan Ketua PAN Kotim yang bergulir cukup panjang ini akhirnya berakhir, setelah keputusan resmi dikeluarkan.

Di mana sebelumnya sejumlah nama sempat muncul disebut -sebut sebagai ketua seperti sang petahana Rudini Darwan Ali, Dadang Siswanto, H Hairis Salamad pada masa pendaftaran yang bergulir sejak Maret 2025 lalu hingga akhirnya ditetapkan Abdul Hafid melalui penyerahan SK tersebut.

Abdul Hafid yang juga merupakan anggota DPRD Kalteng ini saat dikonfirmasi membenarkan telah menerima SK kepengurusan tersebut bersama Ketua DPD PAN kabupaten dan kota se Kalimantan Tengah.

“Ya saya sudah menerima SK sebagai Ketua DPD PAN Kotim, SK diserahkan langsung oleh Pak Zulkifli Hasan,” kata Abdul Hafid, Kamis 2 Juli 2026.

Ia mengatakan langkah awal yang akan dilakukan adalah membangun konsolidasi internal hingga ke tingkat bawah sekaligus mempersiapkan agenda pelantikan pengurus baru.

“Dalam waktu dekat kami akan melakukan konsolidasi organisasi. Kami ingin seluruh kader tetap solid, bergerak bersama, dan semakin dekat dengan masyarakat,” ujarnya.

Abdul Hafid di Kabupaten Kotim memang sudah cukup dikenal, di mana sebelumnnya pernah menjadi Ketua PWI Kotim, hingga pernah memimpin Karang Taruna Kalteng hingga terjun ke dunia politik dan terpilih menjadi Anggota DPRD Kalteng dapil Kotim-Seruyan Fraksi PAN.

Kepengurusan baru kata dia harus menjadi momentum memperkuat organisasi agar PAN semakin berkembang di Kotim.

Ia juga menegaskan komitmennya membawa PAN menghadapi agenda politik mendatang.

“Dengan kebersamaan seluruh kader, kami optimistis dapat menyongsong Pemilu 2029 dan Pilkada 2030 dengan persiapan yang lebih matang serta meraih hasil yang lebih baik,” tegasnya.

Sementara itu diketahui bahwa sebelum prosesi penyerahan SK berlangsung, para Ketua DPD PAN se-Kalteng terlebih dahulu bersilaturahmi ke kediaman Ketua Umum DPP PAN, Zulkifli Hasan.

Pertemuan tersebut turut didampingi Sekretaris Jenderal DPP PAN Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio, serta Anggota DPR RI Dapil Kalteng Muhammad Syauqie.

Penyerahan SK ini menjadi bagian dari upaya DPP PAN memperkuat struktur organisasi di daerah sekaligus memantapkan konsolidasi menghadapi agenda politik mendatang.

Adapun Ketua DPD PAN di Kalimantan Tengah yang menerima SK meliputi Abdul Hafid (Kotawaringin Timur), Saferanianisyah (Kapuas), Arif M. Norkim (Kota Palangka Raya), Ideham (Barito Selatan), Asrat (Barito Utara), Agie (Katingan), Tuslam Amirudin (Kotawaringin Barat), Akhmad Bahrawi (Pulang Pisau), Siti Qomariah (Lamandau), Andrian Noor (Sukamara), Rayaniatie Djangkan, (Gunung Mas), Bejo Riyanto (Seruyan), dan Fedryck Resto (Barito Timur).

DPP PAN berharap seluruh jajaran pengurus DPD di Kalimantan Tengah semakin solid dalam menjalankan roda organisasi, memperkuat konsolidasi kader, serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. (mc/adakalteng)

SAMPIT – Komisi II DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke SPBU Samuda, Senin 18 Mei 2026 menyusul viralnya informasi ambulans disebut tidak dilayani saat hendak mengisi BBM beberapa waktu lalu.

Dalam sidak tersebut, rombongan DPRD yang dipimpin Ketua Komisi II Ahyannor bersama Wakil Ketua Rudiannur serta anggota Zainudin dan Fajriannur meninjau langsung aktivitas pelayanan di SPBU tersebut.

Hasilnya, persoalan yang sempat ramai diperbincangkan di media sosial itu diketahui hanya dipicu kesalahpahaman antara sopir ambulans dengan pengguna kendaraan lain saat antre pengisian BBM pada Rabu pekan lalu sekitar pukul 06.00 WIB.

Sopir ambulans bernama Ruspandi mengaku emosi setelah ambulans yang dibawanya disebut sebagai kendaraan pelangsir oleh salah satu pengendara lain yang sedang antre.

“Waktu itu saya emosi, saya akui saya terpancing lantaran ada pengguna kendaraan lain di depan saya menyebut ambulans yang saya bawa itu pelangsir,” ungkap Ruspandi saat ditemui, Senin 18 Mei 2026.

Ia menegaskan persoalan tersebut bukan disebabkan pihak SPBU, melainkan murni kesalahpahaman yang kemudian berkembang menjadi informasi keliru di masyarakat.

“Saya meminta maaf karena keliru saya sudah emosi sehingga dikira saya marah ke SPBU padahal tidak,” bebernya.

Dalam sidak itu, Komisi II DPRD Kotim juga berdialog dengan pihak manajemen SPBU terkait mekanisme antrean dan pelayanan kepada masyarakat. DPRD memberikan sejumlah masukan agar antrean kendaraan tidak menumpuk serta penggunaan barcode tetap berjalan sesuai aturan yang berlaku.

Pihak SPBU Samuda sendiri menyambut baik kedatangan rombongan DPRD dan menegaskan selama ini kendaraan prioritas selalu mendapatkan pelayanan lebih dahulu.

“Jika ada kendaraan prioritas segera melapor dan langsung mengisi karena operator kami sudah tahu dan terlatih untuk melayani kendaraan prioritas. Selama ini kami selalu melayani baik dari rumah sakit maupun puskesmas ataupun fardu kifayah warga,” tegas Adi Manager SPBU.

Komisi II DPRD Kotim menyebut dari hasil peninjauan mereka tidak menemukan adanya pelanggaran dalam pelayanan di SPBU tersebut. Namun pihak DPRD tetap meminta pengelola terus meningkatkan pengaturan antrean agar tidak memicu kesalahpahaman di tengah masyarakat. (mc/adakalteng)

SAMPIT – Anggota DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), H.Hairis Salamad, menyoroti lambannya realisasi pembangunan Jalan Bajarau–Parenggean yang hingga akhir Oktober 2025 belum juga menunjukkan tanda-tanda dimulai, meski anggarannya sebesar Rp3 miliar telah disahkan dalam APBD Perubahan 2025.

“Beberapa kali kami sampaikan dalam Musrenbang Kecamatan maupun Kabupaten, dan sudah diakomodasi dalam APBD Perubahan. Namun, sampai sekarang belum ada kejelasan kapan proyek jalan Bajarau–Parenggean akan dikerjakan,” ungkap Hairis, Selasa (28/10/2025).

Menurutnya, masyarakat di Kelurahan Parenggean kini mulai mempertanyakan realisasi pembangunan jalan tersebut. Apalagi, tahun anggaran 2025 hampir berakhir, sementara progres fisik proyek tak kunjung terlihat.

“Sekarang sudah akhir Oktober, tinggal beberapa bulan lagi sebelum tutup anggaran. Kami ingin tahu, apakah proyek ini benar-benar bisa direalisasikan tahun ini. Masyarakat menunggu kepastian karena jalan ini juga pernah dijanjikan langsung oleh Bupati,” tegasnya.

Politikus asal Daerah Pemilihan (Dapil) IV itu menekankan bahwa peningkatan ruas jalan tersebut sangat vital bagi aktivitas ekonomi warga, terutama untuk memperlancar distribusi hasil pertanian dan perkebunan di wilayah Kecamatan Parenggean dan sekitarnya.“Kerusakan jalan sudah lama menjadi keluhan masyarakat.

Hampir semua dari sembilan anggota DPRD di dapil kami mendapat aspirasi yang sama. Jalan ini menjadi urat nadi ekonomi warga,” jelasnya.Hairis menambahkan, jika pembangunan jalan tersebut kembali tertunda, hal itu bisa menimbulkan kekecewaan publik dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

“Kita tidak ingin masyarakat merasa janji pembangunan hanya sekadar formalitas Musrenbang. Pemerintah harus menunjukkan komitmen nyata,” tegasnya lagi.Sementara itu, Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, Bina Konstruksi, dan Penataan Ruang Kawasan Permukiman (SDABMBKPRKP) Kotim, Mentana Dhinar Tistama, saat dikonfirmasi, menyampaikan bahwa proyek jalan yang dikenal juga dengan nama Jalan Lesa tersebut masih dalam proses pengadaan barang dan jasa (PBJ).

“Saat ini masih tahap PBJ,” singkat Mentana ketika dikonfirmasi.Meski demikian, DPRD berharap agar proses administrasi tersebut tidak menjadi alasan untuk menunda pelaksanaan fisik di lapangan, mengingat waktu pengerjaan yang semakin sempit.Hairis menegaskan, pihaknya akan terus mengawal proyek ini agar benar-benar terealisasi sesuai dengan yang telah disepakati bersama.

“Kami akan mendorong agar proyek ini tidak hanya selesai di atas kertas. Masyarakat sudah menunggu lama, dan jalan ini menyangkut kepentingan banyak orang,” pungkasnya.(mc/adakalteng)