Connect with us

Pemerintahan

Indeks SPBE Kalteng Kategori Baik, Gubernur Instruksikan Persiapan Menuju Indeks Pemerintah Digital

Published

on

PALANGKA RAYA – Upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis digital terus menunjukkan hasil positif.

Hasil Pemantauan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2025 resmi dirilis oleh Tim Koordinasi SPBE Nasional pada Rabu (7/1/2026) melalui Aplikasi Tauval di laman tauval.spbe.go.id.Dalam laporan tersebut, Indeks SPBE Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 tercatat mencapai 3,41 dengan kategori Baik.

Capaian ini menegaskan peningkatan berkelanjutan dalam penerapan pemerintahan digital di Bumi Tambun Bungai.

Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menyatakan bahwa capaian indeks tersebut menjadi bukti nyata keseriusan pemerintah daerah dalam mendorong transformasi digital yang inklusif, terintegrasi, dan berkelanjutan.

“Capaian Indeks SPBE sebesar 3,41 dengan kategori Baik ini menunjukkan komitmen kuat Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam memodernisasi tata kelola pemerintahan.

Apalagi jika melihat perjalanan kita yang pada tahun 2021 masih berada di angka 1,00. Ini menandakan transformasi digital kita berjalan konsisten dan terarah,” ujar Gubernur.

Menurutnya, nilai indeks tersebut bukan sekadar angka, melainkan mencerminkan peningkatan kualitas layanan publik yang semakin cepat, transparan, dan akuntabel. Ia juga memberikan apresiasi kepada seluruh perangkat daerah atas sinergi dan komitmen dalam mendukung agenda digitalisasi pemerintahan.

“Kita patut bersyukur, namun tidak boleh berpuas diri. Tantangan ke depan adalah bertransformasi menuju Indeks Pemerintah Digital (Indeks Pemdi) yang lebih holistik. Saya instruksikan seluruh jajaran untuk terus memperkuat inovasi dan kolaborasi digital demi mewujudkan Kalimantan Tengah yang semakin BERKAH di era digital,” tegasnya.

Pemantauan SPBE Tahun 2025 merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Kegiatan ini bertujuan untuk mengukur kemajuan serta meningkatkan kualitas penerapan layanan digital pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Pemantauan tersebut dikoordinasikan oleh Kementerian PANRB bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional.Berdasarkan hasil penilaian, Indeks SPBE Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 diperoleh dari sejumlah domain, yakni Domain Kebijakan SPBE dengan nilai 3,50, Domain Tata Kelola SPBE sebesar 2,70, Domain Manajemen SPBE sebesar 2,73, serta Domain Layanan SPBE yang mencatat nilai tertinggi, yaitu 4,01.

Tingginya nilai pada Domain Layanan SPBE mencerminkan semakin optimalnya layanan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik berbasis elektronik yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Diskominfosantik) Provinsi Kalimantan Tengah, Rangga Lesmana, menyebut capaian tersebut sebagai hasil konsistensi dalam membangun ekosistem digital pemerintahan daerah.

“Hasil evaluasi SPBE Tahun 2025 ini kami sambut sangat positif. Skor 3,41 merupakan buah dari pembangunan infrastruktur teknologi informasi, penguatan regulasi, serta integrasi layanan administrasi dan pelayanan publik secara berkelanjutan,” ujarnya.

Ia menambahkan, nilai Domain Layanan SPBE yang mencapai 4,01 menjadi indikator bahwa manfaat transformasi digital telah dirasakan langsung oleh masyarakat sebagai pengguna layanan pemerintah.

Sementara itu, Kepala Bidang E-Government Diskominfosantik Provinsi Kalimantan Tengah, Syayuti, menegaskan bahwa sejumlah indikator yang masih perlu ditingkatkan akan menjadi fokus pembenahan ke depan, khususnya dalam menghadapi penerapan Indeks Pemerintah Digital pada Tahun 2026.

“Indikator SPBE yang masih perlu ditingkatkan akan dioptimalkan, terutama melalui penguatan audit teknologi informasi dan komunikasi (TIK) serta pembaruan peta proses bisnis pemerintahan,” jelasnya.

Secara historis, Indeks SPBE Provinsi Kalimantan Tengah menunjukkan tren peningkatan signifikan. Pada Tahun 2021 indeks berada di angka 1,00 dengan kategori Kurang, meningkat menjadi 1,90 kategori Sedang pada 2022, naik ke 2,75 kategori Baik pada 2023, 2,87 kategori Baik pada 2024, hingga mencapai 3,41 kategori Baik pada Tahun 2025.

Ke depan, sejalan dengan kebijakan nasional, Tim Koordinasi SPBE Nasional menegaskan bahwa sistem pemantauan akan bertransformasi dari Indeks SPBE menjadi Indeks Pemerintah Digital (Indeks Pemdi).

Perubahan ini menandai pergeseran fokus dari sekadar digitalisasi proses menuju pembangunan ekosistem digital yang lebih menyeluruh dan berorientasi pada kebutuhan pengguna.

Atas capaian tersebut, Tim Koordinasi SPBE Nasional menyampaikan apresiasi kepada instansi pusat, pemerintah daerah, tim koordinasi SPBE, serta tim asesor eksternal dari perguruan tinggi atas sinergi dan dedikasi yang telah terbangun.

Kolaborasi lintas sektor ini diharapkan terus diperkuat demi mendorong tata kelola pemerintahan digital yang semakin maju di Indonesia.(mc/adakalteng)

Pemerintahan

Kabupaten Lamandau Raih Penghargaan Nasional Top Regency in Local Economy Growth 2026

Published

on

NANGA BULIK – Kabupaten Lamandau kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional.

Pada ajang National Governance Award 2026, Lamandau berhasil meraih penghargaan bergengsi sebagai Top Regency in Local Economy Growth & Creative Financing, sebuah pengakuan atas keberhasilan mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis inovasi daerah.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Yandri Susanto.di The Ritz-Carlton Hotel, Mega Kuningan, Jakarta Pusat pada Jumat, 24 April 2026 malam.

Capaian ini menjadi indikator kuat bahwa berbagai strategi pembangunan ekonomi yang dijalankan pemerintah daerah mulai menunjukkan hasil konkret.

Bupati Lamandau, Rizky Aditya Putra, menegaskan bahwa penghargaan ini bukan semata prestasi pemerintah, melainkan buah dari kerja kolektif seluruh elemen masyarakat.

“Ini bukan keberhasilan satu orang atau satu institusi saja. Ini hasil gotong royong seluruh pihak pelaku UMKM, komunitas kreatif, dunia usaha, hingga masyarakat yang terus bergerak dan berinovasi.

Apa yang kita bangun bersama selama setahun terakhir akhirnya mendapat pengakuan di tingkat nasional,” ujar Rizky.

Menurutnya, berbagai program berbasis ekonomi kreatif seperti Lamandau Festival dan Bazar Lamandau menjadi contoh nyata bagaimana potensi lokal dapat diangkat menjadi kekuatan ekonomi.

“Kita ingin membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak harus selalu bergantung pada sektor besar.

Dari kegiatan kreatif, dari perputaran ekonomi lokal, dan dari keberanian memberi ruang bagi produk sendiri, kita bisa tumbuh kuat,” tambahnya.

Rizky juga menekankan bahwa penghargaan ini bukanlah garis akhir, melainkan titik awal untuk langkah yang lebih besar ke depan.

“Penghargaan ini justru menjadi pengingat bahwa pekerjaan kita belum selesai. Tantangan berikutnya adalah memastikan pertumbuhan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat hingga lapisan paling bawah,” tegasnya.

Ia pun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga semangat kolaborasi demi mendorong Lamandau menjadi daerah yang semakin maju dan kompetitif.

Dengan capaian ini, Lamandau tidak hanya memperkuat posisinya sebagai daerah yang progresif, tetapi juga menjadi contoh bahwa inovasi dan kreativitas lokal mampu menjadi motor penggerak ekonomi yang berkelanjutan.(mc/adakalteng)

Continue Reading

Pemerintahan

Dua Sesi Pemeriksaan dan 32 Pertanyaan: Sinyal Serius Polda Kalteng Bedah Kasus di DPRD Kotim

Published

on

Gelombang pemeriksaan di lingkar legislatif Kotawaringin Timur terus dilakukan Polda Kalteng.

Setelah dua pimpinan DPRD, kini giliran Ketua Komisi II DPRD Kotim, Akhyannoor, yang dipanggil dan dimintai keterangan oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Kalimantan Tengah, Kamis (23/4/2026).

Tidak seperti suasana sebelumnya yang cenderung tertutup, Akhyannoor justru memilih membuka sebagian isi ruang pemeriksaan meski tetap dalam batas yang ia anggap aman.

Ia menegaskan, kehadirannya di Mapolres Kotim semata untuk memenuhi undangan penyidik dalam kapasitasnya sebagai Ketua Komisi II DPRD Kotim, yang membidangi sektor koperasi dan perkebunan dua sektor yang kini berada di pusaran kasus.

“Secara umum, penyidik menanyakan tugas dan fungsi Komisi II, terutama yang berkaitan dengan koperasi dan perkebunan,” ujarnya kepada wartawan, ditemui usai pemeriksaan di Mapolres Kotawaringin Timur.

Namun yang menarik, intensitas pemeriksaan terhadapnya tidak bisa dianggap ringan. Ia mengaku sebanyak 32 pertanyaan dilayangkan penyidik.

Sebuah angka yang menunjukkan bahwa penyelidikan ini tidak lagi bersifat permukaan.

“Terus terang saya dalam ruang pemeriksaan menjawab apa adanya, sesuai sepengetahuan saya saja. Apa yang saya tahu, itu yang saya sampaikan kepada pihak penyidik,” jelasnya.

Pemeriksaan terhadap Akhyannoor berlangsung dalam dua sesi. Ia mulai diperiksa sejak pukul 09.00 WIB hingga 11.40 WIB, kemudian dilanjutkan kembali pada pukul 13.20 WIB.

Ia baru keluar dari ruang pemeriksaan sekitar pukul 14.30 WIB.Durasi panjang, jeda waktu, dan jumlah pertanyaan semuanya mengindikasikan satu hal: penyidik sedang menyusun potongan puzzle yang lebih besar.

Namun di tengah tekanan itu, Akhyannoor memilih menampilkan sikap kooperatif. Ia bahkan mengaku ini adalah pengalaman pertamanya berhadapan langsung dengan proses hukum dalam kapasitas sebagai pihak yang dimintai keterangan.

“Saya memenuhi panggilan dan berusaha kooperatif. Ini juga pertama kali saya merasakan diperiksa dalam urusan seperti ini,” ucapnya.

Yang lebih tegas, ia juga mengambil posisi menjaga jarak dari inti persoalan.

Akhyannoor menyatakan tidak mengetahui keterkaitan antara KSO Agrinas dengan pihak koperasi isu yang kini menjadi salah satu simpul utama dalam dugaan mal administrasi dan gratifikasi yang menyeret nama Ketua DPRD Kotim.

“Meski begitu, saya jalani saja prosesnya. Karena saya meyakini, saya tidak tahu-menahu soal urusan KSO Agrinas bersama pihak koperasi, apalagi terkait mal administrasi terlebih persoalan gratifikasi,” tegasnya.

Pernyataan ini menambah daftar panjang sikap defensif dari para pihak yang telah diperiksa. Hampir seragam kooperatif, namun tetap sedikit membatasi informasi.

Hadir, tetapi sedikit tetap menjaga jarak dari substansi persoalan.Di titik ini, publik kembali dihadapkan pada pola yang sama banyak yang diperiksa, sedikit yang benar-benar membuka persoalan yang terjadi sebenarnya.

Sementara itu, konstruksi perkara masih belum sepenuhnya terang. Penyidik belum mengungkap secara detail aliran dana, aktor utama, maupun posisi masing-masing pihak dalam pusaran kasus ini.

Namun satu hal mulai terlihat jelas, lingkar pemeriksaan semakin melebar.

Dan ketika Komisi yang membidangi koperasi ikut masuk dalam ruang penyidikan, pertanyaannya bukan lagi siapa yang tahu melainkan siapa yang benar-benar tidak tahu.

Continue Reading

Pemerintahan

Perkuat Konektivitas Ekonomi, Kolaborasi Kalteng dan Jatim Hasilkan Investasi Fantastis

Published

on

PALANGKA RAYA – Kolaborasi ekonomi antarprovinsi kembali menunjukkan taringnya. Misi Dagang antara Provinsi Jawa Timur dan Kalimantan Tengah yang digelar di M Bahalap Hotel, Kamis (23/4/2026), mencatatkan capaian transaksi hingga triliunan rupiah hanya dalam hitungan jam.

Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, menegaskan bahwa daerahnya memiliki kekuatan besar dari sisi sumber daya alam yang siap didorong melalui kerja sama lintas wilayah.

Menurutnya, luas wilayah serta kekayaan alam yang melimpah menjadikan Kalimantan Tengah sebagai kawasan strategis dengan peluang investasi yang sangat menjanjikan.

“Misi Dagang ini menjadi pintu masuk memperluas kerja sama, baik di sektor perdagangan, investasi, maupun hilirisasi industri,” ujarnya.

Ia menjelaskan, arah pengembangan daerah difokuskan pada tiga zona utama Barat, Tengah, dan Timur yang masing-masing memiliki keunggulan berbeda.

Sektor unggulan seperti perkebunan, pertambangan, perikanan hingga industri kreatif diposisikan sebagai penggerak utama ekonomi daerah.

Salah satu program yang disorot adalah pengembangan shrimp estate udang vaname, yang diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan ekspor.

Program ini juga sejalan dengan kebijakan nasional, termasuk pengembangan energi berbasis biodiesel B50.“Hilirisasi, terutama di sektor kelapa sawit, akan mendorong nilai tambah ekonomi sekaligus memperkuat ketahanan energi dan pertumbuhan berkelanjutan,” tegasnya.

Sementara itu, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menekankan bahwa keberhasilan pembangunan daerah tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah.

“Kolaborasi harus melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, sektor swasta, hingga institusi lainnya,” ujarnya.

Ia menilai, Misi Dagang bukan sekadar ajang transaksi, tetapi juga sarana memperkuat konektivitas ekonomi antarwilayah di Indonesia.

Hingga pukul 13.00 WIB, nilai transaksi dalam kegiatan tersebut telah menembus angka triliunan rupiah dan diproyeksikan terus meningkat hingga acara berakhir.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Timur, Iwan, mengungkapkan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari agenda berkelanjutan untuk memperkuat perdagangan domestik.

“Misi Dagang ini merupakan yang ketiga di tahun 2026 dan yang ke-51 sejak 2019,” jelasnya.

Ia menambahkan, sebanyak 159 pelaku usaha terlibat, dengan 59 di antaranya berasal dari Jawa Timur yang hadir langsung di lokasi. Meski menghadapi kendala transportasi, antusiasme pelaku usaha tetap tinggi.

“Kami berharap transaksi yang tercipta mampu meningkatkan daya saing produk, khususnya UMKM, serta memperluas akses pasar di kedua daerah,” katanya.

Kegiatan ini juga diwarnai dengan penandatanganan kerja sama antarpemerintah provinsi serta pertukaran cenderamata sebagai simbol penguatan hubungan.

Sejumlah pejabat turut hadir, di antaranya Pj Sekda Kalteng Linae Victoria Aden, Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin, dan Bupati Kotawaringin Barat Nurhidayah, bersama perwakilan OJK, perbankan, serta ratusan pelaku usaha.

Melalui Misi Dagang ini, kedua provinsi optimistis dapat membangun kerja sama berkelanjutan yang berdampak langsung pada peningkatan investasi, perdagangan, dan pertumbuhan ekonomi, baik di tingkat regional maupun nasional.(mc/adakalteng)

Continue Reading

Trending

Copyright © Adakalteng.my.id