KUALA PEMBUANG – Wakil Bupati Seruyan, H. Supian, S.Ag., mendorong Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) Kabupaten Seruyan mengambil peran lebih besar dalam membina generasi muda Islam agar tumbuh menjadi pribadi religius, berakhlak mulia, kreatif, dan mampu bersaing di tengah perkembangan zaman.

Harapan tersebut disampaikannya saat menghadiri pelantikan sekaligus membuka kegiatan pembekalan pengurus Dewan Pengurus Daerah (DPD) BKPRMI Kabupaten Seruyan periode 2026–2031 di Masjid Fathul Jannah, Kamis (5/11/2026).

Dalam sambutannya, Supian menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi kepada seluruh pengurus yang baru dilantik.

Menurutnya, pelantikan tersebut bukan sekadar seremoni organisasi maupun pergantian kepengurusan, tetapi menjadi momentum untuk memperkuat komitmen dan tanggung jawab dalam menjalankan pengabdian kepada masyarakat.

“Pelantikan ini merupakan amanah sekaligus tanggung jawab besar. Saya berharap seluruh pengurus dapat menjalankan tugas dengan penuh keikhlasan, dedikasi, dan semangat kebersamaan, terutama dalam membina pemuda dan remaja masjid di Kabupaten Seruyan,” ujarnya.

Dia menilai, keberadaan BKPRMI memiliki posisi strategis di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi dan beragam tantangan sosial yang dihadapi generasi muda.

Organisasi tersebut diharapkan tidak hanya menjadi wadah berkumpul, tetapi juga mampu menghadirkan program pembinaan yang nyata dan berkelanjutan.

Supian berharap BKPRMI dapat melahirkan generasi muda yang tidak hanya kuat dalam nilai-nilai keagamaan, tetapi juga memiliki wawasan luas, kecerdasan, kreativitas, kemandirian, serta kepedulian terhadap lingkungan sosial.

“Generasi muda harus kita persiapkan agar memiliki bekal keimanan dan ketakwaan, sekaligus kemampuan menghadapi tantangan masa depan.

Masjid harus menjadi tempat yang nyaman bagi anak-anak muda untuk belajar, berkarya, berorganisasi, dan mengembangkan potensi diri,” tegasnya.

Lebih lanjut, dia menekankan bahwa pembangunan daerah tidak cukup hanya mengandalkan pembangunan fisik dan infrastruktur.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia juga harus menjadi perhatian utama, terutama dalam membentuk masyarakat yang beriman, berilmu, bertakwa, dan berakhlak mulia.

Karena itu, Supian mengajak seluruh pengurus masjid, tokoh agama, orang tua, serta elemen masyarakat untuk bersinergi mendukung pembinaan generasi muda melalui berbagai kegiatan positif di lingkungan masjid.

Menurutnya, dukungan dan keterlibatan semua pihak sangat diperlukan agar pemuda dan remaja memiliki ruang untuk berinovasi, berkreasi, serta menyalurkan energi dan kemampuan mereka ke arah yang bermanfaat.

“Pembinaan generasi muda bukan hanya menjadi tanggung jawab organisasi, tetapi membutuhkan dukungan bersama.

Mari kita berikan kesempatan kepada mereka untuk tumbuh, berkarya, dan berkontribusi bagi agama, masyarakat, serta pembangunan Kabupaten Seruyan,” ajaknya.

Di akhir sambutannya, Supian kembali mengucapkan selamat kepada seluruh pengurus DPD BKPRMI Kabupaten Seruyan periode 2026–2031.

Dia berharap kepengurusan baru mampu menjalankan amanah organisasi dengan baik dan menghadirkan kontribusi nyata bagi pembinaan umat serta kemajuan daerah.

“Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kekuatan, kemudahan, petunjuk, dan keberkahan kepada kita semua dalam menjalankan tugas dan pengabdian,” pungkasnya.(mc/adakalteng)

PALANGKA RAYA – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Agustiar Sabran bersama Wakil Gubernur Edy Pratowo mengingatkan seluruh jajaran pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng agar tidak terjebak dalam ego sektoral.

Sinergi, kedisiplinan, dan tanggung jawab dinilai menjadi kunci untuk mempercepat pelaksanaan program pemerintahan serta mewujudkan pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Penegasan tersebut disampaikan dalam kegiatan Hasupa Hasundau bersama Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas di Aula Jayang Tingang, Lantai II Kantor Gubernur Kalteng, Rabu (4/11/2026).

Pertemuan yang diikuti pejabat eselon II, III, dan IV tersebut tidak sekadar menjadi forum silaturahmi, tetapi juga sarana pembinaan, evaluasi, serta penyamaan persepsi terkait pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing perangkat daerah.

Melalui kegiatan itu, pimpinan daerah ingin memastikan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) bergerak dalam satu arah, memiliki komitmen yang sama, serta mampu menerjemahkan visi dan misi kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur ke dalam program kerja yang terukur.

Kegiatan yang dimoderatori Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalteng, Linae Victoria Aden, diawali dengan pemaparan tugas dan fungsi sejumlah perangkat daerah.

Materi disampaikan Kepala Bapperida Syahfiri, Kepala BKD Lisda Arriyana, Kepala BKAD Suyuti Syamsul, serta Inspektur Daerah Eko Sulistiono.

Dalam arahannya, Wakil Gubernur Edy Pratowo menegaskan bahwa jabatan yang dipercayakan kepada seorang aparatur bukan sekadar posisi struktural, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan melalui kinerja dan hasil kerja nyata.

Karena itu, setiap pejabat dituntut memiliki kapasitas kepemimpinan, disiplin tinggi, integritas, serta etos kerja yang kuat.

Pengelolaan anggaran pemerintah juga harus dilakukan secara cermat agar setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Edy turut menekankan pentingnya membangun komunikasi dan koordinasi yang efektif, baik di internal perangkat daerah maupun lintas instansi.

Seluruh pejabat diminta tidak hanya menjalankan rutinitas birokrasi, tetapi juga aktif mengawal program prioritas pemerintah daerah dan memastikan pelaksanaannya berjalan optimal.

Ia juga mendorong aparatur untuk berani menghadirkan terobosan dan inovasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, sepanjang tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

“Jangan takut berinovasi, tapi tetap patuh pada aturan. Lakukan kerja sama karena kita bukan super man, super woman, tapi super tim. Jangan munculkan ego sektoral,” tegas Edy.

Senada dengan hal tersebut, Gubernur Agustiar Sabran mengingatkan bahwa tantangan pembangunan daerah tidak mungkin diselesaikan oleh satu perangkat daerah saja.

Diperlukan kekompakan, kolaborasi, dan semangat gotong royong agar seluruh kebijakan dapat berjalan efektif.

Menurutnya, seluruh pejabat harus menghilangkan sekat-sekat sektoral dan mengedepankan kepentingan daerah.

Setiap OPD harus saling mendukung, bukan berjalan sendiri-sendiri dengan program dan kepentingan masing-masing.

“Mari kita berkolaborasi, bekerja sama, gotong royong karena kita tidak ada yang Super Man tapi Super Tim,” ujar Agustiar.

Gubernur juga mengingatkan agar penyusunan program dan kegiatan dilakukan secara terencana, terukur, serta mengedepankan prinsip efisiensi.

Setiap kebijakan harus memiliki sasaran yang jelas, sehingga pelaksanaannya tidak sekadar memenuhi target administratif, tetapi benar-benar berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Kami ingin visi misi kami terukur, efisien, terencana dengan matang, dan bisa menyejahterakan masyarakat,” katanya.

Selain penguatan koordinasi, Agustiar menyoroti perlunya peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur.

Kompetensi, karakter, pola pikir, dan sikap profesional harus terus dibangun agar birokrasi mampu menjawab tantangan pemerintahan yang semakin dinamis.

Adaptasi terhadap perkembangan teknologi digital juga menjadi perhatian penting.

Aparatur diharapkan mampu memanfaatkan kemajuan teknologi untuk mendukung efektivitas kerja, mempercepat pelayanan, serta menyukseskan berbagai program pembangunan, termasuk Program Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS).

Sementara itu, Sekda Kalteng Linae Victoria Aden menegaskan bahwa pejabat administrator dan pengawas, terutama eselon III dan IV, mempunyai posisi penting dalam memastikan kebijakan pimpinan dapat diterjemahkan menjadi pelaksanaan kerja yang konkret di masing-masing perangkat daerah.

Mereka tidak hanya bertugas mengoordinasikan pekerjaan, tetapi juga berperan sebagai pengendali, pengawas, sekaligus penanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan tugas di lingkungan unit kerjanya.

Linae meminta seluruh pejabat menjaga integritas, loyalitas, kedisiplinan, dan tanggung jawab.

Pemahaman terhadap tupoksi harus diperkuat, disertai peningkatan produktivitas, kemampuan berinovasi, serta koordinasi lintas perangkat daerah.

Ia juga mengingatkan agar etika, moral, dan perilaku aparatur tetap dijaga dalam menjalankan tugas pemerintahan.

Di sisi lain, pemanfaatan media sosial perlu diarahkan secara positif sebagai sarana menyampaikan informasi pembangunan dan berbagai capaian pemerintah kepada masyarakat.

“Mari bekerja lebih aktif, solid, berintegritas dengan orientasi hasil demi mewujudkan Kalteng Berkah, Maju, dan Sejahtera,” pungkasnya.(mc/adakalteng)

KUALA PEMBUANG – Pemerintah Kabupaten Seruyan memperkuat tata kelola data lintas perangkat daerah melalui Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Seruyan Tahun 2026.

Langkah ini dilakukan untuk memastikan setiap kebijakan pembangunan disusun berdasarkan data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat dipertanggung jawabkan.

Forum yang mengusung tema “Satu Data, Satu Langkah, Menuju Pembangunan Seruyan yang Lebih Baik” tersebut dibuka Wakil Bupati Seruyan H. Supian, S.Ag., di Aula Bapperida Kabupaten Seruyan, Rabu (4/11/2026).

Kegiatan ini melibatkan seluruh perangkat daerah, camat se-Kabupaten Seruyan, sekretaris perangkat daerah, serta jajaran perencana dari masing-masing instansi.

Kehadiran berbagai unsur tersebut diharapkan mampu menyatukan persepsi sekaligus memperkuat koordinasi dalam pengelolaan data sektoral.

Dalam laporan penyelenggaraan, Kepala Bapperida Kabupaten Seruyan Agung Setiawan, S.STP., M.Si.menjelaskan bahwa forum tersebut menjadi wadah untuk menyelaraskan proses pengumpulan, pengolahan, hingga pemanfaatan data yang dihasilkan setiap perangkat daerah.

“Salah satu agenda penting yang dibahas adalah menyepakati daftar data yang akan dikumpulkan dan diproduksi masing-masing instansi, termasuk menetapkan data prioritas sebagai bahan utama dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan daerah,” sampainya.

Agung juga menegaskan, Kabupaten Seruyan membutuhkan satu sumber data resmi yang terintegrasi melalui Portal Satu Data Kabupaten Seruyan.

Dengan demikian, potensi perbedaan angka maupun ketidaksinkronan informasi antarlembaga dapat diminimalkan.

“Selain meningkatkan konsistensi data, penerapan sistem tersebut juga diharapkan mampu mengurangi permintaan data secara berulang kepada perangkat daerah, memangkas beban pelaporan, serta mempermudah pemenuhan berbagai indikator kinerja pemerintahan,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Seruyan H. Supian, S.Ag., saat membacakan sambutan Bupati Seruyan menegaskan bahwa Forum Satu Data Indonesia merupakan bagian dari pelaksanaan kebijakan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden tentang Satu Data Indonesia.

Menurutnya, pengelolaan data tidak boleh dilakukan secara parsial oleh masing-masing instansi.

Seluruh perangkat daerah harus memiliki standar dan kesamaan persepsi agar informasi yang dihasilkan dapat digunakan secara terpadu.

“Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan merupakan kebutuhan mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Kualitas data akan sangat menentukan ketepatan pemerintah dalam merumuskan kebijakan dan menetapkan arah pembangunan,” demikian pesan yang disampaikan dalam sambutan tersebut.

Supian juga menekankan bahwa ketersediaan data berkualitas menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan pencapaian visi Kabupaten Seruyan dalam RPJMD 2025–2029, yakni Terwujudnya Transformasi Pembangunan Kabupaten Seruyan yang Berkelanjutan, Sejahtera, Adil, Maju, dan Amanah untuk Semua.Untuk mewujudkan hal tersebut, terdapat lima hal yang menjadi perhatian seluruh perangkat daerah.

Pertama, setiap perangkat daerah sebagai produsen data harus menjalankan prinsip Satu Data Indonesia, mencakup penerapan standar data, kelengkapan metadata, interoperabilitas, serta penggunaan kode referensi dan data induk.

Kedua, kualitas dan keakuratan data harus menjadi prioritas. Setiap informasi yang dihasilkan wajib diperbarui secara berkala agar tetap relevan dengan kondisi terkini dan layak dijadikan dasar pengambilan keputusan.

Ketiga, data yang tersedia tidak boleh sekadar menjadi pelengkap administrasi. Seluruh perangkat daerah diminta mengoptimalkan pemanfaatannya dalam penyusunan perencanaan, penganggaran, pengendalian, hingga monitoring dan evaluasi pembangunan.

Keempat, memperkuat koordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Seruyan sebagai mitra strategis dalam pembinaan statistik sektoral.

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang bertanggung jawab mengelola data di setiap perangkat daerah juga perlu dilakukan secara berkelanjutan.

Kelima, pemerintah daerah harus menjamin keterbukaan informasi sebagai bagian dari transparansi kepada masyarakat.

Namun, pelaksanaannya tetap wajib memperhatikan ketentuan perundang-undangan terkait keterbukaan informasi publik dan perlindungan data pribadi.

Melalui forum ini, Pemkab Seruyan berharap tercipta komitmen bersama untuk membangun sistem pengelolaan data yang lebih tertib, terintegrasi, dan berkesinambungan.

Tidak hanya menghasilkan kesepakatan mengenai tata kelola data, forum ini juga ditargetkan melahirkan rencana tindak lanjut yang konkret bagi seluruh perangkat daerah,” tutupnya.

Dengan demikian, data pemerintah tidak berhenti sebagai dokumen pelaporan, tetapi menjadi instrumen penting dalam menentukan prioritas, mengukur capaian, serta merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran dan berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat Kabupaten Seruyan.(mc/adakalteng)