Sampit – Maraknya aksi kriminalitas di Kota Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), membuat masyarakat menjadi resah dan mempertanyakan kinerjan Aparat Penegak Hukum (APH).

Dalam beberapa minggu terakhir, sejumlah aksi kriminalitas dari pencurian hingga perampokan terjadi dalam waktu yang berdekatan. Hal ini membuat masyarakat menjadi khawatir.

Beberapa kejadian itu diantaranya, aksi didudga perampokan di Perumahan Pandawa, Kecamatan MB Ketapang, 20 Februari 2026, membuat korban mengalami luka bacok dibagian wajah dan tangan korban.

Berikutnya, perampokan di gerai Agen Brilink di Jalan HM Arsyad di depan toko swalayan, Kecamatan MB Ketapang, 20 Februari 2026, pelaku membawa senjata tajam dan menodong karyawan hingga berhasil menggasak uang senilai Rp. 9 juta rupiah.

Kemudian, pencurian dikawasan stadion 29 November Sampit, 22 Februari 2026, aksi pelaku terbilang nekat lantaran beraksi saat kondisi sekitar ramai warga sedang beraktifitas.

Hal serupa juga terjadi di halaman minimarket yang berada di Jalan Ahmad Yani, Kecamatan MB Ketapang, Selasa, 24 Februari 2026, sebuah helm milik karyawan digasak oleh pencuri saat situasi tengah ramai.

Terbaru, aksi pembobolan gerai Agen Brilink juga terjadi di Jalan Cristopel Mihing, Kecamatan Baamang, 25 Februari 2026, pelaku seorang pria berpakaian hitam dan menutupi wajahnya dengan masker terekam kamera pengawas CCTV saat hendak menggasak barang-barang milik korban.

Dari beberapa kejadian tersebut, masyarakat meminta pihak aparat untuk berintdak tegas kepada pelaku kejahatan, serta meningkatkan keamanan di lingkungan masyarakat.

“Dalam beberapa hari terakhir ini terutama pada saat memasuki bulan ramadan aksi pencurian marak, saya berharap aparat dapat bertindak agar tidak menjadi keresahan di masyarakat,” kata Zainul Amin pemilik usaha toko sembako, Rabu, 25 Februari 2026 Tidak hanya itu, ia juga berharap aparat kepolisian dapat mengungkap peristiwa pencurian dan perampokan tersebut, sehingga tidak ada pelaku tidak kejahatan yang masih bekeliaran di Kota Sampit.

“Kadang saya juga masih khawatir, karena pelaku juga belum tertangkap. Saya yang sehari-hari berjaga di toko selalu waspada terhadap orang yang mencurigakan,” ungkapnya. (mc/adakalteng)

SAMPIT – Aksi unjuk rasa yang digelar oleh massa dari Tantara Lawung Adat Mandau Talawang di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur pada Jumat (13/2/2026) berbuntut panjang.

Demonstrasi yang dipicu pencabutan rekomendasi Kerja Sama Operasional (KSO) dengan Agrinas Palma Nusantara kini berujung proses hukum.

Ketua DPRD Kotim, Rimbun, resmi melaporkan koordinator lapangan (korlap) aksi unjuk rasa bernama Wanto ke Polres Kotawaringin Timur pada Sabtu (15/2/2026).

Laporan tersebut dilayangkan atas dugaan pencemaran nama baik dan serangan terhadap kehormatan pribadi.

“Saya melapor sebagai warga negara, bukan membawa jabatan Ketua DPRD.

Yang saya persoalkan adalah orasi kemarin yang saya nilai mengandung fitnah dan menyerang pribadi saya,” kata Rimbun kepada wartawan usai membuat laporan.

Ia menegaskan keberatan atas tudingan yang disampaikan dalam orasi korlap Mandau Telawang.

Dalam orasi itu, Rimbun disebut menerima uang Rp200 juta per koperasi terkait penerbitan rekomendasi KSO. Jika dikalikan 24 koperasi, total tudingan mencapai Rp4,8 miliar.

“Itu bukan lagi sekadar dugaan, tapi seolah-olah saya sudah menerima uang dan diminta mempertanggungjawabkannya. Kapan saya terima? Siapa yang memberi? Koperasi yang mana? Semua tidak jelas,” tegasnya.

Rimbun menjelaskan, sejak Mei 2025 dirinya hanya berperan menjembatani komunikasi antara koperasi, kelompok tani, dan perusahaan mitra agar pola kemitraan berjalan sesuai aturan, pasca penertiban kawasan hutan melalui Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025.

Dari total 10 koperasi dan dua kelompok tani yang difasilitasi, tiga koperasi mendapatkan skema KSO, tujuh koperasi menerima SPK, satu kelompok tani memperoleh KSO, dan satu kelompok tani menerima SPK.

Namun, tiga rekomendasi kemudian dicabut karena dinilai tidak memenuhi persyaratan administrasi dan berpotensi melanggar ketentuan yang berlaku.

“Pencabutan itu ada dasar hukumnya. Ada koperasi dan kelompok tani yang tidak memenuhi syarat serta bertentangan dengan ketentuan di Agrinas Palma Nusantara dan regulasi nasional,” ujarnya.

Ia mengaku dampak dari tudingan tersebut sangat merugikan secara pribadi. Isu itu, menurutnya, telah menyebar luas hingga ke luar daerah.

“Banyak pihak menghubungi saya. Isu ini sudah sampai ke pusat. Nama baik saya dipertaruhkan,” ucapnya.

Dalam laporannya ke polisi, Rimbun menyerahkan surat pengaduan, dokumen pendukung, serta menghadirkan saksi. Rekaman video orasi disebut akan disusulkan sebagai alat bukti tambahan.

“Saya percayakan sepenuhnya kepada penegak hukum. Siapa pun yang menuduh tanpa dasar harus bertanggung jawab,” tegasnya.

Meski menempuh jalur hukum, Rimbun menegaskan DPRD tetap terbuka terhadap kritik dan aspirasi masyarakat.

“Kami terbuka terhadap kritik kepada lembaga DPRD. Itu bagian dari demokrasi. Tapi kalau sudah menyerang pribadi dengan tuduhan serius tanpa bukti, itu lain perkara,” pungkasnya.(mc/adakalteng)

SAMPIT – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) resmi mengisi sejumlah jabatan strategis yang selama ini kosong.

Sebanyak 11 pejabat eselon II dilantik dan diambil sumpah jabatannya oleh Kotim Halikinnor, Jumat (30/1/2026), di Gedung Serba Guna Sampit.

Pelantikan tersebut menjadi langkah lanjutan pemerintah daerah dalam memperkuat kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) sekaligus memastikan roda pemerintahan berjalan lebih optimal.

Sebelas pejabat yang dilantik merupakan hasil seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama Tahun 2025, yang telah melalui tahapan panjang dan prosedur resmi sesuai ketentuan perundang-undangan.

Adapun pejabat yang dilantik yakni:

1. Waren sebagai Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah

2. Rody Kamislam sebagai Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah

3. dr. Yulia Nofiany sebagai Direktur RSUD dr Murjani Sampit

4. Widya Yulianti sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

5. Cok Orda Putra Legawa sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

6. Akhmad Taufik sebagai Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

7. Ninuk Muji Rahayu sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

8. dr.Achmad Yusi sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

9. Yephi Hartady Periyanto sebagai Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

10. Yolanda Lonita Fenisia sebagai Kepala Dinas Pendidikan

11. Muslih sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDMDalam sambutannya, Bupati Halikinnor menegaskan bahwa pelantikan ini merupakan tahapan akhir dari seluruh rangkaian seleksi terbuka JPT Pratama yang telah dilaksanakan secara transparan dan profesional.

“Pelantikan hari ini merupakan proses akhir dari seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Tahun 2025, yang hasilnya telah mendapat persetujuan Kepala Badan Kepegawaian Negara berdasarkan Surat Nomor 35997/R-AK.02.03/SD/F/2025,” ujar Halikinnor.

Ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta seleksi yang telah mengikuti setiap tahapan dengan penuh komitmen, mulai dari seleksi administrasi, asesmen kompetensi, penulisan makalah, hingga presentasi dan wawancara.

“Proses ini tidak mudah. Dibutuhkan kesiapan mental, kompetensi, serta integritas. Saya mengapresiasi dedikasi seluruh peserta yang telah mengikuti seleksi dengan profesional,” katanya.

Menurut Halikinnor, hasil seleksi menunjukkan kualitas aparatur sipil negara di lingkungan Pemkab Kotim yang semakin kompetitif. Bahkan, berdasarkan laporan panitia seleksi, hampir seluruh peserta meraih nilai dalam kategori sangat baik.

“Secara objektif, nilai yang diperoleh peserta sangat membanggakan. Ini membuktikan bahwa SDM aparatur kita semakin matang dan siap bersaing secara sehat,” tegasnya.

Meski demikian, ia mengakui bahwa dalam mekanisme seleksi terbuka, pimpinan daerah tetap dihadapkan pada keterbatasan struktur organisasi.“Dari sekian banyak yang terbaik, hanya satu orang yang dapat dipilih untuk setiap jabatan. Itu adalah konsekuensi dari sistem,” ucapnya.

Kepada pejabat yang dilantik, Halikinnor mengingatkan bahwa jabatan bukan sekadar posisi, melainkan amanah besar yang menuntut tanggung jawab, loyalitas, dan orientasi pelayanan publik.“Saya ucapkan selamat bertugas.

Jadikan jabatan ini sebagai kepercayaan yang harus dijaga dengan kerja nyata dan integritas,” pesannya.Sementara bagi peserta yang belum terpilih, Halikinnor meminta agar tetap menjaga semangat dan terus berkontribusi bagi organisasi.

“Keberhasilan birokrasi tidak hanya ditentukan oleh pimpinan, tetapi oleh kerja kolektif seluruh aparatur,” ujarnya.Ia pun menutup sambutannya dengan harapan agar para pejabat yang baru dilantik segera beradaptasi dan mampu menghadirkan inovasi.

“Saya menunggu terobosan dan prestasi dari saudara-saudari sekalian. Mari buktikan bahwa birokrasi Kotim mampu bekerja cepat, responsif, dan amanah untuk masyarakat,” pungkasnya.(mc/adakalteng)