PALANGKARAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah semakin serius mengoptimalkan program Kartu Huma Betang Sejahtera dengan menekankan ketepatan sasaran sebagai prioritas utama. Upaya ini dilakukan agar bantuan benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang berhak menerima.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, Rangga Lesmana, menegaskan bahwa keberhasilan program sangat ditentukan oleh akurasi data penerima manfaat.

Pernyataan tersebut disampaikannya saat berdialog bersama insan pers di Istana Isen Mulang, Jumat (17/4/2026).Rangga menekankan, pemerintah tidak ingin program bantuan sosial hanya berjalan secara administratif, tetapi harus memberikan dampak nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Fokus kita adalah memastikan penerima manfaat Kartu Huma Betang Sejahtera benar-benar sesuai dengan kriteria dan tepat sasaran, sebagaimana arah kebijakan gubernur,” tegasnya.

Ia menjelaskan, program ini menjadi salah satu instrumen penting pemerintah daerah dalam memperkuat jaring pengaman sosial, sekaligus mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat di Kalimantan Tengah.

Untuk itu, Pemprov Kalteng terus melakukan pembenahan, khususnya pada aspek validasi dan pemutakhiran data. Langkah ini dinilai krusial guna menghindari kesalahan penyaluran serta memastikan transparansi dan akuntabilitas program.

“Evaluasi akan terus kami lakukan secara berkala. Data harus akurat agar distribusi bantuan berjalan efektif, tidak tumpang tindih, dan benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan,” pungkas Rangga.(mc/adakalteng)

KUALA PEMBUANG – Proyek pembangunan Bundaran III di Kabupaten Seruyan menjadi sorotan serius setelah masuk dalam temuan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Proyek yang dikerjakan pada tahun 2025 itu diduga memiliki potensi kelebihan pembayaran mencapai ratusan juta rupiah.

Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Seruyan, Bahrun Abbas, mengungkapkan bahwa proyek tersebut menjadi objek Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) oleh BPK.

Hal itu disampaikannya dalam rapat bersama DPRD Seruyan di ruang serbaguna, Selasa (14/4/2026).

Menurutnya, hasil pemeriksaan menemukan adanya potensi kelebihan bayar sekitar Rp480 juta.

BPK pun telah mengeluarkan rekomendasi agar dilakukan penyesuaian pembayaran berdasarkan progres pekerjaan di lapangan.

“Rekomendasinya jelas, pembayaran harus disesuaikan dengan progres.

Mekanismenya bisa melalui pemotongan pembayaran atau addendum kontrak,” ujar Bahrun Abbas.

Namun demikian, ia mengaku hingga kini belum menerima laporan resmi dari Dinas Pekerjaan Umum Seruyan terkait langkah konkret yang telah diambil untuk menindaklanjuti rekomendasi tersebut, baik melalui pemotongan pembayaran maupun revisi kontrak.

Sementara itu, Ketua DPRD Seruyan, Zuli Eko Prasetyo, menegaskan pentingnya penyelesaian cepat dan transparan atas temuan tersebut. Ia meminta pemerintah daerah tidak mengabaikan rekomendasi BPK.

“Karena ini sudah menjadi temuan BPK, maka harus segera dipastikan langkah penyelesaiannya secara rinci dan terbuka. Jangan sampai dibiarkan berlarut,” tegasnya.

Sebagai catatan, PDTT merupakan jenis pemeriksaan khusus yang dilakukan BPK di luar audit laporan keuangan maupun kinerja.

Pemeriksaan ini berfokus pada aspek tertentu, seperti kepatuhan terhadap regulasi, efektivitas pelaksanaan proyek, hingga potensi kerugian negara.

Kasus Bundaran III ini menjadi peringatan penting bagi pemerintah daerah agar memperketat pengawasan proyek.

Setiap penggunaan anggaran harus benar-benar sesuai dengan progres pekerjaan guna mencegah potensi kerugian negara serta menjaga akuntabilitas publik.(mc/adakalteng)

JAKARTA – Bupati Seruyan, Ahmad Selanorwanda, menghadiri pelantikan Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Daerah Kepulauan dan Pesisir Seluruh Indonesia (ASPEKSINDO) periode 2025–2030 yang digelar di Flores Ballroom Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Selasa (14/4/2026).

Kegiatan tersebut turut dirangkai dengan Seminar Nasional yang mengangkat tema peningkatan kapasitas nelayan, sebagai upaya memperkuat sektor perikanan nasional berbasis daerah pesisir.

Kehadiran Ahmad Selanorwanda dinilai strategis, mengingat Kabupaten Seruyan merupakan salah satu daerah di Kalimantan Tengah yang memiliki wilayah pesisir cukup luas dan menggantungkan perekonomian masyarakatnya pada sektor kelautan dan perikanan.

Dalam agenda tersebut, Bupati mengikuti secara langsung prosesi pelantikan pengurus baru ASPEKSINDO yang menjadi wadah sinergi dan komunikasi antar pemerintah daerah pesisir se-Indonesia.

Melalui forum ini, aspirasi daerah seperti Seruyan diharapkan dapat lebih kuat disuarakan di tingkat pusat, khususnya terkait kebijakan pengelolaan sumber daya laut dan dukungan bagi nelayan.

Sebagai negara maritim, Indonesia memiliki potensi besar di sektor kelautan. Wilayah pesisir tidak hanya menjadi batas geografis, tetapi juga berperan sebagai tulang punggung ekonomi melalui komoditas perikanan yang bernilai tinggi.

Seminar nasional yang menjadi bagian dari rangkaian acara membahas berbagai strategi penguatan sektor perikanan, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan tradisional.

Pembahasan difokuskan pada penerapan inovasi dan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan.

Sejumlah isu penting yang mengemuka antara lain pengembangan alat tangkap modern yang berkelanjutan, dorongan kebijakan pusat yang lebih berpihak pada daerah pesisir, serta penguatan infrastruktur pendukung seperti pelabuhan dan sentra perikanan.

Ahmad Selanorwanda menegaskan, hasil dari forum tersebut diharapkan dapat segera diterapkan di Kabupaten Seruyan.

Ia menilai peningkatan kualitas dan kapasitas nelayan lokal menjadi langkah krusial agar mereka mampu bersaing dan menjadi pelaku utama di sektor kelautan.

“Peningkatan kapasitas nelayan lokal menjadi harga mati, agar mereka tidak hanya menjadi penonton di tengah potensi laut yang melimpah,” tegasnya.

Melalui sinergi antara pemerintah daerah dan pusat yang difasilitasi ASPEKSINDO, diharapkan lahir kebijakan konkret yang mampu mendorong daya saing sektor perikanan di Seruyan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir secara berkelanjutan.(mc/adakalteng)