PALANGKA RAYA – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur melakukan kunjungan dinas ke Stasiun Meteorologi Kelas I Tjilik Riwut, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Kalimantan Tengah, Rabu, 3 September 2026.

Rombongan diterima langsung Kepala Stasiun BMKG Kalimantan Tengah, Sugiyono, untuk mendalami perkembangan cuaca dan iklim serta dampaknya terhadap Kalimantan Tengah, khususnya risiko yang perlu diantisipasi di Kotawaringin Timur.

Sekretaris Komisi II DPRD Kotawaringin Timur, M. Kurniawan Anwar, S.Kom, mengatakan informasi iklim harus menjadi dasar pemerintah daerah dalam menentukan langkah mitigasi, terutama menghadapi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), kekeringan, kebutuhan air bersih serta sektor pertanian.

“Data BMKG ini jangan berhenti sebagai informasi cuaca. Harus diterjemahkan menjadi kebijakan dan kesiapan lapangan, karena yang kita lindungi adalah masyarakat,” katanya.

Dalam pemaparan BMKG, kondisi El Niño 2026 berada pada intensitas sangat kuat dan diprediksi bertahan hingga awal 2027.

Secara umum, puncak musim kemarau di Kalimantan Tengah diperkirakan berlangsung pada Agustus hingga September 2026, dengan durasi musim kemarau sekitar 5–6 bulan.

BMKG juga memprediksi curah hujan September 2026 di sebagian besar Kalimantan Tengah berada pada kategori rendah, sekitar 0–100 milimeter, sebelum meningkat secara bertahap mulai Oktober hingga November.

Menurut Anggota Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Kotim tersebut, periode September menjadi fase yang harus diwaspadai karena risiko Karhutla dan keterbatasan sumber air masih tinggi.

“Artinya kita belum boleh lengah. Pemadaman, kesiapan personel, sumber air, distribusi air bersih sampai perlindungan lahan pertanian harus tetap menjadi prioritas,” ujar Kurniawan.

Paparan BMKG juga menunjukkan awal musim hujan 2026/2027 di Kalimantan Tengah diprediksi masuk secara bertahap mulai dasarian II Oktober hingga dasarian III November, sedangkan puncak musim hujan diperkirakan terjadi pada Desember 2026 hingga Januari 2027.

Sekretaris Komisi II DPRD Kotim itu menilai perubahan dari periode sangat kering menuju curah hujan tinggi juga harus dibaca secara komprehensif.

Pemerintah tidak hanya harus siap menghadapi Karhutla, tetapi sejak sekarang mulai mengantisipasi potensi persoalan hidrometeorologi ketika intensitas hujan meningkat.

“Sekarang kita menghadapi kekeringan dan Karhutla. Beberapa bulan ke depan curah hujan justru diprediksi meningkat. Jadi kebijakan kita harus adaptif, bukan reaktif.

Data iklim harus menjadi early warning atau peringatan dini bagi pemerintah untuk melindungi masyarakat, pertanian dan sumber daya air,” tegasnya.

Kurniawan berharap koordinasi antara Pemkab Kotim dan BMKG terus diperkuat agar setiap perkembangan cuaca dapat segera diterjemahkan menjadi langkah konkret.

“Semakin presisi informasi yang kita miliki, semakin baik keputusan yang bisa diambil.

Tujuan akhirnya sederhana: risiko bencana ditekan, petani terlindungi, kebutuhan air masyarakat terjaga dan pemerintah tidak terlambat bertindak,” pungkasnya.(mc/adakalteng)

KUALA PEMBUANG – Musim kemarau mulai memicu krisis air bersih di sejumlah wilayah Kabupaten Seruyan.

Menyikapi kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seruyan bergerak cepat menyalurkan bantuan air bersih kepada warga yang mengalami keterbatasan pasokan.

Distribusi air bersih kali ini menyasar masyarakat di Desa Bangun Harja dan Desa Pematang Panjang, Kecamatan Seruyan Hilir Timur.

Bupati Seruyan Ahmad Selanorwanda turun langsung memantau proses penyaluran bantuan.

Kehadiran orang nomor satu di Seruyan tersebut sekaligus memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi di tengah menurunnya ketersediaan air akibat kemarau.

Ahmad menegaskan, bantuan tidak hanya difokuskan pada dua desa tersebut.

Pemkab Seruyan tengah melakukan pemetaan dan pendataan terhadap wilayah lain yang berpotensi mengalami kesulitan air bersih.

“Ini merupakan jawaban atas keinginan masyarakat. Pemerintah hadir untuk membagikan air bersih sejalan dengan kondisi kemarau saat ini,” ujar Ahmad, Rabu (2/9/2026).

Menurutnya, kemarau berkepanjangan dapat memengaruhi sumber-sumber air yang selama ini menjadi tumpuan masyarakat.

Penurunan debit air berpotensi menyulitkan warga dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, mulai dari kebutuhan rumah tangga hingga konsumsi.

Karena itu, Pemkab Seruyan berkomitmen menjaga kesinambungan pasokan air bersih bagi masyarakat yang terdampak.

Pemerintah kecamatan dan desa juga diminta tidak pasif dalam menyampaikan laporan apabila kondisi sumber air di wilayahnya mulai menurun.

Ahmad menginstruksikan para camat dan kepala desa melakukan pendataan secara menyeluruh terhadap wilayah serta masyarakat yang membutuhkan bantuan.

Data tersebut menjadi dasar agar penyaluran air dapat dilakukan lebih cepat, tepat sasaran, dan disesuaikan dengan tingkat kebutuhan di lapangan.

“Kita siap memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat yang membutuhkan. Tentu kita akan inventarisasi lagi untuk memperluas penyediaan air bersih,” tegasnya.

Selain mengoptimalkan sumber daya pemerintah daerah, Ahmad juga mendorong keterlibatan berbagai pihak dalam menghadapi dampak musim kemarau.

Perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Seruyan, organisasi kemasyarakatan, serta lembaga terkait diharapkan ikut mengambil peran dalam membantu penyediaan air bersih.

Menurutnya, kolaborasi lintas sektor menjadi penting apabila musim kemarau berlangsung lebih panjang dan jumlah wilayah terdampak terus bertambah.

Pemkab Seruyan memastikan distribusi air bersih akan terus dievaluasi dan diperluas berdasarkan perkembangan kondisi di lapangan.

“Langkah ini diharapkan mampu meringankan beban masyarakat sekaligus memastikan kebutuhan dasar warga tetap terpenuhi selama musim kemarau,” tutupnya. (mc/adakalteng)

KUALA PEMBUANG – Pemerintah Kabupaten Seruyan memperketat langkah antisipasi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) dengan meminta seluruh perusahaan perkebunan dan pemegang izin usaha kehutanan meningkatkan kesiapan menghadapi potensi kebakaran.

Bupati Seruyan Ahmad Selanorwanda meminta pimpinan, General Manager, hingga Manager perusahaan yang beroperasi di wilayah Seruyan, termasuk PBS-KS, IUPHHK-HA, dan IUPHHK-HT, memastikan seluruh kekuatan personel maupun peralatan pemadam dalam kondisi siap digunakan kapan saja.

Instruksi tersebut disampaikan pada 24 Agustus 2026 sebagai langkah pencegahan, terutama di kawasan perkebunan maupun wilayah yang berbatasan langsung dengan areal perusahaan.

“Perusahaan kami minta tidak hanya mengandalkan kesiapan personel, tetapi juga memastikan seluruh sarana pendukung dapat berfungsi optimal.

Peralatan yang harus dipastikan antara lain kendaraan pemadam, mesin pompa, selang, alat pemadam, sarana komunikasi, hingga berbagai perlengkapan penunjang lainnya,” sampai Selanorwanda, Rabu (2/9/20226).

Kesiapan tim pengendalian kebakaran juga menjadi perhatian. Perusahaan harus memastikan jumlah personel mencukupi, pembagian tugas jelas, jadwal piket berjalan, serta anggota memiliki kemampuan untuk melakukan penanganan kebakaran secara cepat dan efektif.

Selain peralatan, ketersediaan air menjadi faktor penting dalam menghadapi Karhutla. Karena itu, perusahaan diminta memastikan embung, kanal, kolam, sumur bor maupun sumber air lainnya tersedia dan dapat dimanfaatkan sewaktu-waktu.

Akses menuju lokasi rawan kebakaran juga harus diperiksa. Jalur yang digunakan untuk mobilisasi personel dan armada pemadam wajib dipastikan dalam kondisi layak agar tidak menghambat proses penanganan ketika terjadi kebakaran.

Pada sisi pencegahan, perusahaan diminta memperkuat patroli dan sistem deteksi dini, terutama di kawasan yang memiliki tingkat kerawanan tinggi.

Mekanisme pelaporan kejadian, prosedur tanggap darurat, serta pola pengerahan personel dan peralatan juga harus dipastikan berjalan secara jelas.

“Koordinasi lintas sektor turut menjadi bagian penting dalam penanganan Karhutla. Perusahaan diminta membangun komunikasi dan kerja sama dengan pemerintah kecamatan, pemerintah desa atau kelurahan, BPBD, TNI, Polri, Manggala Agni, serta instansi terkait lainnya,” tegas Bupati.

Pemkab Seruyan juga mewajibkan seluruh PBS-KS/IUPHHK-HA/IUPHHK-HT menyampaikan laporan kesiapan penanggulangan Karhutla kepada Bupati Seruyan melalui BPBD Kabupaten Seruyan.

Laporan tersebut setidaknya memuat profil dan luas wilayah perusahaan, kontak penanggung jawab Karhutla, jumlah personel, daftar sarana dan prasarana pemadam, sumber air, peta kawasan rawan kebakaran, jadwal patroli, sistem komunikasi, serta rencana penanganan kondisi darurat.

Batas waktu penyampaian laporan ditetapkan paling lambat 31 Agustus 2026 kemarin, dengan menggunakan format atau checklist yang telah ditentukan.

Data yang masuk akan diinventarisasi dan dievaluasi Pemkab Seruyan sebagai bahan pemetaan sekaligus penguatan kesiapsiagaan menghadapi Karhutla di wilayah tersebut.

“Penanganan Karhutla tidak dapat dibebankan hanya kepada pemerintah dan petugas pemadam.

Dunia usaha juga memiliki tanggung jawab untuk mencegah serta merespons kebakaran di wilayah operasionalnya,” ujar Selanorwanda Dirinya juga mengharapakan pihak perusahaan tidak sekadar memenuhi kewajiban administratif, tetapi benar-benar memastikan seluruh personel, peralatan, sumber air, akses, dan sistem koordinasi siap digerakkan ketika terjadi kebakaran.

“Langkah tersebut dinilai penting untuk mempercepat respons di lapangan sekaligus mencegah kebakaran meluas ke kawasan masyarakat maupun wilayah lainnya,” tutupnya.(mc/adakalteng)