JAKARTA – Setelah mencetak rekor tertinggi dalam sepekan terakhir, harga emas batangan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) anjlok tajam pada perdagangan Rabu (22/10/2025).

Penurunan ini menjadi yang terdalam dalam beberapa bulan terakhir, seiring merosotnya harga emas dunia akibat aksi ambil untung besar-besaran di pasar global.Dilangsir dari laman liputan 6, Harga jual emas Antam merosot Rp177.000 per gram menjadi Rp2.310.000, dari posisi sebelumnya Rp2.487.000 per gram pada perdagangan Selasa.

Sementara harga buyback atau harga pembelian kembali emas Antam juga jatuh Rp172.000 ke level Rp2.164.000 per gram.Rekor tertinggi sebelumnya tercatat pada Jumat (17/10/2025), saat harga jual mencapai Rp2.485.000 per gram, dan harga buyback di Rp2.334.000 per gram.

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 34/PMK.10/2017, transaksi buyback emas batangan dengan nominal di atas Rp10 juta dikenai Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22, yang dipotong langsung pada saat transaksi.

Daftar Harga Emas Antam Hari Ini (22 Oktober 2025)0,5 gram : Rp 1.205.0001 gram : Rp 2.310.0002 gram : Rp 4.570.0003 gram : Rp 6.837.0005 gram : Rp 11.365.00010 gram : Rp 22.650.00025 gram : Rp 56.460.00050 gram : Rp 112.755.000100 gram : Rp 225.360.000250 gram : Rp 563.090.000500 gram : Rp 1.125.900.0001.000 gram : Rp 2.250.600.000 Dari pasar global, harga emas dunia terjun bebas ke level terendah dalam satu minggu terakhir.

Mengutip CNBC, harga emas di pasar spot turun 5,5 persen ke posisi USD 4.115,26 per ounce, sementara harga emas berjangka AS untuk pengiriman Desember juga melemah 5,7 persen, menjadi USD 4.109,10 per ounce.Koreksi tajam ini disebut sebagai penurunan harian terbesar sejak Agustus 2020, terjadi setelah para investor merealisasikan keuntungan usai harga emas menyentuh rekor tertinggi sepanjang masa di USD 4.381,21 per ounce pada Senin (20/10/2025).

“Lonjakan volatilitas yang terjadi dalam sepekan terakhir memicu aksi ambil untung jangka pendek, meski tren jangka panjang emas masih kuat,” ujar Tai Wong, analis pasar logam independen.Menurut Wong, euforia kenaikan harga yang sempat didorong oleh ekspektasi penurunan suku bunga AS, ketidakpastian geopolitik, serta pembelian besar-besaran oleh bank sentral dunia, kini mulai mereda.

Di sisi lain, indeks dolar AS menguat 0,4%, membuat harga emas menjadi lebih mahal bagi pemegang mata uang lain, sehingga menekan permintaan.“Perbaikan sentimen pasar dan penguatan dolar telah menekan harga logam mulia, termasuk emas yang biasanya menjadi aset safe haven,” ujar analis Kitco Metals, Jim Wyckoff. Analis dari Citi memperkirakan harga emas akan memasuki fase konsolidasi 2–3 minggu ke depan, terutama setelah adanya kabar positif terkait kesepakatan perdagangan AS–China dan berakhirnya penutupan pemerintahan AS.

Harga Logam Mulia Lain Juga TerkoreksiPenurunan harga emas ikut menyeret logam mulia lainnya, Perak anjlok 7,6 persen, ke USD 48,49 per ounce, Platinum turun 5,9 persen, menjadi USD 1.541,85 per ounce dan Paladium merosot 5,3 persen ke USD 1.417,25 per ounce.

“Perak hari ini benar-benar terpuruk, dan koreksinya ikut menyeret logam mulia lain ke posisi lebih rendah,” tambah Wong.Para pelaku pasar kini menantikan rilis data indeks harga konsumen (CPI) AS untuk September, yang sempat tertunda akibat penutupan pemerintahan.

Data ini diyakini akan menjadi acuan utama bagi Federal Reserve (The Fed) dalam menentukan langkah pemangkasan suku bunga sebesar 25 basis poin pada pekan depan.

Sebagai aset tanpa imbal hasil, emas cenderung menguat saat suku bunga rendah, sehingga pergerakan kebijakan moneter The Fed masih akan menjadi faktor penentu arah harga emas dalam beberapa pekan mendatang.(mc/adakalteng/liputan6/cncb)

JAKARTA – Pemerintah semakin serius menabuh perang melawan praktik judi online.

Melalui kolaborasi antara Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sebanyak 23.929 rekening yang terindikasi digunakan untuk transaksi judi online resmi diblokir.

Pemblokiran masif ini merupakan hasil patroli siber intensif serta laporan masyarakat yang dikumpulkan oleh Kemkomdigi dari berbagai kanal pengaduan.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan, langkah tersebut menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam memutus aliran dana yang menopang aktivitas ilegal judi daring.

“Kami ingin memastikan seluruh jalur transaksi keuangan yang terkait dengan judi online benar-benar terhenti. Ini bagian dari komitmen kami untuk melindungi masyarakat dari dampak sosial dan ekonomi yang merugikan,” ujar Meutya di Kantor Kemkomdigi, Jakarta Pusat, Selasa (14/10/2025).

Ia menambahkan, pemberantasan judi online tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Partisipasi publik sangat diperlukan untuk mempercepat penindakan dan mempersempit ruang gerak para pelaku.

“Kami mengajak masyarakat menjadi bagian dari pengawasan digital. Laporkan situs, akun, atau rekening yang dicurigai terlibat dalam aktivitas judi online,” tegasnya.

Kemkomdigi pun membuka sejumlah kanal pelaporan resmi yang mudah diakses masyarakat, seperti aduankonten.id untuk melaporkan konten bermuatan judi online, serta cekrekening.id untuk mengadukan rekening yang dicurigai digunakan dalam transaksi judi.

Langkah tegas ini diharapkan mampu menekan praktik perjudian digital yang semakin marak dan meresahkan, sekaligus menciptakan ruang digital yang lebih aman dan bersih bagi seluruh pengguna internet di Indonesia. (mc/adakalteng/kemkomdigi/ojk)

JAKARTA – Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) H. Edy Pratowo menyoroti tajam penurunan alokasi Dana Transfer dan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat yang terjadi di hampir seluruh daerah di Indonesia. Ia menilai kondisi tersebut berpotensi memperlambat pelaksanaan program prioritas dan memperlebar ketimpangan pembangunan antarwilayah.Dalam Rapat Koordinasi Nasional bersama Kementerian Keuangan RI, Rabu (8/10/2025),

Edy mengungkapkan bahwa sejumlah provinsi di Kalimantan mengalami penurunan alokasi dana yang cukup drastis. Berdasarkan data, Kalimantan Tengah tercatat turun hingga 45 persen, Kalimantan Selatan 46 persen, sementara Kalimantan Timur mencapai 73 persen.“Fenomena ini bukan hanya terjadi di Kalimantan, tetapi hampir merata di seluruh Indonesia. Dampaknya, banyak program pembangunan terancam tertunda.

Meski begitu, kami memahami bahwa kebijakan fiskal nasional memang memerlukan ruang evaluasi dan penyesuaian,” jelas Edy.Lebih lanjut, Edy menyoroti ketimpangan dalam mekanisme pembagian DBH yang menurutnya belum sepenuhnya mencerminkan kontribusi ekonomi daerah. Ia mencontohkan, Kalimantan Timur sebagai daerah penghasil utama sumber daya alam hanya menerima sekitar Rp10 miliar, jumlah yang bahkan lebih kecil dari beberapa provinsi non-penghasil.

“Kami tidak dalam posisi menyalahkan, tetapi ingin mengajak semua pihak meninjau kembali prinsip keadilan fiskal. Pemerataan pembangunan nasional hanya bisa terwujud jika pembagian dana sesuai dengan kontribusi dan kebutuhan riil daerah,” tegasnya.Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal terkait menjelaskan, penyesuaian formula transfer ke daerah dilakukan mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD).

Regulasi ini menata ulang mekanisme distribusi dana agar lebih efisien dan tepat sasaran.Edy menyambut baik rencana evaluasi kebijakan transfer dana daerah yang dijadwalkan pada triwulan pertama tahun 2026, dan berharap langkah tersebut dapat memperkuat pemerataan fiskal serta kemandirian daerah.“Bapak Menteri Keuangan telah menegaskan, tidak boleh ada dana publik yang mengendap di pusat. Dana harus segera menggerakkan ekonomi daerah. Prinsip ini sepenuhnya kami dukung,” ujarnya.Wagub Edy menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tetap mendukung arah kebijakan fiskal nasional, dengan harapan agar evaluasi mendatang mempertimbangkan kondisi faktual di lapangan.

“Kami percaya, melalui dialog terbuka dan sinergi yang kuat antara pusat dan daerah, akan lahir kebijakan fiskal yang lebih berkeadilan. Kalimantan Tengah siap menjadi bagian dari upaya memperkuat kemandirian fiskal sekaligus mendorong percepatan pembangunan nasional,” pungkasnya.(mc/adakalteng/diskominfosantikkalteng)