KUALA PEMBUANG – Musim kemarau mulai memicu krisis air bersih di sejumlah wilayah Kabupaten Seruyan.

Menyikapi kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seruyan bergerak cepat menyalurkan bantuan air bersih kepada warga yang mengalami keterbatasan pasokan.

Distribusi air bersih kali ini menyasar masyarakat di Desa Bangun Harja dan Desa Pematang Panjang, Kecamatan Seruyan Hilir Timur.

Bupati Seruyan Ahmad Selanorwanda turun langsung memantau proses penyaluran bantuan.

Kehadiran orang nomor satu di Seruyan tersebut sekaligus memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi di tengah menurunnya ketersediaan air akibat kemarau.

Ahmad menegaskan, bantuan tidak hanya difokuskan pada dua desa tersebut.

Pemkab Seruyan tengah melakukan pemetaan dan pendataan terhadap wilayah lain yang berpotensi mengalami kesulitan air bersih.

“Ini merupakan jawaban atas keinginan masyarakat. Pemerintah hadir untuk membagikan air bersih sejalan dengan kondisi kemarau saat ini,” ujar Ahmad, Rabu (2/9/2026).

Menurutnya, kemarau berkepanjangan dapat memengaruhi sumber-sumber air yang selama ini menjadi tumpuan masyarakat.

Penurunan debit air berpotensi menyulitkan warga dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, mulai dari kebutuhan rumah tangga hingga konsumsi.

Karena itu, Pemkab Seruyan berkomitmen menjaga kesinambungan pasokan air bersih bagi masyarakat yang terdampak.

Pemerintah kecamatan dan desa juga diminta tidak pasif dalam menyampaikan laporan apabila kondisi sumber air di wilayahnya mulai menurun.

Ahmad menginstruksikan para camat dan kepala desa melakukan pendataan secara menyeluruh terhadap wilayah serta masyarakat yang membutuhkan bantuan.

Data tersebut menjadi dasar agar penyaluran air dapat dilakukan lebih cepat, tepat sasaran, dan disesuaikan dengan tingkat kebutuhan di lapangan.

“Kita siap memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat yang membutuhkan. Tentu kita akan inventarisasi lagi untuk memperluas penyediaan air bersih,” tegasnya.

Selain mengoptimalkan sumber daya pemerintah daerah, Ahmad juga mendorong keterlibatan berbagai pihak dalam menghadapi dampak musim kemarau.

Perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Seruyan, organisasi kemasyarakatan, serta lembaga terkait diharapkan ikut mengambil peran dalam membantu penyediaan air bersih.

Menurutnya, kolaborasi lintas sektor menjadi penting apabila musim kemarau berlangsung lebih panjang dan jumlah wilayah terdampak terus bertambah.

Pemkab Seruyan memastikan distribusi air bersih akan terus dievaluasi dan diperluas berdasarkan perkembangan kondisi di lapangan.

“Langkah ini diharapkan mampu meringankan beban masyarakat sekaligus memastikan kebutuhan dasar warga tetap terpenuhi selama musim kemarau,” tutupnya. (mc/adakalteng)

KUALA PEMBUANG – Pemerintah Kabupaten Seruyan memperketat langkah antisipasi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) dengan meminta seluruh perusahaan perkebunan dan pemegang izin usaha kehutanan meningkatkan kesiapan menghadapi potensi kebakaran.

Bupati Seruyan Ahmad Selanorwanda meminta pimpinan, General Manager, hingga Manager perusahaan yang beroperasi di wilayah Seruyan, termasuk PBS-KS, IUPHHK-HA, dan IUPHHK-HT, memastikan seluruh kekuatan personel maupun peralatan pemadam dalam kondisi siap digunakan kapan saja.

Instruksi tersebut disampaikan pada 24 Agustus 2026 sebagai langkah pencegahan, terutama di kawasan perkebunan maupun wilayah yang berbatasan langsung dengan areal perusahaan.

“Perusahaan kami minta tidak hanya mengandalkan kesiapan personel, tetapi juga memastikan seluruh sarana pendukung dapat berfungsi optimal.

Peralatan yang harus dipastikan antara lain kendaraan pemadam, mesin pompa, selang, alat pemadam, sarana komunikasi, hingga berbagai perlengkapan penunjang lainnya,” sampai Selanorwanda, Rabu (2/9/20226).

Kesiapan tim pengendalian kebakaran juga menjadi perhatian. Perusahaan harus memastikan jumlah personel mencukupi, pembagian tugas jelas, jadwal piket berjalan, serta anggota memiliki kemampuan untuk melakukan penanganan kebakaran secara cepat dan efektif.

Selain peralatan, ketersediaan air menjadi faktor penting dalam menghadapi Karhutla. Karena itu, perusahaan diminta memastikan embung, kanal, kolam, sumur bor maupun sumber air lainnya tersedia dan dapat dimanfaatkan sewaktu-waktu.

Akses menuju lokasi rawan kebakaran juga harus diperiksa. Jalur yang digunakan untuk mobilisasi personel dan armada pemadam wajib dipastikan dalam kondisi layak agar tidak menghambat proses penanganan ketika terjadi kebakaran.

Pada sisi pencegahan, perusahaan diminta memperkuat patroli dan sistem deteksi dini, terutama di kawasan yang memiliki tingkat kerawanan tinggi.

Mekanisme pelaporan kejadian, prosedur tanggap darurat, serta pola pengerahan personel dan peralatan juga harus dipastikan berjalan secara jelas.

“Koordinasi lintas sektor turut menjadi bagian penting dalam penanganan Karhutla. Perusahaan diminta membangun komunikasi dan kerja sama dengan pemerintah kecamatan, pemerintah desa atau kelurahan, BPBD, TNI, Polri, Manggala Agni, serta instansi terkait lainnya,” tegas Bupati.

Pemkab Seruyan juga mewajibkan seluruh PBS-KS/IUPHHK-HA/IUPHHK-HT menyampaikan laporan kesiapan penanggulangan Karhutla kepada Bupati Seruyan melalui BPBD Kabupaten Seruyan.

Laporan tersebut setidaknya memuat profil dan luas wilayah perusahaan, kontak penanggung jawab Karhutla, jumlah personel, daftar sarana dan prasarana pemadam, sumber air, peta kawasan rawan kebakaran, jadwal patroli, sistem komunikasi, serta rencana penanganan kondisi darurat.

Batas waktu penyampaian laporan ditetapkan paling lambat 31 Agustus 2026 kemarin, dengan menggunakan format atau checklist yang telah ditentukan.

Data yang masuk akan diinventarisasi dan dievaluasi Pemkab Seruyan sebagai bahan pemetaan sekaligus penguatan kesiapsiagaan menghadapi Karhutla di wilayah tersebut.

“Penanganan Karhutla tidak dapat dibebankan hanya kepada pemerintah dan petugas pemadam.

Dunia usaha juga memiliki tanggung jawab untuk mencegah serta merespons kebakaran di wilayah operasionalnya,” ujar Selanorwanda Dirinya juga mengharapakan pihak perusahaan tidak sekadar memenuhi kewajiban administratif, tetapi benar-benar memastikan seluruh personel, peralatan, sumber air, akses, dan sistem koordinasi siap digerakkan ketika terjadi kebakaran.

“Langkah tersebut dinilai penting untuk mempercepat respons di lapangan sekaligus mencegah kebakaran meluas ke kawasan masyarakat maupun wilayah lainnya,” tutupnya.(mc/adakalteng)

KUALA PEMBUANG – Transformasi birokrasi di Kabupaten Seruyan tidak cukup hanya dengan memangkas prosedur dan membenahi sistem kerja pemerintahan.

Perubahan juga harus menyentuh pola komunikasi agar masyarakat mengetahui secara jelas setiap kebijakan dan program yang dijalankan pemerintah.

Bupati Seruyan, Ahmad Selanorwanda, menegaskan birokrasi modern harus mampu bekerja secara efektif sekaligus membangun pemerintahan yang terbuka, transparan, dan cepat merespons kebutuhan masyarakat.

“Transformasi birokrasi bukan hanya bagaimana pemerintah bekerja, tetapi juga bagaimana pemerintah menyampaikan apa yang dikerjakan kepada masyarakat.

Media menjadi salah satu pilar penting untuk membangun komunikasi tersebut,” ujar Selanorwanda, Rabu (2/9/2026).

Menurutnya, keberhasilan pemerintahan tidak semata-mata ditentukan oleh pelaksanaan program.

Pemerintah juga harus memastikan informasi terkait kebijakan dan hasil pembangunan tersampaikan kepada masyarakat secara benar, jelas, dan mudah dipahami.

Untuk itu, komunikasi publik menjadi bagian penting dalam memperkuat reformasi birokrasi.

Penyampaian informasi yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan dinilai mampu membantu masyarakat memahami arah kebijakan pemerintah sekaligus membuka ruang partisipasi dan pengawasan.

Ahmad Selanorwanda berharap pembenahan tata kelola pemerintahan berjalan seiring dengan peningkatan kualitas komunikasi publik.

Pemerintah tidak hanya dituntut memberikan pelayanan, tetapi juga harus mampu membangun hubungan yang sehat dengan masyarakat melalui informasi yang transparan.

“Pemerintahan yang modern harus mampu bekerja dengan baik sekaligus memastikan masyarakat mengetahui, memahami dan dapat mengawasi apa yang dikerjakan pemerintah,” tegasnya.

Dengan pola komunikasi yang semakin terbuka, pemerintah diharapkan dapat memperkuat kepercayaan publik sekaligus memastikan setiap program pembangunan benar-benar diketahui dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.(mc/adakalteng)