Sampit – Inssiden kebakaran di Desa Hanjalipan, Kecamatan Kota Besi, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), diduga sengaja di bakar oleh anak pemilik rumah dengan konsisi Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ), Minggu, 3 Mei 2026.

Dari informasi yang dihimpun peristiwa kebakaran itu terjadi sekitar pukul 18.30 WIB. Kejadian ini sontak membuat warga Desa Hanjalipan terketjut dan berlarian untuk membantu mamdamkan rumah korban.

Menurut warga setempat yang identitasnya tidak ingin disebutkan, kebakaran itu diduga sengaja dibakar oleh pemilik rumah berinisial S, dan ia saat ini tengah mengalami gangguan jiwa.

“Dari informasi yang saya dapat dibakar oleh anaknya, memang sebelumnya ia sempat mengamuk dan mengancam akan membakar rumah itu,” kata warga tersebut, Senin, 4 Mei 2026.

Sebelumnya, pada tanggal 22, Januari 2026, S juga pernah melakukan penganiayaan terhadap ayahnya di depan rumah tersebut, dan sempat diamankan oleh pihak kepolisian, lalu mendapat perawatan di RSUD dr. Murjani Sampit.

“Pernah sebelumnya, pelaku ini menganiaya ayahnya kamarin sempat direkam oleh warga sini, kemungkinan penyakitnya kambuh dan membakar rumahnya,” ungkap warga tersebut.

Meski demikian, saat ini pihak kepolisian tengah melakukan penyelidikan lebih lanjut dan telaj memeriksa saksi-saksi terhadap peristiwa kebakaran tersebut.

Saat dikonfirmasi Kapolsek Kota Besi Ipda Nor Ikhsan mengatakan, terduga pelaku sudah diamankan dan saat ini masih dilakukan penyelidikan.

“Saat ini masih lakukan penanganan, dan kita akan berkoordinasi dengan pihak Kecamatan dan Pemerintah Desa setempat,” ucap Ipda Nor Ikhsan Kapolsek Kota Besi. (mc/adakalteng)

Polsek Ketapang Polres Kotim menggelar patroli ke 9 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum di wilayah hukumnya, Rabu siang 29/4/2026.

Kegiatan ini dilakukan pasca penyesuaian harga BBM untuk mencegah gangguan kamtibmas, praktik pelangsir, serta memastikan pembatasan pembelian BBM bersubsidi berjalan sesuai aturan.

Patroli dipimpin Ka SPK bersama Unit Reskrim dan Intel Polsek Ketapang.

Petugas menyasar seluruh SPBU di wilayah Ketapang, yakni:

1. SPBU 64.743.09 – Jl. MT Haryono.

2. SPBU 64.743.08 – Jl. Jend Sudirman KM 2.

3. SPBU 64.743.03 – Jl. Jend Sudirman KM 3.

4. SPBU 64.743.15 – Jl. Jend Sudirman KM 8.

5. SPBU 64.743.11 – Jl. Jend Sudirman KM 18.

6. SPBU 64.743.01 – Jl. Pelita Sampit

7. SPBU 64.743.07 – Jl. HM Arsyad Bundaran KB.

8. SPBU 63.743.02 – Jl. Ir. H. Juanda Telaga Baru.

9. SPBU 64.743.16 – Jl. HM Arsyad KM 8 Pelangsian.

Kapolres Kotim AKBP Resky Maulana Zulkarnain, S.H., S.I.K., M.H., melalui Kapolsek Ketapang AKP Anis menjelaskan, hasil pengecekan menunjukkan ketersediaan stok BBM cukup.

Tidak ditemukan kelangkaan maupun aksi protes atau penolakan dari masyarakat.

“Tidak terjadi antrean panjang. Antrean hanya terlihat di pengisian Pertamax dan Pertalite. Stok aman,” jelas AKP Anis.

Dijelaskan Anis, dalam patroli, personel melakukan pemeriksaan langsung untuk memastikan setiap konsumen BBM bersubsidi menggunakan barcode resmi.

Langkah ini merupakan upaya digitalisasi pengawasan agar kuota BBM tepat sasaran dan tersalurkan kepada masyarakat yang berhak.

“Seluruh rangkaian patroli berakhir pukul 13.00 WIB. Situasi selama kegiatan berlangsung kondusif dan terkendali,” pungkasnya. (mc/adakalteng)

Pemeriksaan dugaan penyimpangan dana hibah Pilkada Kabupaten Kotawaringin Timur 2024 memasuki babak baru. Sejumlah pejabat dan pihak terkait diperiksa maraton dari pagi hingga sore.

“Pemeriksaan dari pagi sampai sore. Awalnya oleh auditor BPKP, lalu dilanjutkan oleh jaksa untuk dibuatkan BAP. Katanya ini berbeda dengan pemeriksaan sebelumnya yang pernah dilakukan di Sampit,” ujar salah satu sumber, Jumat 25/4/2026.

Tumpukan nota kecil yang selama ini dianggap remeh kini menjelma menjadi petunjuk krusial bagi penyidik dan auditor untuk membongkar dugaan rekayasa pertanggungjawaban keuangan.

Geledah Kantor KPU, Temukan Stempel Toko & Kuitansi KosongSebelumnya, Tim Kejaksaan Tinggi Kalteng menggeledah Kantor KPU Kotim dan menyita dokumen pertanggungjawaban hibah Pilkada.

Tak hanya mengamankan tumpukan laporan, penyidik menemukan fakta mencurigakan saat menyisir salah satu ruangan Sekretariat KPU Kotim.

Di sana, jaksa menemukan sejumlah stempel toko hingga kuitansi kosong dari berbagai rumah makan dan penyedia jasa.

Barang bukti ini kemudian diuji silang dengan keterangan para pemilik usaha. Hasilnya, mereka mengaku tidak pernah membubuhkan stempel maupun menerima pesanan seperti tertera di kuitansi.

Bermula dari Hibah Rp40 Miliar Oktober 2023Perkara ini bermula dari kucuran dana hibah Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kotim 2024. Pemkab Kotim menyalurkan dana APBD senilai Rp40 miliar kepada KPU Kotim melalui Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) pada Oktober 2023.

Pembiayaan yang seharusnya menjamin kelancaran tahapan pemilihan justru memantik kecurigaan Kejati Kalteng. Penyebabnya, ditemukan rentetan belanja ganjil yang tidak selaras dengan realitas di lapangan.

Naik ke Penyidikan, Libatkan BPKPTahap penyelidikan awal dengan cepat ditingkatkan menjadi penyidikan umum. Kejati Kalteng menerbitkan surat perintah penyidikan dan melakukan penggeledahan fisik sejak 12 Januari 2026.

Dokumen disita, berkas di Kantor KPU Kotim dan instansi terkait dibongkar paksa.BPKP turut dilibatkan untuk menelusuri potensi kerugian negara serta menguji dugaan rekayasa administrasi dalam laporan pertanggungjawaban hibah tersebut.

*Saksi Meluas, dari KPU Kotim hingga Pemprov* Radius pemanggilan saksi terus meluas menembus sekat-sekat birokrasi. Ketua dan Sekretaris KPU Kotim, jajaran komisioner, pejabat KPU Provinsi Kalteng, hingga petinggi perangkat daerah Pemkab Kotim pengelola anggaran hibah, bergiliran menghadapi meja penyidik.

Mereka dimintai keterangan untuk menjelaskan alur pengucuran hingga penggunaan dana hibah Rp40 miliar tersebut. Penyidikan masih terus berlanjut. (mc/adakalteng)