DPRD Kotawaringin Timur
DPRD Kotim Imbau Warga Jangan Tergiur Tiket Murah, Waspadai Penipuan Jelang Nataru
Sampit – Masyarakat Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) diimbau meningkatkan kewaspadaan saat membeli tiket perjalanan menjelang libur Natal 2026 dan Tahun Baru 2027.
Lonjakan mobilitas masyarakat pada periode tersebut dinilai berpotensi dimanfaatkan oknum untuk melakukan penipuan.
Kepada seluruh warga yang akan melakukan perjalanan saat libur Nataru melalui Pelabuhan Sampit dan penerbangan melalui Bandara H Asan Sampit, harus lebih berhati-hati dalam membeli tiket.
Jangan sampai tergiur tawaran harga lebih murah dari orang lain yang kemungkinan dapat merugikan,” ucap Wakil Ketua II DPRD Kotim, Rudianur, Jumat 20 November 2026.
Calon penumpang perlu memastikan tiket yang dibeli, apakah berasal dari sumber yang dapat dipertanggung jawabkan atau tidak.
Pembelian diharapkan dilakukan melalui loket, agen, maupun kanal resmi yang ditunjuk oleh perusahaan transportasi.
Kewaspadaan tersebut terutama perlu diterapkan bagi calon penumpang kapal. Persoalan tiket palsu sebelumnya pernah terjadi di Pelabuhan Sampit pada periode mudik Lebaran.
Sejumlah calon penumpang menjadi korban setelah membeli tiket melalui pihak yang tidak resmi.”
Pengalaman tersebut, harus menjadi pelajaran agar masyarakat tidak mudah percaya terhadap orang yang menawarkan tiket dengan cara yang tidak jelas.
Jangan karena ingin mendapatkan tiket dengan cepat kemudian uang diberikan kepada orang yang tidak jelas.
Pastikan tiket dibeli melalui jalur resmi supaya tidak menimbulkan masalah ketika akan berangkat,” imbau anggota DPRD dapil 3 Kotim ini.
Selain persoalan tiket, Rudianur juga mengingatkan pihak transportasi agar tidak mengabaikan faktor cuaca ketika hendak melakukan perjalanan selama periode Nataru.
Informasi mengenai kondisi cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menurut Politisi asal partai Golkar ini sangat penting diperhatikan, begitu pula armada yang akan digunakan.
Sebab, keselamatan merupakan hal utama yang perlu diperhatikan. (mc/adakalteng)
DPRD Kotawaringin Timur
Rimbun Soroti PBS Sawit Belum Penuhi Plasma 20 Persen, Hak Masyarakat Harus Dipenuhi
SAMPIT – Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Rimbun, menyoroti masih adanya Perusahaan Besar Swasta (PBS) perkebunan kelapa sawit yang diduga belum memenuhi kewajiban memfasilitasi kebun plasma untuk masyarakat sebesar 20 persen.
Persoalan tersebut dinilai perlu mendapat perhatian serius karena berkaitan langsung dengan hak masyarakat di sekitar wilayah perkebunan.
Rimbun menegaskan, kewajiban pembangunan kebun masyarakat bukan sekadar ketentuan administratif yang harus dipenuhi perusahaan, melainkan bentuk tanggung jawab investasi perkebunan terhadap masyarakat lokal.
Karena itu, perusahaan yang belum merealisasikan kewajiban tersebut perlu ditelusuri dan dievaluasi.
Untuk menindaklanjuti persoalan tersebut, DPRD Kotim berencana melakukan koordinasi dengan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah.
Langkah ini diperlukan untuk mengidentifikasi perusahaan yang belum memenuhi kewajiban plasma sekaligus membahas langkah penyelesaian sesuai ketentuan yang berlaku.
Menurut Rimbun, koordinasi lintas pemerintahan menjadi penting mengingat terdapat pembagian kewenangan antara pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi dalam penyelenggaraan urusan perkebunan.
Dia menilai, persoalan plasma tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Sebab, keberadaan perusahaan perkebunan dengan penguasaan lahan yang luas semestinya turut memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat di daerah operasionalnya.
“Jangan sampai investasi perkebunan sawit berkembang pesat, tetapi masyarakat yang berada di sekitar perusahaan justru tidak mendapatkan manfaat sebagaimana mestinya.
Kewajiban plasma 20 persen harus menjadi perhatian dan dipastikan pelaksanaannya,” tegas Rimbun.
Dia menambahkan, pembenahan tata kelola perkebunan plasma juga menyangkut keadilan ekonomi dan perlindungan hak masyarakat.
DPRD memiliki tanggung jawab untuk mengawal agar potensi besar sektor perkebunan di Kotim tidak hanya menguntungkan perusahaan, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan warga.
Rimbun mengingatkan, luasan kebun plasma yang mencapai puluhan ribu hektare tidak akan berarti banyak apabila pengelolaannya belum mampu menghasilkan pendapatan yang layak bagi anggota koperasi maupun masyarakat penerima manfaat.
Karena itu, menurutnya, diperlukan pembenahan menyeluruh, mulai dari pemenuhan kewajiban perusahaan, tata kelola koperasi, transparansi pengelolaan hasil produksi, hingga mekanisme pembagian pendapatan kepada anggota.
Melalui koordinasi dengan instansi terkait dan penguatan regulasi, DPRD berharap persoalan plasma dapat ditangani secara lebih terarah.
Perusahaan juga diharapkan menjalankan kewajibannya secara konsisten sehingga masyarakat lokal tidak sekadar menjadi penonton di tengah pesatnya perkembangan industri perkebunan kelapa sawit di Kotim.
“Yang kita perjuangkan adalah bagaimana masyarakat benar-benar merasakan manfaat dari keberadaan perusahaan perkebunan.
Jangan sampai potensi ekonomi yang besar justru tidak berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.(mc/adakalteng)
DPRD Kotawaringin Timur
Pemkab dan DPRD Kotim Sepakati APBD 2027, Anggaran Belanja Tembus Rp1,99 Triliun
Sampit – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kotawaringin Timur (Kotim) menyepakati Rancangan Peraturan Daerah dan Nota Keuangan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.
Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan persetujuan bersama dalam rapat paripurna ke-10, Jumat, 20 November 2026.
Bupati Kotim, Halikinnor mengatakan, tercapainya persetujuan bersama tersebut merupakan hasil dari proses pembahasan yang membutuhkan waktu, tenaga dan pemikiran antara pihak eksekutif dan legislatif.
“Terima kasih semua pihak legislatif dan eksekutif sudah membahas anggaran 2027, berkat kerjasama dan kolaborasi semua pihak akhirnya bisa disahkan hari ini, selanjutnya akan disampaikan ke Gubernur Kalteng untuk dievaluasi,” kata Bupati.
Halikinnor juga menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kotim yang telah melakukan pembahasan terhadap rancangan APBD 2027.
Termasuk terhadap berbagai pandangan, saran dan masukan yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD dalam pendapat akhir.
“Pada intinya dapat menerima dan menyetujui terhadap Rancangan Peraturan Daerah dan Nota Keuangan tentang APBD Tahun Anggaran 2027 yang kami ajukan,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kotim, Rimbun mengatakan, kondisi keuangan daerah yang masih terbatas sebagai konsekuensi kebijakan keuangan secara nasional menjadi salah satu tantangan dalam penyusunan APBD 2027.”
Yang dicapai pada hari ini bukanlah suatu hal yang mudah untuk diwujudkan. Kita harus meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk berdiskusi dan membahas demi tercapainya kesepakatan bersama terhadap Ranperda dan Nota Keuangan tentang APBD Tahun Anggaran 2027,” ucapnya.
Proses tersebut sekaligus menunjukkan kesungguhan DPRD dan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam menjaga serta mengembangkan semangat kemitraan antara legislatif dengan eksekutif.
Dalam struktur APBD 2027 yang disepakati, pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp1.948.647.160.000.
Angka tersebut terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 450.155.250.091 dan pendapatan transfer sebesar Rp 1.498.491.909.909.
Sementara itu, belanja daerah direncanakan mencapai Rp 1.997.033.339.600, sehingga terdapat defisit anggaran sebesar Rp 48.386.179.600.
Untuk menutup defisit tersebut, penerimaan pembiayaan ditetapkan sebesar Rp 68.386.179.600, sedangkan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 20 miliar. Dengan demikian, pembiayaan netto mencapai Rp 48.386.179.600.
Setelah persetujuan bersama ditandatangani, Ranperda APBD 2027 selanjutnya akan disampaikan kepada Gubernur Kalimantan Tengah untuk dilakukan evaluasi.
Diharapkan, seluruh program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat berjalan sesuai target sehingga mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan di Kotim dan bisa mensejahterakan masyarakat. (mc/adakalteng)
DPRD Kotawaringin Timur
Ketimpangan Plasma Sawit di Kotim Terkuak, DPRD Soroti Pembagian Hasil Koperasi
SAMPIT – Besarnya perkebunan plasma kelapa sawit di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) ternyata belum sepenuhnya berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Ironisnya, dari total hampir 55 ribu hektare kebun plasma yang dikelola melalui koperasi, masih terdapat anggota yang hanya menerima pembagian hasil sekitar Rp100 ribu setiap tiga bulan.
Ketimpangan tersebut mendapat sorotan tajam Ketua DPRD Kotim, Rimbun. Ia mempertanyakan sistem pengelolaan perkebunan plasma yang dinilai masih menyisakan berbagai persoalan, terutama terkait transparansi keuangan koperasi, mekanisme pembagian keuntungan, hingga pengawasan terhadap hak-hak ekonomi anggota.
Rimbun menilai, potensi ekonomi perkebunan plasma yang mencapai puluhan ribu hektare seharusnya mampu memberikan kontribusi nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.
Namun, fakta adanya anggota koperasi yang hanya menerima hasil dalam jumlah sangat kecil justru memperlihatkan adanya persoalan serius dalam tata kelola plasma sawit.
Ia bahkan secara terbuka mengkritik ketimpangan antara kondisi pengurus koperasi dengan masyarakat yang menjadi anggota.
Menurutnya, jangan sampai lembaga yang seharusnya menjadi wadah perjuangan ekonomi masyarakat justru hanya menguntungkan segelintir orang.
“Jujur saja, lebih frontal saya sampaikan, justru yang kaya ini adalah pengurus koperasinya, anggotanya tetap miskin. Ini juga menjadi pertanyaan besar bagi kami,” tegas Rimbun, Jumat (20/11/2026).
Ia menegaskan, kondisi tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. DPRD Kotim mendorong adanya pembenahan menyeluruh melalui rencana pembentukan Peraturan Daerah (Perda) tentang penataan plasma sawit.
Regulasi tersebut diharapkan mampu memperkuat pengawasan sekaligus memastikan pengelolaan perkebunan plasma berjalan transparan dan berpihak kepada masyarakat.
Menurutnya, keberadaan kebun plasma sejak awal bertujuan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal, khususnya warga yang berada di sekitar kawasan perkebunan.
Karena itu, hak masyarakat untuk menikmati hasil perkebunan harus menjadi perhatian utama.“Masyarakat lokal harus menikmati plasma itu, jangan orang luar,” tegasnya.
Puluhan Ribu Hektare, Hasil yang Diterima Anggota Justru MinimRimbun mengungkapkan, berdasarkan data yang diterima DPRD Kotim, luas perkebunan plasma yang dikelola melalui koperasi hampir mencapai 55 ribu hektare.
Luasan tersebut menunjukkan besarnya potensi ekonomi sektor perkebunan yang semestinya dapat menjadi sumber pendapatan berkelanjutan bagi masyarakat.
Namun, besarnya luasan lahan itu dinilai belum mencerminkan pemerataan manfaat ekonomi. DPRD justru menerima laporan mengenai rendahnya pembagian hasil yang diterima sejumlah anggota koperasi.
Salah satu informasi yang menjadi perhatian serius adalah adanya anggota koperasi yang hanya memperoleh Rp100 ribu dalam kurun waktu tiga bulan.
Nilai tersebut dinilai sangat memprihatinkan apabila dibandingkan dengan potensi perkebunan plasma yang dikelola dalam skala puluhan ribu hektare.
“Saya mendapat informasi ada anggota koperasi yang hanya menerima pembagian hasil sebesar Rp100 ribu dalam tiga bulan. Ini miris,” ungkapnya.
Menurut Rimbun, kondisi tersebut harus menjadi pintu masuk untuk mengevaluasi seluruh mata rantai pengelolaan plasma sawit.
Pemeriksaan tidak cukup hanya menyentuh administrasi koperasi, tetapi juga harus mencakup keterbukaan laporan keuangan, pencatatan hasil produksi, biaya operasional, sistem pengawasan hingga mekanisme pembagian keuntungan kepada anggota.
Ia mengingatkan, koperasi seharusnya menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat, bukan justru menjadi ruang yang berpotensi menimbulkan ketimpangan akibat lemahnya transparansi dan pengawasan.
Karena itu, DPRD Kotim berharap pembentukan regulasi khusus penataan plasma sawit dapat menjadi momentum memperbaiki tata kelola perkebunan.
Setiap koperasi harus mampu mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan dan pembagian hasil secara terbuka kepada seluruh anggotanya.
Rimbun menegaskan, tujuan utama penataan plasma bukan sekadar menghadirkan aturan baru, melainkan memastikan masyarakat benar-benar memperoleh manfaat dari keberadaan perkebunan di daerahnya.
Ia tidak ingin kekayaan sumber daya alam Kotim hanya menghasilkan keuntungan bagi pihak-pihak tertentu, sementara masyarakat yang seharusnya menjadi penerima manfaat justru tetap berada dalam kondisi ekonomi yang memprihatinkan.
Melalui regulasi yang lebih kuat dan pengawasan yang konsisten, DPRD berharap ketimpangan pembagian hasil dapat ditekan, transparansi koperasi diperbaiki, serta hak ekonomi masyarakat lokal benar-benar terlindungi.
“Penataan regulasi harus mampu memastikan hasil perkebunan plasma benar-benar dirasakan masyarakat, bukan hanya dinikmati segelintir pihak yang memiliki kendali dalam pengelolaan koperasi,” pungkasnya.(mc/adakalteng)
-
Pendidikan2 years agoKKG Gugus I Halilintar Terus Dorong Guru Kotim Tingkatkan Kompetensi dan WORKSHOP
-
Kotawaringin Timur1 year agoBangun Kepercayaan Diri Generasi Muda, PT Excellent Training Centre Gelar Pelatihan Public Speaking Bersertifikat di Sampit
-
Pendidikan2 years agoSDN 4 Ketapang Sampit Dapatkan Obat Cacing Gratis
-
Kotawaringin Timur10 months agoAktifitas PT HAL Terancam Ditutup Ahli Waris Jika Tak Patuhi Adat dan Pengadilan
-
Berita Utama1 year agoPresiden Prabowo Pertama RI yang Hadir di Sidang Umum PBB
-
Lamandau1 year agoMediasi Bupati Lamandau Rizky Aditya Putra Berakhir Damai: PT SLR Sepakati Kompensasi dengan Warga
-
Berita Utama1 year agoPenumpang KM Dharma Rucitra VI Hilang Usai Melompat ke Laut di Perairan Sampit
-
Pemerintahan1 year agoCitra Pemprov Kalteng Tembus 85,9 Persen, Sinergi Media Jadi Kunci Transparansi Masyarakat
