DPRD Kotawaringin Timur
Tes Urine Mendadak di DPRD Kotim, Rimbun Tegaskan Tak Ada Toleransi bagi Pengguna Narkoba
SAMPIT – Aktivitas rapat paripurna DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Jumat (20/11), mendadak diselingi pemeriksaan urine oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Kotim.
Tes mendadak tersebut menyasar seluruh anggota dewan dan pegawai Sekretariat DPRD sebagai upaya memastikan lingkungan legislatif bersih dari penyalahgunaan narkotika.
Pemeriksaan berlangsung tanpa pemberitahuan sebelumnya, tepat di sela agenda paripurna penyampaian laporan hasil rapat kompilasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2027.
Bagi anggota dewan maupun pegawai yang belum mengikuti pemeriksaan, akan dijadwalkan tes urine susulan.
Ketua DPRD Kotim, Rimbun, menyambut pelaksanaan pemeriksaan tersebut sebagai bentuk komitmen nyata lembaga legislatif dalam mendukung pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkotika di daerah.
Menurutnya, upaya memutus mata rantai narkoba tidak cukup hanya mengandalkan aparat penegak hukum dan BNN.
Seluruh elemen masyarakat, termasuk institusi pemerintahan, harus menunjukkan keterlibatan dan ketegasan yang sama.
“Ini membuktikan bahwa kita serius dalam rangka memutus mata rantai atau memberantas peredaran narkoba yang ada di Kabupaten Kotawaringin Timur,” ujar Rimbun.
Dia menegaskan, lingkungan DPRD harus menjadi bagian dari upaya pemberantasan narkoba, bukan justru menjadi tempat berkembangnya penyalahgunaan barang terlarang tersebut.
Karena itu, tidak boleh ada perlakuan khusus maupun toleransi apabila ditemukan anggota dewan atau aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Sekretariat DPRD yang terbukti menggunakan narkotika.
Rimbun bahkan memastikan akan mengambil langkah kelembagaan apabila hasil pemeriksaan menunjukkan adanya anggota DPRD yang terindikasi menyalahgunakan narkoba dan terbukti berdasarkan proses pemeriksaan lebih lanjut.
Dia menyatakan, hasil pemeriksaan terhadap anggota legislatif akan diteruskan kepada fraksi dan partai politik masing-masing agar ditindaklanjuti sesuai aturan serta mekanisme organisasi.
“Sebagai pimpinan lembaga DPRD, saya akan menyurati fraksi, bahkan sampai ke partainya, untuk meminta agar diberikan sanksi apabila ada anggota DPRD yang terbukti menggunakan narkoba,” tegasnya.
Rimbun menilai, ketegasan tersebut penting untuk menjaga integritas lembaga legislatif sekaligus memastikan para wakil rakyat dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya tanpa tersangkut persoalan penyalahgunaan narkotika.
Selain mengajak seluruh jajaran pemerintahan menjaga lingkungan kerja yang bersih dari narkoba, dia juga meminta masyarakat tidak tinggal diam menghadapi ancaman peredaran barang terlarang tersebut.
Menurutnya, partisipasi warga sangat dibutuhkan untuk membantu BNNK dan kepolisian mengungkap jaringan peredaran narkotika, termasuk aktivitas bandar dan pengedar yang beroperasi di wilayah Kotim.
Masyarakat diharapkan berani menyampaikan informasi kepada aparat berwenang serta bersedia memberikan keterangan apabila mengetahui adanya aktivitas mencurigakan terkait peredaran narkoba.
“Dengan keterlibatan semua pihak, saya berharap upaya pemberantasan narkotika di Kotim semakin efektif.
Pemeriksaan urine di lingkungan DPRD juga diharapkan menjadi langkah nyata membangun pemerintahan yang bersih, berintegritas, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba,” tutupnya.(mc/adakalteng)
DPRD Kotawaringin Timur
Rimbun Soroti PBS Sawit Belum Penuhi Plasma 20 Persen, Hak Masyarakat Harus Dipenuhi
SAMPIT – Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Rimbun, menyoroti masih adanya Perusahaan Besar Swasta (PBS) perkebunan kelapa sawit yang diduga belum memenuhi kewajiban memfasilitasi kebun plasma untuk masyarakat sebesar 20 persen.
Persoalan tersebut dinilai perlu mendapat perhatian serius karena berkaitan langsung dengan hak masyarakat di sekitar wilayah perkebunan.
Rimbun menegaskan, kewajiban pembangunan kebun masyarakat bukan sekadar ketentuan administratif yang harus dipenuhi perusahaan, melainkan bentuk tanggung jawab investasi perkebunan terhadap masyarakat lokal.
Karena itu, perusahaan yang belum merealisasikan kewajiban tersebut perlu ditelusuri dan dievaluasi.
Untuk menindaklanjuti persoalan tersebut, DPRD Kotim berencana melakukan koordinasi dengan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah.
Langkah ini diperlukan untuk mengidentifikasi perusahaan yang belum memenuhi kewajiban plasma sekaligus membahas langkah penyelesaian sesuai ketentuan yang berlaku.
Menurut Rimbun, koordinasi lintas pemerintahan menjadi penting mengingat terdapat pembagian kewenangan antara pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi dalam penyelenggaraan urusan perkebunan.
Dia menilai, persoalan plasma tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Sebab, keberadaan perusahaan perkebunan dengan penguasaan lahan yang luas semestinya turut memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat di daerah operasionalnya.
“Jangan sampai investasi perkebunan sawit berkembang pesat, tetapi masyarakat yang berada di sekitar perusahaan justru tidak mendapatkan manfaat sebagaimana mestinya.
Kewajiban plasma 20 persen harus menjadi perhatian dan dipastikan pelaksanaannya,” tegas Rimbun.
Dia menambahkan, pembenahan tata kelola perkebunan plasma juga menyangkut keadilan ekonomi dan perlindungan hak masyarakat.
DPRD memiliki tanggung jawab untuk mengawal agar potensi besar sektor perkebunan di Kotim tidak hanya menguntungkan perusahaan, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan warga.
Rimbun mengingatkan, luasan kebun plasma yang mencapai puluhan ribu hektare tidak akan berarti banyak apabila pengelolaannya belum mampu menghasilkan pendapatan yang layak bagi anggota koperasi maupun masyarakat penerima manfaat.
Karena itu, menurutnya, diperlukan pembenahan menyeluruh, mulai dari pemenuhan kewajiban perusahaan, tata kelola koperasi, transparansi pengelolaan hasil produksi, hingga mekanisme pembagian pendapatan kepada anggota.
Melalui koordinasi dengan instansi terkait dan penguatan regulasi, DPRD berharap persoalan plasma dapat ditangani secara lebih terarah.
Perusahaan juga diharapkan menjalankan kewajibannya secara konsisten sehingga masyarakat lokal tidak sekadar menjadi penonton di tengah pesatnya perkembangan industri perkebunan kelapa sawit di Kotim.
“Yang kita perjuangkan adalah bagaimana masyarakat benar-benar merasakan manfaat dari keberadaan perusahaan perkebunan.
Jangan sampai potensi ekonomi yang besar justru tidak berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.(mc/adakalteng)
DPRD Kotawaringin Timur
DPRD Kotim Imbau Warga Jangan Tergiur Tiket Murah, Waspadai Penipuan Jelang Nataru
Sampit – Masyarakat Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) diimbau meningkatkan kewaspadaan saat membeli tiket perjalanan menjelang libur Natal 2026 dan Tahun Baru 2027.
Lonjakan mobilitas masyarakat pada periode tersebut dinilai berpotensi dimanfaatkan oknum untuk melakukan penipuan.
Kepada seluruh warga yang akan melakukan perjalanan saat libur Nataru melalui Pelabuhan Sampit dan penerbangan melalui Bandara H Asan Sampit, harus lebih berhati-hati dalam membeli tiket.
Jangan sampai tergiur tawaran harga lebih murah dari orang lain yang kemungkinan dapat merugikan,” ucap Wakil Ketua II DPRD Kotim, Rudianur, Jumat 20 November 2026.
Calon penumpang perlu memastikan tiket yang dibeli, apakah berasal dari sumber yang dapat dipertanggung jawabkan atau tidak.
Pembelian diharapkan dilakukan melalui loket, agen, maupun kanal resmi yang ditunjuk oleh perusahaan transportasi.
Kewaspadaan tersebut terutama perlu diterapkan bagi calon penumpang kapal. Persoalan tiket palsu sebelumnya pernah terjadi di Pelabuhan Sampit pada periode mudik Lebaran.
Sejumlah calon penumpang menjadi korban setelah membeli tiket melalui pihak yang tidak resmi.”
Pengalaman tersebut, harus menjadi pelajaran agar masyarakat tidak mudah percaya terhadap orang yang menawarkan tiket dengan cara yang tidak jelas.
Jangan karena ingin mendapatkan tiket dengan cepat kemudian uang diberikan kepada orang yang tidak jelas.
Pastikan tiket dibeli melalui jalur resmi supaya tidak menimbulkan masalah ketika akan berangkat,” imbau anggota DPRD dapil 3 Kotim ini.
Selain persoalan tiket, Rudianur juga mengingatkan pihak transportasi agar tidak mengabaikan faktor cuaca ketika hendak melakukan perjalanan selama periode Nataru.
Informasi mengenai kondisi cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menurut Politisi asal partai Golkar ini sangat penting diperhatikan, begitu pula armada yang akan digunakan.
Sebab, keselamatan merupakan hal utama yang perlu diperhatikan. (mc/adakalteng)
DPRD Kotawaringin Timur
Pemkab dan DPRD Kotim Sepakati APBD 2027, Anggaran Belanja Tembus Rp1,99 Triliun
Sampit – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kotawaringin Timur (Kotim) menyepakati Rancangan Peraturan Daerah dan Nota Keuangan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.
Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan persetujuan bersama dalam rapat paripurna ke-10, Jumat, 20 November 2026.
Bupati Kotim, Halikinnor mengatakan, tercapainya persetujuan bersama tersebut merupakan hasil dari proses pembahasan yang membutuhkan waktu, tenaga dan pemikiran antara pihak eksekutif dan legislatif.
“Terima kasih semua pihak legislatif dan eksekutif sudah membahas anggaran 2027, berkat kerjasama dan kolaborasi semua pihak akhirnya bisa disahkan hari ini, selanjutnya akan disampaikan ke Gubernur Kalteng untuk dievaluasi,” kata Bupati.
Halikinnor juga menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kotim yang telah melakukan pembahasan terhadap rancangan APBD 2027.
Termasuk terhadap berbagai pandangan, saran dan masukan yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD dalam pendapat akhir.
“Pada intinya dapat menerima dan menyetujui terhadap Rancangan Peraturan Daerah dan Nota Keuangan tentang APBD Tahun Anggaran 2027 yang kami ajukan,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kotim, Rimbun mengatakan, kondisi keuangan daerah yang masih terbatas sebagai konsekuensi kebijakan keuangan secara nasional menjadi salah satu tantangan dalam penyusunan APBD 2027.”
Yang dicapai pada hari ini bukanlah suatu hal yang mudah untuk diwujudkan. Kita harus meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk berdiskusi dan membahas demi tercapainya kesepakatan bersama terhadap Ranperda dan Nota Keuangan tentang APBD Tahun Anggaran 2027,” ucapnya.
Proses tersebut sekaligus menunjukkan kesungguhan DPRD dan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam menjaga serta mengembangkan semangat kemitraan antara legislatif dengan eksekutif.
Dalam struktur APBD 2027 yang disepakati, pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp1.948.647.160.000.
Angka tersebut terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 450.155.250.091 dan pendapatan transfer sebesar Rp 1.498.491.909.909.
Sementara itu, belanja daerah direncanakan mencapai Rp 1.997.033.339.600, sehingga terdapat defisit anggaran sebesar Rp 48.386.179.600.
Untuk menutup defisit tersebut, penerimaan pembiayaan ditetapkan sebesar Rp 68.386.179.600, sedangkan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 20 miliar. Dengan demikian, pembiayaan netto mencapai Rp 48.386.179.600.
Setelah persetujuan bersama ditandatangani, Ranperda APBD 2027 selanjutnya akan disampaikan kepada Gubernur Kalimantan Tengah untuk dilakukan evaluasi.
Diharapkan, seluruh program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat berjalan sesuai target sehingga mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan di Kotim dan bisa mensejahterakan masyarakat. (mc/adakalteng)
-
Pendidikan2 years agoKKG Gugus I Halilintar Terus Dorong Guru Kotim Tingkatkan Kompetensi dan WORKSHOP
-
Kotawaringin Timur1 year agoBangun Kepercayaan Diri Generasi Muda, PT Excellent Training Centre Gelar Pelatihan Public Speaking Bersertifikat di Sampit
-
Pendidikan2 years agoSDN 4 Ketapang Sampit Dapatkan Obat Cacing Gratis
-
Kotawaringin Timur10 months agoAktifitas PT HAL Terancam Ditutup Ahli Waris Jika Tak Patuhi Adat dan Pengadilan
-
Berita Utama1 year agoPresiden Prabowo Pertama RI yang Hadir di Sidang Umum PBB
-
Lamandau1 year agoMediasi Bupati Lamandau Rizky Aditya Putra Berakhir Damai: PT SLR Sepakati Kompensasi dengan Warga
-
Berita Utama1 year agoPenumpang KM Dharma Rucitra VI Hilang Usai Melompat ke Laut di Perairan Sampit
-
Pemerintahan1 year agoCitra Pemprov Kalteng Tembus 85,9 Persen, Sinergi Media Jadi Kunci Transparansi Masyarakat
