Palangkaraya
Pemprov Kalteng Raih Penghargaan UHC Award 2026 Kategori Madya di Jakarta
JAKARTA – Upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) dalam memberikan perlindungan kesehatan menyeluruh bagi masyarakat kembali menuai pengakuan di tingkat nasional.
Pemprov Kalteng berhasil meraih Penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Award 2026 kategori Madya, yang diserahkan pada ajang nasional di Jakarta International Expo (JIEXPO) Kemayoran, Selasa (27/1/2026).
Penghargaan tersebut diberikan kepada pemerintah daerah yang dinilai konsisten dan memiliki komitmen kuat dalam menjamin akses layanan kesehatan melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Capaian ini mencerminkan keseriusan Pemprov Kalteng dalam memastikan seluruh masyarakat memperoleh layanan kesehatan yang adil, merata, dan terjangkau, sekaligus melindungi warga dari risiko jatuh miskin akibat beban biaya pengobatan.
Penghargaan UHC Award diterima langsung oleh Kepala Dinas Kesehatan Kalteng, Suyuti Syamsul, yang mewakili Gubernur Kalteng, dan diserahkan oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar.
Suyuti Syamsul menyampaikan bahwa penghargaan tersebut merupakan hasil dari sinergi erat antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten dan kota se-Kalimantan Tengah dalam memperluas dan menjaga keberlanjutan kepesertaan JKN.
“Per 31 Desember 2025, cakupan kepesertaan JKN di Kalimantan Tengah telah mencapai 100,18 persen. Artinya, seluruh penduduk, termasuk bayi yang baru lahir, telah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan dengan tingkat keaktifan mencapai 85,24 persen,” jelasnya.
Ia menambahkan, Pemprov Kalteng bersama pemerintah pusat secara bersama-sama menanggung iuran bagi 603.075 jiwa peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI).
Selain itu, pemerintah provinsi juga secara mandiri membiayai iuran JKN bagi 48.631 jiwa peserta dari segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP).
Kategori Madya dalam UHC Award mensyaratkan cakupan kepesertaan JKN di atas 95 persen dengan tingkat keaktifan peserta minimal 85 persen setiap bulan.
Selain itu, pemerintah daerah diwajibkan memberikan kontribusi signifikan melalui pembayaran iuran tambahan bagi peserta PBI sedikitnya 18 persen dari total jumlah penduduk.
“Capaian ini bukan hal yang mudah, karena membutuhkan konsistensi dan komitmen dalam pembayaran iuran, baik oleh peserta mandiri maupun pemerintah daerah.
Namun, ini menjadi bukti nyata keberpihakan pemerintah terhadap perlindungan kesehatan masyarakat,” tambah Suyuti.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar berharap capaian UHC di daerah tidak hanya dipertahankan, tetapi juga terus ditingkatkan.
“Tahun depan, daerah dengan kategori Madya harus naik ke kategori Utama. Sedangkan daerah yang sudah Utama diharapkan lebih fokus pada peningkatan kualitas layanan kesehatan,” tegasnya.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, menegaskan bahwa UHC Award merupakan bentuk apresiasi atas kepemimpinan dan komitmen pemerintah daerah dalam menyediakan layanan kesehatan yang setara, berkelanjutan, serta melindungi masyarakat dari risiko finansial akibat masalah kesehatan.
“Universal Health Coverage bukan sekadar capaian angka kepesertaan, tetapi wujud nyata komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kesehatan dan kesejahteraan warganya,” ujarnya.
Ia menambahkan, penilaian UHC Award dilakukan secara objektif dan terukur dengan mempertimbangkan cakupan kepesertaan JKN, tingkat keaktifan peserta, pendaftaran penduduk pada segmen PBPU Pemerintah Daerah, serta kepatuhan pembayaran iuran hingga September 2025.
UHC Award 2026 juga sejalan dengan Tujuan Ketiga Sustainable Development Goals (SDGs), yakni menjamin kehidupan yang sehat dan sejahtera bagi seluruh masyarakat.
Pemerintah berharap penghargaan ini dapat menjadi pemicu semangat bagi daerah lain untuk terus memperluas cakupan serta meningkatkan kualitas layanan kesehatan di Indonesia.(mc/adakalteng)
Palangkaraya
Ribuan Warga Padati Pawai FBIM 2026, Gubernur: Efisiensi Anggaran Bukan Alasan Turunkan Kualitas Pelayanan
PALANGKA RAYA – Ribuan masyarakat memadati ruas Jalan RTA Milono, untuk menyaksikan pawai karnaval pembukaan Festival Budaya Isen Mulang 2026 yang berlangsung meriah dan penuh warna. Minggu, 17 Mei 2026.
Agenda budaya tahunan dalam rangka Hari Jadi Provinsi Kalimantan Tengah itu resmi dibuka langsung oleh Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran.
Dalam sambutannya, Gubernur menegaskan bahwa pelayanan masyarakat tetap menjadi prioritas utama pemerintah daerah meskipun saat ini kondisi anggaran tengah mengalami efisiensi.
Menurutnya, sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, olahraga, budaya, dan seni justru terus diperkuat melalui berbagai program unggulan daerah.
“Walaupun dalam kondisi efisiensi anggaran seperti ini, pelayanan masyarakat adalah prioritas kami.
Pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kegiatan olahraga, budaya dan seni serta sektor strategis lainnya justru kami tingkatkan kualitasnya dengan program-program unggulan seperti Kartu Huma Betang Sejahtera,” ujar Agustiar.
Ia juga menyampaikan bahwa APBD Kalimantan Tengah Tahun 2026 mengalami penurunan signifikan dibanding tahun sebelumnya.
Namun demikian, Pemerintah Provinsi tetap berupaya mengoptimalkan penggunaan anggaran secara efektif, terukur, dan tepat sasaran demi kepentingan masyarakat luas.
Menurut Agustiar, kemeriahan pembukaan Festival Isen Mulang tahun ini menjadi bukti bahwa kegiatan besar tidak selalu harus menggunakan anggaran fantastis.
Dengan manajemen yang baik, kegiatan tetap dapat berjalan meriah sekaligus efisien.Selain menyoroti pembangunan daerah, Gubernur turut mengajak masyarakat menjaga persatuan dalam keberagaman melalui semangat Huma Betang.
Ia menegaskan Kalimantan Tengah memiliki posisi strategis sebagai masa depan Indonesia sehingga generasi muda diminta terus menjaga budaya dan sejarah daerah.
Pawai karnaval Festival Isen Mulang 2026 diikuti berbagai peserta mulai dari pemerintah kabupaten dan kota, organisasi perangkat daerah, paguyuban hingga komunitas masyarakat.
Beragam mobil hias dan penampilan budaya ditampilkan peserta, mulai dari promosi seni budaya, produk unggulan daerah, pelayanan publik hingga potensi UMKM dan IKM.
Rute pawai dimulai dari Jalan RTA Milono menuju Stadion Sanaman Mantikei, sementara mobil hias melanjutkan perjalanan ke Jalan Murjani, Ahmad Yani hingga ke Sanaman Mantikei. (mc/adakalteng)
Palangkaraya
Pembatasan BBM di SPBU Palangka Raya Masih Tahap Evaluasi, Pengawasan Diperketat
PALANGKARAYA – Pemerintah Kota Palangka Raya melalui Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (DPKUKM) memastikan kebijakan pembatasan penjualan bahan bakar minyak (BBM) subsidi maupun nonsubsidi belum diberlakukan secara menyeluruh di seluruh SPBU di Kota Palangka Raya.
Keputusan tersebut diambil setelah pemerintah melakukan evaluasi terhadap kesiapan pelaksanaan di lapangan serta mempertimbangkan berbagai kondisi yang berkembang di masyarakat.
Langkah itu dilakukan agar penerapan kebijakan nantinya dapat berjalan efektif, tepat sasaran, dan tidak menimbulkan gangguan distribusi BBM.
Pemerintah kota menegaskan, hingga saat ini distribusi BBM masih berlangsung normal dan pengawasan terus diperketat guna memastikan stok tetap tersedia bagi masyarakat.
Selain itu, pemantauan terhadap penyaluran BBM di sejumlah SPBU juga dilakukan secara aktif untuk menjaga kelancaran distribusi sekaligus mengantisipasi potensi penyalahgunaan maupun penumpukan pembelian.
Pemkot Palangka Raya turut mengimbau masyarakat agar tidak panik serta tetap bijak dalam menggunakan BBM sesuai kebutuhan. Kerja sama masyarakat dinilai penting agar kondisi distribusi energi di daerah tetap aman dan terkendali.
“Pengawasan distribusi BBM tetap dilakukan secara aktif demi menjaga ketersediaan dan kelancaran penyaluran kepada masyarakat,” demikian disampaikan dalam keterangan resmi pemerintah.
Pemerintah berharap seluruh pihak dapat mendukung upaya pengawasan distribusi BBM agar kebijakan yang nantinya diterapkan benar-benar memberikan manfaat dan berjalan sesuai tujuan.(mc/adakalteng)
Palangkaraya
Dugaan Korupsi Hibah Rp20 Miliar, Kantor KPU Palangka Raya Digeledah Jaksa
Kejaksaan Negeri Palangka Raya menggeledah kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya terkait dugaan korupsi dana hibah Pilkada 2023–2024 dari Pemerintah Kota Palangka Raya.
Kepala Seksi Intelijen Kejari Palangka Raya, Hadiarto, membenarkan penggeledahan pada Selasa 28 April 2026 dari jam 15.00 wib sampai pukul 21.00 wib.
Ia menyebut tim penyidik mengamankan sejumlah dokumen penting terkait penggunaan dana hibah.
“Benar, ada pemeriksaan terkait pengelolaan dana hibah Pilkada 2023–2024 dari Pemko ke KPU Kota Palangka Raya,” ujar Hadiarto kepada awak media.
Dalam penggeledahan itu, penyidik menyisir sejumlah ruangan dan memeriksa berkas administrasi serta dokumen pertanggungjawaban keuangan.
Beberapa dokumen krusial turut disita sebagai bahan pendalaman.Meski berlangsung cukup lama, Kejari masih menutup rapat rincian temuan awal maupun potensi kerugian negara.
Hadiarto menegaskan, proses saat ini masih tahap pendalaman oleh tim penyidik.Hadiarto mengungkapkan, total dana hibah Pilkada yang dikucurkan Pemko Palangka Raya ke KPU mencapai Rp20 miliar.
“Dana hibah Pilkada dari Pemko Palangka Raya sebesar Rp20 miliar,” tegasnya.
Penggeledahan ini menguatkan indikasi adanya penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana hibah tersebut. Hingga kini, Kejari belum menetapkan tersangka. (mc/adakalteng)
-
Pendidikan2 years agoKKG Gugus I Halilintar Terus Dorong Guru Kotim Tingkatkan Kompetensi dan WORKSHOP
-
Kotawaringin Timur10 months agoBangun Kepercayaan Diri Generasi Muda, PT Excellent Training Centre Gelar Pelatihan Public Speaking Bersertifikat di Sampit
-
Pendidikan2 years agoSDN 4 Ketapang Sampit Dapatkan Obat Cacing Gratis
-
Kotawaringin Timur7 months agoAktifitas PT HAL Terancam Ditutup Ahli Waris Jika Tak Patuhi Adat dan Pengadilan
-
Berita Utama11 months agoPresiden Prabowo Pertama RI yang Hadir di Sidang Umum PBB
-
Lamandau10 months agoMediasi Bupati Lamandau Rizky Aditya Putra Berakhir Damai: PT SLR Sepakati Kompensasi dengan Warga
-
Berita Utama11 months agoPenumpang KM Dharma Rucitra VI Hilang Usai Melompat ke Laut di Perairan Sampit
-
Pemerintahan11 months agoCitra Pemprov Kalteng Tembus 85,9 Persen, Sinergi Media Jadi Kunci Transparansi Masyarakat
