KUALA PEMBUANG – Pemerintah Kabupaten Seruyan memperketat langkah penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) menyusul luas lahan terbakar yang telah mencapai sekitar 829 hektare hingga Minggu 6 September 2026.

Penguatan penanganan tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Pemerintah bersama perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU) dan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dalam rangka menghadapi puncak Karhutla 2026, Senin (7/9/2026).

Rakor yang diikuti secara virtual melalui Zoom Meeting itu dihadiri Bupati Seruyan Ahmad Selanorwanda, S.E., M.Si., Wakil Bupati H. Supian, S.Ag., unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta perangkat daerah terkait.

Pemerintah pusat dalam rakor tersebut menekankan bahwa pengendalian Karhutla merupakan tanggung jawab bersama yang harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah bersama aparat penegak hukum juga memastikan pengawasan akan diperkuat dan tindakan dapat diberikan terhadap pihak yang mengabaikan kewajibannya.

Wakil Bupati Seruyan H. Supian menegaskan, Karhutla bukan persoalan yang dapat ditangani oleh satu institusi saja. Kondisi tersebut membutuhkan keterlibatan pemerintah, TNI-Polri, BPBD, masyarakat hingga sektor usaha.

“Pemerintah Kabupaten Seruyan bersama Forkopimda, BPBD, TNI, Polri dan seluruh pihak terkait sangat mendukung dan berkomitmen untuk segera melaksanakan penanganan Karhutla, khususnya di Kabupaten Seruyan,” tegas Supian.

Menurutnya, Pemkab Seruyan telah mengambil sejumlah langkah, salah satunya membentuk Posko Satgas Karhutla.

Edukasi dan pencegahan juga terus dilakukan dengan mengingatkan masyarakat agar tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan cara membakar.

Imbauan tersebut disebarluaskan melalui berbagai media, termasuk pemasangan spanduk di sejumlah lokasi dan pemanfaatan media sosial.

Di sisi lain, Pemkab Seruyan meminta perusahaan perkebunan maupun pemegang izin pemanfaatan hutan tidak hanya fokus mengamankan wilayah konsesinya sendiri.

Perusahaan juga diharapkan ikut membantu ketika kebakaran terjadi di sekitar batas konsesi maupun pada lahan masyarakat yang berada di sekitar wilayah operasional.

“Kita mengharapkan perusahaan selalu berkoordinasi dengan Forkopimda, TNI, Polri, terutama Satgas Penanganan Karhutla Kabupaten Seruyan,” ujarnya.

Untuk memastikan kesiapan dunia usaha, BPBD Kabupaten Seruyan telah menyurati perusahaan perkebunan dan perusahaan lainnya.

Mereka diminta melaporkan kekuatan personel, kesiapan sarana dan prasarana pemadaman berdasarkan luasan konsesi, serta langkah konkret yang telah dilakukan dalam pencegahan dan penanganan Karhutla.

Namun, dari laporan yang dihimpun BPBD, baru empat perusahaan yang telah menyampaikan laporan kegiatan penanganan Karhutla.

Sementara sekitar 32 perusahaan lainnya masih ditunggu laporan dan data kesiapan mereka.BPBD juga mencatat hingga 6 September 2026 terdapat sekitar 2.687 titik kejadian dengan luas lahan terbakar mencapai 829 hektare.

Kecamatan Seruyan Hilir dan Seruyan Hilir Timur menjadi wilayah dengan kejadian tertinggi, disusul Seruyan Raya dan Danau Sembuluh.

Supian menyebut Kabupaten Seruyan saat ini masih berada dalam status siaga Karhutla. Meski demikian, hingga kini belum ada laporan dari perangkat daerah mengenai dampak kabut asap yang signifikan terhadap aktivitas pendidikan maupun kondisi kesehatan masyarakat. Pemkab Seruyan menilai percepatan koordinasi menjadi kunci menghadapi puncak Karhutla.

Pemerintah daerah meminta seluruh unsur, termasuk perusahaan pemegang HGU dan PBPH, meningkatkan kesiapsiagaan, memperkuat komunikasi lapangan serta bergerak cepat ketika ditemukan titik api.

Sinergi lintas sektor tersebut diharapkan mampu menekan meluasnya kebakaran, mempercepat proses pemadaman dan mencegah dampak Karhutla semakin dirasakan masyarakat Seruyan.(mc/adakalteng)

KUALA PEMBUANG – Wakil Bupati Seruyan Supian S.Ag, menegaskan pentingnya kedisiplinan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai bagian dari tanggung jawab dalam menjalankan pemerintahan dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Menurutnya, salah satu bentuk disiplin yang harus terus dibangun ASN adalah kemampuan menghargai dan mengelola waktu. Hal tersebut disampaikan Supian saat menghadiri kegiatan Pembinaan Disiplin ASN melalui Siraman Rohani di Masjid Agung Nurul Yaqin Kuala Pembuang, Senin (7/9/2026).

Supian mengatakan, disiplin tidak hanya berkaitan dengan aturan kedinasan, tetapi juga memiliki keterkaitan erat dengan nilai-nilai agama.

Salah satunya tercermin dari banyaknya ajaran dalam Al-Qur’an yang mengingatkan manusia mengenai pentingnya waktu.“Agama mengajarkan kita untuk disiplin.

Di dalam Al-Qur’an banyak sekali Allah Swt menyebut berkaitan dengan waktu. Ini menunjukkan bahwa waktu sangat penting bagi kita dan harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya,” ujarnya.

Ia mengingatkan, waktu yang telah berlalu tidak dapat diputar kembali. Karena itu, kebiasaan menghargai waktu harus diwujudkan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk ketika ASN menjalankan tugas pemerintahan.

Ketepatan waktu dalam menyelesaikan pekerjaan, menghadiri kegiatan kedinasan maupun memberikan pelayanan kepada masyarakat, kata Supian, merupakan bagian dari bentuk tanggung jawab aparatur.

“Kalau kita bisa menghargai waktu, pekerjaan juga akan lebih teratur. Jangan sampai waktu yang ada justru terbuang dan pada akhirnya berdampak terhadap tugas serta pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya.

Supian juga mengaitkan kedisiplinan ASN dengan pelaksanaan ibadah, khususnya salat yang memiliki ketentuan waktu. Menurutnya, kebiasaan menjalankan ibadah secara tepat waktu dapat menjadi latihan membangun karakter disiplin dalam kehidupan sehari-hari.

Ia berharap nilai kedisiplinan yang tumbuh melalui kebiasaan beribadah dapat diterapkan pula dalam lingkungan kerja.

“Kalau kita sudah terbiasa disiplin dalam beribadah, mudah-mudahan kedisiplinan itu juga terbawa dalam bekerja. Mari kita belajar untuk disiplin sesuai dengan ajaran agama kita dan sunnah Rasulullah SAW,” pesannya.

Selain memperkuat pembinaan mental dan spiritual, kegiatan tersebut juga menjadi momentum mempererat silaturahmi antar-ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan.

Pembinaan secara berkelanjutan dinilai penting agar aparatur tidak hanya memiliki kompetensi dalam menjalankan tugas, tetapi juga dibekali keimanan, ketakwaan dan integritas. Supian pun mengajak seluruh ASN untuk mengikuti kegiatan pembinaan rohani secara aktif.

Ia berharap kehadiran dan partisipasi aparatur terus meningkat sehingga pesan-pesan keagamaan yang disampaikan tidak berhenti sebagai materi pembinaan, tetapi benar-benar diterapkan dalam kehidupan dan pekerjaan.

“Dengarkan dengan baik apa yang disampaikan oleh penceramah. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari,” katanya.

Kegiatan tersebut diikuti jajaran pejabat dan ASN Pemerintah Kabupaten Seruyan. Pembinaan rohani menghadirkan Ustadz Basas sebagai penceramah.

Melalui kegiatan ini, Pemkab Seruyan berupaya membangun budaya kerja ASN yang tidak hanya profesional dan disiplin, tetapi juga berintegritas serta memiliki landasan moral dan spiritual yang kuat dalam menjalankan amanah pelayanan publik.(mc/adakalteng)

KUALA PEMBUANG – Pemerintah Kabupaten Seruyan memperketat langkah pengendalian inflasi menyusul kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok pada awal September 2026.

Cabai rawit menjadi komoditas yang paling menonjol dalam pergerakan harga pangan di daerah tersebut.Upaya menjaga stabilitas harga dibahas dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang diikuti Pemkab Seruyan secara virtual, Senin (7/9).

Rakor berlangsung dari Ruang Rapat Asisten Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan.Rakor tersebut merupakan tindak lanjut Radiogram Menteri Dalam Negeri Nomor 500.2.3/6339/0SJ tertanggal 5 September 2026.

Forum ini menjadi ruang koordinasi pemerintah daerah bersama instansi terkait untuk menyusun langkah konkret menghadapi perkembangan harga dan menjaga stabilitas pasokan pangan.

Selain membahas pengendalian inflasi, Rakor juga dirangkai dengan agenda rilis pertumbuhan ekonomi kabupaten dan kota untuk Triwulan II Tahun 2026.

Pelaksana Tugas (Plt.) Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan, Sukardi, S.E. menyampaikan bahwa berdasarkan pemantauan perkembangan harga, Indeks Perkembangan Harga (IPH) Kabupaten Seruyan pada Minggu I September 2026 tercatat 0,88 dengan status meningkat.

Kenaikan tersebut terutama dipengaruhi sejumlah komoditas pangan. Cabai rawit menjadi penyumbang terbesar dengan angka 1,006, kemudian daging ayam ras sebesar 0,2299. Tidak hanya menjadi penyumbang kenaikan IPH, cabai rawit juga tercatat sebagai komoditas dengan fluktuasi harga tertinggi pada pekan berjalan, yakni mencapai 0,071954942.

Kondisi tersebut menjadi perhatian serius pemerintah daerah karena perubahan harga komoditas pangan dapat langsung memengaruhi daya beli masyarakat.

Terlebih, bahan pangan merupakan salah satu komponen yang sensitif terhadap perubahan pasokan, distribusi dan permintaan. Pemkab Seruyan memastikan pemantauan terhadap harga kebutuhan pokok terus dilakukan.

Pergerakan komoditas yang berpotensi mengalami kenaikan akan menjadi perhatian untuk menentukan langkah intervensi secara cepat dan terukur. Koordinasi lintas instansi juga diperkuat untuk menjaga ketersediaan pasokan di pasaran.

Pemerintah daerah berupaya memastikan distribusi bahan pangan tetap berjalan sehingga kenaikan harga tidak berkembang menjadi gejolak yang lebih luas.

Pemantauan harga tidak hanya dilakukan melalui data, tetapi juga dengan melihat kondisi langsung di lapangan.

Langkah ini diperlukan agar pemerintah memiliki gambaran faktual mengenai harga dan pasokan sekaligus dapat segera mengambil kebijakan apabila ditemukan lonjakan pada komoditas tertentu.

Dengan pengawasan yang lebih ketat dan koordinasi antarinstansi, Pemkab Seruyan menargetkan stabilitas harga kebutuhan pokok tetap terjaga dan tekanan inflasi dapat ditekan sejak awal.(mc/adakalteng)