SAMPIT – Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Rimbun, mendesak pemerintah daerah agar bergerak cepat mensosialisasikan kebijakan rasionalisasi Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) kepada seluruh aparatur sipil negara (ASN).

Langkah itu dinilai penting untuk mencegah kesalahpahaman dan isu liar di lingkungan birokrasi.“Agar tidak berkembang menjadi isu negatif, saya minta Sekretaris Daerah segera menginstruksikan seluruh kepala perangkat daerah untuk memberikan penjelasan menyeluruh terkait kebijakan TPP kepada para pegawai,” tegas Rimbun, Selasa (28/10).

Ia menjelaskan, penyesuaian TPP merupakan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Regulasi tersebut menegaskan batas maksimal belanja pegawai hanya 30 persen dari total belanja APBD.

Saat ini, belanja pegawai di Pemkab Kotim masih berada pada kisaran 32 hingga 36 persen, sehingga pemerintah daerah wajib melakukan penyesuaian bertahap hingga tahun 2027, sesuai tenggat waktu yang diberikan pemerintah pusat.

“Tidak ada kebijakan pemotongan TPP secara sepihak. Ini murni bentuk penyesuaian terhadap aturan pusat. Prosesnya dilakukan bertahap agar tidak menimbulkan gejolak di kalangan pegawai,” jelasnya.Menurut Rimbun, kebijakan ini sebenarnya sudah disampaikan sejak awal 2025 dan mulai diterapkan tahun ini.

Namun, masih banyak ASN yang belum memahami secara menyeluruh alasan di balik kebijakan tersebut. Hal itu terlihat dari keluhan dan perdebatan yang muncul di media sosial.“Inilah sebabnya sosialisasi perlu diperkuat.

ASN harus tahu bahwa kebijakan ini bukan keputusan sepihak Pemkab Kotim, tapi merupakan bagian dari kebijakan nasional yang berlaku untuk seluruh daerah,” tegasnya.Lebih lanjut, Rimbun menuturkan bahwa besaran TPP sangat bergantung pada kondisi keuangan daerah.

Apabila Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun Dana Transfer ke Daerah (TKD) meningkat, maka nominal TPP juga berpotensi naik. Sebaliknya, jika terjadi penurunan pendapatan, TPP pun harus disesuaikan kembali.

Dari hasil pembahasan Rancangan APBD Murni 2026, DPRD mencatat bahwa porsi belanja pegawai relatif tetap. Namun, adanya pemangkasan TKD sekitar Rp 383 miliar dari pemerintah pusat diperkirakan akan tetap memengaruhi nominal TPP yang diterima ASN.“Untuk tahun 2026 kita masih bisa bertahan.

Tetapi pada 2027, penyesuaian kemungkinan besar tidak bisa dihindari karena itu sudah menjadi batas akhir penyesuaian yang diatur oleh pemerintah pusat,” ujarnya.Rimbun mengingatkan bahwa jika penyesuaian besar dilakukan secara mendadak pada 2027, potensi gejolak di kalangan pegawai akan meningkat.

Karena itu, komunikasi terbuka dan sosialisasi sejak dini menjadi kunci agar ASN memahami konteks kebijakan dan tidak mudah terprovokasi isu-isu yang menyesatkan.

“Kalau PAD kita meningkat, beban rasionalisasi tentu akan lebih ringan. Tapi kalau masih bergantung pada TKD, ruang fiskal kita sempit karena sebagian besar dana bersifat khusus dan tidak bisa dialihkan,” pungkasnya.(mc/adakalteng)

SAMPIT – Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menegaskan komitmennya mendukung kebijakan efisiensi anggaran Pemerintah Daerah tahun 2026.

Dari hasil pembahasan bersama Komisi I DPRD Kotim, total pagu anggaran Setda mengalami penurunan tajam — dari Rp86,59 miliar pada tahun 2025 menjadi Rp46,65 miliar pada 2026, atau berkurang hampir Rp40 miliar.

Rapat kerja yang digelar di ruang utama DPRD Kotim pada Kamis (23/10/2025) itu dipimpin langsung oleh Ketua Komisi I DPRD Kotim, Angga Aditya Anugerah, bersama jajaran anggota dewan.

Dalam rapat tersebut, Kepala Bagian Protokol, Komunikasi Pimpinan dan Publik Setda Kotim, Harry Ramadhani, menegaskan bahwa pihaknya tidak meminta tambahan anggaran, melainkan fokus pada peningkatan efisiensi dan kinerja berbasis teknologi modern.

“Kami sepenuhnya memahami kebijakan efisiensi yang sedang diterapkan pemerintah daerah. Karena itu, kami tidak mengajukan penambahan dana, hanya mengusulkan pengadaan sarana modern seperti drone untuk peliputan kegiatan pimpinan daerah. Terakhir kali kami memiliki drone itu pada tahun 2018,” jelas Harry.

Ia menambahkan, pihaknya juga mengusulkan pembaruan perangkat kerja, termasuk iPad berukuran besar untuk mendukung kegiatan pimpinan daerah yang membutuhkan akses cepat terhadap dokumen dan informasi digital.

“Perangkat yang digunakan saat ini sudah tidak optimal. Pembaruan ini penting agar pimpinan dapat bekerja lebih efisien, terutama dalam kegiatan yang berbasis digital dan mobilitas tinggi,” ujarnya.

Selain efisiensi, Setda Kotim kini juga bertransformasi ke arah digitalisasi komunikasi publik. Media publikasi konvensional seperti spanduk dan baliho mulai digantikan dengan video tron di area publik untuk penyebaran informasi kegiatan pemerintahan.

“Langkah ini bukan hanya bentuk penghematan, tapi juga bagian dari transformasi digital dalam penyebaran informasi publik,” tambah Harry.Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi I DPRD Kotim, Angga Aditya Anugerah, menyampaikan apresiasi atas langkah inovatif yang diambil Setda.

Menurutnya, efisiensi tidak boleh dimaknai sekadar pengurangan anggaran, tetapi harus diiringi inovasi dan adaptasi teknologi.“Komisi I menilai langkah Setda cukup bijak dan visioner. Mereka tidak menuntut tambahan dana, tetapi justru memperkuat sarana digital yang relevan dengan kebutuhan keterbukaan informasi publik.

Model seperti ini patut dicontoh oleh perangkat daerah lainnya,” tegas Angga.Ia juga menambahkan, DPRD mendorong agar pengadaan peralatan pendukung digital seperti drone dan iPad dapat dimasukkan dalam prioritas belanja, selama penggunaannya benar-benar berdampak pada peningkatan pelayanan publik dan efektivitas kerja birokrasi.

“Kalau fasilitas itu menunjang kinerja dan mempercepat pelayanan informasi publik, tentu kami mendukung. Yang penting tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan rasionalitas kebutuhan,” jelasnya.

Penurunan anggaran Setda tahun 2026 sendiri merupakan bagian dari kebijakan rasionalisasi belanja daerah yang juga berdampak pada sejumlah bagian lain, seperti Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Bagian Perencanaan Keuangan.

Meski demikian, DPRD menilai arah kebijakan ini sudah tepat, selama efisiensi tidak mengorbankan kualitas pelayanan publik dan pemerintah daerah mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi.(mc/adakalteng)

SAMPIT — Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Rimbun, memberikan peringatan keras kepada seluruh anggota dewan agar tidak menyepelekan proses pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2026.

Ia menegaskan, pembahasan anggaran harus dilakukan secara serius, tepat waktu, dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat.Peringatan itu disampaikan Rimbun di tengah pelaksanaan reses serentak DPRD Kotim di lima daerah pemilihan.

Dalam kegiatan tersebut, para legislator turun langsung ke lapangan untuk menyerap aspirasi warga sebagai bahan penyusunan pokok pikiran DPRD.Menurut Rimbun, kegiatan reses bukan sekadar formalitas tahunan, melainkan bagian penting dari proses penyusunan arah kebijakan pembangunan daerah.

“Reses itu bukan hanya mendengar keluhan warga, tapi juga fondasi awal dalam merumuskan prioritas pembangunan. Hasilnya nanti harus tercermin dalam RAPBD 2026,” tegasnya, Kamis (16/10).

Ia mengingatkan, keterlambatan pembahasan RAPBD bisa berdampak luas. Bukan hanya menghambat pencairan anggaran dan gaji pejabat daerah, tetapi juga menunda pelaksanaan berbagai program prioritas yang sudah direncanakan dalam RPJMD Kotim.“Kalau kita lambat, bukan hanya kita yang rugi.

Masyarakat ikut menanggung akibatnya. Program pembangunan bisa tertunda, pelayanan publik terganggu, dan kepercayaan warga terhadap pemerintah menurun. Ini bukan sekadar urusan teknis, tapi soal komitmen dan tanggung jawab moral,” ujarnya menegaskan.

Rimbun juga meminta seluruh fraksi di DPRD Kotim agar segera menyusun laporan hasil reses secara sistematis, terukur, dan berbasis data, sebelum diserahkan ke Badan Anggaran (Banggar). Ia menekankan, setiap aspirasi masyarakat harus diterjemahkan menjadi program nyata dan alokasi anggaran yang terukur, bukan hanya berhenti di catatan laporan.

Dalam reses kali ini, sejumlah persoalan yang paling banyak dikeluhkan warga mencakup infrastruktur jalan rusak, akses air bersih yang belum merata, serta kebutuhan penguatan ekonomi lokal melalui koperasi dan pelatihan kerja.

Rimbun memastikan bahwa semua masukan dari masyarakat akan menjadi bahan utama dalam pembahasan RAPBD tahun depan.“Disiplin anggaran bukan hanya soal mematuhi jadwal, tapi tentang tanggung jawab kita sebagai wakil rakyat. Jangan pernah main-main dengan amanah publik,” tegasnya.(mc/adakalteng)