Pemerintahan
Bupati Rizky Aditya Paparkan Strategi Transformasi Birokrasi Pemkab Lamandau di BKN Pusat
JAKARTA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamandau menegaskan komitmennya dalam melakukan transformasi birokrasi melalui penguatan tata kelola sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara (ASN).
Komitmen tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Lamandau, Rizky Aditya Putra, saat mempresentasikan ekspose Manajemen Talenta di Kantor Badan Kepegawaian Negara (BKN) Pusat, Jakarta, Selasa (10/3/2026).
Dalam pemaparannya, Bupati Rizky menegaskan bahwa penerapan manajemen talenta menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kualitas birokrasi melalui sistem merit yang transparan, objektif, dan profesional.
Menurutnya, ASN tidak sekadar menjalankan fungsi administratif, tetapi merupakan elemen penting dalam mendorong pembangunan daerah.“ASN adalah aset paling berharga dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Karena itu, penataan SDM harus dilakukan secara serius agar mampu menciptakan birokrasi yang berintegritas, profesional, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Berdasarkan data yang dipaparkan, jumlah ASN di lingkungan Pemkab Lamandau saat ini mencapai 5.157 orang, terdiri dari 3.666 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 1.491 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Dengan jumlah penduduk sebanyak 117.368 jiwa, rasio ASN di daerah tersebut berada pada angka 4,39 persen atau satu ASN melayani sekitar 23 penduduk.Rizky menilai angka tersebut menunjukkan pentingnya pengelolaan dan penataan SDM secara terarah agar kinerja pelayanan publik dapat terus meningkat.
Oleh sebab itu, implementasi manajemen talenta di Lamandau diarahkan untuk menciptakan sistem pembinaan karier yang adil dan berbasis kompetensi.
Program tersebut juga diselaraskan dengan visi pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD 2025–2029, yakni mewujudkan Kabupaten Lamandau yang maju, unggul, sejahtera, berkeadilan, dan berkelanjutan.
Fokus pengembangannya mencakup penataan ASN secara transparan, jaminan pengembangan karier, peningkatan kompetensi melalui pelatihan berkelanjutan, hingga penguatan sistem pemerintahan berbasis elektronik (e-governance).
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau, Muhammad Irwansyah, menjelaskan bahwa proses pemetaan potensi dan kinerja ASN kini dilakukan melalui aplikasi SIMATA-SIASN guna meminimalkan unsur subjektivitas dalam penilaian.
Ia menyebutkan, hasil pemetaan digital menunjukkan sebagian besar pejabat struktural telah menjalani asesmen kompetensi, yakni 94,32 persen untuk Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama dan 96,22 persen untuk jabatan administrator.
“Melalui sistem ini, ASN dipetakan dalam sembilan kotak atau nine-box matrix berdasarkan kinerja dan potensi.
Metode ini membantu pemerintah daerah dalam menyusun rencana suksesi jabatan, menentukan promosi bagi pegawai berprestasi, serta memberikan program pembinaan bagi ASN yang masih membutuhkan peningkatan kompetensi,” jelas Irwansyah.
Ekspose tersebut merupakan bagian dari rangkaian implementasi manajemen talenta yang telah dijalankan Pemkab Lamandau sejak Maret 2025.
Pemerintah daerah berharap langkah tersebut mendapat dukungan penuh dari BKN agar tetap selaras dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN.
Bupati Rizky menegaskan bahwa manajemen talenta diharapkan menjadi fondasi utama penerapan sistem merit di daerah, sekaligus mendukung agenda reformasi birokrasi nasional menuju birokrasi kelas dunia pada 2045 yang kolaboratif, kapabel, dan berintegritas.(mc/adakalteng)
Pemerintahan
Kabupaten Lamandau Raih Penghargaan Nasional Top Regency in Local Economy Growth 2026
NANGA BULIK – Kabupaten Lamandau kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional.
Pada ajang National Governance Award 2026, Lamandau berhasil meraih penghargaan bergengsi sebagai Top Regency in Local Economy Growth & Creative Financing, sebuah pengakuan atas keberhasilan mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis inovasi daerah.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Yandri Susanto.di The Ritz-Carlton Hotel, Mega Kuningan, Jakarta Pusat pada Jumat, 24 April 2026 malam.
Capaian ini menjadi indikator kuat bahwa berbagai strategi pembangunan ekonomi yang dijalankan pemerintah daerah mulai menunjukkan hasil konkret.
Bupati Lamandau, Rizky Aditya Putra, menegaskan bahwa penghargaan ini bukan semata prestasi pemerintah, melainkan buah dari kerja kolektif seluruh elemen masyarakat.
“Ini bukan keberhasilan satu orang atau satu institusi saja. Ini hasil gotong royong seluruh pihak pelaku UMKM, komunitas kreatif, dunia usaha, hingga masyarakat yang terus bergerak dan berinovasi.
Apa yang kita bangun bersama selama setahun terakhir akhirnya mendapat pengakuan di tingkat nasional,” ujar Rizky.
Menurutnya, berbagai program berbasis ekonomi kreatif seperti Lamandau Festival dan Bazar Lamandau menjadi contoh nyata bagaimana potensi lokal dapat diangkat menjadi kekuatan ekonomi.
“Kita ingin membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak harus selalu bergantung pada sektor besar.
Dari kegiatan kreatif, dari perputaran ekonomi lokal, dan dari keberanian memberi ruang bagi produk sendiri, kita bisa tumbuh kuat,” tambahnya.
Rizky juga menekankan bahwa penghargaan ini bukanlah garis akhir, melainkan titik awal untuk langkah yang lebih besar ke depan.
“Penghargaan ini justru menjadi pengingat bahwa pekerjaan kita belum selesai. Tantangan berikutnya adalah memastikan pertumbuhan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat hingga lapisan paling bawah,” tegasnya.
Ia pun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga semangat kolaborasi demi mendorong Lamandau menjadi daerah yang semakin maju dan kompetitif.
Dengan capaian ini, Lamandau tidak hanya memperkuat posisinya sebagai daerah yang progresif, tetapi juga menjadi contoh bahwa inovasi dan kreativitas lokal mampu menjadi motor penggerak ekonomi yang berkelanjutan.(mc/adakalteng)
Pemerintahan
Dua Sesi Pemeriksaan dan 32 Pertanyaan: Sinyal Serius Polda Kalteng Bedah Kasus di DPRD Kotim
Gelombang pemeriksaan di lingkar legislatif Kotawaringin Timur terus dilakukan Polda Kalteng.
Setelah dua pimpinan DPRD, kini giliran Ketua Komisi II DPRD Kotim, Akhyannoor, yang dipanggil dan dimintai keterangan oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Kalimantan Tengah, Kamis (23/4/2026).
Tidak seperti suasana sebelumnya yang cenderung tertutup, Akhyannoor justru memilih membuka sebagian isi ruang pemeriksaan meski tetap dalam batas yang ia anggap aman.
Ia menegaskan, kehadirannya di Mapolres Kotim semata untuk memenuhi undangan penyidik dalam kapasitasnya sebagai Ketua Komisi II DPRD Kotim, yang membidangi sektor koperasi dan perkebunan dua sektor yang kini berada di pusaran kasus.
“Secara umum, penyidik menanyakan tugas dan fungsi Komisi II, terutama yang berkaitan dengan koperasi dan perkebunan,” ujarnya kepada wartawan, ditemui usai pemeriksaan di Mapolres Kotawaringin Timur.
Namun yang menarik, intensitas pemeriksaan terhadapnya tidak bisa dianggap ringan. Ia mengaku sebanyak 32 pertanyaan dilayangkan penyidik.
Sebuah angka yang menunjukkan bahwa penyelidikan ini tidak lagi bersifat permukaan.
“Terus terang saya dalam ruang pemeriksaan menjawab apa adanya, sesuai sepengetahuan saya saja. Apa yang saya tahu, itu yang saya sampaikan kepada pihak penyidik,” jelasnya.
Pemeriksaan terhadap Akhyannoor berlangsung dalam dua sesi. Ia mulai diperiksa sejak pukul 09.00 WIB hingga 11.40 WIB, kemudian dilanjutkan kembali pada pukul 13.20 WIB.
Ia baru keluar dari ruang pemeriksaan sekitar pukul 14.30 WIB.Durasi panjang, jeda waktu, dan jumlah pertanyaan semuanya mengindikasikan satu hal: penyidik sedang menyusun potongan puzzle yang lebih besar.
Namun di tengah tekanan itu, Akhyannoor memilih menampilkan sikap kooperatif. Ia bahkan mengaku ini adalah pengalaman pertamanya berhadapan langsung dengan proses hukum dalam kapasitas sebagai pihak yang dimintai keterangan.
“Saya memenuhi panggilan dan berusaha kooperatif. Ini juga pertama kali saya merasakan diperiksa dalam urusan seperti ini,” ucapnya.
Yang lebih tegas, ia juga mengambil posisi menjaga jarak dari inti persoalan.
Akhyannoor menyatakan tidak mengetahui keterkaitan antara KSO Agrinas dengan pihak koperasi isu yang kini menjadi salah satu simpul utama dalam dugaan mal administrasi dan gratifikasi yang menyeret nama Ketua DPRD Kotim.
“Meski begitu, saya jalani saja prosesnya. Karena saya meyakini, saya tidak tahu-menahu soal urusan KSO Agrinas bersama pihak koperasi, apalagi terkait mal administrasi terlebih persoalan gratifikasi,” tegasnya.
Pernyataan ini menambah daftar panjang sikap defensif dari para pihak yang telah diperiksa. Hampir seragam kooperatif, namun tetap sedikit membatasi informasi.
Hadir, tetapi sedikit tetap menjaga jarak dari substansi persoalan.Di titik ini, publik kembali dihadapkan pada pola yang sama banyak yang diperiksa, sedikit yang benar-benar membuka persoalan yang terjadi sebenarnya.
Sementara itu, konstruksi perkara masih belum sepenuhnya terang. Penyidik belum mengungkap secara detail aliran dana, aktor utama, maupun posisi masing-masing pihak dalam pusaran kasus ini.
Namun satu hal mulai terlihat jelas, lingkar pemeriksaan semakin melebar.
Dan ketika Komisi yang membidangi koperasi ikut masuk dalam ruang penyidikan, pertanyaannya bukan lagi siapa yang tahu melainkan siapa yang benar-benar tidak tahu.
Pemerintahan
Perkuat Konektivitas Ekonomi, Kolaborasi Kalteng dan Jatim Hasilkan Investasi Fantastis
PALANGKA RAYA – Kolaborasi ekonomi antarprovinsi kembali menunjukkan taringnya. Misi Dagang antara Provinsi Jawa Timur dan Kalimantan Tengah yang digelar di M Bahalap Hotel, Kamis (23/4/2026), mencatatkan capaian transaksi hingga triliunan rupiah hanya dalam hitungan jam.
Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, menegaskan bahwa daerahnya memiliki kekuatan besar dari sisi sumber daya alam yang siap didorong melalui kerja sama lintas wilayah.
Menurutnya, luas wilayah serta kekayaan alam yang melimpah menjadikan Kalimantan Tengah sebagai kawasan strategis dengan peluang investasi yang sangat menjanjikan.
“Misi Dagang ini menjadi pintu masuk memperluas kerja sama, baik di sektor perdagangan, investasi, maupun hilirisasi industri,” ujarnya.
Ia menjelaskan, arah pengembangan daerah difokuskan pada tiga zona utama Barat, Tengah, dan Timur yang masing-masing memiliki keunggulan berbeda.
Sektor unggulan seperti perkebunan, pertambangan, perikanan hingga industri kreatif diposisikan sebagai penggerak utama ekonomi daerah.
Salah satu program yang disorot adalah pengembangan shrimp estate udang vaname, yang diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan ekspor.
Program ini juga sejalan dengan kebijakan nasional, termasuk pengembangan energi berbasis biodiesel B50.“Hilirisasi, terutama di sektor kelapa sawit, akan mendorong nilai tambah ekonomi sekaligus memperkuat ketahanan energi dan pertumbuhan berkelanjutan,” tegasnya.
Sementara itu, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menekankan bahwa keberhasilan pembangunan daerah tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah.
“Kolaborasi harus melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, sektor swasta, hingga institusi lainnya,” ujarnya.
Ia menilai, Misi Dagang bukan sekadar ajang transaksi, tetapi juga sarana memperkuat konektivitas ekonomi antarwilayah di Indonesia.
Hingga pukul 13.00 WIB, nilai transaksi dalam kegiatan tersebut telah menembus angka triliunan rupiah dan diproyeksikan terus meningkat hingga acara berakhir.
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Timur, Iwan, mengungkapkan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari agenda berkelanjutan untuk memperkuat perdagangan domestik.
“Misi Dagang ini merupakan yang ketiga di tahun 2026 dan yang ke-51 sejak 2019,” jelasnya.
Ia menambahkan, sebanyak 159 pelaku usaha terlibat, dengan 59 di antaranya berasal dari Jawa Timur yang hadir langsung di lokasi. Meski menghadapi kendala transportasi, antusiasme pelaku usaha tetap tinggi.
“Kami berharap transaksi yang tercipta mampu meningkatkan daya saing produk, khususnya UMKM, serta memperluas akses pasar di kedua daerah,” katanya.
Kegiatan ini juga diwarnai dengan penandatanganan kerja sama antarpemerintah provinsi serta pertukaran cenderamata sebagai simbol penguatan hubungan.
Sejumlah pejabat turut hadir, di antaranya Pj Sekda Kalteng Linae Victoria Aden, Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin, dan Bupati Kotawaringin Barat Nurhidayah, bersama perwakilan OJK, perbankan, serta ratusan pelaku usaha.
Melalui Misi Dagang ini, kedua provinsi optimistis dapat membangun kerja sama berkelanjutan yang berdampak langsung pada peningkatan investasi, perdagangan, dan pertumbuhan ekonomi, baik di tingkat regional maupun nasional.(mc/adakalteng)
-
Kotawaringin Timur4 bulan agoAktifitas PT HAL Terancam Ditutup Ahli Waris Jika Tak Patuhi Adat dan Pengadilan
-
Pendidikan1 tahun agoKKG Gugus I Halilintar Terus Dorong Guru Kotim Tingkatkan Kompetensi dan WORKSHOP
-
Kotawaringin Timur7 bulan agoBangun Kepercayaan Diri Generasi Muda, PT Excellent Training Centre Gelar Pelatihan Public Speaking Bersertifikat di Sampit
-
Lamandau7 bulan agoMediasi Bupati Lamandau Rizky Aditya Putra Berakhir Damai: PT SLR Sepakati Kompensasi dengan Warga
-
Pendidikan1 tahun agoSDN 4 Ketapang Sampit Dapatkan Obat Cacing Gratis
-
Berita Utama8 bulan agoPresiden Prabowo Pertama RI yang Hadir di Sidang Umum PBB
-
Berita Utama8 bulan agoPenumpang KM Dharma Rucitra VI Hilang Usai Melompat ke Laut di Perairan Sampit
-
Pemerintahan8 bulan agoCitra Pemprov Kalteng Tembus 85,9 Persen, Sinergi Media Jadi Kunci Transparansi Masyarakat
