Palangkaraya
Wagub Edy Tegaskan Keterbukaan Informasi adalah Fondasi Kepercayaan Publik
PALANGKA RAYA – Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Edy Pratowo, menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan fondasi penting dalam membangun kepercayaan dan partisipasi masyarakat.
Pemerintah, ujarnya, harus menjadi pelayan yang transparan, responsif, serta membuka diri terhadap kritik sebagai bagian dari koreksi publik.
Pernyataan itu disampaikan Wagub saat menghadiri Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, Selasa (25/11/2025).
Mewakili Gubernur Kalteng, Edy menegaskan bahwa keterbukaan informasi sejalan dengan amanat Pasal 28F UUD 1945 dan UU Nomor 14 Tahun 2008.
“Masyarakat berhak mendapatkan informasi yang benar dan tepat. Badan publik harus terus berinovasi agar layanan informasi semakin bersih, terbuka dan tepercaya,” ujarnya.
Ia juga memberikan apresiasi kepada Komisi Informasi Provinsi Kalteng yang konsisten melakukan monitoring dan evaluasi (monev) setiap tahun untuk memastikan implementasi keterbukaan informasi berjalan efektif.
Wagub Edy menilai perkembangan teknologi dan media sosial tidak bisa dihindari. Karena itu, badan publik harus memanfaatkannya untuk memperbaiki layanan kepada masyarakat.
“Era digital harus dijadikan peluang untuk meningkatkan kualitas layanan publik yang cepat, responsif, dan mudah diakses,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa kritik dari masyarakat harus diterima sebagai masukan, dan direspons dengan santun serta profesional.
Wagub menyampaikan bahwa kualitas keterbukaan informasi publik di Kalimantan Tengah terus meningkat, baik dari sisi partisipasi badan publik maupun kualitas pelayanan.
“Selamat kepada instansi yang meraih predikat Informatif dan Menuju Informatif, serta meminta badan publik yang masih berada pada kategori Cukup Informatif, Kurang Informatif, bahkan Tidak Informatif, untuk segera memperkuat PPID, memperbaiki alur layanan informasi, serta meningkatkan digitalisasi pelayanan,” Ucap edy.
Ketua Komisi Informasi RI, Donny Yoesgiantoro, menjelaskan bahwa penganugerahan ini merupakan puncak pelaksanaan Monev Keterbukaan Informasi Publik 2025 yang berlangsung melalui enam tahapan sejak 17 Juni 2025.
Sebanyak 100 badan publik mengikuti monev tahun ini, terdiri atas 46 OPD Provinsi, 14 PPID Utama Kabupaten/Kota, 20 instansi vertikal, 14 KPU dan Bawaslu kabupaten/kota“Partisipasi tahun ini meningkat.
Ini menunjukkan kepatuhan badan publik terhadap keterbukaan informasi juga semakin baik,” ujar Donny.
Daftar Lengkap Peraih Predikat Keterbukaan Informasi 2025, untuk kategori Badan Publik Instansi Vertikal, Cukup Informatif yaitu Kanwil Kemenag (79,85), Kanwil ATR/BPN (70,55), BPJS Kesehatan Palangka Raya (67,30).
Menuju Informatif, RRI Palangka Raya (84,20),Informatif, adalah BPS (95,17), Balai Besar POM Palangka Raya (95,14), BPK RI Perwakilan Kalteng (92,14), Pengadilan Tinggi Agama (91,74), PTUN Palangka Raya (91,03), KPU Provinsi Kalteng (90,29), Bawaslu Provinsi Kalteng (90,35) dan Ombudsman Kalteng (90,03)Kategori Badan Publik Penyelenggara PemiluCukup Informatif adalah Bawaslu Kapuas (79,90), Bawaslu Lamandau (70,40), Bawaslu Gunung Mas (69,50), KPU Barsel (61,85).
Menuju Informatif, Bawaslu Barut (89,00), Bawaslu Barsel (87,75), KPU Palangka Raya (84,65).
Informatif, Bawaslu Kotim (93,43), Bawaslu Palangka Raya (93,17), Bawaslu Seruyan (91,97), KPU Seruyan (91,46), Bawaslu Pulpis (91,27), Bawaslu Sukamara (90,33), Bawaslu Bartim (90,29), Bawaslu Kobar (90,09), Bawaslu Murung Raya (90,03)Kategori Badan Publik Perangkat Daerah Provinsi, Cukup Informatif, Dinas Perkebunan (79,50), TPHP (79,45), RSUD Doris (77,35), DLH (75,80), Dispora (75,50), Biro Ekonomi (72,70), Biro Organisasi (70,20), BPSDM (68,60), Disbudpar (68,05), Disdukcapil (65,75), Disnakertrans (60,60)Menuju Informatif adalah PUPR (86,25), Dinas Perpustakaan (84,80), RSJ Kalawa Atei (83,25), Dinas Perkimtan (82,80), Dinas Koperasi dan UKM (82,00), Biro Kesra (81,90).
Informatif DKP (94,60), DP3AP2KB (94,09), PMD (93,20), Bappedalitbang (92,94), BKD (92,71), Dinas Kesehatan (92,37), Dinas Pendidikan (92,24), Dishub (92,19), Satpol PP-Damkar (92,15), Biro Adpim (92,12), Biro Umum (92,11), Inspektorat (92,09), Kesbangpol (91,97), ESDM (91,54), BPBD (90,91), Sekretariat DPRD (90,46), Disdagperin (90,37), DPMPTSP (90,22), Dinas Kehutanan (90,14), Biro Administrasi Pembangunan (90,05)Kategori PPID Utama Kabupaten/Kota, Cukup Informatif yaitu Pulang Pisau (79,35), Sukamara (70,65), Seruyan (65,20) Menuju Informatif, Kotawaringin Barat (80,05).
Informatif, Tahun Palangka Raya (94,29), Kapuas (93,72), Kotim (93,63), Katingan (91,13), Lamandau (91,02), Gunung Mas (90,24), Barito Selatan (90,19)Dengan komitmen bersama, Wagub Edy mengajak seluruh badan publik memperkuat kolaborasi demi menghadirkan layanan informasi yang lebih baik.
“Jika keterbukaan informasinya baik, kepercayaan publik tumbuh, dan pembangunan berjalan optimal demi Kalteng yang berkah, maju, dan sejahtera menuju Indonesia Emas,” pungkasnya.(mc/adakalteng)
Palangkaraya
Ribuan Warga Padati Pawai FBIM 2026, Gubernur: Efisiensi Anggaran Bukan Alasan Turunkan Kualitas Pelayanan
PALANGKA RAYA – Ribuan masyarakat memadati ruas Jalan RTA Milono, untuk menyaksikan pawai karnaval pembukaan Festival Budaya Isen Mulang 2026 yang berlangsung meriah dan penuh warna. Minggu, 17 Mei 2026.
Agenda budaya tahunan dalam rangka Hari Jadi Provinsi Kalimantan Tengah itu resmi dibuka langsung oleh Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran.
Dalam sambutannya, Gubernur menegaskan bahwa pelayanan masyarakat tetap menjadi prioritas utama pemerintah daerah meskipun saat ini kondisi anggaran tengah mengalami efisiensi.
Menurutnya, sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, olahraga, budaya, dan seni justru terus diperkuat melalui berbagai program unggulan daerah.
“Walaupun dalam kondisi efisiensi anggaran seperti ini, pelayanan masyarakat adalah prioritas kami.
Pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kegiatan olahraga, budaya dan seni serta sektor strategis lainnya justru kami tingkatkan kualitasnya dengan program-program unggulan seperti Kartu Huma Betang Sejahtera,” ujar Agustiar.
Ia juga menyampaikan bahwa APBD Kalimantan Tengah Tahun 2026 mengalami penurunan signifikan dibanding tahun sebelumnya.
Namun demikian, Pemerintah Provinsi tetap berupaya mengoptimalkan penggunaan anggaran secara efektif, terukur, dan tepat sasaran demi kepentingan masyarakat luas.
Menurut Agustiar, kemeriahan pembukaan Festival Isen Mulang tahun ini menjadi bukti bahwa kegiatan besar tidak selalu harus menggunakan anggaran fantastis.
Dengan manajemen yang baik, kegiatan tetap dapat berjalan meriah sekaligus efisien.Selain menyoroti pembangunan daerah, Gubernur turut mengajak masyarakat menjaga persatuan dalam keberagaman melalui semangat Huma Betang.
Ia menegaskan Kalimantan Tengah memiliki posisi strategis sebagai masa depan Indonesia sehingga generasi muda diminta terus menjaga budaya dan sejarah daerah.
Pawai karnaval Festival Isen Mulang 2026 diikuti berbagai peserta mulai dari pemerintah kabupaten dan kota, organisasi perangkat daerah, paguyuban hingga komunitas masyarakat.
Beragam mobil hias dan penampilan budaya ditampilkan peserta, mulai dari promosi seni budaya, produk unggulan daerah, pelayanan publik hingga potensi UMKM dan IKM.
Rute pawai dimulai dari Jalan RTA Milono menuju Stadion Sanaman Mantikei, sementara mobil hias melanjutkan perjalanan ke Jalan Murjani, Ahmad Yani hingga ke Sanaman Mantikei. (mc/adakalteng)
Palangkaraya
Pembatasan BBM di SPBU Palangka Raya Masih Tahap Evaluasi, Pengawasan Diperketat
PALANGKARAYA – Pemerintah Kota Palangka Raya melalui Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (DPKUKM) memastikan kebijakan pembatasan penjualan bahan bakar minyak (BBM) subsidi maupun nonsubsidi belum diberlakukan secara menyeluruh di seluruh SPBU di Kota Palangka Raya.
Keputusan tersebut diambil setelah pemerintah melakukan evaluasi terhadap kesiapan pelaksanaan di lapangan serta mempertimbangkan berbagai kondisi yang berkembang di masyarakat.
Langkah itu dilakukan agar penerapan kebijakan nantinya dapat berjalan efektif, tepat sasaran, dan tidak menimbulkan gangguan distribusi BBM.
Pemerintah kota menegaskan, hingga saat ini distribusi BBM masih berlangsung normal dan pengawasan terus diperketat guna memastikan stok tetap tersedia bagi masyarakat.
Selain itu, pemantauan terhadap penyaluran BBM di sejumlah SPBU juga dilakukan secara aktif untuk menjaga kelancaran distribusi sekaligus mengantisipasi potensi penyalahgunaan maupun penumpukan pembelian.
Pemkot Palangka Raya turut mengimbau masyarakat agar tidak panik serta tetap bijak dalam menggunakan BBM sesuai kebutuhan. Kerja sama masyarakat dinilai penting agar kondisi distribusi energi di daerah tetap aman dan terkendali.
“Pengawasan distribusi BBM tetap dilakukan secara aktif demi menjaga ketersediaan dan kelancaran penyaluran kepada masyarakat,” demikian disampaikan dalam keterangan resmi pemerintah.
Pemerintah berharap seluruh pihak dapat mendukung upaya pengawasan distribusi BBM agar kebijakan yang nantinya diterapkan benar-benar memberikan manfaat dan berjalan sesuai tujuan.(mc/adakalteng)
Palangkaraya
Dugaan Korupsi Hibah Rp20 Miliar, Kantor KPU Palangka Raya Digeledah Jaksa
Kejaksaan Negeri Palangka Raya menggeledah kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya terkait dugaan korupsi dana hibah Pilkada 2023–2024 dari Pemerintah Kota Palangka Raya.
Kepala Seksi Intelijen Kejari Palangka Raya, Hadiarto, membenarkan penggeledahan pada Selasa 28 April 2026 dari jam 15.00 wib sampai pukul 21.00 wib.
Ia menyebut tim penyidik mengamankan sejumlah dokumen penting terkait penggunaan dana hibah.
“Benar, ada pemeriksaan terkait pengelolaan dana hibah Pilkada 2023–2024 dari Pemko ke KPU Kota Palangka Raya,” ujar Hadiarto kepada awak media.
Dalam penggeledahan itu, penyidik menyisir sejumlah ruangan dan memeriksa berkas administrasi serta dokumen pertanggungjawaban keuangan.
Beberapa dokumen krusial turut disita sebagai bahan pendalaman.Meski berlangsung cukup lama, Kejari masih menutup rapat rincian temuan awal maupun potensi kerugian negara.
Hadiarto menegaskan, proses saat ini masih tahap pendalaman oleh tim penyidik.Hadiarto mengungkapkan, total dana hibah Pilkada yang dikucurkan Pemko Palangka Raya ke KPU mencapai Rp20 miliar.
“Dana hibah Pilkada dari Pemko Palangka Raya sebesar Rp20 miliar,” tegasnya.
Penggeledahan ini menguatkan indikasi adanya penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana hibah tersebut. Hingga kini, Kejari belum menetapkan tersangka. (mc/adakalteng)
-
Pendidikan1 year agoKKG Gugus I Halilintar Terus Dorong Guru Kotim Tingkatkan Kompetensi dan WORKSHOP
-
Kotawaringin Timur9 months agoBangun Kepercayaan Diri Generasi Muda, PT Excellent Training Centre Gelar Pelatihan Public Speaking Bersertifikat di Sampit
-
Pendidikan1 year agoSDN 4 Ketapang Sampit Dapatkan Obat Cacing Gratis
-
Kotawaringin Timur5 months agoAktifitas PT HAL Terancam Ditutup Ahli Waris Jika Tak Patuhi Adat dan Pengadilan
-
Berita Utama9 months agoPresiden Prabowo Pertama RI yang Hadir di Sidang Umum PBB
-
Lamandau9 months agoMediasi Bupati Lamandau Rizky Aditya Putra Berakhir Damai: PT SLR Sepakati Kompensasi dengan Warga
-
Pemerintahan9 months agoCitra Pemprov Kalteng Tembus 85,9 Persen, Sinergi Media Jadi Kunci Transparansi Masyarakat
-
Berita Utama10 months agoPenumpang KM Dharma Rucitra VI Hilang Usai Melompat ke Laut di Perairan Sampit
