Connect with us

Pemerintahan

Pemerintah Resmi Terbitkan SKB 7 Menteri Terkait Pedoman AI di Sektor Pendidikan

Published

on

JAKARTA – Pemerintah resmi menetapkan pedoman nasional penggunaan teknologi digital dan kecerdasan artifisial (Artificial Intelligence/AI) di sektor pendidikan melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) tujuh menteri yang diteken di Kantor Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Kamis (12/3/2026).

Kebijakan ini menjadi langkah strategis untuk memastikan pemanfaatan teknologi digital dan AI benar-benar mendukung proses pembelajaran, sekaligus melindungi anak dari potensi risiko di ruang digital.

SKB tersebut mengatur penggunaan teknologi mulai dari jenjang pendidikan anak usia dini hingga perguruan tinggi, mencakup jalur formal, nonformal, dan informal.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, menegaskan bahwa pengaturan ini penting agar pemanfaatan teknologi tetap sejalan dengan tahap perkembangan anak.

“Penggunaan teknologi digital dan kecerdasan buatan harus dilakukan secara bijak. Selain memberi dampak positif, juga harus mampu meminimalkan risiko. Kesiapan dan usia anak menjadi faktor utama dalam penerapannya,” ujar Pratikno.

Ia menambahkan, semakin dini usia anak, maka pengawasan terhadap penggunaan teknologi harus semakin ketat, baik dari segi durasi maupun jenis konten yang diakses dalam pembelajaran.

Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menyoroti besarnya jumlah anak Indonesia yang telah terhubung dengan internet.

Kondisi ini, menurutnya, menuntut kebijakan yang mampu mengarahkan pemanfaatan teknologi secara tepat.

“Anak-anak kita jangan hanya menjadi pasar teknologi, tetapi harus mampu memanfaatkannya secara bijak dan sesuai kesiapan mereka,” kata Meutya.

Ia menekankan bahwa prinsip “Tunggu Anak Siap” yang selama ini diterapkan dalam kebijakan perlindungan anak di ruang digital juga menjadi landasan dalam pemanfaatan AI di dunia pendidikan.

Melalui kebijakan ini, pemerintah berharap sekolah, tenaga pendidik, dan keluarga dapat bersinergi dalam memanfaatkan teknologi secara tepat.

Dengan demikian, generasi muda Indonesia tidak hanya melek teknologi sejak dini, tetapi juga tetap tumbuh dengan perkembangan kognitif dan karakter yang seimbang.

Adapun SKB ini ditandatangani oleh tujuh menteri, yakni Menteri Koordinator PMK Pratikno, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Choiri Fauzi, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji, serta Menteri Agama Nasaruddin Umar.(mc/adakalteng)

Pemerintahan

Pemprov Kalteng Salurkan Bantuan Pangan untuk 450 Ribu KK, Warga Lamandau Terima Paket Sembako

Published

on

NANGA BULIK – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) terus menggencarkan upaya pemulihan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat pascakebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Salah satu langkah konkret yang dilakukan yakni menyalurkan bantuan pangan kepada 450 ribu kepala keluarga (KK) penerima manfaat yang tersebar di 14 kabupaten/kota se-Kalteng.

Kabupaten Lamandau menjadi salah satu daerah sasaran penyaluran bantuan tersebut. Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalteng, Linae Victoria Aden, menyerahkan bantuan secara simbolis kepada perwakilan masyarakat di Aula Bappedalitbang Kabupaten Lamandau, Selasa (17/11/2026).

Bantuan yang diberikan berupa paket kebutuhan pokok, terdiri dari 5 kilogram beras, 1 kilogram gula pasir, dan 1 liter minyak goreng.

Paket sembako tersebut diharapkan mampu membantu meringankan pengeluaran rumah tangga, terutama bagi masyarakat yang masih berupaya memulihkan kondisi kehidupan setelah terdampak karhutla.

Dalam sambutan Gubernur Kalteng Agustiar Sabran yang dibacakannya, Linae menegaskan bahwa penyaluran bantuan tersebut merupakan wujud nyata kehadiran pemerintah di tengah masyarakat.

Menurutnya, pemerintah tidak hanya hadir ketika bencana terjadi, tetapi juga berkewajiban mendampingi masyarakat hingga kondisi kembali pulih.

“Kehadiran kami beserta jajaran adalah bentuk kebersamaan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dengan masyarakat dalam menghadapi masa sulit akibat karhutla. Kita bersyukur saat ini kondisi mulai pulih dan udara kembali cerah.

Semoga aktivitas masyarakat, termasuk kegiatan belajar mengajar di sekolah, dapat kembali berjalan normal,” tutur Linae.

Ia memaparkan, selama masa penanganan karhutla, Pemprov Kalteng telah menjalankan berbagai program perlindungan untuk mengurangi dampak bencana terhadap kesehatan dan kehidupan masyarakat.

Sejumlah langkah tersebut di antaranya pemberian tambahan nutrisi, multivitamin, serta makanan bergizi.

Pemerintah juga telah mendistribusikan sebanyak 750 ribu masker jenis N95 dan KN95, memberikan jaminan asuransi tenaga kerja bagi relawan pemadam kebakaran, membangun sumur bor dan rumah oksigen, serta menyalurkan sekitar 15 juta liter air bersih ke wilayah terdampak.

Selain itu, pemeriksaan kesehatan secara gratis juga digelar di 14 kabupaten/kota sebagai upaya menjaga kondisi kesehatan masyarakat, khususnya mereka yang terdampak paparan asap akibat kebakaran hutan dan lahan.

Di sisi lain, Pemprov Kalteng juga terus mengakselerasi pelaksanaan program Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS) sebagai salah satu program unggulan pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Khusus di Kabupaten Lamandau, penyaluran KHBS Tahap II dialokasikan sebanyak 3.220 paket.

Berdasarkan data hingga 17 November 2026, sebanyak 2.077 paket telah terealisasi, sedangkan 1.143 paket lainnya masih dalam tahapan penyaluran.

Linae menjelaskan, KHBS dirancang sebagai program strategis Gubernur Kalteng untuk memperluas akses masyarakat terhadap berbagai kebutuhan dasar.

Manfaat yang diberikan mencakup bantuan tunai dan pangan, pendidikan gratis, hingga pelayanan kesehatan gratis.

Tidak hanya menyasar pemenuhan kebutuhan dasar, Pemprov Kalteng juga berupaya memperluas peluang masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan.

Salah satunya melalui kegiatan Huma Betang Job Fair yang dijadwalkan berlangsung pada 9–13 Desember mendatang di GOR Indoor Palangka Raya.

Dalam kegiatan tersebut, tersedia sebanyak 8.880 lowongan pekerjaan dari 64 perusahaan.

Kesempatan ini diharapkan dapat membuka akses lebih luas bagi pencari kerja sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, Wakil Bupati Lamandau Abdul Hamid menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Pemprov Kalteng atas perhatian serta dukungan yang diberikan kepada masyarakat Lamandau, khususnya warga yang terdampak karhutla.

Ia berharap bantuan pangan tersebut dapat membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga penerima manfaat sekaligus mengurangi beban ekonomi masyarakat di tengah proses pemulihan pascabencana.

Abdul Hamid juga mengingatkan seluruh camat, kepala desa, dan lurah agar mengawal proses distribusi bantuan secara tertib, transparan, dan tepat sasaran.

Ia menilai pengawasan serta koordinasi antarpemerintah di setiap tingkatan menjadi faktor penting untuk memastikan bantuan tidak salah sasaran.

Dengan demikian, bantuan yang bersumber dari pemerintah tersebut benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak dan paling membutuhkan.(mc/adakalteng)

Continue Reading

Pemerintahan

Bupati dan Kajati Kalteng Perkuat Sinergi, Pembangunan Seruyan Didorong Tetap Sesuai Koridor Hukum

Published

on

Logo Kategori Seruyan

KUALA PEMBUANG – Pemerintah Kabupaten Seruyan memperkuat koordinasi dengan jajaran Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah (Kejati Kalteng) guna memastikan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai ketentuan hukum.

Komitmen tersebut mengemuka saat Bupati Seruyan Ahmad Selanorwanda bersama Wakil Bupati H. Supian menyambut kunjungan kerja Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kalteng, Hendrizal Husin, di Kantor Kejaksaan Negeri Seruyan, Rabu (11/11/2026).

Pertemuan tersebut menjadi momentum untuk mempererat hubungan kelembagaan sekaligus memperkuat komunikasi dan koordinasi antara pemerintah daerah dengan aparat penegak hukum.

Sinergi kedua pihak dinilai penting untuk mendukung kelancaran program pemerintahan serta pembangunan daerah.Bupati Ahmad Selanorwanda menyambut baik kunjungan Kajati Kalteng tersebut.

Ia menilai, kehadiran pimpinan Kejaksaan Tinggi menjadi kesempatan strategis untuk memperkuat konsolidasi sekaligus memperoleh arahan terkait pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing lembaga.

“Kami mengucapkan terima kasih atas kunjungan Bapak Kajati ke Kabupaten Seruyan.

Tentunya kunjungan ini menjadi bagian penting dalam koordinasi dan konsolidasi, terutama melalui arahan-arahan yang diberikan agar masing-masing pihak dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik,” ungkapnya.

Menurut Ahmad, hubungan yang harmonis antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum perlu terus dipelihara.

Keduanya memiliki kewenangan dan tanggung jawab berbeda, tetapi dapat saling bersinergi untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan, dan taat terhadap aturan.

“Kita berharap semuanya dapat berjalan harmonis. Pemerintah daerah menjalankan fungsinya, begitu pula kejaksaan dengan kewenangannya. Dengan demikian, seluruh tugas dan fungsi dapat terlaksana secara optimal,” ujarnya.

Ia juga menaruh harapan agar sinergi tersebut dapat memberikan penguatan terhadap pelaksanaan berbagai agenda pembangunan di Kabupaten Seruyan.

Dengan koordinasi dan pengawalan yang tepat, setiap program pemerintah diharapkan berjalan sesuai perencanaan serta tidak menyimpang dari ketentuan perundang-undangan.

“Tentu kita berharap program-program pembangunan daerah dapat dikawal dengan baik agar seluruhnya dapat terlaksana secara optimal,” tambahnya.

Melalui kunjungan kerja ini, Pemkab Seruyan berharap komunikasi dan kerja sama dengan Kejaksaan semakin solid.

Tidak hanya mendukung kelancaran pembangunan, kolaborasi tersebut juga diharapkan memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel, berintegritas, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat.(mc/adakalteng)

Continue Reading

Pemerintahan

Wagub Edy Pratowo Raih Indonesia Kita Awards 2026, Kalteng Diapresiasi atas Transformasi Pelayanan Publik

Published

on

JAKARTA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional. Kali ini, Pemprov Kalteng meraih penghargaan Indonesia Kita Awards 2026 kategori Pelopor Transformasi Pelayanan Publik yang diselenggarakan Garuda TV di Yudhistira Grand Ballroom, Patra Jasa Office Tower, Jakarta Selatan, Selasa (10/11/2026).

Penghargaan tersebut diterima langsung Wakil Gubernur Kalteng Edy Pratowo sebagai bentuk apresiasi atas komitmen pemerintah daerah dalam mendorong inovasi dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Dalam kesempatan itu, Edy menyampaikan apresiasi Gubernur Kalteng Agustiar Sabran kepada Garuda TV atas penghargaan yang diberikan.

Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil dari upaya pemerintah daerah dalam menghadirkan pelayanan publik yang semakin mudah, cepat, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Edy mengatakan, penghargaan ini sekaligus menjadi penyemangat bagi Pemprov Kalteng untuk terus memperkuat berbagai terobosan pelayanan, termasuk melalui pemanfaatan teknologi digital.

Salah satu inovasi yang dikembangkan adalah website LaporGub, sebuah kanal pengaduan dan aspirasi masyarakat yang memungkinkan warga menyampaikan keluhan, masukan, saran, hingga laporan terkait penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik selama 24 jam.

“Bapak Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menyampaikan apresiasi kepada Garuda TV atas penghargaan yang diberikan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui berbagai inovasi, salah satunya website LaporGub,” ujar Edy.

Ia menjelaskan, tantangan pelayanan publik di Kalteng tidak terlepas dari kondisi geografis wilayah yang sangat luas, yakni sekitar 153 ribu kilometer persegi, dengan cakupan 13 kabupaten dan satu kota.

Kondisi tersebut menuntut pemerintah daerah untuk terus mengembangkan sistem pelayanan yang adaptif dan berbasis teknologi agar masyarakat di seluruh wilayah dapat memperoleh akses layanan secara lebih merata.

“Kalimantan Tengah memiliki wilayah yang luas dan potensi sumber daya alam yang besar.

Karena itu, diperlukan pengembangan inovasi dan pelayanan berbasis teknologi agar akses masyarakat semakin mudah.

Kami berharap penghargaan ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kapasitas pelayanan publik sekaligus mendorong pengembangan potensi daerah, baik pariwisata, UMKM, maupun sektor lainnya,” tegasnya.

Edy berharap penghargaan Indonesia Kita Awards 2026 tidak sekadar menjadi kebanggaan, tetapi juga menjadi pemacu bagi seluruh perangkat daerah untuk menghadirkan pelayanan yang semakin berkualitas, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Kalteng Anang Dirjo, serta Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalteng Adiah Chandra Sari.(mc/adakalteng)

Continue Reading

Trending

Copyright © Adakalteng.my.id