Gelombang pemeriksaan di lingkar legislatif Kotawaringin Timur terus dilakukan Polda Kalteng.

Setelah dua pimpinan DPRD, kini giliran Ketua Komisi II DPRD Kotim, Akhyannoor, yang dipanggil dan dimintai keterangan oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Kalimantan Tengah, Kamis (23/4/2026).

Tidak seperti suasana sebelumnya yang cenderung tertutup, Akhyannoor justru memilih membuka sebagian isi ruang pemeriksaan meski tetap dalam batas yang ia anggap aman.

Ia menegaskan, kehadirannya di Mapolres Kotim semata untuk memenuhi undangan penyidik dalam kapasitasnya sebagai Ketua Komisi II DPRD Kotim, yang membidangi sektor koperasi dan perkebunan dua sektor yang kini berada di pusaran kasus.

“Secara umum, penyidik menanyakan tugas dan fungsi Komisi II, terutama yang berkaitan dengan koperasi dan perkebunan,” ujarnya kepada wartawan, ditemui usai pemeriksaan di Mapolres Kotawaringin Timur.

Namun yang menarik, intensitas pemeriksaan terhadapnya tidak bisa dianggap ringan. Ia mengaku sebanyak 32 pertanyaan dilayangkan penyidik.

Sebuah angka yang menunjukkan bahwa penyelidikan ini tidak lagi bersifat permukaan.

“Terus terang saya dalam ruang pemeriksaan menjawab apa adanya, sesuai sepengetahuan saya saja. Apa yang saya tahu, itu yang saya sampaikan kepada pihak penyidik,” jelasnya.

Pemeriksaan terhadap Akhyannoor berlangsung dalam dua sesi. Ia mulai diperiksa sejak pukul 09.00 WIB hingga 11.40 WIB, kemudian dilanjutkan kembali pada pukul 13.20 WIB.

Ia baru keluar dari ruang pemeriksaan sekitar pukul 14.30 WIB.Durasi panjang, jeda waktu, dan jumlah pertanyaan semuanya mengindikasikan satu hal: penyidik sedang menyusun potongan puzzle yang lebih besar.

Namun di tengah tekanan itu, Akhyannoor memilih menampilkan sikap kooperatif. Ia bahkan mengaku ini adalah pengalaman pertamanya berhadapan langsung dengan proses hukum dalam kapasitas sebagai pihak yang dimintai keterangan.

“Saya memenuhi panggilan dan berusaha kooperatif. Ini juga pertama kali saya merasakan diperiksa dalam urusan seperti ini,” ucapnya.

Yang lebih tegas, ia juga mengambil posisi menjaga jarak dari inti persoalan.

Akhyannoor menyatakan tidak mengetahui keterkaitan antara KSO Agrinas dengan pihak koperasi isu yang kini menjadi salah satu simpul utama dalam dugaan mal administrasi dan gratifikasi yang menyeret nama Ketua DPRD Kotim.

“Meski begitu, saya jalani saja prosesnya. Karena saya meyakini, saya tidak tahu-menahu soal urusan KSO Agrinas bersama pihak koperasi, apalagi terkait mal administrasi terlebih persoalan gratifikasi,” tegasnya.

Pernyataan ini menambah daftar panjang sikap defensif dari para pihak yang telah diperiksa. Hampir seragam kooperatif, namun tetap sedikit membatasi informasi.

Hadir, tetapi sedikit tetap menjaga jarak dari substansi persoalan.Di titik ini, publik kembali dihadapkan pada pola yang sama banyak yang diperiksa, sedikit yang benar-benar membuka persoalan yang terjadi sebenarnya.

Sementara itu, konstruksi perkara masih belum sepenuhnya terang. Penyidik belum mengungkap secara detail aliran dana, aktor utama, maupun posisi masing-masing pihak dalam pusaran kasus ini.

Namun satu hal mulai terlihat jelas, lingkar pemeriksaan semakin melebar.

Dan ketika Komisi yang membidangi koperasi ikut masuk dalam ruang penyidikan, pertanyaannya bukan lagi siapa yang tahu melainkan siapa yang benar-benar tidak tahu.

PALANGKA RAYA – Kolaborasi ekonomi antarprovinsi kembali menunjukkan taringnya. Misi Dagang antara Provinsi Jawa Timur dan Kalimantan Tengah yang digelar di M Bahalap Hotel, Kamis (23/4/2026), mencatatkan capaian transaksi hingga triliunan rupiah hanya dalam hitungan jam.

Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, menegaskan bahwa daerahnya memiliki kekuatan besar dari sisi sumber daya alam yang siap didorong melalui kerja sama lintas wilayah.

Menurutnya, luas wilayah serta kekayaan alam yang melimpah menjadikan Kalimantan Tengah sebagai kawasan strategis dengan peluang investasi yang sangat menjanjikan.

“Misi Dagang ini menjadi pintu masuk memperluas kerja sama, baik di sektor perdagangan, investasi, maupun hilirisasi industri,” ujarnya.

Ia menjelaskan, arah pengembangan daerah difokuskan pada tiga zona utama Barat, Tengah, dan Timur yang masing-masing memiliki keunggulan berbeda.

Sektor unggulan seperti perkebunan, pertambangan, perikanan hingga industri kreatif diposisikan sebagai penggerak utama ekonomi daerah.

Salah satu program yang disorot adalah pengembangan shrimp estate udang vaname, yang diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan ekspor.

Program ini juga sejalan dengan kebijakan nasional, termasuk pengembangan energi berbasis biodiesel B50.“Hilirisasi, terutama di sektor kelapa sawit, akan mendorong nilai tambah ekonomi sekaligus memperkuat ketahanan energi dan pertumbuhan berkelanjutan,” tegasnya.

Sementara itu, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menekankan bahwa keberhasilan pembangunan daerah tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah.

“Kolaborasi harus melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, sektor swasta, hingga institusi lainnya,” ujarnya.

Ia menilai, Misi Dagang bukan sekadar ajang transaksi, tetapi juga sarana memperkuat konektivitas ekonomi antarwilayah di Indonesia.

Hingga pukul 13.00 WIB, nilai transaksi dalam kegiatan tersebut telah menembus angka triliunan rupiah dan diproyeksikan terus meningkat hingga acara berakhir.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Timur, Iwan, mengungkapkan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari agenda berkelanjutan untuk memperkuat perdagangan domestik.

“Misi Dagang ini merupakan yang ketiga di tahun 2026 dan yang ke-51 sejak 2019,” jelasnya.

Ia menambahkan, sebanyak 159 pelaku usaha terlibat, dengan 59 di antaranya berasal dari Jawa Timur yang hadir langsung di lokasi. Meski menghadapi kendala transportasi, antusiasme pelaku usaha tetap tinggi.

“Kami berharap transaksi yang tercipta mampu meningkatkan daya saing produk, khususnya UMKM, serta memperluas akses pasar di kedua daerah,” katanya.

Kegiatan ini juga diwarnai dengan penandatanganan kerja sama antarpemerintah provinsi serta pertukaran cenderamata sebagai simbol penguatan hubungan.

Sejumlah pejabat turut hadir, di antaranya Pj Sekda Kalteng Linae Victoria Aden, Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin, dan Bupati Kotawaringin Barat Nurhidayah, bersama perwakilan OJK, perbankan, serta ratusan pelaku usaha.

Melalui Misi Dagang ini, kedua provinsi optimistis dapat membangun kerja sama berkelanjutan yang berdampak langsung pada peningkatan investasi, perdagangan, dan pertumbuhan ekonomi, baik di tingkat regional maupun nasional.(mc/adakalteng)

NANGA BULIK – Pemerintah Kabupaten Lamandau mulai mengunci arah kebijakan anggaran tahun 2026 dengan memperkuat kualitas perencanaan.

Langkah ini ditandai dengan dibukanya entry meeting evaluasi perencanaan dan penganggaran bersama Tim Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Kalimantan Tengah.

Kegiatan yang digelar di Aula Bappedalitbang Lamandau, Rabu (22/4/2026), dihadiri para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta tim pengawasan BPKP yang turut bergabung secara daring.

Bupati Lamandau, Rizky Aditya Putra, menegaskan bahwa keterlibatan BPKP menjadi elemen penting untuk memastikan proses perencanaan berjalan tepat sasaran, transparan, dan sesuai aturan.

Ia menilai evaluasi ini bukan sekadar formalitas, tetapi langkah strategis untuk menjaga kualitas dokumen perencanaan daerah.“Ini momentum untuk menyamakan persepsi.

Dokumen perencanaan harus benar-benar akuntabel dan menjadi pijakan kuat dalam penyusunan APBD,” tegasnya.Dalam evaluasi tahun ini, pemerintah daerah memfokuskan perhatian pada lima sektor prioritas yang berdampak langsung bagi masyarakat, yakni pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, pengentasan kemiskinan, dan penanganan stunting.

Kelima sektor tersebut disebut sebagai fondasi utama pembangunan yang harus berjalan selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Selain itu, forum ini juga menjadi ruang sinkronisasi antara rencana kerja tahunan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Bupati berharap, penyelarasan ini mampu mempertajam arah pembangunan agar lebih fokus, terukur, dan berdampak nyata.“Kita tidak ingin pembangunan hanya berjalan biasa.

Harus ada keunggulan, kesejahteraan, dan keadilan yang dirasakan masyarakat,” ujarnya.Di akhir arahannya, Rizky memberikan penegasan kepada seluruh OPD untuk bersikap terbuka dan kooperatif selama proses evaluasi berlangsung.

Ia menekankan pentingnya kesiapan data yang cepat dan akurat guna mendukung kelancaran kerja tim evaluator.

“Seluruh perangkat daerah wajib mendukung penuh. Data harus disiapkan dengan baik agar hasil evaluasi benar-benar memberikan rekomendasi yang berkualitas,” tandasnya.

Dengan kolaborasi yang diperkuat bersama BPKP, Pemkab Lamandau optimistis mampu menciptakan tata kelola keuangan yang lebih bersih sekaligus mempercepat pembangunan daerah secara menyeluruh.(mc/adakalteng)