Connect with us

DPRD Seruyan

Angka SILPA Berbeda, DPRD Seruyan Minta APBD Perubahan Disesuaikan Hasil Audit BPK

Published

on

Logo Kategori Seruyan

KUALA PEMBUANG – Perbedaan angka Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) menjadi perhatian serius DPRD Seruyan dalam pembahasan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Seruyan Tahun Anggaran 2026.

DPRD meminta seluruh angka yang dituangkan dalam dokumen perubahan APBD mencerminkan kondisi keuangan daerah yang sebenarnya, termasuk menyesuaikan SILPA dengan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Persoalan tersebut mencuat dalam rapat kerja Badan Anggaran (Banggar) DPRD Seruyan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) di Ruang Rapat Serbaguna DPRD Seruyan, Kamis (10/9/2026).

Rapat dipimpin Ketua DPRD Seruyan Zuli Eko Prasetyo dan dihadiri jajaran Banggar serta TAPD.Ketua DPRD Seruyan Zuli Eko Prasetyo mengatakan, perbedaan angka SILPA sebelumnya juga telah menjadi perhatian komisi-komisi DPRD, terutama saat pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ/LKPD) pemerintah daerah.

Menurutnya, terdapat perbedaan antara angka SILPA yang disampaikan TAPD dalam pembahasan dengan angka yang tercantum dalam dokumen anggaran. Karena itu, DPRD meminta penjelasan agar tidak terjadi ketidaksesuaian dalam dokumen resmi daerah.

“Munculnya catatan SILPA ini berangkat dari pembahasan awal teman-teman komisi. Ada perbedaan antara angka yang disampaikan TAPD saat pembahasan dengan penyajian di dokumen.

Namun tadi sudah diklarifikasi dan dijelaskan langsung oleh Ketua TAPD,” ujar Zuli Eko.Ia menegaskan, hasil pembahasan tersebut harus ditindaklanjuti melalui perbaikan dokumen anggaran.

Sebab, SILPA merupakan angka yang bersifat konkret dan harus disajikan berdasarkan kondisi keuangan yang sebenarnya.

“Pasti diperbaiki, karena SILPA itu sisa penggunaan anggaran tahun lalu yang nilainya konkret, tidak mungkin nihil. Hal itulah yang kemarin dipertanyakan oleh teman-teman di DPRD,” tegasnya.

Sementara itu, Plh Sekda Seruyan dr Bahrun Abbas menjelaskan, pembahasan Perubahan APBD 2026 merupakan bagian dari upaya menyempurnakan perencanaan anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Penyesuaian dilakukan terhadap sejumlah komponen, termasuk SILPA, dengan mengacu pada angka riil berdasarkan hasil audit BPK RI.“Hari ini pembahasan kebijakan umum Perubahan APBD 2026.

Kita menyempurnakan perencanaan APBD murni dengan menyesuaikan nilai SILPA dan variabel lainnya sesuai dengan angka riil hasil audit BPK,” kata Bahrun.

Selain membenahi komponen pendapatan dan pembiayaan, pemerintah daerah juga mengarahkan anggaran perubahan untuk memenuhi kebutuhan belanja yang bersifat wajib dan mengikat.

Prioritas tersebut mencakup belanja pegawai ASN, PPPK paruh waktu serta Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).

Setelah kebutuhan tersebut terpenuhi, anggaran diarahkan pada program pembangunan yang memiliki dampak langsung bagi masyarakat.

“Prioritas di perubahan jelas untuk kegiatan wajib dan mengikat, seperti belanja pegawai ASN, PPPK paruh waktu, hingga TPP. Setelah itu terpenuhi, baru kita masuk ke program pembangunan prioritas yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat,” jelasnya.

DPRD dan pemerintah daerah selanjutnya akan memastikan hasil klarifikasi tersebut dituangkan dalam dokumen Perubahan APBD Seruyan 2026.

Penyesuaian angka SILPA menjadi bagian penting agar struktur anggaran tidak hanya sesuai dengan hasil audit, tetapi juga menggambarkan kemampuan keuangan daerah secara riil sebelum ditetapkan.(mc/adakalteng)

DPRD Seruyan

Air PDAM Asin, DPRD Seruyan Siap Dukung Pembenahan

Published

on

Logo Kategori Seruyan

KUALA PEMBUANG – Keluhan masyarakat terkait air bersih PDAM Kuala Pembuang yang terasa asin mendapat perhatian serius Ketua DPRD Kabupaten Seruyan, Zuli Eko Prasetyo.

Ia meminta perusahaan daerah tersebut segera meningkatkan kualitas air sekaligus membenahi pelayanan agar kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi dengan baik.

Zuli mengungkapkan, persoalan air asin itu tidak hanya dirasakan masyarakat, tetapi juga dialaminya secara langsung. Bahkan, air yang digunakan untuk mandi masih terasa asin.

“Apa yang dirasakan masyarakat juga saya alami. Tadi pagi saya mandi juga menggunakan air yang terasa asin.

Memang kondisi infrastruktur PDAM kita saat ini, titik pengambilan airnya masih terjangkau pengaruh pasang surut air laut,” ungkap Zuli kepada awak media, Rabu (21/10/2026).

Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan perlunya langkah konkret untuk mengatasi persoalan kualitas air yang berulang.

Sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Seruyan, PDAM Kuala Pembuang diharapkan tidak hanya menjaga keberlangsungan distribusi air, tetapi juga memastikan air yang diterima pelanggan memenuhi kebutuhan masyarakat.

Ia mendorong pihak PDAM menyusun langkah strategis untuk meningkatkan kualitas air, termasuk mengevaluasi lokasi pengambilan air baku agar tidak terus terdampak intrusi air laut.

“Harapan kita, BUMD ini terus kita dorong agar mampu meningkatkan kualitas air dan tentunya memperbaiki pelayanan kepada masyarakat,” tegas politisi PDI Perjuangan tersebut.

Zuli juga menegaskan, DPRD Seruyan terbuka untuk mendukung upaya penyelesaian masalah air asin, sepanjang terdapat program yang jelas, perencanaan matang, serta kajian yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dukungan tersebut, lanjutnya, tidak menutup kemungkinan dilakukan melalui skema pendanaan bersama atau sharing anggaran, terutama jika diperlukan pembangunan maupun pengembangan infrastruktur untuk memperoleh sumber air baku yang lebih layak.

“Kami siap mendukung apabila mereka memiliki program dengan perencanaan yang matang, misalnya untuk mencari atau mengambil sumber air di titik yang lebih tepat.

Meskipun PDAM merupakan BUMD, jika memang diperlukan pendanaan bersama, kami siap mendukung,” tandasnya.

Ia berharap persoalan air asin di Kuala Pembuang tidak terus berulang tanpa penyelesaian permanen.

Perbaikan infrastruktur dan peningkatan kualitas sumber air baku dinilai penting agar masyarakat dapat menikmati layanan air bersih yang layak, aman, dan berkelanjutan.(mc/adakalteng)

Continue Reading

DPRD Seruyan

Jalan Ambruk, DPRD Seruyan Desak PUPR Bergerak Cepat Cegah Kecelakaan

Published

on

Logo Kategori Seruyan

KUALA PEMBUANG – Kerusakan jalan hingga ambruk di Desa Sungai Kabupaten Seruyan mendapat perhatian serius DPRD setempat.

Wakil Ketua I DPRD Seruyan, Harsandi, mendesak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) segera turun tangan untuk memeriksa kondisi di lapangan sekaligus menyiapkan langkah penanganan yang tepat.

Menurut Harsandi, percepatan penanganan sangat diperlukan untuk melindungi keselamatan masyarakat.

Terlebih, muncul informasi bahwa insiden tersebut turut berdampak pada jaringan listrik, sehingga berpotensi menimbulkan bahaya tambahan bagi warga di sekitar lokasi maupun pengguna jalan.

Harsandi mengungkapkan, dirinya telah menghubungi Dinas PUPR sekitar satu hingga dua jam setelah menerima kabar kejadian.

Ia meminta instansi terkait segera melakukan pengecekan dan pendataan guna memastikan tingkat kerusakan serta mengidentifikasi dampak yang ditimbulkan.

“Satu sampai dua jam setelah kejadian, saya pribadi sudah menelepon Dinas PUPR untuk turun ke lapangan menginventarisasi kondisi, terutama karena kami mendengar adanya jaringan listrik yang terkena dampak,” ujar Harsandi, Rabu (14/10/2026).

Ia menekankan, pemeriksaan tidak boleh ditunda, terutama untuk memastikan keamanan jaringan listrik dan kondisi jalan yang ambruk.

Langkah antisipasi perlu segera dilakukan agar masyarakat tidak terpapar risiko kecelakaan akibat kerusakan infrastruktur tersebut.

Selain memastikan keselamatan di lokasi, DPRD Seruyan juga menyoroti perlunya kepastian mengenai langkah teknis perbaikan.

Menurut Harsandi, penanganan harus didasarkan pada hasil pemeriksaan lapangan agar solusi yang diambil sesuai dengan kondisi kerusakan.

Untuk itu, DPRD berencana meminta penjelasan langsung kepada Dinas PUPR pada hari ini.

Penjelasan tersebut diharapkan mencakup hasil pengecekan, tingkat kerusakan, serta rencana penanganan yang akan dilakukan pemerintah daerah.

“Kami meminta agar lokasi segera dilihat, terutama untuk menghindari terjadinya kecelakaan terhadap masyarakat. Untuk solusi penanganan jalan yang ambruk itu, kami menunggu penjelasan dari Dinas PUPR hari ini,” tegasnya.

Harsandi berharap, dinas terkait segera mengambil langkah konkret agar potensi bahaya dapat diminimalkan dan penanganan kerusakan jalan tidak berlarut-larut.

Keselamatan masyarakat, menurutnya, harus menjadi prioritas utama sembari menunggu solusi teknis dari pemerintah daerah.(mc/adakalteng)

Continue Reading

DPRD Seruyan

Sumur Warga Mengering, DPRD Seruyan Desak Perusahaan Salurkan CSR Air Bersih

Published

on

Logo Kategori Seruyan

KUALA PEMBUANG – Krisis air bersih akibat kemarau panjang mulai membebani masyarakat di Daerah Pemilihan (Dapil) III Kabupaten Seruyan.

Sejumlah sumur warga mengering, sehingga pemenuhan kebutuhan sehari-hari, mulai dari memasak hingga mandi, semakin sulit.

Kondisi tersebut mendapat perhatian Anggota DPRD Seruyan dari Fraksi Golkar, Stefani Berliana Magladena. Ia meminta pemerintah dan pihak swasta ikut mengambil langkah konkret untuk membantu masyarakat yang kesulitan mendapatkan air bersih.

Stefani mengatakan, persoalan kekurangan air bersih menjadi salah satu keluhan warga di wilayah Dapil III, terutama di Kecamatan Seruyan Tengah.

Kemarau yang berlangsung cukup lama menyebabkan sumber air dari sumur warga berkurang, bahkan tidak lagi dapat dimanfaatkan.

“Ya, untuk sementara ini karena memang kemarau, kesulitannya di Dapil III itu memang air bersih,” ujar Stefani, Rabu (7/10).

Ia menjelaskan, masyarakat di kawasan Rantau Pulut harus mencari cara agar kebutuhan air tetap terpenuhi.

Sebagian warga terpaksa menggunakan alat penyedot air atau alkon untuk mengambil dan menyalurkan air dari sumber yang masih tersedia.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa dampak kemarau tidak hanya dirasakan melalui meningkatnya suhu udara, tetapi juga menyangkut kebutuhan dasar masyarakat.

Ketersediaan air bersih menjadi semakin penting untuk menunjang aktivitas rumah tangga sekaligus menjaga kesehatan warga.

“Rata-rata sumur banyak yang kering. Kalau ingin mengambil air, khususnya masyarakat di Seruyan Tengah, terutama Rantau Pulut, setahu saya menggunakan penyedot atau alkon untuk mengambil air, kemudian didistribusikan,” jelasnya.

Selain persoalan air bersih, Stefani turut menyoroti dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berpotensi memperburuk kondisi kesehatan masyarakat.

Salah satu ancaman yang perlu diwaspadai ialah Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), terutama di tengah paparan asap dan kualitas udara yang menurun.

Meski kondisi asap di wilayah Dapil III belum terlalu pekat, masyarakat tetap perlu meningkatkan kewaspadaan.

Anak-anak sekolah, tenaga pendidik, serta kelompok rentan lainnya dinilai membutuhkan perhatian agar tidak mudah mengalami gangguan kesehatan.

Ia berharap musim kemarau segera berakhir sehingga sumber air warga kembali terisi dan kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi dengan lebih mudah.

“Mudah-mudahan kemarau ini cepat berakhir, supaya air kembali tersedia di sumur-sumur warga. Jadi, masyarakat bisa memasak dan mandi dengan aman.

Belum lagi sekarang ada karhutla, sehingga beberapa warga juga mengalami ISPA,” ungkapnya.

Untuk meringankan beban masyarakat, Stefani mendorong perusahaan yang beroperasi di sekitar wilayah terdampak agar berperan aktif melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR).

Menurutnya, dukungan perusahaan dapat diwujudkan melalui pendistribusian air bersih, khususnya ke desa-desa yang berada dalam wilayah binaan masing-masing perusahaan.

Langkah tersebut diharapkan dapat membantu warga melewati masa sulit akibat kekeringan.

Tak hanya air bersih, perusahaan juga diharapkan memberikan bantuan pendukung kesehatan, seperti masker dan vitamin.

Bantuan itu terutama diperlukan bagi anak-anak sekolah dan para guru yang beraktivitas di wilayah terdampak karhutla.

“Semoga perusahaan memiliki inisiatif untuk mendistribusikan air bersih, paling tidak ke wilayah desa binaannya melalui program CSR. Kemudian, perusahaan juga bisa menyalurkan masker, vitamin, dan bantuan lainnya bagi anak-anak sekolah maupun guru-guru yang berada di sekitar wilayah operasional perusahaan,” pungkasnya.

Stefani berharap keterlibatan seluruh pihak dapat mempercepat penanganan dampak kemarau dan karhutla di Seruyan.

Dengan dukungan pemerintah, perusahaan, serta kepedulian bersama, kebutuhan dasar masyarakat di wilayah terdampak diharapkan tetap terpenuhi hingga kondisi kembali normal.(mc/adakalteng)

Continue Reading

Trending

Copyright © Adakalteng.my.id