SAMPIT – Ketegangan menyeruak di wilayah Kecamatan Cempaga, Kabupaten Kotawaringin Timur.

Salah satu perusahaan besar swasta (PBS) kelapa sawit yang mengeruk keuntungan di daerah tersebut yakni PT Borneo Sawit Perdana (BSP) tengah menjadi sorotan tajam.

Ditengah ajakan mereka agar masyarakat juga harus melindungi kegiatan investasi mereka justru sebaliknya saat diminta dukungan dinilai sangat melecehkan.

Perusahaan ini dinilai tidak menghargai—bahkan dituding melecehkan klub sepak bola kebanggaan masyarakat setempat, Cempaga All Star.

Pemicunya terbilang miris, dalam aksi penggalangan dana untuk pembinaan atlet muda agar bisa berlaga di ajang bergengsi sekelas kabupaten, HNR CUP 2 di Kota Sampit, PT BSP dilaporkan hanya menggelontorkan sumbangan sebesar Rp 500.000.

Nilai yang dianggap “receh” bagi sekelas perusahaan sawit raksasa ini sontak memicu amarah pengurus klub dan warga.

Pengurus Cempaga All Star, Ancah, tidak mampu menyembunyikan rasa kecewanya, bahkan meminta agar uang itu dikembalikan saja.

Menurutnya, kontribusi yang sangat minim tersebut merupakan bentuk nyata dari ketidakpedulian perusahaan terhadap pemuda dan pencinta olahraga di wilayah operasional mereka sendiri.

“Untuk event sekelas kabupaten, perhatian PT BSP ini sangat tidak sebanding. Mereka mengeruk keuntungan luar biasa dari bisnis kelapa sawit di tanah kami, tapi ketika pemuda lokal meminta dukungan untuk membawa nama baik daerah, tanggapannya hanya seperti ini. Kami merasa dilecehkan,” ujar Ancah dengan nada geram, Jumat 12 Juni 2026.

Bagi masyarakat Cempaga, sepak bola bukan sekadar permainan, melainkan marwah dan wadah positif bagi generasi muda untuk berprestasi.

Turnamen HNR CUP 2 di Sampit merupakan panggung penting bagi Cempaga All Star untuk menunjukkan taji.

Namun, harapan mendapat sokongan segar dari korporasi yang bertengger di wilayah mereka justru berbuah kekecewaan mendalam.

Hingga berita ini diturunkan, riak kekecewaan masyarakat Cempaga terus meluas.

Publik kini mempertanyakan sejauh mana komitmen Corporate Social Responsibility (CSR) PT BSP terhadap pemberdayaan masyarakat lokal ataukah keberadaan investasi hijau tersebut hanya manis di atas kertas namun gersang dalam realisasi sosial.

“Kita sudah tahu hanya seperti itu kepedulian mereka, jadi jika ada masalah jangan minta dukungan masyarakat lagi dengan dalih menjaga investasi,” tandasnya.(mc/adakalteng)

SAMPIT – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menegaskan pembangunan Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yonif TP) 923/Mentaya dilakukan di atas lahan milik TNI dan berada di luar wilayah yang saat ini disengketakan di pengadilan.

Penegasan tersebut disampaikan Asisten I Setda Kotim, Waren, dalam press rilis di Ruang Pers Gedung A Kantor Bupati Kotim, Jumat (22/5/2026), menyusul munculnya polemik dugaan penyerobotan lahan di kawasan pembangunan Yonif TP 923/Mentaya di Jalan Jenderal Sudirman Km 18, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang.

“Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur mendukung pembangunan Yonif TP 923/Mentaya.

Lokasi pembangunan berada di atas lahan TNI yang telah dikelola dan dikuasai Kodim 1015/Sampit sejak 1999 serta memiliki Surat Pernyataan Tanah (SPT) yang diregister kelurahan dan kecamatan,” ujar Waren.

Menurutnya, pembangunan Yonif TP 923/Mentaya merupakan bagian dari penguatan sistem pertahanan wilayah sekaligus menjaga stabilitas keamanan daerah.

Kehadiran batalyon tersebut juga diyakini akan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di sekitar kawasan pembangunan.

Pemkab Kotim meminta masyarakat tidak mudah terpengaruh informasi yang belum jelas kebenarannya dan tetap menjaga situasi daerah tetap kondusif.

“Kami mengimbau masyarakat agar tidak melakukan tindakan yang dapat menghambat pembangunan serta bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban daerah,” katanya.

Waren juga memastikan objek lahan yang diklaim oleh kelompok tani berbeda dengan titik pembangunan Yonif TP 923/Mentaya.

“Lahan yang sedang disengketakan di pengadilan berada di luar lokasi pembangunan Yonif TP 923/Mentaya,” tegasnya.

Sementara itu, Kaur Tuud Denzibang 1/XXII/Sampit Korem 102/Panju Panjung, Panca Setiawan menjelaskan, lahan seluas 75 hektare yang kini digunakan untuk pembangunan Yonif TP 923/Mentaya merupakan bagian dari aset TNI berdasarkan penunjukan Bupati pada 1996.

Ia mengatakan, sejak 1999 TNI mulai memanfaatkan lahan tersebut sebagai lapangan tembak sesuai SK Bupati.

“Awalnya kami menggarap untuk lapangan tembak ukuran 200 x 400 meter sesuai penunjukan lahan,” ujarnya.Namun, pada 2011 muncul klaim dari Kelompok Tani Hatan Tiring II setelah dilakukan pengecekan titik koordinat oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang menyebut arah penunjukan awal berbeda dari lokasi lapangan tembak saat itu.

Panca menyebut persoalan tersebut sempat diselesaikan melalui pengecekan lapangan bersama antara TNI dan kelompok tani dengan pemasangan empat patok batas yang disepakati kedua pihak.

“Pemasangan batas disaksikan Danramil, pihak Denzibang, Ketua Kelompok Tani Hatan Tiring II almarhum Muhran beserta pengurus dan anggota kelompok tani,” jelasnya.

Menurut Panca, saat itu kedua pihak sepakat terkait batas lahan dan tidak ada persoalan hingga 2023.

Sengketa kembali muncul setelah meninggalnya Ketua Kelompok Tani Hatan Tiring II dan adanya gugatan baru dari pihak lain.

“Yang disengketakan sebenarnya arah penunjukan SK Bupati tahun 1996, sedangkan lokasi pembangunan Yonif saat ini berada di zona berbeda dan di luar area sengketa,” tegasnya lagi.

Ia memastikan pembangunan Yonif TP 923/Mentaya saat ini dilakukan di area yang telah dikuasai Kodim 1015/Sampit dengan legalitas lahan seluas 75 hektare.

“Posisi pembangunan sekarang berada di luar titik sengketa,” katanya.Selain memperkuat pertahanan wilayah, keberadaan Yonif TP 923/Mentaya dinilai akan membawa dampak positif bagi masyarakat sekitar, mulai dari tumbuhnya pelaku UMKM hingga berkembangnya fasilitas pendidikan dan perdagangan.

“Dengan adanya batalyon, ekonomi masyarakat tentu akan bergerak. UMKM bisa tumbuh, begitu juga fasilitas umum seperti sekolah dan pasar,” tandas Panca.(mc/adakalteng)

SAMPIT – Munculnya isu viral terkait mobil ambulance yang disebut tidak diprioritaskan saat antre mengisi BBM di SPBU Samuda, Kecamatan Mentaya Hilir Selatan, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), dibantah pihak SPBU tersebut.

Pengawas SPBU Samuda, Hasbi, menegaskan bahwa sejak dahulu pihaknya sudah berkomitmen memprioritaskan kendaraan seperti ambulans saat mengisi BBM.

Secara tegas ia menyebut kendaraan ambulans tidak perlu ikut antre dan bisa langsung masuk untuk dilayani mengisi bahan bakar, karena ini sifatnya urgensi.

“Dari dahulu kami sudah komitmen memprioritaskan ambulance, mobil damkar, jadi tidak perlu ikut antre, langsung masuk saja,” tegasnya, Sabtu 16 Mei 2026.

Terkait tudingan adanya pelangsir BBM, Hasbi menyebut hal tersebut bukan ranah pihak SPBU.

Namun yang jelas, SPBU tetap memprioritaskan kendaraan ambulans. Di sisi lain juga saat ini memang banyak masyarakat yang mengante mengisi pertalite.

Kejadian tersebut juga disebut terekam jelas melalui CCTV SPBU. Dalam rekaman itu terlihat posisi ambulans sudah berada di depan antrean SPBU, namun kemudian kendaraan tersebut justru pergi meninggalkan lokasi tanpa sebab yang jelas.

“Ada videonya dia di depan. Tapi pergi. Yang kita sayangkan membangun opini memudian tiba-tiba memviralkan video yang hanya dari statement-nya sendiri,” ungkapnya.

Ia menyampaikan bahwa semua orang memang membutuhkan BBM, sehingga tidak bisa langsung menuding kendaraan yang mengisi sebagai pelangsir.

Menurutnya, jangan sampai muncul opini yang merugikan banyak pihak.“Semua orang perlu mengisi pertalite. Tidak bisa juga menuding mereka yang mengisi adalah pelangsir.

Jangan menggiring opini yang merugikan orang banyak,” katanya.Hasbi kembali menegaskan bahwa ke depan jika ada kendaraan ambulans yang hendak mengisi BBM, maka cukup langsung masuk ke area pengisian karena pasti akan diprioritaskan oleh petugas SPBU.

Terlebih para sopir ambulans juga paham tentang hal itu.“Kalau mau mengisi membawa mobil ambulance langsung masuk saja ke dalam, pasti dilayani dan diutamakan,” ujarnya.

Ia juga menepis anggapan bahwa pelayanan ambulans disamakan dengan kendaraan biasa. Menurutnya, kendaraan darurat tetap mendapat perlakuan khusus di SPBU tersebut.

Selain itu, ia meminta agar pengemudi ambulans ataupun kendaraan lain tidak perlu berdebat dengan sesama pengendara lain saat hendak mengisi BBM, karena kewenangan pengaturan pengisian berada di pihak SPBU.

Diketahui sebelumnya viral sebuah unggahan video keluhan dari seorang sopir ambulan yang mengaku kesulitan mengisi BBM di SPBU Samuda, Kecamatan Mentaya Hilir Selatan.

Dalam video yang beredar di media sosial itu, sopir ambulance tersebut menyampaikan dirinya hendak mengisi solar untuk menjemput pasien ke Sampit.

Namun saat SPBU mulai beroperasi, ia mengaku tidak mendapatkan prioritas pengisian dan justru terlibat antrean dengan kendaraan lain yang disebut diduga pelangsir BBM subsidi (mc/adakalteng)