Connect with us

Pemerintahan

Indeks SPBE Kalteng Kategori Baik, Gubernur Instruksikan Persiapan Menuju Indeks Pemerintah Digital

Published

on

PALANGKA RAYA – Upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis digital terus menunjukkan hasil positif.

Hasil Pemantauan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2025 resmi dirilis oleh Tim Koordinasi SPBE Nasional pada Rabu (7/1/2026) melalui Aplikasi Tauval di laman tauval.spbe.go.id.Dalam laporan tersebut, Indeks SPBE Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 tercatat mencapai 3,41 dengan kategori Baik.

Capaian ini menegaskan peningkatan berkelanjutan dalam penerapan pemerintahan digital di Bumi Tambun Bungai.

Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menyatakan bahwa capaian indeks tersebut menjadi bukti nyata keseriusan pemerintah daerah dalam mendorong transformasi digital yang inklusif, terintegrasi, dan berkelanjutan.

“Capaian Indeks SPBE sebesar 3,41 dengan kategori Baik ini menunjukkan komitmen kuat Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam memodernisasi tata kelola pemerintahan.

Apalagi jika melihat perjalanan kita yang pada tahun 2021 masih berada di angka 1,00. Ini menandakan transformasi digital kita berjalan konsisten dan terarah,” ujar Gubernur.

Menurutnya, nilai indeks tersebut bukan sekadar angka, melainkan mencerminkan peningkatan kualitas layanan publik yang semakin cepat, transparan, dan akuntabel. Ia juga memberikan apresiasi kepada seluruh perangkat daerah atas sinergi dan komitmen dalam mendukung agenda digitalisasi pemerintahan.

“Kita patut bersyukur, namun tidak boleh berpuas diri. Tantangan ke depan adalah bertransformasi menuju Indeks Pemerintah Digital (Indeks Pemdi) yang lebih holistik. Saya instruksikan seluruh jajaran untuk terus memperkuat inovasi dan kolaborasi digital demi mewujudkan Kalimantan Tengah yang semakin BERKAH di era digital,” tegasnya.

Pemantauan SPBE Tahun 2025 merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Kegiatan ini bertujuan untuk mengukur kemajuan serta meningkatkan kualitas penerapan layanan digital pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Pemantauan tersebut dikoordinasikan oleh Kementerian PANRB bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional.Berdasarkan hasil penilaian, Indeks SPBE Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 diperoleh dari sejumlah domain, yakni Domain Kebijakan SPBE dengan nilai 3,50, Domain Tata Kelola SPBE sebesar 2,70, Domain Manajemen SPBE sebesar 2,73, serta Domain Layanan SPBE yang mencatat nilai tertinggi, yaitu 4,01.

Tingginya nilai pada Domain Layanan SPBE mencerminkan semakin optimalnya layanan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik berbasis elektronik yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Diskominfosantik) Provinsi Kalimantan Tengah, Rangga Lesmana, menyebut capaian tersebut sebagai hasil konsistensi dalam membangun ekosistem digital pemerintahan daerah.

“Hasil evaluasi SPBE Tahun 2025 ini kami sambut sangat positif. Skor 3,41 merupakan buah dari pembangunan infrastruktur teknologi informasi, penguatan regulasi, serta integrasi layanan administrasi dan pelayanan publik secara berkelanjutan,” ujarnya.

Ia menambahkan, nilai Domain Layanan SPBE yang mencapai 4,01 menjadi indikator bahwa manfaat transformasi digital telah dirasakan langsung oleh masyarakat sebagai pengguna layanan pemerintah.

Sementara itu, Kepala Bidang E-Government Diskominfosantik Provinsi Kalimantan Tengah, Syayuti, menegaskan bahwa sejumlah indikator yang masih perlu ditingkatkan akan menjadi fokus pembenahan ke depan, khususnya dalam menghadapi penerapan Indeks Pemerintah Digital pada Tahun 2026.

“Indikator SPBE yang masih perlu ditingkatkan akan dioptimalkan, terutama melalui penguatan audit teknologi informasi dan komunikasi (TIK) serta pembaruan peta proses bisnis pemerintahan,” jelasnya.

Secara historis, Indeks SPBE Provinsi Kalimantan Tengah menunjukkan tren peningkatan signifikan. Pada Tahun 2021 indeks berada di angka 1,00 dengan kategori Kurang, meningkat menjadi 1,90 kategori Sedang pada 2022, naik ke 2,75 kategori Baik pada 2023, 2,87 kategori Baik pada 2024, hingga mencapai 3,41 kategori Baik pada Tahun 2025.

Ke depan, sejalan dengan kebijakan nasional, Tim Koordinasi SPBE Nasional menegaskan bahwa sistem pemantauan akan bertransformasi dari Indeks SPBE menjadi Indeks Pemerintah Digital (Indeks Pemdi).

Perubahan ini menandai pergeseran fokus dari sekadar digitalisasi proses menuju pembangunan ekosistem digital yang lebih menyeluruh dan berorientasi pada kebutuhan pengguna.

Atas capaian tersebut, Tim Koordinasi SPBE Nasional menyampaikan apresiasi kepada instansi pusat, pemerintah daerah, tim koordinasi SPBE, serta tim asesor eksternal dari perguruan tinggi atas sinergi dan dedikasi yang telah terbangun.

Kolaborasi lintas sektor ini diharapkan terus diperkuat demi mendorong tata kelola pemerintahan digital yang semakin maju di Indonesia.(mc/adakalteng)

Pemerintahan

Sidak Bupati Ahmad Selanorwanda Pantau Langsung Pelayanan Publik di Hari Pertama Kerja

Published

on

KUALA PEMBUANG – Usai libur panjang Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah, Bupati Seruyan Ahmad Selanorwanda melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan, Kamis (26/3/2026).

Langkah ini diambil untuk memastikan kedisiplinan aparatur sipil negara (ASN) sekaligus menjamin pelayanan publik kembali berjalan optimal.

Dalam sidak tersebut, Bupati meninjau langsung tingkat kehadiran pegawai serta kesiapan masing-masing instansi dalam mengaktifkan kembali roda pemerintahan pascalibur panjang.

Beberapa perangkat daerah yang menjadi sasaran di antaranya Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) serta Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD).

Tak sekadar memantau absensi, kunjungan ini juga dimanfaatkan sebagai momentum silaturahmi antara pimpinan daerah dan jajaran ASN.

Suasana pasca-Lebaran diharapkan mampu menjadi energi baru untuk membangun semangat kerja, memperkuat sinergi, serta meningkatkan koordinasi lintas perangkat daerah.

Dalam arahannya, Ahmad Selanorwanda menegaskan pentingnya komitmen seluruh ASN untuk segera kembali fokus menjalankan tugas dan tanggung jawab.

Ia menekankan bahwa kualitas pelayanan kepada masyarakat tidak boleh terganggu, terlebih setelah masa libur panjang.

“Pascalibur, seluruh ASN harus kembali disiplin, bekerja maksimal, dan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya.

Melalui sidak ini, Pemerintah Kabupaten Seruyan berharap seluruh perangkat daerah dapat menjaga kedisiplinan, meningkatkan kinerja, serta memastikan pelayanan publik tetap prima sebagai bagian dari upaya mendorong kemajuan daerah.(mc/adakalteng)

Continue Reading

Pemerintahan

Sinergi Pemkab Lamandau dan Pusat: Percepatan Jaringan Listrik Masuk Desa Karang Mas

Published

on

NANGA BULIK – Pembangunan infrastruktur dasar di wilayah terpencil Kabupaten Lamandau terus menunjukkan geliat positif.

Salah satu progres signifikan terlihat dari dimulainya pemasangan tiang jaringan listrik di Desa Karang Mas, Kecamatan Lamandau, yang kini berjalan bertahap dan semakin intensif.

Kehadiran material jaringan listrik di desa tersebut langsung disambut antusias oleh masyarakat. Warga yang selama ini hidup tanpa akses listrik memadai kini mulai merasakan harapan baru akan perubahan kualitas hidup.

Bupati Lamandau, Rizky Aditya Putra, menegaskan bahwa percepatan pembangunan jaringan listrik merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

“Masuknya listrik ke wilayah pedesaan bukan sekadar menghadirkan penerangan, tetapi juga membuka akses terhadap teknologi serta mendorong produktivitas ekonomi masyarakat,” ujarnya, Kamis (26/3).

Ia menjelaskan, percepatan pembangunan tersebut tidak lepas dari sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

Program ini juga selaras dengan arahan Presiden RI, Prabowo Subianto, yang menekankan pentingnya pemerataan akses listrik hingga ke seluruh pelosok desa sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan sosial.

Di lapangan, proses pemasangan tiang listrik di Desa Karang Mas terus mendapat pengawasan ketat.

Tim teknis memastikan setiap tiang terpasang pada titik yang aman dan strategis guna menghindari risiko gangguan alam, sehingga distribusi listrik nantinya dapat berjalan optimal dan berkelanjutan.

Dengan masuknya jaringan listrik, berbagai sektor di desa tersebut diproyeksikan akan mengalami peningkatan signifikan.

Selain mendukung aktivitas belajar pada malam hari, listrik juga diharapkan mampu menggerakkan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui pemanfaatan peralatan produksi berbasis listrik.

Bupati pun memastikan pemerintah daerah akan terus memantau perkembangan pembangunan di desa-desa lain yang masih dalam tahap perencanaan maupun pengerjaan.“Harapan kami, seluruh wilayah di Bumi Bahaum Bakuba dapat segera menikmati listrik secara merata, sejalan dengan visi pembangunan nasional yang berfokus dari pinggiran melalui penguatan kedaulatan energi,” pungkasnya.(mc/adakalteng)

Continue Reading

Pemerintahan

Tegaskan Etos Kerja, Bupati Lamandau Instruksikan ASN Langsung Fokus Layani Masyarakat Pasca Libur Panjang

Published

on

LAMANDAU – Pemerintah Kabupaten Lamandau menegaskan komitmennya menjaga kualitas pelayanan publik tetap optimal setelah libur panjang Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah dan Hari Raya Nyepi.

Hal ini ditegaskan langsung oleh Bupati Lamandau, Rizky Aditya Putra, terkait kesiapan aparatur kembali menjalankan tugas.

Bupati memastikan seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Lamandau telah kembali aktif bekerja dengan disiplin dan penuh tanggung jawab.

Ia menekankan bahwa masa libur tidak boleh menjadi alasan menurunnya kualitas pelayanan kepada masyarakat.“Seluruh ASN harus kembali fokus dan bekerja maksimal.

Pelayanan kepada masyarakat harus tetap berjalan cepat, tepat, dan profesional,” tegasnya, Rabu (25/3/2026)Rizky menambahkan, menjaga kepercayaan publik menjadi prioritas utama pemerintah daerah.

Oleh karena itu, setiap perangkat daerah diminta memastikan pelayanan berjalan normal tanpa kendala, terutama pada sektor-sektor yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.

Menurutnya, momentum pasca Lebaran juga menjadi titik penting untuk memperkuat etos kerja dan meningkatkan kedisiplinan aparatur di semua lini pemerintahan.

Ia berharap, dengan kesiapan yang telah dilakukan, seluruh aktivitas pelayanan publik di Kabupaten Lamandau dapat kembali berjalan lancar, responsif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara optimal.

“Kepercayaan masyarakat harus dijaga melalui kinerja nyata. Ini menjadi tanggung jawab bersama seluruh jajaran pemerintah daerah,” pungkasnya.(mc/adakalteng)

Continue Reading

Trending

Copyright © Adakalteng.my.id