SAMPIT – Penurunan alokasi anggaran Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menjadi sorotan DPRD.

Kondisi tersebut dikhawatirkan menghambat pelaksanaan program strategis, terutama yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan nelayan, masyarakat pesisir, dan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).

Sekretaris Komisi II DPRD Kotim, M. Kurniawan Anwar, mengungkapkan pagu indikatif Dinas Perikanan dan Kelautan saat ini hanya berada di kisaran Rp5 miliar lebih.

Angka tersebut menyusut dibandingkan alokasi sekitar Rp10 miliar pada 2025 dan Rp6 miliar pada 2026.

Menurutnya, kondisi itu perlu menjadi perhatian Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam menyusun prioritas belanja daerah.

Anggaran yang tersedia harus diarahkan pada program produktif yang memberikan dampak nyata bagi perekonomian daerah maupun kehidupan masyarakat.

“Kami meminta TAPD lebih jeli menempatkan pagu, mana yang berpotensi untuk PAD dan mana yang berkaitan dengan keberlangsungan masyarakat,” ujarnya.

Kurniawan menegaskan, keterbatasan anggaran tidak boleh membuat program penting bagi masyarakat justru terpinggirkan.

Karena itu, setiap organisasi perangkat daerah (OPD) perlu memilah kegiatan berdasarkan urgensi dan manfaatnya, dengan mengutamakan program teknis yang menjadi kebutuhan utama dibandingkan kegiatan penunjang.

Di sisi lain, Komisi II DPRD Kotim juga mendorong pemerintah daerah memperjuangkan posisi Kotim dalam program Kampung Nelayan Merah Putih.

Ia berharap daerah ini tidak hanya menjadi wilayah penyangga, tetapi mampu memperoleh kesempatan sebagai lokasi utama pengembangan program pemerintah pusat tersebut.

Menurut Kurniawan, program yang digagas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) itu memiliki potensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi pesisir.

Selain membuka peluang kerja baru, keberadaan kawasan tersebut diharapkan mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat nelayan.

Untuk itu, ia meminta pemerintah daerah kembali mengkaji sejumlah wilayah yang berpotensi diusulkan sebagai lokasi pengembangan.

Beberapa di antaranya adalah Lempuyang, Ujung Pandaran, dan Samuda, terutama apabila lokasi yang sebelumnya dipertimbangkan belum memenuhi persyaratan.

Salah satu aspek penting yang harus dipenuhi ialah ketersediaan lahan minimal dua hektare dengan status kepemilikan yang jelas atau clean and clear.

Adapun penetapan lokasi final tetap menjadi kewenangan KKP setelah melalui proses pemeriksaan dan validasi sesuai ketentuan.

“Kita punya daerah lain. Ada di Lempuyang, Ujung Pandaran, atau Samuda. Ini bisa kita rekomendasikan kembali,” tegasnya.

Ia juga menekankan pentingnya koordinasi yang lebih intensif antara pemerintah kabupaten dan KKP.

DPRD, lanjutnya, perlu dilibatkan dalam proses penjajakan agar potensi wilayah dapat dipetakan secara menyeluruh, sekaligus memastikan usulan lokasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Kurniawan menilai, apabila Kotim berhasil ditetapkan sebagai lokasi utama Kampung Nelayan Merah Putih, manfaat yang diterima masyarakat berpeluang lebih besar, terutama melalui penyediaan sarana dan prasarana penunjang aktivitas perikanan.

Salah satu fasilitas yang dinilai mendesak adalah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN).

Keberadaan fasilitas tersebut diharapkan mempermudah nelayan mendapatkan bahan bakar untuk melaut, sehingga aktivitas penangkapan ikan dapat berjalan lebih efektif dan biaya operasional lebih terkendali.

“Kalau menjadi lokasi utama, fasilitas yang diberikan tentu lebih maksimal, termasuk SPBN. Nelayan kita membutuhkan BBM untuk melaut,” ungkapnya.

Ia berharap sinergi antara eksekutif dan legislatif semakin kuat dalam memperjuangkan kepentingan sektor perikanan.

Dengan perencanaan anggaran yang tepat serta upaya maksimal merebut peluang program pemerintah pusat, pembangunan kawasan pesisir di Kotim diharapkan tetap berjalan dan mampu meningkatkan kesejahteraan nelayan di tengah keterbatasan fiskal daerah. (mc/adakalteng)

KUALA PEMBUANG – Keluhan masyarakat terkait air bersih PDAM Kuala Pembuang yang terasa asin mendapat perhatian serius Ketua DPRD Kabupaten Seruyan, Zuli Eko Prasetyo.

Ia meminta perusahaan daerah tersebut segera meningkatkan kualitas air sekaligus membenahi pelayanan agar kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi dengan baik.

Zuli mengungkapkan, persoalan air asin itu tidak hanya dirasakan masyarakat, tetapi juga dialaminya secara langsung. Bahkan, air yang digunakan untuk mandi masih terasa asin.

“Apa yang dirasakan masyarakat juga saya alami. Tadi pagi saya mandi juga menggunakan air yang terasa asin.

Memang kondisi infrastruktur PDAM kita saat ini, titik pengambilan airnya masih terjangkau pengaruh pasang surut air laut,” ungkap Zuli kepada awak media, Rabu (21/10/2026).

Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan perlunya langkah konkret untuk mengatasi persoalan kualitas air yang berulang.

Sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Seruyan, PDAM Kuala Pembuang diharapkan tidak hanya menjaga keberlangsungan distribusi air, tetapi juga memastikan air yang diterima pelanggan memenuhi kebutuhan masyarakat.

Ia mendorong pihak PDAM menyusun langkah strategis untuk meningkatkan kualitas air, termasuk mengevaluasi lokasi pengambilan air baku agar tidak terus terdampak intrusi air laut.

“Harapan kita, BUMD ini terus kita dorong agar mampu meningkatkan kualitas air dan tentunya memperbaiki pelayanan kepada masyarakat,” tegas politisi PDI Perjuangan tersebut.

Zuli juga menegaskan, DPRD Seruyan terbuka untuk mendukung upaya penyelesaian masalah air asin, sepanjang terdapat program yang jelas, perencanaan matang, serta kajian yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dukungan tersebut, lanjutnya, tidak menutup kemungkinan dilakukan melalui skema pendanaan bersama atau sharing anggaran, terutama jika diperlukan pembangunan maupun pengembangan infrastruktur untuk memperoleh sumber air baku yang lebih layak.

“Kami siap mendukung apabila mereka memiliki program dengan perencanaan yang matang, misalnya untuk mencari atau mengambil sumber air di titik yang lebih tepat.

Meskipun PDAM merupakan BUMD, jika memang diperlukan pendanaan bersama, kami siap mendukung,” tandasnya.

Ia berharap persoalan air asin di Kuala Pembuang tidak terus berulang tanpa penyelesaian permanen.

Perbaikan infrastruktur dan peningkatan kualitas sumber air baku dinilai penting agar masyarakat dapat menikmati layanan air bersih yang layak, aman, dan berkelanjutan.(mc/adakalteng)

KUALA PEMBUANG – Kerusakan jalan hingga ambruk di Desa Sungai Kabupaten Seruyan mendapat perhatian serius DPRD setempat.

Wakil Ketua I DPRD Seruyan, Harsandi, mendesak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) segera turun tangan untuk memeriksa kondisi di lapangan sekaligus menyiapkan langkah penanganan yang tepat.

Menurut Harsandi, percepatan penanganan sangat diperlukan untuk melindungi keselamatan masyarakat.

Terlebih, muncul informasi bahwa insiden tersebut turut berdampak pada jaringan listrik, sehingga berpotensi menimbulkan bahaya tambahan bagi warga di sekitar lokasi maupun pengguna jalan.

Harsandi mengungkapkan, dirinya telah menghubungi Dinas PUPR sekitar satu hingga dua jam setelah menerima kabar kejadian.

Ia meminta instansi terkait segera melakukan pengecekan dan pendataan guna memastikan tingkat kerusakan serta mengidentifikasi dampak yang ditimbulkan.

“Satu sampai dua jam setelah kejadian, saya pribadi sudah menelepon Dinas PUPR untuk turun ke lapangan menginventarisasi kondisi, terutama karena kami mendengar adanya jaringan listrik yang terkena dampak,” ujar Harsandi, Rabu (14/10/2026).

Ia menekankan, pemeriksaan tidak boleh ditunda, terutama untuk memastikan keamanan jaringan listrik dan kondisi jalan yang ambruk.

Langkah antisipasi perlu segera dilakukan agar masyarakat tidak terpapar risiko kecelakaan akibat kerusakan infrastruktur tersebut.

Selain memastikan keselamatan di lokasi, DPRD Seruyan juga menyoroti perlunya kepastian mengenai langkah teknis perbaikan.

Menurut Harsandi, penanganan harus didasarkan pada hasil pemeriksaan lapangan agar solusi yang diambil sesuai dengan kondisi kerusakan.

Untuk itu, DPRD berencana meminta penjelasan langsung kepada Dinas PUPR pada hari ini.

Penjelasan tersebut diharapkan mencakup hasil pengecekan, tingkat kerusakan, serta rencana penanganan yang akan dilakukan pemerintah daerah.

“Kami meminta agar lokasi segera dilihat, terutama untuk menghindari terjadinya kecelakaan terhadap masyarakat. Untuk solusi penanganan jalan yang ambruk itu, kami menunggu penjelasan dari Dinas PUPR hari ini,” tegasnya.

Harsandi berharap, dinas terkait segera mengambil langkah konkret agar potensi bahaya dapat diminimalkan dan penanganan kerusakan jalan tidak berlarut-larut.

Keselamatan masyarakat, menurutnya, harus menjadi prioritas utama sembari menunggu solusi teknis dari pemerintah daerah.(mc/adakalteng)