Palangkaraya
Pastikan Kartu Huma Betang Sejahtera Tepat Sasaran, Gubernur Kalteng Minta ASN Bekerja dengan Hati
PALANGKA RAYA – Gubernur Kalimantan Tengah, H.Agustiar Sabran, menegaskan komitmen mempercepat reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
Arahan tersebut disampaikan dalam pertemuan dengan seluruh pejabat dan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Aula Jayang Tingang, Rabu (18/2/2026).
Dalam arahannya, Gubernur menekankan tiga pilar utama kerja aparatur: integritas, loyalitas, dan profesionalitas.
Menurutnya, reformasi birokrasi harus berorientasi pada hasil nyata bukan sekadar menggugurkan kewajiban administratif dengan ukuran keberhasilan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Ia menilai tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel hanya bisa terwujud jika seluruh lini organisasi bekerja dengan sistem yang efektif, responsif, serta adaptif terhadap dinamika lapangan.
Dengan begitu, pembangunan di Kalimantan Tengah dapat berjalan lebih terarah, efisien, dan tepat sasaran.“Perubahan dimulai dari diri kita.
Bangun etos kerja yang disiplin, bertanggung jawab, dan berorientasi pelayanan. Mutu layanan publik menentukan keberhasilan pembangunan,” tegasnya di hadapan jajaran OPD.
Gubernur juga mengingatkan ASN agar menjaga netralitas dalam setiap dinamika sosial-politik, menghindari konflik kepentingan, serta menutup ruang penyalahgunaan kewenangan.
Pejabat struktural dari Eselon II hingga Eselon IV diminta lebih peka membaca isu sosial dan bergerak cepat merespons persoalan di tengah masyarakat.
Lebih lanjut, ia menginstruksikan seluruh perangkat daerah mengawal implementasi Program Kartu Huma Betang Sejahtera secara ketat agar tepat sasaran dan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan warga.
Program tersebut diharapkan menjadi salah satu pengungkit percepatan pembangunan daerah menuju Kalimantan Tengah yang makin berkah, maju, dan sejahtera dalam menyongsong Indonesia Emas 2045.
“Saya minta seluruh ASN bekerja dengan hati, menjaga integritas, dan memperkuat kolaborasi lintas sektor.
Reformasi birokrasi harus menjadi gerakan kolektif, zero tolerance terhadap penyalahgunaan wewenang.
Pastikan Kartu Huma Betang Sejahtera benar-benar menyentuh penerima manfaat,” tandasnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Edy Pratowo, menekankan pentingnya disiplin kerja aparatur serta dukungan penuh terhadap program prioritas nasional, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ia meminta seluruh perangkat daerah memastikan kesiapan teknis dan administrasi jelang peluncuran Kartu Huma Betang Sejahtera.Plt. Sekretaris Daerah Kalimantan Tengah, Leonard S. Ampung, menambahkan bahwa pengawasan pelaksanaan program harus diperketat dan dilakukan berjenjang.
Seluruh kepala perangkat daerah diminta aktif melakukan pendampingan hingga ke tingkat desa dan kelurahan agar manfaat program tepat sasaran sesuai ketentuan.
Kegiatan pengarahan tersebut dihadiri Wakil Gubernur, Plt. Sekda, para kepala OPD, serta seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.(mc/adakalteng)
Palangkaraya
Ribuan Warga Padati Pawai FBIM 2026, Gubernur: Efisiensi Anggaran Bukan Alasan Turunkan Kualitas Pelayanan
PALANGKA RAYA – Ribuan masyarakat memadati ruas Jalan RTA Milono, untuk menyaksikan pawai karnaval pembukaan Festival Budaya Isen Mulang 2026 yang berlangsung meriah dan penuh warna. Minggu, 17 Mei 2026.
Agenda budaya tahunan dalam rangka Hari Jadi Provinsi Kalimantan Tengah itu resmi dibuka langsung oleh Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran.
Dalam sambutannya, Gubernur menegaskan bahwa pelayanan masyarakat tetap menjadi prioritas utama pemerintah daerah meskipun saat ini kondisi anggaran tengah mengalami efisiensi.
Menurutnya, sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, olahraga, budaya, dan seni justru terus diperkuat melalui berbagai program unggulan daerah.
“Walaupun dalam kondisi efisiensi anggaran seperti ini, pelayanan masyarakat adalah prioritas kami.
Pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kegiatan olahraga, budaya dan seni serta sektor strategis lainnya justru kami tingkatkan kualitasnya dengan program-program unggulan seperti Kartu Huma Betang Sejahtera,” ujar Agustiar.
Ia juga menyampaikan bahwa APBD Kalimantan Tengah Tahun 2026 mengalami penurunan signifikan dibanding tahun sebelumnya.
Namun demikian, Pemerintah Provinsi tetap berupaya mengoptimalkan penggunaan anggaran secara efektif, terukur, dan tepat sasaran demi kepentingan masyarakat luas.
Menurut Agustiar, kemeriahan pembukaan Festival Isen Mulang tahun ini menjadi bukti bahwa kegiatan besar tidak selalu harus menggunakan anggaran fantastis.
Dengan manajemen yang baik, kegiatan tetap dapat berjalan meriah sekaligus efisien.Selain menyoroti pembangunan daerah, Gubernur turut mengajak masyarakat menjaga persatuan dalam keberagaman melalui semangat Huma Betang.
Ia menegaskan Kalimantan Tengah memiliki posisi strategis sebagai masa depan Indonesia sehingga generasi muda diminta terus menjaga budaya dan sejarah daerah.
Pawai karnaval Festival Isen Mulang 2026 diikuti berbagai peserta mulai dari pemerintah kabupaten dan kota, organisasi perangkat daerah, paguyuban hingga komunitas masyarakat.
Beragam mobil hias dan penampilan budaya ditampilkan peserta, mulai dari promosi seni budaya, produk unggulan daerah, pelayanan publik hingga potensi UMKM dan IKM.
Rute pawai dimulai dari Jalan RTA Milono menuju Stadion Sanaman Mantikei, sementara mobil hias melanjutkan perjalanan ke Jalan Murjani, Ahmad Yani hingga ke Sanaman Mantikei. (mc/adakalteng)
Palangkaraya
Pembatasan BBM di SPBU Palangka Raya Masih Tahap Evaluasi, Pengawasan Diperketat
PALANGKARAYA – Pemerintah Kota Palangka Raya melalui Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (DPKUKM) memastikan kebijakan pembatasan penjualan bahan bakar minyak (BBM) subsidi maupun nonsubsidi belum diberlakukan secara menyeluruh di seluruh SPBU di Kota Palangka Raya.
Keputusan tersebut diambil setelah pemerintah melakukan evaluasi terhadap kesiapan pelaksanaan di lapangan serta mempertimbangkan berbagai kondisi yang berkembang di masyarakat.
Langkah itu dilakukan agar penerapan kebijakan nantinya dapat berjalan efektif, tepat sasaran, dan tidak menimbulkan gangguan distribusi BBM.
Pemerintah kota menegaskan, hingga saat ini distribusi BBM masih berlangsung normal dan pengawasan terus diperketat guna memastikan stok tetap tersedia bagi masyarakat.
Selain itu, pemantauan terhadap penyaluran BBM di sejumlah SPBU juga dilakukan secara aktif untuk menjaga kelancaran distribusi sekaligus mengantisipasi potensi penyalahgunaan maupun penumpukan pembelian.
Pemkot Palangka Raya turut mengimbau masyarakat agar tidak panik serta tetap bijak dalam menggunakan BBM sesuai kebutuhan. Kerja sama masyarakat dinilai penting agar kondisi distribusi energi di daerah tetap aman dan terkendali.
“Pengawasan distribusi BBM tetap dilakukan secara aktif demi menjaga ketersediaan dan kelancaran penyaluran kepada masyarakat,” demikian disampaikan dalam keterangan resmi pemerintah.
Pemerintah berharap seluruh pihak dapat mendukung upaya pengawasan distribusi BBM agar kebijakan yang nantinya diterapkan benar-benar memberikan manfaat dan berjalan sesuai tujuan.(mc/adakalteng)
Palangkaraya
Dugaan Korupsi Hibah Rp20 Miliar, Kantor KPU Palangka Raya Digeledah Jaksa
Kejaksaan Negeri Palangka Raya menggeledah kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya terkait dugaan korupsi dana hibah Pilkada 2023–2024 dari Pemerintah Kota Palangka Raya.
Kepala Seksi Intelijen Kejari Palangka Raya, Hadiarto, membenarkan penggeledahan pada Selasa 28 April 2026 dari jam 15.00 wib sampai pukul 21.00 wib.
Ia menyebut tim penyidik mengamankan sejumlah dokumen penting terkait penggunaan dana hibah.
“Benar, ada pemeriksaan terkait pengelolaan dana hibah Pilkada 2023–2024 dari Pemko ke KPU Kota Palangka Raya,” ujar Hadiarto kepada awak media.
Dalam penggeledahan itu, penyidik menyisir sejumlah ruangan dan memeriksa berkas administrasi serta dokumen pertanggungjawaban keuangan.
Beberapa dokumen krusial turut disita sebagai bahan pendalaman.Meski berlangsung cukup lama, Kejari masih menutup rapat rincian temuan awal maupun potensi kerugian negara.
Hadiarto menegaskan, proses saat ini masih tahap pendalaman oleh tim penyidik.Hadiarto mengungkapkan, total dana hibah Pilkada yang dikucurkan Pemko Palangka Raya ke KPU mencapai Rp20 miliar.
“Dana hibah Pilkada dari Pemko Palangka Raya sebesar Rp20 miliar,” tegasnya.
Penggeledahan ini menguatkan indikasi adanya penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana hibah tersebut. Hingga kini, Kejari belum menetapkan tersangka. (mc/adakalteng)
-
Pendidikan1 year agoKKG Gugus I Halilintar Terus Dorong Guru Kotim Tingkatkan Kompetensi dan WORKSHOP
-
Kotawaringin Timur9 months agoBangun Kepercayaan Diri Generasi Muda, PT Excellent Training Centre Gelar Pelatihan Public Speaking Bersertifikat di Sampit
-
Pendidikan1 year agoSDN 4 Ketapang Sampit Dapatkan Obat Cacing Gratis
-
Kotawaringin Timur5 months agoAktifitas PT HAL Terancam Ditutup Ahli Waris Jika Tak Patuhi Adat dan Pengadilan
-
Berita Utama9 months agoPresiden Prabowo Pertama RI yang Hadir di Sidang Umum PBB
-
Lamandau9 months agoMediasi Bupati Lamandau Rizky Aditya Putra Berakhir Damai: PT SLR Sepakati Kompensasi dengan Warga
-
Pemerintahan9 months agoCitra Pemprov Kalteng Tembus 85,9 Persen, Sinergi Media Jadi Kunci Transparansi Masyarakat
-
Berita Utama10 months agoPenumpang KM Dharma Rucitra VI Hilang Usai Melompat ke Laut di Perairan Sampit
