Connect with us

Pemerintahan

Box Culvert Jalur Vital Ambruk, Komisi IV DPRD Kalteng Desak BPJN Audit Menyeluruh Trans Kalimantan

Published

on

PALANGKA RAYA – Ambruknya box culvert di Kilometer 11 ruas Jalan Trans Kalimantan jalur Kasongan-Kereng Pangi, Kabupaten Katingan, memicu desakan agar pemerintah mengevaluasi kondisi infrastruktur jalan nasional di Kalimantan Tengah (Kalteng).

Anggota Komisi IV DPRD Kalteng, Abdul Hafid, meminta Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kalteng melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap jembatan dan box culvert di sepanjang ruas Trans Kalimantan.

Menurut dia, insiden yang sempat memutus akses lalu lintas itu tidak boleh dipandang sebagai kejadian yang berdiri sendiri.

“Ini jalur vital Trans Kalimantan. BPJN perlu melakukan investigasi dan inventarisasi terhadap jembatan maupun box culvert yang rentan agar kejadian seperti ini tidak terulang,” kata Hafid, Minggu, 5 Juli 2026.

Anggota dewan dari Dapil 2 Kalteng (Kotawaringin Timur) itu menilai pemerintah perlu memiliki basis data mengenai usia, kondisi, dan tingkat kelayakan setiap jembatan serta box culvert di ruas jalan nasional.

Infrastruktur yang berada di kawasan rawan erosi, terutama di sekitar bantaran sungai, menurut dia, memerlukan perhatian lebih.

Hafid juga menyoroti kebijakan rehabilitasi infrastruktur yang dinilainya belum sepenuhnya berbasis kondisi di lapangan.

“Masih terlihat jembatan yang sebenarnya layak justru dibongkar atau direnovasi. Seharusnya ada data kualitas yang menjadi dasar penentuan prioritas perbaikan,” ujar Hafid yang juga Ketua DPD PAN Kotawaringin Timur tersebut.

Selain itu, ia meminta pengawasan berkala pada kualitas pekerjaan pada box culvert yang baru dibangun maupun diperbaiki.

Pengawasan, kata dia, diperlukan untuk memastikan konstruksi mampu bertahan sesuai umur rencana.

Persoalan lain yang disorot adalah lalu lintas kendaraan bermuatan berat. Menurut Mantan Ketua Karang Taruna Kalteng itu, pengawasan terhadap angkutan Over Dimension Over Loading (ODOL) masih belum berjalan optimal.

“Penindakan terhadap ODOL belum maksimal. Harus dilakukan secara tegas, berkelanjutan, dan terukur,” tuturnya.

Dia menilai kapasitas jalan dan jembatan di Kalimantan Tengah sudah tidak lagi sebanding dengan pertumbuhan aktivitas ekonomi, terutama meningkatnya distribusi hasil sumber daya alam yang menggunakan jalur Trans Kalimantan.

Karena itu, ia mendorong pemerintah mulai merancang peningkatan kelas jalan sekaligus menyiapkan jalur alternatif.

Langkah tersebut dinilai penting agar aktivitas transportasi tidak lumpuh ketika terjadi kerusakan pada salah satu titik.

“Trans Kalimantan merupakan jalur utama. Ke depan perlu dipersiapkan ruas jalan baru sehingga ketika terjadi gangguan, mobilitas masyarakat dan distribusi logistik tetap berjalan,” ujarnya.

Menurut dia, banyak jembatan di Kalimantan Tengah telah berusia puluhan tahun sehingga perlu dievaluasi kembali berdasarkan beban lalu lintas dan perkembangan ekonomi saat ini.

Ia berharap pemerintah tidak lagi mengandalkan perbaikan yang bersifat sementara.

“Pemerintah perlu menyusun perencanaan pembangunan jalan dan jembatan secara menyeluruh, bukan sekadar tambal sulam. Infrastruktur ini menjadi akses utama bagi aktivitas masyarakat sekaligus distribusi hasil sumber daya alam di Kalimantan Tengah,” katanya.

Sebelumnya, box culvert di KM 11 ruas Kasongan-Kereng Pangi ambruk pada Minggu pagi ini. Kerusakan itu sempat memutus total arus kendaraan di jalur Trans Kalimantan.

Perbaikan darurat menggunakan alat berat selesai dilakukan sekitar pukul 18.35 WIB. Hingga kini, arus lalu lintas masih diberlakukan sistem buka-tutup dengan satu jalur secara bergantian. (mc/adakalteng)

Pemerintahan

DPRD Kotim Siap Kawal Dana Karhutla Rp50 Juta per Kecamatan Agar Tepat Sasaran

Published

on

SAMPIT – DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur akan ikut mengawal dukungan anggaran untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), agar benar-benar tersedia dan digunakan sesuai kebutuhan di lapangan.

Sekretaris Komisi II DPRD Kotawaringin Timur, M. Kurniawan Anwar, S.Kom, mengatakan dalam rapat kompilasi Banggar bersama TAPD, Pj Sekda menyampaikan bahwa kepala daerah akan memberikan dukungan anggaran sebesar Rp50 juta kepada kecamatan dan OPD terkait penanganan Karhutla, di luar BTT.

“Tentu kami menyambut baik dukungan tersebut. Sekarang yang perlu kita pastikan bersama adalah realisasinya, penggunaannya tepat sasaran dan benar-benar membantu penanganan di lapangan,” katanya.

Menurut Anggota Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Kotim tersebut, kebutuhan operasional saat ini cukup besar, terutama untuk mendukung petugas dan relawan yang berhadapan langsung dengan api dan asap.

“Operasional pemadaman, APD, BBM, konsumsi, peralatan serta kebutuhan petugas dan relawan harus menjadi perhatian.

Jangan sampai anggaran tersedia, tetapi kebutuhan di lapangan justru tidak terpenuhi atau penggunaannya tidak tepat sasaran,” tegas Kurniawan.

Anggota Banggar DPRD Kotim itu menilai pengawasan juga penting agar penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan manfaatnya benar-benar dirasakan.

“Kita kawal bersama. Tujuannya bukan mencari kesalahan, tetapi memastikan setiap anggaran yang dikeluarkan benar-benar bekerja untuk penanganan Karhutla dan sampai kepada kebutuhan yang paling prioritas,” pungkasnya. (mc/adakalteng)

Continue Reading

Pemerintahan

Kejutan Agustiar Sabran di Sampit: 4.000 Paket Sembako Pasar Murah Digratiskan!

Published

on

SAMPIT – Ribuan warga Kotawaringin Timur (Kotim) mendapat kejutan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Pasar murah yang semula dirancang dengan sistem tebus murah, akhirnya digratiskan seluruhnya bagi masyarakat.

Kebijakan tersebut disampaikan langsung Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran saat menghadiri kegiatan pasar murah di Taman Kota Sampit, Jumat (28/8/2026).

Lebih dari 4.000 paket sembako disiapkan untuk masyarakat. Paket tersebut berisi 5 kilogram beras, 2 liter minyak goreng dan 1 kilogram gula pasir.

“Awalnya memang pasar murah, masyarakat cukup menebus dengan harga yang sangat murah.

Tapi setelah melihat kondisi masyarakat, akhirnya kita putuskan gratis,” ujar Agustiar.Keputusan menggratiskan paket sembako itu mendapat sambutan antusias masyarakat.

Agustiar menyebut kebijakan tersebut merupakan bentuk kehadiran pemerintah dalam membantu warga memenuhi kebutuhan pokok, khususnya di tengah kondisi ekonomi dan musim kemarau yang masih dirasakan masyarakat.

“Kalau pasar murah ini nebusnya enggak seberapa uangnya. Tapi gimana Pak Pangdam, Pak Kapolda, Pak Bupati, gratis ya,” ucapnya disambut masyarakat.

Selain pembagian sembako gratis di Taman Kota Sampit, Pemprov Kalteng juga menggelar pangan murah di halaman Kantor Bupati Kotim.

Program tersebut menyasar ASN golongan I dan II, PPPK serta tenaga outsourcing.

Berbeda dengan pembagian sembako gratis, penerima pangan murah cukup membayar 60 persen dari harga barang karena pemerintah memberikan subsidi sebesar 40 persen.

“Pangan murah ini untuk ASN golongan I dan II, PPPK serta outsourcing. Mereka membayar 60 persen, sementara 40 persennya disubsidi,” jelas Agustiar.

Menurutnya, kebijakan itu diambil setelah pemerintah mempertimbangkan kondisi ekonomi sebagian pegawai yang memiliki penghasilan relatif rendah.

Berdasarkan data yang dilihatnya, terdapat pekerja dengan penghasilan berkisar Rp1,8 juta hingga Rp3 juta per bulan.

“Kami melihat ada yang bergaji Rp2,6 juta, Rp2,2 juta, bahkan Rp1,8 juta. Yang baru-baru itu penghasilannya kecil sekali.

Karena melihat kondisi seperti inilah pemerintah ingin berbagi,” katanya.

Agustiar menegaskan, program pasar murah dan pangan murah bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan bentuk kepedulian pemerintah untuk membantu masyarakat dan kelompok pekerja dengan kemampuan ekonomi terbatas.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Bupati Kotim Halikinnor, Pangdam XXII/Tambun Bungai Mayjen TNI Zainul Arifin, Kapolda Kalteng Irjen Pol Iwan Kurniawan serta Danrem 102/Panju Panjung Brigjen TNI Wimoko.

Turut mendampingi Sekda Kotim, Wakil Ketua DPRD Kotim Julian Syah, Kapolres Kotim AKBP Resky Maulana Zulkarnain, Dandim 1015/Sampit Letkol Inf Dwi Candra Setyawan serta unsur Forkopimda Kabupaten Kotim.

Sementara itu, Bupati Kotim Halikinnor menyambut positif kunjungan jajaran Forkopimda Provinsi Kalimantan Tengah.

Menurutnya, kehadiran pemerintah provinsi tidak hanya memperkuat sinergi, tetapi juga membawa manfaat nyata bagi masyarakat.

“Alhamdulillah, di siang hari ini kita dikunjungi Forkopimda Provinsi, dan ini membawa rahmat bagi kami,” ujar Halikinnor.

Ia menyebut sedikitnya dua program langsung menyentuh masyarakat, yakni pembagian paket sembako di Taman Kota Sampit dan pangan murah di halaman Kantor Bupati Kotim.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur dan seluruh masyarakat, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Pak Gubernur dan jajaran Forkopimda Provinsi,” katanya.

Halikinnor berharap perhatian dan dukungan Pemerintah Provinsi Kalteng terhadap Kotim terus berlanjut melalui berbagai program yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

“Kami doakan Pak Gubernur, Pak Pangdam, Pak Kapolda dan Pak Danrem selalu diberikan kesehatan, sehingga terus bisa datang ke Kotim membawa program, bantuan dan keberkahan bagi masyarakat,” pungkasnya.(mc/adakalteng)

Continue Reading

Pemerintahan

Tinjau Gambut Kotim, Gubernur Kalteng Minta Warga Stop Bakar Lahan Saat Kemarau

Published

on

SAMPIT – Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, menaruh perhatian serius terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim).

Daerah ini menjadi salah satu wilayah prioritas penanganan akibat tingginya potensi titik panas, khususnya di kawasan lahan gambut.

Didampingi unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran melakukan kunjungan kerja ke Kotim, Jumat (28/8/2026), setelah sebelumnya meninjau sejumlah daerah di wilayah barat Kalteng, yakni Sukamara, Kotawaringin Barat, dan Seruyan.

Dalam kunjungannya, Gubernur mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan pembakaran, baik untuk membersihkan pekarangan maupun membuka lahan.

Kondisi cuaca kering dan minimnya curah hujan dinilai dapat mempercepat penyebaran api, terutama di wilayah gambut.

Agustiar menegaskan, penanganan karhutla tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah dan aparat.

Seluruh elemen masyarakat harus terlibat aktif dalam mencegah terjadinya kebakaran.

“Untuk mengantisipasi semua itu, saya mengharapkan kolaborasi dan sinergi seluruh elemen masyarakat, khususnya di Kabupaten Kotawaringin Timur, dalam menghadapi ancaman karhutla.

Ini merupakan tanggung jawab kita bersama demi masa depan generasi berikutnya,” tegas Agustiar Sabran.

Selain memantau kesiapsiagaan penanganan karhutla, kunjungan kerja tersebut juga dirangkai dengan kegiatan sosial dan penguatan ketahanan pangan masyarakat.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyalurkan bantuan air bersih serta menggelar Pasar Murah dan Pangan Murah bagi masyarakat Kotim.

Dalam kegiatan tersebut, sekitar 4.000 paket sembako dibagikan secara gratis kepada masyarakat.

Program pasar murah juga menyasar aparatur dengan penghasilan rendah, termasuk PNS golongan I dan II, PPPK, serta tenaga kebersihan.

Melalui subsidi pemerintah sebesar 40 persen, masyarakat dapat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga jauh di bawah harga pasar.

Kunjungan Gubernur Kalteng ke Kotim ini sekaligus menjadi penegasan bahwa upaya penanganan karhutla harus berjalan seiring dengan perhatian terhadap kebutuhan dasar masyarakat yang terdampak musim kemarau.(mc/adakalteng)

Continue Reading

Trending

Copyright © Adakalteng.my.id