Palangkaraya
Strategi Kalteng Atasi Karhutla: Gubernur Usulkan Normalisasi Sungai Dan Penguatan Zona Penyangga Ke Menhut
JAKARTA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) terus memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dalam pengelolaan sumber daya alam dan perlindungan lingkungan.
Upaya tersebut diwujudkan melalui pertemuan Gubernur Kalimantan Tengah H.Agustiar Sabran dengan Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Raja Juli Antoni, di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, Rabu (4/2/2026).
Pertemuan resmi ini membahas sejumlah isu strategis, mulai dari pengelolaan tata ruang, kesiapsiagaan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), hingga dukungan terhadap program ketahanan pangan nasional.
Dalam paparannya, Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menegaskan karakteristik wilayah Kalteng yang sebagian besar merupakan kawasan hutan, sehingga membutuhkan kebijakan khusus dalam pembangunan dan pengelolaan anggaran.
Dari total luas wilayah, sekitar 81 persen merupakan kawasan hutan, sementara sisanya 19 persen berstatus Area Penggunaan Lain (APL).
“APL ini berfungsi sebagai zona penyangga kawasan hutan. Perannya sangat vital dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan mencegah kerusakan lingkungan,” ujar Gubernur.
Ia menekankan pentingnya fleksibilitas dan optimalisasi pemanfaatan Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH-DR) untuk mendukung pembangunan infrastruktur di wilayah penyangga tersebut.
Menurutnya, penguatan infrastruktur lingkungan menjadi kunci dalam upaya mitigasi bencana, khususnya karhutla.Salah satu langkah yang disoroti adalah normalisasi sungai sebagai bagian dari penataan tata air.
Langkah ini dinilai krusial untuk menjaga ketersediaan air sepanjang tahun, mencegah banjir pada musim hujan, serta mempertahankan kelembapan lahan gambut saat musim kemarau guna menekan risiko kebakaran hutan dan lahan.
Selain isu lingkungan, Gubernur Agustiar Sabran menegaskan kesiapan Kalimantan Tengah dalam mendukung program strategis nasional di bidang ketahanan pangan.
“Pemerintah Provinsi Kalteng berkomitmen untuk menjadi salah satu penopang utama ketahanan pangan nasional, sesuai arahan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto,” ucap Agustiar Sabran.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni, didampingi Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki, menyambut positif berbagai usulan yang disampaikan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
Kementerian Kehutanan, kata dia, mendukung optimalisasi pemanfaatan DBH-DR untuk infrastruktur penunjang lingkungan, dengan tetap mengedepankan prinsip keberlanjutan ekosistem dan kolaborasi lintas sektor.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Kalteng Herson B. Aden, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalteng Agustan Saining, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalteng Juni Gultom, serta Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Kalteng Safiri.(mc/adakalteng)
Palangkaraya
Ribuan Warga Padati Pawai FBIM 2026, Gubernur: Efisiensi Anggaran Bukan Alasan Turunkan Kualitas Pelayanan
PALANGKA RAYA – Ribuan masyarakat memadati ruas Jalan RTA Milono, untuk menyaksikan pawai karnaval pembukaan Festival Budaya Isen Mulang 2026 yang berlangsung meriah dan penuh warna. Minggu, 17 Mei 2026.
Agenda budaya tahunan dalam rangka Hari Jadi Provinsi Kalimantan Tengah itu resmi dibuka langsung oleh Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran.
Dalam sambutannya, Gubernur menegaskan bahwa pelayanan masyarakat tetap menjadi prioritas utama pemerintah daerah meskipun saat ini kondisi anggaran tengah mengalami efisiensi.
Menurutnya, sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, olahraga, budaya, dan seni justru terus diperkuat melalui berbagai program unggulan daerah.
“Walaupun dalam kondisi efisiensi anggaran seperti ini, pelayanan masyarakat adalah prioritas kami.
Pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kegiatan olahraga, budaya dan seni serta sektor strategis lainnya justru kami tingkatkan kualitasnya dengan program-program unggulan seperti Kartu Huma Betang Sejahtera,” ujar Agustiar.
Ia juga menyampaikan bahwa APBD Kalimantan Tengah Tahun 2026 mengalami penurunan signifikan dibanding tahun sebelumnya.
Namun demikian, Pemerintah Provinsi tetap berupaya mengoptimalkan penggunaan anggaran secara efektif, terukur, dan tepat sasaran demi kepentingan masyarakat luas.
Menurut Agustiar, kemeriahan pembukaan Festival Isen Mulang tahun ini menjadi bukti bahwa kegiatan besar tidak selalu harus menggunakan anggaran fantastis.
Dengan manajemen yang baik, kegiatan tetap dapat berjalan meriah sekaligus efisien.Selain menyoroti pembangunan daerah, Gubernur turut mengajak masyarakat menjaga persatuan dalam keberagaman melalui semangat Huma Betang.
Ia menegaskan Kalimantan Tengah memiliki posisi strategis sebagai masa depan Indonesia sehingga generasi muda diminta terus menjaga budaya dan sejarah daerah.
Pawai karnaval Festival Isen Mulang 2026 diikuti berbagai peserta mulai dari pemerintah kabupaten dan kota, organisasi perangkat daerah, paguyuban hingga komunitas masyarakat.
Beragam mobil hias dan penampilan budaya ditampilkan peserta, mulai dari promosi seni budaya, produk unggulan daerah, pelayanan publik hingga potensi UMKM dan IKM.
Rute pawai dimulai dari Jalan RTA Milono menuju Stadion Sanaman Mantikei, sementara mobil hias melanjutkan perjalanan ke Jalan Murjani, Ahmad Yani hingga ke Sanaman Mantikei. (mc/adakalteng)
Palangkaraya
Pembatasan BBM di SPBU Palangka Raya Masih Tahap Evaluasi, Pengawasan Diperketat
PALANGKARAYA – Pemerintah Kota Palangka Raya melalui Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (DPKUKM) memastikan kebijakan pembatasan penjualan bahan bakar minyak (BBM) subsidi maupun nonsubsidi belum diberlakukan secara menyeluruh di seluruh SPBU di Kota Palangka Raya.
Keputusan tersebut diambil setelah pemerintah melakukan evaluasi terhadap kesiapan pelaksanaan di lapangan serta mempertimbangkan berbagai kondisi yang berkembang di masyarakat.
Langkah itu dilakukan agar penerapan kebijakan nantinya dapat berjalan efektif, tepat sasaran, dan tidak menimbulkan gangguan distribusi BBM.
Pemerintah kota menegaskan, hingga saat ini distribusi BBM masih berlangsung normal dan pengawasan terus diperketat guna memastikan stok tetap tersedia bagi masyarakat.
Selain itu, pemantauan terhadap penyaluran BBM di sejumlah SPBU juga dilakukan secara aktif untuk menjaga kelancaran distribusi sekaligus mengantisipasi potensi penyalahgunaan maupun penumpukan pembelian.
Pemkot Palangka Raya turut mengimbau masyarakat agar tidak panik serta tetap bijak dalam menggunakan BBM sesuai kebutuhan. Kerja sama masyarakat dinilai penting agar kondisi distribusi energi di daerah tetap aman dan terkendali.
“Pengawasan distribusi BBM tetap dilakukan secara aktif demi menjaga ketersediaan dan kelancaran penyaluran kepada masyarakat,” demikian disampaikan dalam keterangan resmi pemerintah.
Pemerintah berharap seluruh pihak dapat mendukung upaya pengawasan distribusi BBM agar kebijakan yang nantinya diterapkan benar-benar memberikan manfaat dan berjalan sesuai tujuan.(mc/adakalteng)
Palangkaraya
Dugaan Korupsi Hibah Rp20 Miliar, Kantor KPU Palangka Raya Digeledah Jaksa
Kejaksaan Negeri Palangka Raya menggeledah kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya terkait dugaan korupsi dana hibah Pilkada 2023–2024 dari Pemerintah Kota Palangka Raya.
Kepala Seksi Intelijen Kejari Palangka Raya, Hadiarto, membenarkan penggeledahan pada Selasa 28 April 2026 dari jam 15.00 wib sampai pukul 21.00 wib.
Ia menyebut tim penyidik mengamankan sejumlah dokumen penting terkait penggunaan dana hibah.
“Benar, ada pemeriksaan terkait pengelolaan dana hibah Pilkada 2023–2024 dari Pemko ke KPU Kota Palangka Raya,” ujar Hadiarto kepada awak media.
Dalam penggeledahan itu, penyidik menyisir sejumlah ruangan dan memeriksa berkas administrasi serta dokumen pertanggungjawaban keuangan.
Beberapa dokumen krusial turut disita sebagai bahan pendalaman.Meski berlangsung cukup lama, Kejari masih menutup rapat rincian temuan awal maupun potensi kerugian negara.
Hadiarto menegaskan, proses saat ini masih tahap pendalaman oleh tim penyidik.Hadiarto mengungkapkan, total dana hibah Pilkada yang dikucurkan Pemko Palangka Raya ke KPU mencapai Rp20 miliar.
“Dana hibah Pilkada dari Pemko Palangka Raya sebesar Rp20 miliar,” tegasnya.
Penggeledahan ini menguatkan indikasi adanya penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana hibah tersebut. Hingga kini, Kejari belum menetapkan tersangka. (mc/adakalteng)
-
Pendidikan2 years agoKKG Gugus I Halilintar Terus Dorong Guru Kotim Tingkatkan Kompetensi dan WORKSHOP
-
Kotawaringin Timur10 months agoBangun Kepercayaan Diri Generasi Muda, PT Excellent Training Centre Gelar Pelatihan Public Speaking Bersertifikat di Sampit
-
Pendidikan2 years agoSDN 4 Ketapang Sampit Dapatkan Obat Cacing Gratis
-
Kotawaringin Timur7 months agoAktifitas PT HAL Terancam Ditutup Ahli Waris Jika Tak Patuhi Adat dan Pengadilan
-
Berita Utama11 months agoPresiden Prabowo Pertama RI yang Hadir di Sidang Umum PBB
-
Lamandau10 months agoMediasi Bupati Lamandau Rizky Aditya Putra Berakhir Damai: PT SLR Sepakati Kompensasi dengan Warga
-
Berita Utama11 months agoPenumpang KM Dharma Rucitra VI Hilang Usai Melompat ke Laut di Perairan Sampit
-
Pemerintahan11 months agoCitra Pemprov Kalteng Tembus 85,9 Persen, Sinergi Media Jadi Kunci Transparansi Masyarakat
