PALANGKA RAYA – Bandara Tjilik Riwut kini memiliki rute penerbangan baru yang menghubungkan Kota Palangka Raya dengan Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat.

Pembukaan jalur penerbangan intra-Kalimantan Tengah tersebut diharapkan mampu mempercepat konektivitas antardaerah sekaligus mempermudah mobilitas masyarakat.

Peresmian rute tersebut dilaksanakan di Bandara Tjilik Riwut, Rabu (11/3/2026), dan diluncurkan secara resmi oleh Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran melalui Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Leonard S Ampung.

Dalam sambutannya, Leonard yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kalteng menegaskan bahwa pembukaan rute ini merupakan langkah strategis pemerintah provinsi bersama pihak maskapai dalam memperkuat konektivitas transportasi udara di wilayah Kalteng.

Menurutnya, momentum peluncuran rute tersebut juga sangat tepat karena bertepatan dengan persiapan menghadapi lonjakan penumpang pada masa angkutan Lebaran 1447 Hijriah tahun 2026.

“Pembukaan rute ini menjadi salah satu upaya mempermudah mobilitas masyarakat, terutama menjelang arus mudik Idulfitri. Dengan adanya penerbangan ini, masyarakat memiliki pilihan transportasi yang lebih cepat dan efisien,” ujarnya.

Leonard juga menyampaikan apresiasi kepada manajemen Lion Air Group atas komitmennya dalam mendukung pengembangan transportasi udara di Kalimantan Tengah melalui pengoperasian maskapai Wings Air pada rute tersebut.

Ia berharap ke depan frekuensi penerbangan dapat berjalan secara konsisten dan bahkan meningkat seiring dengan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

“Kami berharap penerbangan ini dapat beroperasi secara berkelanjutan dan frekuensinya dapat ditingkatkan jika permintaan penumpang semakin tinggi,” katanya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Executive General Manager (EGM) Bandara Tjilik Riwut, I Made Darmawan, menjelaskan bahwa pembukaan rute Palangka Raya–Pangkalan Bun merupakan bagian dari upaya mewujudkan konektivitas penerbangan intra-Kalimantan sebagaimana yang diharapkan oleh Gubernur Kalteng.

“Bandara bersama Dinas Perhubungan berupaya membuka jalur penerbangan antardaerah di Kalimantan. Salah satu yang diwujudkan saat ini adalah rute Palangka Raya menuju Pangkalan Bun,” ungkapnya.

Ia menyebutkan, untuk tahap awal penerbangan masih bersifat situasional guna mendukung kebutuhan angkutan Lebaran 2026. Namun ke depan diharapkan dapat berkembang menjadi rute reguler.

“Harapannya rute ini bisa menjadi penerbangan tetap dan mampu mendorong peningkatan aktivitas penerbangan dari Palangka Raya ke berbagai wilayah kabupaten di Kalteng,” tuturnya.

Penerbangan Palangka Raya–Pangkalan Bun dijadwalkan beroperasi empat kali dalam sepekan, yakni setiap Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu dengan menggunakan pesawat Wings Air berkapasitas 72 penumpang.

Selain mendukung mobilitas masyarakat, pembukaan rute ini juga diyakini dapat mendorong sektor pariwisata di Kalimantan Tengah. Salah satunya karena Pangkalan Bun merupakan pintu gerbang menuju destinasi wisata unggulan Taman Nasional Tanjung Puting yang telah dikenal hingga mancanegara.

“Dengan konektivitas yang semakin baik, diharapkan sektor pariwisata dan pergerakan ekonomi daerah ikut tumbuh,” pungkasnya.(mc/adakalteng)

PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat program perlindungan sosial bagi masyarakat melalui Program Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS).

Ke depan, kartu ini tidak hanya digunakan sebagai sarana penyaluran bantuan tunai dan pangan, tetapi juga akan menjadi pintu akses berbagai layanan serta program bantuan pemerintah.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfosantik) Kalteng, Rangga Lesmana, menjelaskan bahwa program KHBS merupakan salah satu langkah strategis pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara lebih terintegrasi.

Menurutnya, meskipun saat ini pemerintah daerah menghadapi penurunan anggaran yang cukup signifikan, komitmen untuk menjalankan program-program sosial yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat tetap menjadi prioritas.

“Secara teknis di lapangan tentu tidak mungkin semua pihak merasa sepenuhnya puas. Namun yang paling penting adalah bagaimana kita bersama-sama menyukseskan program yang telah dicanangkan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur demi kesejahteraan masyarakat,” ujar Rangga di Istana Isen Mulang, Rumah Jabatan Gubernur Kalteng, Selasa (10/3/2026).

Ia mengungkapkan bahwa kondisi fiskal daerah saat ini mengalami penurunan hampir 50 persen.

Meski demikian, Pemprov Kalteng berupaya agar berbagai program sosial tetap berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Rangga menambahkan, dalam pengembangannya nanti, KHBS akan menjadi sistem terpadu yang menghubungkan masyarakat dengan berbagai program bantuan pemerintah, yang pengaturannya akan disusun melalui mekanisme dan ketentuan lebih lanjut.

“Salah satu program yang telah terintegrasi adalah layanan kesehatan melalui BPJS Kesehatan. Saat ini ada sekitar 660 ribu masyarakat Kalteng telah terdaftar sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan yang iurannya ditanggung oleh pemerintah,” sampai Rangga.

Selain itu, pemerintah provinsi juga menyiapkan dana darurat kesehatan yang dapat dimanfaatkan masyarakat dalam situasi mendesak, khususnya bagi warga yang membutuhkan penanganan medis segera.

Di sektor pendidikan, Pemprov Kalteng turut menghadirkan berbagai program dukungan, di antaranya program “Satu Rumah Satu Sarjana” melalui pemberian beasiswa serta kebijakan sekolah gratis bagi siswa SMA dan SMK sederajat.

“Program bantuan seragam sekolah gratis juga telah direalisasikan dan menjangkau sekitar 60 ribu pelajar di Kalimantan Tengah,” kata Rangga.Tidak hanya itu, pemerintah provinsi juga menyiapkan program pendidikan vokasi bagi sekitar 2.000 orang melalui program Diploma 1 (D1).

Program ini ditujukan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat sekaligus membuka peluang kerja yang lebih luas.Selain bidang kesehatan dan pendidikan, berbagai dukungan juga disalurkan untuk sektor pertanian, perikanan, serta sejumlah program sosial lainnya yang dapat diakses masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Kami berharap berbagai program tersebut dapat terus memberikan dampak positif bagi masyarakat dan semakin berkembang seiring dengan membaiknya kondisi keuangan daerah di Kalimantan Tengah,” pungkasnya.(mc/adakalteng)

KUALA PEMBUANG – Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan, dr. Bahrun Abbas, secara resmi membuka Forum Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2026 yang digelar di Aula Bapperida Seruyan, Selasa (10/3/2026).

Kegiatan ini menjadi tahapan penting dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Seruyan Tahun 2027.

Melalui forum tersebut, pemerintah daerah membahas sebanyak 1.896 usulan pembangunan yang dihimpun dari berbagai tahapan perencanaan, termasuk hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di tingkat desa dan kecamatan.

Dalam sambutannya, Bahrun Abbas menegaskan bahwa Forum Perangkat Daerah memiliki peran strategis sebagai ruang sinkronisasi program dan kegiatan antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sehingga arah pembangunan daerah dapat berjalan lebih terencana, terukur, dan efektif.

Menurutnya, proses perencanaan pembangunan tidak boleh sekadar menjadi agenda formal tahunan, melainkan harus benar-benar mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat sekaligus mendukung prioritas pembangunan daerah.

“Perencanaan yang matang akan menjadi fondasi penting dalam menentukan program pembangunan yang tepat sasaran,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi dan koordinasi antar perangkat daerah dalam menelaah setiap usulan pembangunan yang masuk.

Hal ini diperlukan agar program yang direncanakan dapat disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah serta tetap mengacu pada skala prioritas pembangunan.

“Melalui forum ini diharapkan seluruh perangkat daerah dapat menyelaraskan rencana program dan kegiatan, sehingga pembangunan di Kabupaten Seruyan dapat berjalan optimal dan memberi dampak nyata bagi masyarakat,” jelasnya.

Selain menjadi ruang koordinasi lintas OPD, forum tersebut juga dimanfaatkan untuk mempertajam berbagai usulan prioritas pembangunan, mulai dari sektor infrastruktur, pelayanan dasar, penguatan ekonomi daerah, hingga program pemberdayaan masyarakat.

Hasil pembahasan dalam Forum Perangkat Daerah ini selanjutnya akan menjadi bahan penyempurnaan dalam penyusunan RKPD Kabupaten Seruyan Tahun 2027, sebelum dibahas lebih lanjut pada tahapan Musrenbang tingkat kabupaten.(mc/adakalteng)