PALANGKA RAYA – Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, menegaskan komitmennya terhadap keterbukaan informasi publik dengan memperkuat kemitraan bersama insan pers.

Penegasan ini disampaikan dalam forum dialog strategis yang digelar di Istana Isen Mulang, Palangka Raya, Jumat (17/04/2026).

Pertemuan tersebut dihadiri sejumlah kepala perangkat daerah serta jurnalis dari berbagai media, dan menjadi ruang komunikasi dua arah antara pemerintah dan pers dalam membahas isu-isu aktual di Kalimantan Tengah.

Dalam sambutannya, Agustiar menekankan bahwa media memiliki peran vital, tidak hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai pilar kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan.

“Transparansi adalah kunci. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah akan terus membuka ruang komunikasi seluas-luasnya agar informasi yang sampai ke publik tetap objektif, akurat, dan berimbang,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa pembangunan daerah tidak dapat berjalan sendiri, melainkan membutuhkan kolaborasi lintas sektor, termasuk dukungan aktif dari insan pers.

“Pers adalah mitra strategis pemerintah. Peran mereka sangat penting dalam mengawal pembangunan sekaligus memastikan kebijakan berjalan sesuai kepentingan masyarakat,” tegasnya.

Dalam sesi diskusi, sejumlah jurnalis mengangkat berbagai persoalan krusial di lapangan, mulai dari maraknya aktivitas tambang ilegal hingga dorongan percepatan penetapan wilayah pertambangan rakyat (WPR).

Para insan pers juga menyuarakan perlunya kepastian hukum bagi masyarakat yang bergantung pada sektor pertambangan rakyat agar aktivitas mereka tidak berbenturan dengan regulasi.

Menanggapi hal itu, Agustiar menyampaikan apresiasi atas masukan yang disampaikan media dan memastikan seluruh isu tersebut menjadi perhatian serius pemerintah.

“Terima kasih atas kritik dan saran yang konstruktif. Pemerintah terus mencermati berbagai persoalan, baik di sektor pertambangan, stabilitas ekonomi, maupun pengendalian inflasi,” katanya.

Ia menegaskan, Pemprov Kalteng berkomitmen menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat, termasuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok serta memperkuat daya tahan ekonomi daerah.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Kalteng, Rangga Lesmana, memaparkan sejumlah program prioritas, salah satunya Kartu Huma Betang Sejahtera.

Menurutnya, program tersebut dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan harus tepat sasaran dalam penyalurannya.

“Kami ingin memastikan penerima manfaat benar-benar sesuai dengan kriteria, sehingga program gubernur ini memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” jelasnya.

Di sisi lain, Penjabat Sekretaris Daerah Kalteng, Linae Aden, menekankan pentingnya menjaga hubungan harmonis antara pemerintah dan media.

Ia menyebut, sinergi yang solid antara kedua pihak menjadi fondasi penting dalam mendorong keberhasilan pembangunan di Kalimantan Tengah.

“Kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan pers akan mempercepat tercapainya pembangunan yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan,” pungkasnya.(mc/adakalteng)

PALANGKARAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah semakin serius mengoptimalkan program Kartu Huma Betang Sejahtera dengan menekankan ketepatan sasaran sebagai prioritas utama. Upaya ini dilakukan agar bantuan benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang berhak menerima.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, Rangga Lesmana, menegaskan bahwa keberhasilan program sangat ditentukan oleh akurasi data penerima manfaat.

Pernyataan tersebut disampaikannya saat berdialog bersama insan pers di Istana Isen Mulang, Jumat (17/4/2026).Rangga menekankan, pemerintah tidak ingin program bantuan sosial hanya berjalan secara administratif, tetapi harus memberikan dampak nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Fokus kita adalah memastikan penerima manfaat Kartu Huma Betang Sejahtera benar-benar sesuai dengan kriteria dan tepat sasaran, sebagaimana arah kebijakan gubernur,” tegasnya.

Ia menjelaskan, program ini menjadi salah satu instrumen penting pemerintah daerah dalam memperkuat jaring pengaman sosial, sekaligus mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat di Kalimantan Tengah.

Untuk itu, Pemprov Kalteng terus melakukan pembenahan, khususnya pada aspek validasi dan pemutakhiran data. Langkah ini dinilai krusial guna menghindari kesalahan penyaluran serta memastikan transparansi dan akuntabilitas program.

“Evaluasi akan terus kami lakukan secara berkala. Data harus akurat agar distribusi bantuan berjalan efektif, tidak tumpang tindih, dan benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan,” pungkas Rangga.(mc/adakalteng)

KUALA PEMBUANG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seruyan semakin agresif mendorong arus investasi dengan memperkuat fungsi Pusat Promosi Investasi Daerah (PPID) sebagai gerbang menuju pasar internasional.

Langkah strategis ini ditandai dengan kehadiran langsung Bupati Seruyan, Ahmad Selanorwanda, dalam kegiatan Implementasi dan Tindak Lanjut PPID yang digelar Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) di Batam, Kepulauan Riau, Jumat (17/4/2026).

Forum tersebut menjadi ajang penting untuk memaksimalkan peran PPID sebagai ujung tombak promosi investasi yang terintegrasi, transparan, dan mampu bersaing di tingkat global.

Dalam pertemuan itu, perhatian tertuju pada kehadiran sejumlah investor potensial dari Hong Kong, Singapura, dan Tiongkok. Kesempatan ini dimanfaatkan Pemkab Seruyan untuk memaparkan secara langsung berbagai peluang investasi unggulan, sekaligus membuka ruang penjajakan kerja sama.

“PPID kita dorong menjadi pintu utama bagi investor untuk mengenal dan mengakses potensi Seruyan. Konektivitas dengan pasar global adalah kunci percepatan pembangunan daerah,” tegas Ahmad Selanorwanda.

APKASI sendiri menekankan pentingnya optimalisasi PPID sebagai pusat data investasi yang akurat dan terbuka. Ketersediaan informasi yang kredibel diyakini akan meningkatkan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya, termasuk di wilayah Bumi Gawi Hatantiring.

Selain itu, APKASI juga menegaskan komitmennya dalam mendampingi pemerintah kabupaten menciptakan iklim investasi yang sehat, kompetitif, dan berkelanjutan.

Pemkab Seruyan pun optimistis, hasil dari forum di Batam ini tidak berhenti pada wacana, melainkan segera berlanjut ke kerja sama nyata yang berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dengan penguatan PPID, Seruyan membidik lonjakan realisasi investasi dalam waktu dekat sekaligus mempertegas posisinya sebagai daerah yang terbuka bagi investor global.(mc/adakalteng)