NANGA BULIK – Bupati Lamandau, H. Rizky Aditya Putra, menggelar audiensi inspiratif bersama para aktivis mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Jawa Timur dalam kegiatan Latihan Kepemimpinan dan Manajemen Mahasiswa Tingkat Lanjut (LKMM-TL) di Universitas Brawijaya, Minggu (19/10).

Dalam forum yang diwarnai semangat intelektual dan diskusi terbuka tersebut, Rizky berbagi pandangan tentang pentingnya peran generasi muda sebagai motor perubahan bangsa, terutama dalam menjaga idealisme dan integritas di tengah tantangan zaman.

“Kemewahan sejati anak muda bukan pada harta atau jabatan, tetapi pada idealismenya. Idealisme itulah yang menjadi cahaya bagi masa depan bangsa,” ujar Rizky di hadapan para peserta.

Ia menekankan, mahasiswa sebagai agen perubahan (agent of change) harus mampu menjadi penyeimbang dalam kehidupan sosial dan politik. Ketika kelak terjun ke dunia politik, mereka harus memilih jalan terbaik dan berpegang pada nilai-nilai moral yang kuat.

“Jika nanti terjun ke dunia politik, carilah pintu terbaik. Karena politik bukan sekadar kekuasaan, tapi ruang pengabdian. Jika niat dan jalannya benar, maka hasilnya juga akan membawa kebaikan bagi masyarakat,” tegasnya.

Menurut Bupati muda tersebut, pemerintah daerah sangat terbuka terhadap gagasan dan kritik konstruktif dari kalangan mahasiswa. Ia percaya bahwa sinergi antara pemerintah dan generasi muda akan melahirkan kebijakan yang lebih inovatif dan berpihak pada rakyat.

“Mahasiswa adalah mitra strategis pemerintah. Kritik yang membangun harus kita jadikan bahan refleksi untuk memperbaiki tata kelola dan memperkuat arah pembangunan,” tambahnya.

Rizky juga berpesan agar mahasiswa tidak hanya fokus pada teori di ruang kuliah, tetapi juga turun ke masyarakat untuk memahami realitas sosial yang sesungguhnya.

“Bangun empati, dengarkan suara rakyat, dan jadilah pemimpin yang lahir dari nurani. Itulah makna sejati kepemimpinan,” pungkasnya.Audiensi tersebut berlangsung penuh keakraban.

Para mahasiswa menyambut positif pesan Bupati Lamandau itu sebagai inspirasi untuk terus menjaga idealisme dan memperkuat semangat kepemimpinan muda yang berintegritas.(mc/adakalteng

NANGA BULIK – Bupati Lamandau Rizky Aditya Putra menegaskan komitmennya untuk memperkuat langkah pencegahan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di wilayahnya.

Hal itu disampaikan saat menghadiri Rapat Koordinasi Evaluasi Penanganan Karhutla Provinsi Kalimantan Tengah 2025, yang digelar di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, Kamis (16/10).

Rakor ini dihadiri oleh Plt Sekda Provinsi Kalteng, perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI, unsur Forkopimda se-Kalteng, para kepala daerah kabupaten/kota, serta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

Dalam pertemuan tersebut, dirumuskan lima poin strategis sebagai arah kebijakan pengendalian Karhutla di Kalimantan Tengah ke depan: Keberhasilan penanganan Karhutla tahun 2025 dijadikan modal penting menghadapi potensi El Niño 2027.

Pengendalian Karhutla diupayakan menjadi program lintas instansi secara berkelanjutan, bukan hanya respons darurat musiman. Pemprov Kalteng menegaskan komitmen dukungan kepada pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dilakukan dalam tiga tahun terakhir.

Mulai tahun 2026, setiap daerah diminta mengalokasikan anggaran rutin di BPBD dan Dinas Lingkungan Hidup, serta mendorong partisipasi dunia usaha melalui program CSR dalam kegiatan pencegahan Karhutla.

Semua pihak wajib menegakkan Perda Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengendalian Kebakaran Lahan serta Pergub Nomor 4 Tahun 2021 mengenai pembukaan lahan non-gambut bagi masyarakat hukum adat.

Bupati Rizky menyampaikan, Pemkab Lamandau akan terus memperkuat koordinasi lintas sektor, termasuk dengan TNI, Polri, BPBD, dan masyarakat, guna memastikan pencegahan Karhutla berjalan efektif.“Upaya pencegahan harus menjadi prioritas utama.

Kami tidak ingin menunggu sampai api membesar. Langkah-langkah antisipatif akan diperkuat sejak dini,” tegas Rizky.Ia menambahkan, pemerintah daerah akan menyediakan dukungan anggaran memadai serta memperkuat sistem peringatan dini di tingkat desa.

“Seluruh desa akan kami dorong memiliki tim tanggap cepat dan peralatan pemadaman yang memadai. Pengendalian Karhutla bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi tanggung jawab bersama,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Kalteng, Ahmad Toyib, menjelaskan bahwa rapat evaluasi ini merupakan tindak lanjut dari berakhirnya Status Siaga Darurat Karhutla 2025.

“Evaluasi ini menjadi bahan penyusunan perencanaan pencegahan Karhutla tahun 2026 agar penanganan ke depan lebih sistematis dan efisien,” pungkasnya.(mc/adakalteng)

NANGA BULIK – Penantian panjang ribuan warga di Kecamatan Lamandau akhirnya berbuah hasil. Setelah hampir 15 tahun menunggu kejelasan, konflik antara masyarakat dan perusahaan sawit asing asal Singapura, PT Sawit Lamandau Raya (SLR), akhirnya menemui titik damai.

Kesepakatan pembayaran kompensasi kepada warga di lima desa — Batu Tambun, Cuhai, Karang Taba, Kawa, dan Tanjung Beringin — berhasil dicapai berkat mediasi intensif Bupati Lamandau Rizky Aditya Putra. Total nilai kompensasi yang disetujui mencapai Rp 7 miliar, yang akan direalisasikan pada Oktober hingga November 2025.Konflik antara warga dan perusahaan ini telah berlangsung sejak 2009, tahun pertama SLR beroperasi di Lamandau. Warga menuntut kejelasan hak dan kompensasi atas lahan yang digunakan perusahaan.“Saya hadirkan kedua belah pihak untuk duduk bersama di Kantor Bupati. Prinsipnya, investasi harus terus berjalan, tetapi kesejahteraan masyarakat juga wajib diperhatikan,” tegas Bupati Rizky Aditya Putra.Ia mengungkapkan, tuntutan warga sejatinya sederhana dan rasional, karena mereka hanya ingin merasakan manfaat dari keberadaan perusahaan di tanah kelahiran sendiri.

“Saya ini pemimpin yang lahir dari akar rumput, jadi saya tahu apa yang mereka rasakan. Masyarakat tidak menuntut berlebihan, hanya ingin hidup layak dan dihargai,” ujarnya.Selain kompensasi uang tunai, hasil mediasi juga melahirkan kesepakatan pembangunan kebun plasma seluas 500 hektare, yang akan mulai direalisasikan pada 2026 mendatang.“Ini solusi yang saling menguntungkan, masyarakat mendapatkan haknya dan perusahaan tetap bisa beroperasi dengan tenang. Win-win solution,” tambah Rizky.Langkah cepat dan pendekatan dialogis Bupati Rizky dalam menangani konflik ini mendapat apresiasi luas, baik dari masyarakat maupun kalangan dunia usaha.

Banyak pihak menilai, kepemimpinan yang responsif dan humanis menjadi kunci keberhasilan penyelesaian konflik berkepanjangan tersebut.Perwakilan manajemen PT SLR, Thomson, juga mengakui peran besar pemerintah daerah dalam meredam ketegangan dan mendorong kesepakatan.“Kami berterima kasih atas dukungan Bupati dan seluruh jajaran Pemda. Proses ini bisa selesai karena adanya mediasi yang adil dan transparan. Kami berkomitmen menuntaskan seluruh kewajiban hingga selesai,” ungkapnya.

Menurut Thomson, intervensi pemerintah di semua tingkatan — mulai dari desa hingga kabupaten — telah memastikan proses mediasi berjalan efektif tanpa menimbulkan gesekan baru.

Dengan berakhirnya konflik yang telah berlangsung lebih dari satu dekade ini, Lamandau kini menorehkan contoh sukses sinergi antara investasi dan kepentingan masyarakat lokal, yang diharapkan dapat menjadi model penyelesaian sengketa serupa di daerah lain.(nmc/adakalteng/SK)