PALANGKA RAYA – Gubernur Kalimantan Tengah, H.Agustiar Sabran, menegaskan komitmen mempercepat reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Arahan tersebut disampaikan dalam pertemuan dengan seluruh pejabat dan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Aula Jayang Tingang, Rabu (18/2/2026).

Dalam arahannya, Gubernur menekankan tiga pilar utama kerja aparatur: integritas, loyalitas, dan profesionalitas.

Menurutnya, reformasi birokrasi harus berorientasi pada hasil nyata bukan sekadar menggugurkan kewajiban administratif dengan ukuran keberhasilan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Ia menilai tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel hanya bisa terwujud jika seluruh lini organisasi bekerja dengan sistem yang efektif, responsif, serta adaptif terhadap dinamika lapangan.

Dengan begitu, pembangunan di Kalimantan Tengah dapat berjalan lebih terarah, efisien, dan tepat sasaran.“Perubahan dimulai dari diri kita.

Bangun etos kerja yang disiplin, bertanggung jawab, dan berorientasi pelayanan. Mutu layanan publik menentukan keberhasilan pembangunan,” tegasnya di hadapan jajaran OPD.

Gubernur juga mengingatkan ASN agar menjaga netralitas dalam setiap dinamika sosial-politik, menghindari konflik kepentingan, serta menutup ruang penyalahgunaan kewenangan.

Pejabat struktural dari Eselon II hingga Eselon IV diminta lebih peka membaca isu sosial dan bergerak cepat merespons persoalan di tengah masyarakat.

Lebih lanjut, ia menginstruksikan seluruh perangkat daerah mengawal implementasi Program Kartu Huma Betang Sejahtera secara ketat agar tepat sasaran dan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan warga.

Program tersebut diharapkan menjadi salah satu pengungkit percepatan pembangunan daerah menuju Kalimantan Tengah yang makin berkah, maju, dan sejahtera dalam menyongsong Indonesia Emas 2045.

“Saya minta seluruh ASN bekerja dengan hati, menjaga integritas, dan memperkuat kolaborasi lintas sektor.

Reformasi birokrasi harus menjadi gerakan kolektif, zero tolerance terhadap penyalahgunaan wewenang.

Pastikan Kartu Huma Betang Sejahtera benar-benar menyentuh penerima manfaat,” tandasnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Edy Pratowo, menekankan pentingnya disiplin kerja aparatur serta dukungan penuh terhadap program prioritas nasional, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ia meminta seluruh perangkat daerah memastikan kesiapan teknis dan administrasi jelang peluncuran Kartu Huma Betang Sejahtera.Plt. Sekretaris Daerah Kalimantan Tengah, Leonard S. Ampung, menambahkan bahwa pengawasan pelaksanaan program harus diperketat dan dilakukan berjenjang.

Seluruh kepala perangkat daerah diminta aktif melakukan pendampingan hingga ke tingkat desa dan kelurahan agar manfaat program tepat sasaran sesuai ketentuan.

Kegiatan pengarahan tersebut dihadiri Wakil Gubernur, Plt. Sekda, para kepala OPD, serta seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.(mc/adakalteng)

PALANGKA RAYA – Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) Agustiar Sabran menerima kunjungan silaturahmi Staf Khusus Presiden Republik Indonesia Bidang Ekonomi Kreatif, Yovie Widianto, di Istana Isen Mulang, Rumah Jabatan Gubernur Kalteng, Selasa (10/2/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur menegaskan bahwa kehadiran Staf Khusus Presiden menjadi momentum strategis untuk mempererat kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Pemerintah Pusat, khususnya dalam penguatan sektor ekonomi kreatif.

“Kunjungan tersebut bukan sekadar ajang silaturahmi, tetapi juga langkah awal mempercepat pengembangan ekonomi kreatif di daerah.

Kami menilai dukungan pemerintah pusat sangat penting dalam mengoptimalkan potensi kreatif yang dimiliki Kalteng,” kata Agustiar.

Gubernur menjelaskan, Kalteng memiliki kekuatan besar di sektor ekonomi kreatif yang bertumpu pada kekayaan seni budaya, kerajinan tradisional, hingga kreativitas masyarakat yang berakar pada falsafah Huma Betang.

“Potensi seni, budaya, kriya, musik, serta produk UMKM berbasis kearifan lokal perlu terus dikembangkan agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas sekaligus memberikan dampak ekonomi nyata bagi masyarakat,” ujar Agustiar.

Selain itu, Gubernur menegaskan komitmen Pemprov Kalteng dalam mendukung program prioritas nasional yang selaras dengan ASTA CITA Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

“Penguatan ekonomi kreatif menjadi salah satu kunci dalam mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ucap Agustiar.

Sementara itu, Staf Khusus Presiden RI Bidang Ekonomi Kreatif Yovie Widianto menyampaikan apresiasi terhadap potensi dan kualitas sumber daya manusia pelaku ekonomi kreatif di Kalimantan Tengah.

“Saya menilai pelaku ekonomi kreatif di daerah tersebut memiliki semangat, kemampuan, dan kualitas SDM yang sangat baik, bahkan mampu bersaing di tingkat nasional,” katanya.

Yovie juga menekankan bahwa keterbatasan bukan menjadi penghalang dalam menciptakan karya, justru dapat melahirkan inovasi apabila didukung oleh kolaborasi yang kuat, ekosistem kreatif yang sehat, serta infrastruktur yang memadai.

Menurutnya, dengan fokus pada peningkatan kualitas SDM dan penguatan ekosistem ekonomi kreatif, Kalimantan Tengah memiliki peluang besar untuk tumbuh menjadi salah satu pusat ekonomi kreatif unggulan di Kalimantan.

“Pertemuan ini menjadi ruang bertukar gagasan sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam mendorong kemajuan sektor ekonomi kreatif di Kalimantan Tengah, serta mempererat sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat,” pungkasnya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut unsur FORKOPIMDA, Wakil Ketua II DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Muhammad Ansyari, Rektor UIN Palangka Raya Ahmad Dakhoir, serta sejumlah Kepala OPD terkait.(mc/adakalteng)

JAKARTA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) terus memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dalam pengelolaan sumber daya alam dan perlindungan lingkungan.

Upaya tersebut diwujudkan melalui pertemuan Gubernur Kalimantan Tengah H.Agustiar Sabran dengan Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Raja Juli Antoni, di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, Rabu (4/2/2026).

Pertemuan resmi ini membahas sejumlah isu strategis, mulai dari pengelolaan tata ruang, kesiapsiagaan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), hingga dukungan terhadap program ketahanan pangan nasional.

Dalam paparannya, Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menegaskan karakteristik wilayah Kalteng yang sebagian besar merupakan kawasan hutan, sehingga membutuhkan kebijakan khusus dalam pembangunan dan pengelolaan anggaran.

Dari total luas wilayah, sekitar 81 persen merupakan kawasan hutan, sementara sisanya 19 persen berstatus Area Penggunaan Lain (APL).

“APL ini berfungsi sebagai zona penyangga kawasan hutan. Perannya sangat vital dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan mencegah kerusakan lingkungan,” ujar Gubernur.

Ia menekankan pentingnya fleksibilitas dan optimalisasi pemanfaatan Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH-DR) untuk mendukung pembangunan infrastruktur di wilayah penyangga tersebut.

Menurutnya, penguatan infrastruktur lingkungan menjadi kunci dalam upaya mitigasi bencana, khususnya karhutla.Salah satu langkah yang disoroti adalah normalisasi sungai sebagai bagian dari penataan tata air.

Langkah ini dinilai krusial untuk menjaga ketersediaan air sepanjang tahun, mencegah banjir pada musim hujan, serta mempertahankan kelembapan lahan gambut saat musim kemarau guna menekan risiko kebakaran hutan dan lahan.

Selain isu lingkungan, Gubernur Agustiar Sabran menegaskan kesiapan Kalimantan Tengah dalam mendukung program strategis nasional di bidang ketahanan pangan.

“Pemerintah Provinsi Kalteng berkomitmen untuk menjadi salah satu penopang utama ketahanan pangan nasional, sesuai arahan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto,” ucap Agustiar Sabran.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni, didampingi Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki, menyambut positif berbagai usulan yang disampaikan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Kementerian Kehutanan, kata dia, mendukung optimalisasi pemanfaatan DBH-DR untuk infrastruktur penunjang lingkungan, dengan tetap mengedepankan prinsip keberlanjutan ekosistem dan kolaborasi lintas sektor.

Pertemuan tersebut turut dihadiri Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Kalteng Herson B. Aden, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalteng Agustan Saining, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalteng Juni Gultom, serta Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Kalteng Safiri.(mc/adakalteng)