KUALA PEMBUANG – Keterbatasan panjang landasan pacu atau runway Bandara Kuala Pembuang menjadi perhatian DPRD Kabupaten Seruyan.

Wakil Ketua DPRD Seruyan, Harsandi, mendesak pemerintah pusat segera merealisasikan pengembangan landasan pacu agar bandara tersebut mampu melayani pesawat berkapasitas lebih besar, termasuk jenis ATR 72.

Saat ini, runway Bandara Kuala Pembuang hanya memiliki panjang sekitar 1.200 meter.

Kondisi tersebut membuat kemampuan operasional bandara masih terbatas, yakni hanya dapat melayani pesawat jenis ATR 42 serta pesawat perintis seperti Susi Air.

Menurut Harsandi, perpanjangan landasan pacu merupakan kebutuhan mendesak untuk meningkatkan konektivitas dan membuka akses transportasi udara yang lebih memadai bagi masyarakat Seruyan.

Ia menyebutkan, Bupati Seruyan juga telah menyuarakan usulan pengembangan bandara tersebut dalam sejumlah forum dan rapat berskala nasional.

Pemerintah daerah berharap pemerintah pusat memberikan perhatian serius agar rencana tersebut dapat segera ditindaklanjuti.

“Ini juga sudah disampaikan oleh Pak Bupati melalui rapat-rapat berskala nasional. Pemerintah daerah mengimbau pemerintah pusat agar bisa melakukan pemanjangan runway bandara ini, sehingga nantinya pesawat-pesawat dengan kapasitas lebih besar dapat mendarat di Kuala Pembuang,” ujar Harsandi, Senin (9/11/2026).

Ia menilai, peningkatan fasilitas bandara tidak hanya berkaitan dengan kemudahan mobilitas masyarakat, tetapi juga menyangkut kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi situasi darurat.

Salah satu kondisi yang menjadi pertimbangan adalah bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang kerap memicu kabut asap di sejumlah wilayah Kalimantan.

Dalam situasi tersebut, keberadaan bandara yang relatif aman dari paparan asap dapat menjadi jalur transportasi alternatif yang sangat penting.

“Apalagi saat musim asap dan kebakaran, Seruyan memiliki keunggulan karena lokasi bandaranya berada di kawasan pesisir laut.

Sehingga relatif lebih aman dan masih berpotensi dimanfaatkan ketika daerah lain mengalami gangguan akibat kabut asap,” jelasnya.

Harsandi menegaskan, peningkatan kapasitas Bandara Kuala Pembuang harus menjadi perhatian bersama.

Selain memperpanjang runway, pemerintah pusat juga diharapkan mendukung pembenahan berbagai fasilitas penunjang agar pelayanan penerbangan semakin optimal.

DPRD Seruyan, lanjutnya, akan terus mengawal aspirasi tersebut dan mendorong pemerintah pusat agar tidak mengabaikan kebutuhan pengembangan infrastruktur transportasi udara di Kabupaten Seruyan.

“Mudah-mudahan kami dari lembaga DPRD ke depan juga terus mendorong dan mengimbau pemerintah pusat agar memberikan perhatian terhadap bandara ini, baik untuk perpanjangan runway maupun peningkatan fasilitas lainnya,” pungkasnya.(mc/adakalteng)

KUALA PEMBUANG – Kabupaten Seruyan menorehkan prestasi di bidang pelayanan publik dengan meraih peringkat pertama tingkat Provinsi Kalimantan Tengah dalam Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha Tahun 2026.

Berdasarkan Keputusan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Seruyan memperoleh nilai 93,593 dengan predikat Sangat Baik.

Capaian tersebut sekaligus mengantarkan Seruyan menempati peringkat ke-32 secara nasional dari seluruh kabupaten di Indonesia.Prestasi ini mendapat apresiasi dari Anggota DPRD Seruyan Fraksi PDI Perjuangan, Subani.

Ia menilai keberhasilan tersebut menjadi bukti bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) mampu menunjukkan kinerja optimal, meskipun dihadapkan pada keterbatasan dukungan anggaran.

Subani menyebut, capaian tersebut patut mendapat perhatian dan penghargaan dari pemerintah daerah.

Pasalnya, kualitas pelayanan perizinan dan kemudahan berusaha merupakan salah satu faktor penting dalam menciptakan iklim investasi yang sehat serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

“Saya sangat mengapresiasi kinerja DPMPTSP Kabupaten Seruyan yang berhasil meraih peringkat pertama di tingkat provinsi.

Ini merupakan prestasi membanggakan sekaligus menunjukkan bahwa dengan kerja keras dan komitmen, pelayanan publik bisa memberikan hasil yang maksimal,” kata Subani, Selasa (3/11).

Namun, di balik keberhasilan tersebut, ia mengungkapkan adanya persoalan yang perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah, yakni minimnya alokasi anggaran bagi DPMPTSP.

Bahkan, menurutnya, perangkat daerah tersebut selama ini justru menerima porsi anggaran paling kecil dibandingkan organisasi perangkat daerah (OPD) lainnya.

Kondisi itu dinilai tidak sebanding dengan tanggung jawab dan peran strategis DPMPTSP dalam meningkatkan investasi, mempercepat proses perizinan, serta memberikan kemudahan bagi masyarakat maupun pelaku usaha.

Menurut Subani, pemerintah daerah semestinya menjadikan capaian kinerja tersebut sebagai bahan evaluasi dalam menyusun kebijakan penganggaran.

OPD yang mampu menunjukkan prestasi dan memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan daerah perlu mendapatkan dukungan fasilitas serta pembiayaan yang proporsional.

“Jangan sampai OPD yang sudah menunjukkan prestasi justru tidak mendapatkan dukungan anggaran yang memadai.

Padahal, peran DPMPTSP sangat strategis dalam mendorong investasi dan menggerakkan perekonomian daerah,” tegasnya.

Ia berharap penghargaan tersebut tidak sekadar menjadi kebanggaan sesaat, tetapi juga menjadi pemacu untuk mempertahankan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan perizinan di Kabupaten Seruyan.

Subani juga mendorong pemerintah daerah agar melakukan evaluasi terhadap distribusi anggaran antar-OPD, sehingga kebutuhan program dan beban kerja masing-masing perangkat daerah dapat terakomodasi secara lebih adil dan tepat sasaran.

“Prestasi ini harus dipertahankan dan ditingkatkan. Kami berharap pemerintah daerah memberikan perhatian lebih terhadap DPMPTSP, terutama dalam dukungan anggaran, agar kualitas pelayanan dan percepatan investasi di Seruyan semakin baik,” pungkasnya.(mc/adakalteng)

SAMPIT – Penurunan alokasi anggaran Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menjadi sorotan DPRD.

Kondisi tersebut dikhawatirkan menghambat pelaksanaan program strategis, terutama yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan nelayan, masyarakat pesisir, dan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).

Sekretaris Komisi II DPRD Kotim, M. Kurniawan Anwar, mengungkapkan pagu indikatif Dinas Perikanan dan Kelautan saat ini hanya berada di kisaran Rp5 miliar lebih.

Angka tersebut menyusut dibandingkan alokasi sekitar Rp10 miliar pada 2025 dan Rp6 miliar pada 2026.

Menurutnya, kondisi itu perlu menjadi perhatian Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam menyusun prioritas belanja daerah.

Anggaran yang tersedia harus diarahkan pada program produktif yang memberikan dampak nyata bagi perekonomian daerah maupun kehidupan masyarakat.

“Kami meminta TAPD lebih jeli menempatkan pagu, mana yang berpotensi untuk PAD dan mana yang berkaitan dengan keberlangsungan masyarakat,” ujarnya.

Kurniawan menegaskan, keterbatasan anggaran tidak boleh membuat program penting bagi masyarakat justru terpinggirkan.

Karena itu, setiap organisasi perangkat daerah (OPD) perlu memilah kegiatan berdasarkan urgensi dan manfaatnya, dengan mengutamakan program teknis yang menjadi kebutuhan utama dibandingkan kegiatan penunjang.

Di sisi lain, Komisi II DPRD Kotim juga mendorong pemerintah daerah memperjuangkan posisi Kotim dalam program Kampung Nelayan Merah Putih.

Ia berharap daerah ini tidak hanya menjadi wilayah penyangga, tetapi mampu memperoleh kesempatan sebagai lokasi utama pengembangan program pemerintah pusat tersebut.

Menurut Kurniawan, program yang digagas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) itu memiliki potensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi pesisir.

Selain membuka peluang kerja baru, keberadaan kawasan tersebut diharapkan mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat nelayan.

Untuk itu, ia meminta pemerintah daerah kembali mengkaji sejumlah wilayah yang berpotensi diusulkan sebagai lokasi pengembangan.

Beberapa di antaranya adalah Lempuyang, Ujung Pandaran, dan Samuda, terutama apabila lokasi yang sebelumnya dipertimbangkan belum memenuhi persyaratan.

Salah satu aspek penting yang harus dipenuhi ialah ketersediaan lahan minimal dua hektare dengan status kepemilikan yang jelas atau clean and clear.

Adapun penetapan lokasi final tetap menjadi kewenangan KKP setelah melalui proses pemeriksaan dan validasi sesuai ketentuan.

“Kita punya daerah lain. Ada di Lempuyang, Ujung Pandaran, atau Samuda. Ini bisa kita rekomendasikan kembali,” tegasnya.

Ia juga menekankan pentingnya koordinasi yang lebih intensif antara pemerintah kabupaten dan KKP.

DPRD, lanjutnya, perlu dilibatkan dalam proses penjajakan agar potensi wilayah dapat dipetakan secara menyeluruh, sekaligus memastikan usulan lokasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Kurniawan menilai, apabila Kotim berhasil ditetapkan sebagai lokasi utama Kampung Nelayan Merah Putih, manfaat yang diterima masyarakat berpeluang lebih besar, terutama melalui penyediaan sarana dan prasarana penunjang aktivitas perikanan.

Salah satu fasilitas yang dinilai mendesak adalah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN).

Keberadaan fasilitas tersebut diharapkan mempermudah nelayan mendapatkan bahan bakar untuk melaut, sehingga aktivitas penangkapan ikan dapat berjalan lebih efektif dan biaya operasional lebih terkendali.

“Kalau menjadi lokasi utama, fasilitas yang diberikan tentu lebih maksimal, termasuk SPBN. Nelayan kita membutuhkan BBM untuk melaut,” ungkapnya.

Ia berharap sinergi antara eksekutif dan legislatif semakin kuat dalam memperjuangkan kepentingan sektor perikanan.

Dengan perencanaan anggaran yang tepat serta upaya maksimal merebut peluang program pemerintah pusat, pembangunan kawasan pesisir di Kotim diharapkan tetap berjalan dan mampu meningkatkan kesejahteraan nelayan di tengah keterbatasan fiskal daerah. (mc/adakalteng)