KUALA PEMBUANG – Keterbatasan panjang landasan pacu atau runway Bandara Kuala Pembuang menjadi perhatian DPRD Kabupaten Seruyan.

Wakil Ketua DPRD Seruyan, Harsandi, mendesak pemerintah pusat segera merealisasikan pengembangan landasan pacu agar bandara tersebut mampu melayani pesawat berkapasitas lebih besar, termasuk jenis ATR 72.

Saat ini, runway Bandara Kuala Pembuang hanya memiliki panjang sekitar 1.200 meter.

Kondisi tersebut membuat kemampuan operasional bandara masih terbatas, yakni hanya dapat melayani pesawat jenis ATR 42 serta pesawat perintis seperti Susi Air.

Menurut Harsandi, perpanjangan landasan pacu merupakan kebutuhan mendesak untuk meningkatkan konektivitas dan membuka akses transportasi udara yang lebih memadai bagi masyarakat Seruyan.

Ia menyebutkan, Bupati Seruyan juga telah menyuarakan usulan pengembangan bandara tersebut dalam sejumlah forum dan rapat berskala nasional.

Pemerintah daerah berharap pemerintah pusat memberikan perhatian serius agar rencana tersebut dapat segera ditindaklanjuti.

“Ini juga sudah disampaikan oleh Pak Bupati melalui rapat-rapat berskala nasional. Pemerintah daerah mengimbau pemerintah pusat agar bisa melakukan pemanjangan runway bandara ini, sehingga nantinya pesawat-pesawat dengan kapasitas lebih besar dapat mendarat di Kuala Pembuang,” ujar Harsandi, Senin (9/11/2026).

Ia menilai, peningkatan fasilitas bandara tidak hanya berkaitan dengan kemudahan mobilitas masyarakat, tetapi juga menyangkut kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi situasi darurat.

Salah satu kondisi yang menjadi pertimbangan adalah bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang kerap memicu kabut asap di sejumlah wilayah Kalimantan.

Dalam situasi tersebut, keberadaan bandara yang relatif aman dari paparan asap dapat menjadi jalur transportasi alternatif yang sangat penting.

“Apalagi saat musim asap dan kebakaran, Seruyan memiliki keunggulan karena lokasi bandaranya berada di kawasan pesisir laut.

Sehingga relatif lebih aman dan masih berpotensi dimanfaatkan ketika daerah lain mengalami gangguan akibat kabut asap,” jelasnya.

Harsandi menegaskan, peningkatan kapasitas Bandara Kuala Pembuang harus menjadi perhatian bersama.

Selain memperpanjang runway, pemerintah pusat juga diharapkan mendukung pembenahan berbagai fasilitas penunjang agar pelayanan penerbangan semakin optimal.

DPRD Seruyan, lanjutnya, akan terus mengawal aspirasi tersebut dan mendorong pemerintah pusat agar tidak mengabaikan kebutuhan pengembangan infrastruktur transportasi udara di Kabupaten Seruyan.

“Mudah-mudahan kami dari lembaga DPRD ke depan juga terus mendorong dan mengimbau pemerintah pusat agar memberikan perhatian terhadap bandara ini, baik untuk perpanjangan runway maupun peningkatan fasilitas lainnya,” pungkasnya.(mc/adakalteng)

KUALA PEMBUANG – Wakil Bupati Seruyan, H. Supian, S.Ag., mendorong Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) Kabupaten Seruyan mengambil peran lebih besar dalam membina generasi muda Islam agar tumbuh menjadi pribadi religius, berakhlak mulia, kreatif, dan mampu bersaing di tengah perkembangan zaman.

Harapan tersebut disampaikannya saat menghadiri pelantikan sekaligus membuka kegiatan pembekalan pengurus Dewan Pengurus Daerah (DPD) BKPRMI Kabupaten Seruyan periode 2026–2031 di Masjid Fathul Jannah, Kamis (5/11/2026).

Dalam sambutannya, Supian menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi kepada seluruh pengurus yang baru dilantik.

Menurutnya, pelantikan tersebut bukan sekadar seremoni organisasi maupun pergantian kepengurusan, tetapi menjadi momentum untuk memperkuat komitmen dan tanggung jawab dalam menjalankan pengabdian kepada masyarakat.

“Pelantikan ini merupakan amanah sekaligus tanggung jawab besar. Saya berharap seluruh pengurus dapat menjalankan tugas dengan penuh keikhlasan, dedikasi, dan semangat kebersamaan, terutama dalam membina pemuda dan remaja masjid di Kabupaten Seruyan,” ujarnya.

Dia menilai, keberadaan BKPRMI memiliki posisi strategis di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi dan beragam tantangan sosial yang dihadapi generasi muda.

Organisasi tersebut diharapkan tidak hanya menjadi wadah berkumpul, tetapi juga mampu menghadirkan program pembinaan yang nyata dan berkelanjutan.

Supian berharap BKPRMI dapat melahirkan generasi muda yang tidak hanya kuat dalam nilai-nilai keagamaan, tetapi juga memiliki wawasan luas, kecerdasan, kreativitas, kemandirian, serta kepedulian terhadap lingkungan sosial.

“Generasi muda harus kita persiapkan agar memiliki bekal keimanan dan ketakwaan, sekaligus kemampuan menghadapi tantangan masa depan.

Masjid harus menjadi tempat yang nyaman bagi anak-anak muda untuk belajar, berkarya, berorganisasi, dan mengembangkan potensi diri,” tegasnya.

Lebih lanjut, dia menekankan bahwa pembangunan daerah tidak cukup hanya mengandalkan pembangunan fisik dan infrastruktur.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia juga harus menjadi perhatian utama, terutama dalam membentuk masyarakat yang beriman, berilmu, bertakwa, dan berakhlak mulia.

Karena itu, Supian mengajak seluruh pengurus masjid, tokoh agama, orang tua, serta elemen masyarakat untuk bersinergi mendukung pembinaan generasi muda melalui berbagai kegiatan positif di lingkungan masjid.

Menurutnya, dukungan dan keterlibatan semua pihak sangat diperlukan agar pemuda dan remaja memiliki ruang untuk berinovasi, berkreasi, serta menyalurkan energi dan kemampuan mereka ke arah yang bermanfaat.

“Pembinaan generasi muda bukan hanya menjadi tanggung jawab organisasi, tetapi membutuhkan dukungan bersama.

Mari kita berikan kesempatan kepada mereka untuk tumbuh, berkarya, dan berkontribusi bagi agama, masyarakat, serta pembangunan Kabupaten Seruyan,” ajaknya.

Di akhir sambutannya, Supian kembali mengucapkan selamat kepada seluruh pengurus DPD BKPRMI Kabupaten Seruyan periode 2026–2031.

Dia berharap kepengurusan baru mampu menjalankan amanah organisasi dengan baik dan menghadirkan kontribusi nyata bagi pembinaan umat serta kemajuan daerah.

“Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kekuatan, kemudahan, petunjuk, dan keberkahan kepada kita semua dalam menjalankan tugas dan pengabdian,” pungkasnya.(mc/adakalteng)

KUALA PEMBUANG – Pemerintah Kabupaten Seruyan memperkuat tata kelola data lintas perangkat daerah melalui Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Seruyan Tahun 2026.

Langkah ini dilakukan untuk memastikan setiap kebijakan pembangunan disusun berdasarkan data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat dipertanggung jawabkan.

Forum yang mengusung tema “Satu Data, Satu Langkah, Menuju Pembangunan Seruyan yang Lebih Baik” tersebut dibuka Wakil Bupati Seruyan H. Supian, S.Ag., di Aula Bapperida Kabupaten Seruyan, Rabu (4/11/2026).

Kegiatan ini melibatkan seluruh perangkat daerah, camat se-Kabupaten Seruyan, sekretaris perangkat daerah, serta jajaran perencana dari masing-masing instansi.

Kehadiran berbagai unsur tersebut diharapkan mampu menyatukan persepsi sekaligus memperkuat koordinasi dalam pengelolaan data sektoral.

Dalam laporan penyelenggaraan, Kepala Bapperida Kabupaten Seruyan Agung Setiawan, S.STP., M.Si.menjelaskan bahwa forum tersebut menjadi wadah untuk menyelaraskan proses pengumpulan, pengolahan, hingga pemanfaatan data yang dihasilkan setiap perangkat daerah.

“Salah satu agenda penting yang dibahas adalah menyepakati daftar data yang akan dikumpulkan dan diproduksi masing-masing instansi, termasuk menetapkan data prioritas sebagai bahan utama dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan daerah,” sampainya.

Agung juga menegaskan, Kabupaten Seruyan membutuhkan satu sumber data resmi yang terintegrasi melalui Portal Satu Data Kabupaten Seruyan.

Dengan demikian, potensi perbedaan angka maupun ketidaksinkronan informasi antarlembaga dapat diminimalkan.

“Selain meningkatkan konsistensi data, penerapan sistem tersebut juga diharapkan mampu mengurangi permintaan data secara berulang kepada perangkat daerah, memangkas beban pelaporan, serta mempermudah pemenuhan berbagai indikator kinerja pemerintahan,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Seruyan H. Supian, S.Ag., saat membacakan sambutan Bupati Seruyan menegaskan bahwa Forum Satu Data Indonesia merupakan bagian dari pelaksanaan kebijakan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden tentang Satu Data Indonesia.

Menurutnya, pengelolaan data tidak boleh dilakukan secara parsial oleh masing-masing instansi.

Seluruh perangkat daerah harus memiliki standar dan kesamaan persepsi agar informasi yang dihasilkan dapat digunakan secara terpadu.

“Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan merupakan kebutuhan mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Kualitas data akan sangat menentukan ketepatan pemerintah dalam merumuskan kebijakan dan menetapkan arah pembangunan,” demikian pesan yang disampaikan dalam sambutan tersebut.

Supian juga menekankan bahwa ketersediaan data berkualitas menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan pencapaian visi Kabupaten Seruyan dalam RPJMD 2025–2029, yakni Terwujudnya Transformasi Pembangunan Kabupaten Seruyan yang Berkelanjutan, Sejahtera, Adil, Maju, dan Amanah untuk Semua.Untuk mewujudkan hal tersebut, terdapat lima hal yang menjadi perhatian seluruh perangkat daerah.

Pertama, setiap perangkat daerah sebagai produsen data harus menjalankan prinsip Satu Data Indonesia, mencakup penerapan standar data, kelengkapan metadata, interoperabilitas, serta penggunaan kode referensi dan data induk.

Kedua, kualitas dan keakuratan data harus menjadi prioritas. Setiap informasi yang dihasilkan wajib diperbarui secara berkala agar tetap relevan dengan kondisi terkini dan layak dijadikan dasar pengambilan keputusan.

Ketiga, data yang tersedia tidak boleh sekadar menjadi pelengkap administrasi. Seluruh perangkat daerah diminta mengoptimalkan pemanfaatannya dalam penyusunan perencanaan, penganggaran, pengendalian, hingga monitoring dan evaluasi pembangunan.

Keempat, memperkuat koordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Seruyan sebagai mitra strategis dalam pembinaan statistik sektoral.

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang bertanggung jawab mengelola data di setiap perangkat daerah juga perlu dilakukan secara berkelanjutan.

Kelima, pemerintah daerah harus menjamin keterbukaan informasi sebagai bagian dari transparansi kepada masyarakat.

Namun, pelaksanaannya tetap wajib memperhatikan ketentuan perundang-undangan terkait keterbukaan informasi publik dan perlindungan data pribadi.

Melalui forum ini, Pemkab Seruyan berharap tercipta komitmen bersama untuk membangun sistem pengelolaan data yang lebih tertib, terintegrasi, dan berkesinambungan.

Tidak hanya menghasilkan kesepakatan mengenai tata kelola data, forum ini juga ditargetkan melahirkan rencana tindak lanjut yang konkret bagi seluruh perangkat daerah,” tutupnya.

Dengan demikian, data pemerintah tidak berhenti sebagai dokumen pelaporan, tetapi menjadi instrumen penting dalam menentukan prioritas, mengukur capaian, serta merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran dan berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat Kabupaten Seruyan.(mc/adakalteng)