Connect with us

Berita Utama

Badan Nasional Gizi Ungkap Faktor Pemicu Kasus Keracunan Program Makan Bergizi Gratis

Published

on

JAKARTA – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana akhirnya angkat bicara terkait kasus keracunan yang menimpa penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ia menyebut ada dua faktor utama yang memicu insiden tersebut.Dadan menjelaskan, salah satunya berasal dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang baru beroperasi. Menurutnya, dapur baru belum siap memproduksi makanan dalam jumlah besar secara langsung.“Contohnya di Bengkulu, dapur MBG baru berdiri. Karena itu kami sarankan operasional dilakukan bertahap. Jika ada 20 sekolah yang dilayani, sebaiknya hari pertama hanya dua sekolah dulu, lalu bertambah sedikit demi sedikit hingga semua terlayani.

Tenaga masak yang biasanya hanya mengolah untuk puluhan orang tentu tidak bisa langsung menyiapkan ribuan porsi sekaligus,” ungkap Dadan usai penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang penetapan lokasi pembangunan SPPG di Jakarta, Kamis (18/9/2025).Faktor lain, lanjutnya, adalah pergantian pemasok bahan baku.

Ia mencontohkan kasus di Maluku Barat Daya dan Baubau yang sebelumnya berjalan normal selama delapan bulan, namun kemudian muncul masalah setelah pasokan diganti ke supplier lokal yang belum sepenuhnya siap.

“Awalnya menggunakan pemasok tetap, namun demi meningkatkan kearifan lokal, bahan diganti dari supplier lokal. Sayangnya, belum semua mampu memenuhi standar,” jelas Dadan.Ia mengakui insiden keracunan dalam program MBG masih terjadi, meski jumlahnya relatif kecil dibanding capaian program. Hingga kini, kata Dadan, BGN telah mendistribusikan lebih dari 1 miliar porsi makanan.

“Kasus-kasus ini tentu jadi evaluasi kami. Target pemerintah jelas: MBG harus bebas insiden. Makanan sehat tidak boleh menimbulkan gangguan kesehatan. Anak-anak harus makan dengan aman agar tumbuh cerdas, sehat, dan kuat,” tegasnya.(c1)

Berita Utama

Harga Emas Antam Tumbang Rp177 Ribu dalam Sehari

Published

on

JAKARTA – Setelah mencetak rekor tertinggi dalam sepekan terakhir, harga emas batangan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) anjlok tajam pada perdagangan Rabu (22/10/2025).

Penurunan ini menjadi yang terdalam dalam beberapa bulan terakhir, seiring merosotnya harga emas dunia akibat aksi ambil untung besar-besaran di pasar global.Dilangsir dari laman liputan 6, Harga jual emas Antam merosot Rp177.000 per gram menjadi Rp2.310.000, dari posisi sebelumnya Rp2.487.000 per gram pada perdagangan Selasa.

Sementara harga buyback atau harga pembelian kembali emas Antam juga jatuh Rp172.000 ke level Rp2.164.000 per gram.Rekor tertinggi sebelumnya tercatat pada Jumat (17/10/2025), saat harga jual mencapai Rp2.485.000 per gram, dan harga buyback di Rp2.334.000 per gram.

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 34/PMK.10/2017, transaksi buyback emas batangan dengan nominal di atas Rp10 juta dikenai Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22, yang dipotong langsung pada saat transaksi.

Daftar Harga Emas Antam Hari Ini (22 Oktober 2025)0,5 gram : Rp 1.205.0001 gram : Rp 2.310.0002 gram : Rp 4.570.0003 gram : Rp 6.837.0005 gram : Rp 11.365.00010 gram : Rp 22.650.00025 gram : Rp 56.460.00050 gram : Rp 112.755.000100 gram : Rp 225.360.000250 gram : Rp 563.090.000500 gram : Rp 1.125.900.0001.000 gram : Rp 2.250.600.000 Dari pasar global, harga emas dunia terjun bebas ke level terendah dalam satu minggu terakhir.

Mengutip CNBC, harga emas di pasar spot turun 5,5 persen ke posisi USD 4.115,26 per ounce, sementara harga emas berjangka AS untuk pengiriman Desember juga melemah 5,7 persen, menjadi USD 4.109,10 per ounce.Koreksi tajam ini disebut sebagai penurunan harian terbesar sejak Agustus 2020, terjadi setelah para investor merealisasikan keuntungan usai harga emas menyentuh rekor tertinggi sepanjang masa di USD 4.381,21 per ounce pada Senin (20/10/2025).

“Lonjakan volatilitas yang terjadi dalam sepekan terakhir memicu aksi ambil untung jangka pendek, meski tren jangka panjang emas masih kuat,” ujar Tai Wong, analis pasar logam independen.Menurut Wong, euforia kenaikan harga yang sempat didorong oleh ekspektasi penurunan suku bunga AS, ketidakpastian geopolitik, serta pembelian besar-besaran oleh bank sentral dunia, kini mulai mereda.

Di sisi lain, indeks dolar AS menguat 0,4%, membuat harga emas menjadi lebih mahal bagi pemegang mata uang lain, sehingga menekan permintaan.“Perbaikan sentimen pasar dan penguatan dolar telah menekan harga logam mulia, termasuk emas yang biasanya menjadi aset safe haven,” ujar analis Kitco Metals, Jim Wyckoff. Analis dari Citi memperkirakan harga emas akan memasuki fase konsolidasi 2–3 minggu ke depan, terutama setelah adanya kabar positif terkait kesepakatan perdagangan AS–China dan berakhirnya penutupan pemerintahan AS.

Harga Logam Mulia Lain Juga TerkoreksiPenurunan harga emas ikut menyeret logam mulia lainnya, Perak anjlok 7,6 persen, ke USD 48,49 per ounce, Platinum turun 5,9 persen, menjadi USD 1.541,85 per ounce dan Paladium merosot 5,3 persen ke USD 1.417,25 per ounce.

“Perak hari ini benar-benar terpuruk, dan koreksinya ikut menyeret logam mulia lain ke posisi lebih rendah,” tambah Wong.Para pelaku pasar kini menantikan rilis data indeks harga konsumen (CPI) AS untuk September, yang sempat tertunda akibat penutupan pemerintahan.

Data ini diyakini akan menjadi acuan utama bagi Federal Reserve (The Fed) dalam menentukan langkah pemangkasan suku bunga sebesar 25 basis poin pada pekan depan.

Sebagai aset tanpa imbal hasil, emas cenderung menguat saat suku bunga rendah, sehingga pergerakan kebijakan moneter The Fed masih akan menjadi faktor penentu arah harga emas dalam beberapa pekan mendatang.(mc/adakalteng/liputan6/cncb)

Continue Reading

Berita Utama

KPK Soroti Praktik Penyimpangan, ASN Diminta Tingkatkan Intergritas

Published

on

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menyoroti lemahnya integritas aparatur sipil negara (ASN) dalam hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) 2024.

Hasil survei tersebut mengungkap bahwa praktik gratifikasi dan penyalahgunaan fasilitas kantor masih marak terjadi di berbagai instansi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Survei yang melibatkan 390.754 responden dari kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah ini menunjukkan bahwa 98,5 persen pemerintah daerah dan 90,1 persen kementerian/lembaga masih menghadapi risiko tinggi praktik suap dan gratifikasi.

Lebih mencengangkan lagi, 47,21 persen pengguna layanan publik mengaku pernah memberikan gratifikasi kepada petugas sebagai bentuk “ucapan terima kasih”. Sementara 49,95 persen responden mengaku mengalami pungutan liar dalam proses pelayanan publik.

Bentuk gratifikasi yang diberikan pun beragam, mulai dari uang tunai (69,7%), barang (12,59%), hingga fasilitas hiburan (7,68%).

Alasan utama masyarakat memberikan sesuatu kepada petugas antara lain karena sungkan (14,22%), ingin mendapat perlindungan (17,52%), membangun relasi (15,51%), atau sekadar berterima kasih (47,21%).

KPK juga menemukan adanya penyalahgunaan fasilitas kantor, di mana 23,13 persen pegawai kedapatan menggunakan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi, dan 11,86 persen memanfaatkan alat kantor untuk urusan non-dinas.

Sejak 2003, sebanyak 443 ASN telah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi oleh KPK. Mereka berasal dari berbagai jenjang jabatan, mulai dari eselon I hingga IV di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

Menanggapi hasil survei tersebut, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menegaskan bahwa data SPI 2024 menjadi cerminan serius bahwa praktik penyimpangan masih mengakar kuat di birokrasi.

“Integritas aparatur negara adalah pondasi utama tata kelola pemerintahan yang bersih. Jika ASN masih terbiasa menerima gratifikasi atau menyalahgunakan fasilitas negara, maka kepercayaan publik terhadap pemerintah akan terus menurun,” ujar Alexander di Jakarta, Selasa (15/10).

Ia menambahkan, KPK telah menyiapkan sejumlah rekomendasi perbaikan, di antaranya memperkuat pengawasan internal, meningkatkan sistem pelaporan gratifikasi, dan mendorong transparansi pelayanan publik berbasis digital.

“Kita dorong seluruh instansi untuk memperkuat budaya antikorupsi di lingkungan kerja, bukan sekadar lewat pelatihan, tapi dengan tindakan nyata dan contoh dari pimpinan,” tambahnya.

KPK juga menekankan pentingnya reformasi etika ASN, terutama dalam hal penyalahgunaan wewenang dan pemanfaatan fasilitas negara.

Alexander menyebut, survei ini bukan hanya alat ukur, tetapi juga menjadi alarm peringatan bagi instansi pemerintah agar segera berbenah.

“SPI bukan sekadar laporan tahunan, melainkan potret nyata yang bisa digunakan untuk memperbaiki sistem agar tidak ada lagi ruang bagi korupsi, sekecil apa pun bentuknya,” tegasnya.

KPK akan berkoordinasi dengan Kementerian PANRB dan BKN untuk memperkuat penegakan disiplin ASN serta menindaklanjuti hasil survei dengan audit kepatuhan integritas di instansi yang dinilai paling rawan.

Dengan hasil SPI 2024 ini, KPK berharap seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah lebih serius menegakkan nilai-nilai integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas dalam setiap lini pelayanan publik.(mc/adakalteng/KPK)

Continue Reading

Berita Utama

23 Ribu Rekening Judi Online Diblokir, Pemerintah Tak Main-Main..

Published

on

JAKARTA – Pemerintah semakin serius menabuh perang melawan praktik judi online.

Melalui kolaborasi antara Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sebanyak 23.929 rekening yang terindikasi digunakan untuk transaksi judi online resmi diblokir.

Pemblokiran masif ini merupakan hasil patroli siber intensif serta laporan masyarakat yang dikumpulkan oleh Kemkomdigi dari berbagai kanal pengaduan.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan, langkah tersebut menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam memutus aliran dana yang menopang aktivitas ilegal judi daring.

“Kami ingin memastikan seluruh jalur transaksi keuangan yang terkait dengan judi online benar-benar terhenti. Ini bagian dari komitmen kami untuk melindungi masyarakat dari dampak sosial dan ekonomi yang merugikan,” ujar Meutya di Kantor Kemkomdigi, Jakarta Pusat, Selasa (14/10/2025).

Ia menambahkan, pemberantasan judi online tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Partisipasi publik sangat diperlukan untuk mempercepat penindakan dan mempersempit ruang gerak para pelaku.

“Kami mengajak masyarakat menjadi bagian dari pengawasan digital. Laporkan situs, akun, atau rekening yang dicurigai terlibat dalam aktivitas judi online,” tegasnya.

Kemkomdigi pun membuka sejumlah kanal pelaporan resmi yang mudah diakses masyarakat, seperti aduankonten.id untuk melaporkan konten bermuatan judi online, serta cekrekening.id untuk mengadukan rekening yang dicurigai digunakan dalam transaksi judi.

Langkah tegas ini diharapkan mampu menekan praktik perjudian digital yang semakin marak dan meresahkan, sekaligus menciptakan ruang digital yang lebih aman dan bersih bagi seluruh pengguna internet di Indonesia. (mc/adakalteng/kemkomdigi/ojk)

Continue Reading

Trending

Copyright © Adakalteng.my.id