KUALA PEMBUANG – Pemerintah Kabupaten Seruyan menggelar apel gabungan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dirangkaikan dengan halalbihalal Idulfitri 1447 Hijriah di halaman Kantor Bupati Seruyan, Senin (30/3/2026).

Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi Bupati Seruyan, Ahmad Selanorwanda, untuk menegaskan kembali arah dan komitmen birokrasi, khususnya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mengevaluasi kedisiplinan ASN usai libur panjang.

Apel tersebut dihadiri Wakil Bupati Supian, Penjabat Sekretaris Daerah Bahrun Abbas, jajaran staf ahli, asisten Setda, serta seluruh kepala perangkat daerah di lingkungan Pemkab Seruyan.

Dalam arahannya, bupati menegaskan bahwa Idulfitri harus dimaknai sebagai titik awal pembaruan semangat pengabdian bagi seluruh ASN.

Ia mengingatkan bahwa peran ASN sangat strategis, tidak hanya sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga sebagai pelayan masyarakat dan perekat persatuan.

“Momentum ini bukan sekadar ajang silaturahmi, tetapi harus menjadi penguat semangat kerja, peningkatan kualitas SDM, dan komitmen memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” tegasnya.

Lebih lanjut, Ahmad Selanorwanda menekankan pentingnya profesionalisme dan integritas dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Ia secara tegas mengingatkan seluruh ASN untuk menjauhi praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), serta menjaga nilai-nilai Pancasila dalam setiap pelaksanaan tugas.

Tak hanya aspek moral, bupati juga menyoroti perlunya pembenahan manajemen birokrasi secara teknis.

Salah satu langkah konkret yang diwajibkan adalah pelaksanaan rapat internal rutin di setiap perangkat daerah pada akhir bulan sebagai sarana evaluasi kinerja dan realisasi anggaran.

“Setiap rapat harus menghasilkan resume yang jelas dan terukur. Ini akan menjadi bahan evaluasi menyeluruh bagi kami, sekaligus mencerminkan kapasitas kepemimpinan dan kontribusi masing-masing unsur organisasi,” ujarnya.

Ia juga meminta seluruh kepala perangkat daerah untuk lebih responsif terhadap berbagai persoalan masyarakat, khususnya di sektor pertanian, ekonomi, dan ketenagakerjaan.

Menurutnya, pembangunan daerah membutuhkan peran aktif, kreativitas, dan inovasi dari seluruh ASN, bukan hanya pimpinan daerah.

Kegiatan ditutup dengan suasana haru melalui penyerahan kenang-kenangan kepada Budi Purwanto yang memasuki masa purna tugas. Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi pemerintah daerah atas dedikasi dan pengabdiannya selama bertugas di lingkungan Pemkab Seruyan. (Foto: Kominfoseruyan/mc/adakalteng)

NANGA BULIK – Suasana hangat dan penuh keakraban mewarnai kegiatan Halalbihalal 1447 Hijriah yang digelar Pemerintah Kabupaten Lamandau di pendopo Rumah Jabatan (Rujab) Bupati, Minggu (29/3/2026).

Acara yang diinisiasi Bupati Lamandau, Rizky Aditya Putra, bersama Wakil Bupati Abdul Hamid ini menjadi ajang silaturahmi antara pemerintah daerah dengan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), tokoh masyarakat, tokoh agama, serta warga setempat.

Berlokasi di kawasan Bundaran Rusa, Kecamatan Bulik, kegiatan tersebut dipadati masyarakat yang antusias hadir untuk bersalaman dan bermaaf-maafan dalam momentum Idulfitri.

Dalam sambutannya, Bupati Rizky Aditya Putra menegaskan bahwa Halalbihalal bukan sekadar tradisi tahunan, tetapi juga menjadi sarana memperkuat kebersamaan dan membangun sinergi lintas elemen.

“Atas nama pribadi dan Pemerintah Kabupaten Lamandau, saya mengucapkan Selamat Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Kehadiran bapak ibu semua menjadi bukti kuatnya kebersamaan kita,” ujarnya didampingi Wakil Bupati.

Ia juga menyampaikan bahwa kegiatan Halalbihalal tahun ini digelar secara terbatas hanya satu hari, mengingat agenda pemerintahan yang padat sudah menanti keesokan harinya.

Lebih lanjut, Rizky mengingatkan seluruh jajaran, khususnya Aparatur Sipil Negara (ASN), untuk segera kembali fokus menjalankan tugas dan tanggung jawab, terutama dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Menurutnya, keberhasilan pembangunan daerah tidak bisa hanya bergantung pada pemerintah semata, melainkan membutuhkan dukungan dan kolaborasi dari seluruh pemangku kepentingan serta partisipasi aktif masyarakat.

“Pembangunan akan berjalan optimal jika kita bergerak bersama. Sinergi antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci utama,” tegasnya.(mc/adakalteng)

PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus menggenjot pemerataan akses internet hingga ke pelosok desa.

Setelah memastikan seluruh kantor desa telah terkoneksi jaringan, kini fokus pembangunan diarahkan pada fasilitas publik agar manfaat digital bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfosantik) Kalteng, Rangga Lesmana, menegaskan bahwa langkah ini merupakan lanjutan dari program prioritas gubernur dalam menghapus wilayah blank spot di daerah.

“Berdasarkan data yang kami terima dari kabupaten pada 2024, target konektivitas untuk kantor desa sudah kita tuntaskan. Saat ini seluruh kantor desa sudah terhubung internet,” ujarnya, Minggu (29/3/2026).

Meski demikian, ia menilai persoalan keterbatasan jaringan belum sepenuhnya teratasi. Luasnya wilayah desa menyebabkan masih banyak fasilitas umum yang belum tersentuh akses internet yang memadai.

Untuk itu, pada tahun 2026, Pemprov Kalteng menyiapkan program lanjutan berupa penguatan jaringan internet di berbagai fasilitas publik desa, terutama di wilayah terpencil yang masih tergolong blank spot.

“Fokus berikutnya adalah menghadirkan jaringan di fasilitas umum desa, khususnya di daerah paling jauh yang aksesnya masih terbatas,” jelas Rangga.

Ia menyebutkan sejumlah fasilitas yang menjadi prioritas antara lain sekolah, puskesmas pembantu (Pustu), serta sarana umum lain yang digunakan masyarakat dalam aktivitas sehari-hari.

“Di wilayah pedalaman biasanya ada sekolah dasar atau menengah, juga Pustu. Itu yang kita dorong agar terhubung, karena langsung bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat,” katanya.

Rangga menambahkan, pendekatan program ini bersifat fleksibel menyesuaikan kondisi tiap desa. Pasalnya, tidak semua desa memiliki fasilitas yang sama, baik di sektor pendidikan maupun kesehatan.“Tidak semua desa punya sekolah atau Pustu.

Jadi kita sesuaikan dengan potensi fasilitas publik yang ada, yang penting bisa dimanfaatkan oleh masyarakat luas,” tuturnya.

Melalui langkah ini, pemerintah berharap kehadiran internet di desa tidak hanya terbatas pada kebutuhan administrasi pemerintahan, tetapi juga membuka akses masyarakat terhadap layanan digital, mulai dari pendidikan hingga kesehatan.

“Tujuan akhirnya adalah memperluas akses masyarakat desa terhadap layanan digital secara merata,” pungkasnya.(mc/adakalteng)