NANGA BULIK – Pemerintah Kabupaten Lamandau memperkuat langkah penanganan dampak kekeringan dengan memperluas distribusi air bersih kepada masyarakat dan sejumlah fasilitas umum yang mengalami keterbatasan pasokan.

Penyaluran dilakukan secara bertahap menyesuaikan tingkat kebutuhan dan ketersediaan armada.

Bupati Lamandau Rizky Aditya Putra bahkan turun langsung memantau proses distribusi air bersih kepada warga.

Rizky mengatakan, kondisi kemarau tidak hanya meningkatkan ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla), tetapi turut berdampak terhadap ketersediaan air untuk kebutuhan sehari-hari masyarakat.

“El Nino tahun ini kita tidak hanya dituntut untuk memadamkan karhutla, kita juga berupaya semaksimal mungkin hadir menjadi solusi atas bencana kekeringan yang dirasakan masyarakat saat ini,” kata Rizky belum lama ini.

Menurutnya, pemerintah daerah bersama tim di lapangan terus mengerahkan sumber daya yang tersedia untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi.

Namun, tingginya permintaan distribusi air di sejumlah wilayah membuat pelayanan harus dilakukan secara bergiliran.

Keterbatasan armada pengangkut dan jumlah relawan menjadi salah satu kendala dalam mempercepat distribusi ke seluruh wilayah yang membutuhkan.

“Bagi warga maupun pengelola fasilitas publik yang belum mendapat pasokan air bersih, kami harapkan mohon bersabar karena jumlah relawan maupun armada pengangkut kita terbatas,” ujarnya.

Rizky juga meminta masyarakat yang telah memperoleh bantuan air bersih untuk menggunakan pasokan tersebut secara hemat.

Penggunaan sesuai kebutuhan dinilai penting agar cadangan air dapat dimanfaatkan lebih banyak warga selama kondisi kemarau masih berlangsung.

“Bagi yang sudah mendapat distribusi, kami imbau hemat menggunakan air bersih sesuai kebutuhan,” imbuhnya.

Tak hanya menyasar rumah tangga, Pemkab Lamandau juga membuka layanan distribusi bagi fasilitas umum yang terdampak kekeringan.

Sejumlah tempat ibadah dan fasilitas pendidikan menjadi perhatian pemerintah karena tetap membutuhkan pasokan air untuk menunjang aktivitas sehari-hari.

Melalui akun media sosialnya, Rizky mengajak pengelola masjid, gereja, sekolah, dan pesantren di sekitar Nanga Bulik yang membutuhkan air bersih agar menyampaikan kebutuhan tersebut kepada pemerintah daerah.

“Masjid, gereja, sekolah dan pesantren di sekitaran Nanga Bulik yang butuh suplai air bersih, silakan komentar di bawah dan jangan lupa cantumkan nomor WhatsApp-nya, nanti ada tim relawan yang menghubungi,” ujar Rizky dalam unggahannya.

Di tengah kondisi tersebut, Rizky berharap kekeringan segera berakhir. Ia menyebut berdasarkan prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), peningkatan curah hujan diperkirakan terjadi dalam waktu mendatang.

Bahkan, hujan dengan intensitas tinggi diprediksi mulai terjadi dalam beberapa pekan ke depan. Kondisi tersebut diharapkan dapat membantu memulihkan ketersediaan air sekaligus mengurangi dampak kekeringan di sejumlah wilayah Lamandau.

“Alhamdulillah, hari ini juga sudah mulai turun hujan deras di beberapa tempat, baik di Kota Nanga Bulik maupun kecamatan sekitar,” pungkasnya.(mc/adakalteng)

PALANGKA RAYA – Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran melantik sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Pelantikan berlangsung di Istana Isen Mulang, Jumat (18/9/2026).Pelantikan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 100.3.3.1/241/2026 tertanggal 17 September 2026.

Pergantian dan penetapan pejabat ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kinerja birokrasi di lingkungan Pemprov Kalteng.

Dalam keputusan tersebut, sejumlah pejabat mendapat amanah baru pada beberapa organisasi perangkat daerah strategis.

Tirta, S.Sos., yang sebelumnya menjabat Kepala Bidang Pengembangan Pemuda pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kalteng, dipercaya menduduki jabatan sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kalteng.

Selanjutnya, Adi Soeseno, S.Hut., M.Si., yang sebelumnya menjabat Kepala Bidang Perlindungan Perkebunan pada Dinas Perkebunan Kalteng, ditetapkan sebagai Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kalteng.

Sementara itu, Suryanto, A.KS., M.Si., yang sebelumnya menjabat Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kalteng, kini dipercaya memimpin dinas tersebut.

Kemudian Flederyck, S.Pi., M.Si., yang sebelumnya menjabat Kepala Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kalteng, mendapat tugas baru sebagai Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kalteng.

Dalam arahannya, Agustiar menegaskan bahwa jabatan pemerintahan bukan sekadar posisi struktural, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan melalui kinerja dan pelayanan kepada masyarakat.

“Semakin tinggi jabatan, semakin besar tanggung jawabnya, bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani masyarakat,” tegas Agustiar.

Ia meminta para pejabat yang baru dilantik mampu bekerja secara profesional dengan mengedepankan kerja keras, kecermatan, serta hasil nyata yang dapat dirasakan masyarakat.

Menurutnya, arah pembangunan Kalteng harus sejalan dengan Asta Cita Presiden serta visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur, terutama dalam memastikan pembangunan berlangsung merata dan berkeadilan, baik di wilayah perkotaan maupun pedalaman.

Agustiar juga mengingatkan seluruh pejabat agar memastikan pengelolaan anggaran daerah dilakukan secara efisien, transparan dan tepat sasaran.

“Jangan bekerja dengan pola kerja rutin dan standar, tetapi harus bekerja lebih cepat, lebih terukur, dan lebih responsif terhadap persoalan masyarakat,” ujarnya.

Ia menekankan setiap program pemerintah harus memiliki sasaran yang jelas. Pelaksanaan kegiatan tidak boleh hanya berorientasi pada penyerapan anggaran, tetapi harus menghasilkan manfaat yang konkret bagi masyarakat.

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Agustiar menyebut Pemprov Kalteng telah menetapkan status tanggap darurat karhutla pada akhir Agustus 2026 dengan melibatkan ribuan personel gabungan dalam penanganannya.

Menurutnya, karhutla memiliki dampak yang luas dan tidak hanya berkaitan dengan kerusakan lingkungan.

Asap dan kebakaran juga berpengaruh terhadap kesehatan, keselamatan masyarakat, pendidikan hingga aktivitas perekonomian.

Di sisi lain, kondisi kekeringan turut menimbulkan persoalan baru di sejumlah wilayah. Kesulitan memperoleh air bersih mulai dirasakan masyarakat, terutama kawasan pedalaman dan wilayah yang bergantung pada jalur sungai.

Surutnya sungai juga berpotensi menghambat distribusi kebutuhan pokok. Sementara itu, ancaman penyakit akibat kondisi pascakekeringan serta paparan asap perlu diantisipasi secara serius.

Karena itu, Agustiar meminta seluruh perangkat daerah tidak bekerja sendiri-sendiri dalam menghadapi persoalan tersebut.

Penanganan karhutla dan dampak kekeringan membutuhkan koordinasi lintas sektor hingga ke tingkat desa.“Semangat Huma Betang harus benar-benar kita hidupkan dalam birokrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Jangan ada ego sektoral, yang harus kita kedepankan adalah kepentingan daerah dan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Tengah,” katanya.

Ia berharap pejabat yang baru dilantik mampu menerjemahkan kebijakan pemerintah ke dalam program kerja yang responsif, terukur dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

Pelantikan tersebut turut dihadiri unsur Forkopimda Kalteng serta sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.(mc/adakalteng)

PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menyalurkan 4.000 paket sembako kepada aparatur di lingkungan Pemprov Kalteng di tengah kondisi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang masih berdampak terhadap aktivitas masyarakat di sejumlah wilayah.

Bantuan diserahkan secara langsung di Istana Isen Mulang, Rumah Jabatan Gubernur Kalteng, Kamis (17/9/2026).

Sasaran penerima meliputi PNS Golongan I dan II, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), PPPK Paruh Waktu, serta tenaga outsourcing pada perangkat daerah lingkup Pemprov Kalteng.

Setiap paket sembako berisi 5 kilogram beras, 2 kilogram minyak goreng, dan 1 kilogram gula pasir. Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan pokok sekaligus mengurangi beban pengeluaran rumah tangga para penerima.

Gubernur Kalteng Agustiar Sabran mengatakan, perhatian pemerintah harus diberikan secara menyeluruh, termasuk kepada aparatur yang tetap menjalankan tugas pelayanan publik di tengah situasi karhutla.

“Pemerintah harus memperhatikan semuanya. Kita tidak boleh memikirkan diri sendiri. Apa yang sudah kita pimpin, harus kita perhatikan,” kata Agustiar dalam arahannya.

Menurutnya, penyaluran sembako merupakan bagian dari kepedulian pemerintah daerah terhadap kelompok masyarakat yang membutuhkan.

Ia juga membuka peluang agar program pangan murah dan bantuan serupa dapat dilaksanakan secara berkala dengan menyesuaikan kemampuan anggaran pemerintah daerah.

Tidak hanya menyasar aparatur Pemprov Kalteng, dukungan pangan juga akan diperluas kepada masyarakat di kabupaten dan kota.

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas jangkauan bantuan bagi warga yang terdampak kondisi karhutla.

Namun, Agustiar menegaskan bahwa bantuan yang diterima aparatur tidak boleh mengurangi komitmen dalam menjalankan tugas.

Menurutnya, pemberian hak harus diiringi pelaksanaan kewajiban secara bertanggung jawab.

Ia meminta aparatur tetap menjaga disiplin, meningkatkan kompetensi, membangun karakter, serta menjunjung etika dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Kebijakannya bagaimana masyarakat merasakan kebijakan kita semua ini. Itu tujuannya,” tegasnya.

Agustiar juga mengingatkan bahwa tugas utama aparatur pemerintah adalah memberikan pelayanan.

Karena itu, setiap kebijakan dan pekerjaan yang dilakukan harus berorientasi pada kepentingan masyarakat.

“Pemerintahan ini adalah pelayanan. Kita abdi negara, negara abdi rakyat,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng Linae Victoria Aden mengatakan, penyaluran bantuan tersebut merupakan bentuk perhatian Gubernur kepada aparatur, khususnya kelompok yang turut menghadapi dampak dari kondisi karhutla.

Di sisi lain, Linae mengingatkan agar bantuan tersebut tidak membuat aparatur mengabaikan tanggung jawab pekerjaan.

Seluruh penerima tetap diwajibkan menjalankan tugas sesuai ketentuan yang berlaku.

Khusus bagi PPPK, baik penuh waktu maupun paruh waktu, evaluasi terhadap disiplin dan kinerja tetap dilakukan sebagai bagian dari pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai aparatur pemerintah.

“Selain menerima bantuan, ada kewajiban yang harus dipenuhi. Hak dan kewajiban harus berjalan berimbang,” ungkap Linae.

Penyaluran 4.000 paket sembako ini menjadi salah satu bentuk dukungan Pemprov Kalteng kepada aparatur yang tetap menjalankan fungsi pelayanan publik, sekaligus bagian dari perhatian pemerintah terhadap kondisi sosial ekonomi di tengah situasi karhutla.(mc/adakalteng)